Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 45
menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG SISTEM PENGAMANAN DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK.
BAB I
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
Sistem pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik dilaksanakan melalui SMPI.
Sistem pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik meliputi:
1) standar SMPI sesuai kategori Sistem Elektronik; 2) persiapan penerapan SMPI; 3) penerapan SMPI oleh Penyelenggara Sistem Elektronik; 4) penerbitan sertifikat, pelaporan sertifikasi, dan pencabutan sertifikat;
BAB II RUANG LINGKUP PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK
BAB II
Peraturan Badan ini mengatur mengenai penerapan SMPI oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik dan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
1) menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa; 2) menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan; 3) pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna; 4) menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial; 5) layanan mesin pencari, layanan penyediaan informasi elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya; dan/atau 6) pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas transaksi elektronik. BAB III PROSES PENILAIAN MANDIRI DAN KATEGORI SISTEM ELEKTRONIK
BAB III
BAB IV PENYELENGGARAAN SMPI Bagian Kesatu Standar SMPI Sesuai Kategori Sistem Elektronik
BAB IV
Dalam hal standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
Dalam hal standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
Bagian Kedua Persiapan Penerapan SMPI
Membuka PDF…
Peraturan Bupati (Perbup)