Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2021
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2225); Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10); Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821); Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Keija Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037); Menetapkan
MEMUTUSKAN: PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN DAN PRODUK PENANGANAN KESEHATAN. BAB I KETENTUAN UMUM
BAB I
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
-3
Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Peralatan dan Produk Penanganan Kesehatan meliputi Skema Penilaian Kesesuaian untuk produk:
V. kain dan gaun bedah serta baju ruang steril;
V. kain dan gaun bedah serta baju ruang steril tercantum dalam Lampiran XXII;
dan X. sarung tangan pelindung terhadap bahan kimia berbahaya dan mikroorganisme tercantum dalam Lampiran XXIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan dan Produk Penangeinan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1127), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya daJam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2021 KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TTD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2021 KUKUH S. ACHMAD DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TTD WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 465 Sa^frarr-sesuai dengan aslinya Kepala Bircyl (friber I>ajk^^anusia, Organisasi, dan Hukum argahayu - 8 LAMPIRAN I PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN DAN PRODUK PENANGANAN KESEHATAN SKEMA SERTIFIKASI PRODUK TEMPAT TIDUR PASIEN NON ELEKTRIK Ruang lingkup Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi produk tempat tidur pasien non elektrik sesuai dengan lingkup SNI sebagai berikut: No. Nama produk Persyaratan SNI Tempat tidur baja beroda untuk rumah sakit dengan pengatur posisi tidur 1) 2) 3) SNI lEC 60601-1:2014, peralatan elektromedik - Bagian 1: Persyaratan umum keselamatan dasar dan kineija esensial; SNI lEC 60601-2-52:2014, Peralatan elektromedik - Bagian 2-52: Persyaratan khusus keselamatan dasar dan kineija esensial tempat tidur pasien (hanya untuk pengujian keselamatan mekanik: klausul 7, 9, dan 15); SNI 16-2625-1992, Tempat tidur baja beroda untuk rumah sakit dengan pengatur posisi tidur. Tempat tidur baja beroda untuk rumah sakit 1) SNI lEC 60601-1:2014, Peralatan elektromedik - Bagian 1: Persyaratan umum keselamatsin dasar dan kineija esensial; 2) SNI lEC 60601-2-52: 2014, Peralatan elektromedik - Bagian 2-52: -9 Persyaratan khusus keselamatan dasar dan kineija esensial tempat tidur pasien (hanya untuk pengujian keselamatan mekanik: klausul 7, 9, dan 15); SNI 16-2626-1992, Tempat tidur baja beroda untuk rumah sakit. B. Persyaratein acuan Persyaratan acuan Sertifikasi produk tempat tidur pasien non elektrik mencakup:
C. Jenis kegiatan penilaian kesesuaian Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi produk tempat tidur pasien non elektrik dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/1EC 17065, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Prosedur administratif
1.2. Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh 10- Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN mengenai tata cara penggunaan tanda sni dan tanda kesesuaian berbasis SNI. 1.3. Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
- 12
2.1.2 Tinjauan permohonan sertifikasi hams dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi. 2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro. 13 - 2.3 Penyusunan rencana evaluasi 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:
2.3.2 Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan Sertifikasi. 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
Catatan: sesuai yang diterapkan oleh pemohon Sertifikasi.
3.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) 3.1.1 Pada evaluasi tahap 1 (satu) dilakukan pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1.3 terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI deui peraturan terkait. 3.1.2 Apabila basil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan 15 - dalaim jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 3.2 Pelaksanaan evaluasi tahap 2(dua) 3.2.1 Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB serta pengujian produk. 3.2.2 Audit proses produksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB dilakukan pada saat pabrik melakukan proses produksi produk yang diajukan, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertiflkasi. 3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya. 3.2.4 Audit dilakukan terhadap:
16
3.2.5 Apabila pemobon telab menerapkan dan mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu peralatan kesebatan berdasarkan ISO 13485 dari lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleb KAN atau oleb badan akreditasi penandatangan International Accreditation Forum (lAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Multilateral Recognition Arrangement(MLA) dengan ruang lingkup yang sesuai, maka audit atau asesmen proses produksi dilakukan terbadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan angka 3.2.4 buruf d sampai dengan buruf b. 3.2.6 Pengujian dilakukan terbadap contob produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan melakukan pengambilan contob oleb personel yang kompeten dalam pengambilan contob yang ditugaskan LSPro. Contob produk diambil 17 dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk. Apabila pemohon telah memiliki hasil pengujian produk yang diajukan untuk disertifikasi, LSPro dapat mengakui hasil uji tersebut selama telah dipastikan kesesuaian laporan hasil uji dengan tipe produk, tempat dan proses produksi yang diajukan serta kesesuaiannya terhadap SNI acuan, metode uji, dan metode pengambilan contoh serta menggunakan laboratorium yang sesuai. 3.2.7 Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
3.2.8 Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro harus memastikan kesesuaian kompetensi dan imparsialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian. 3.2.9 Laboratorium pemohon yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi harus memenuhi persyaratan pada angka 3.2.7 huruf a atau huruf b. 3.2.10 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 18 -
4.1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi. 4.2 Penetapan keputusan Sertifikasi 4.2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan. 4.2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh 1 (satu) orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 4.2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan. 4.2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama. 4.2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi dan harus menyampaikan alasan keputusan tersebut. 4.2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 4.2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2(dua).
5.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
- 20 E. Pemeliharaan Sertifikasi
1.2. LSPro harus melakukan pengambilan contoh dan pengujian terhadap produk yang masuk dalam lingkup Sertifikasi.
2.2 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif. 2.3 Apabila tidak ada perubahan yang signiflkan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu). 2.4 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. F. Evaluasi khusus
21 -
Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.
G. Ketentuan pengurangan, pembekuan,dan pencabutan Sertifikasi
2.2. LSPro hams membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6(enam) bulan. 2.3. LSPro dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:
2.4. LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi atau tindakan lainnya yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan. H. Keluhan dan banding LSPro hams mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding. I. Informasi publik LSPro hams memublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/lEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga hams disampaikan melalui Aplikasi Barang Ber- SNI (BangBeni) https://bangbeni.bsn.go.id. J. Kondisi khusus Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari KAN dan pemangku kepentingan lainnya. K. Penggunaan tanda SNl
Dengan ukuran; Ketei-angan: y = llx V 0,5x Tahapan kritis proses produksi produk tempat tidur pasien non elektrik Tahapan kritis proses produksi Pemilihan bahan baku Penjelasan tahapan kritis Pemilihan bahan baku harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan: -lembaran baja canai dingin sesuai dengan SNI Pemotongan dan pembengkokan lembaran baja bahan baku Pengelasan Metal Surface treatment Pengecatan -lembaran baja canai panas(untuk tebal 2 2mm) sesuai SNI Pemotongan dan pembengkokan lembaran menjadi pelat dilalnakan dengan mesin sehingga didapatkan hasil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pengelasan dilakukan dengan raetode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan hasil las yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Proses dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan agar didapatkan permukaan yang bersUi dari bahan/benda pengotor Pengecatan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan agar didapatkan hasil cat yang merata sesuai persyaratan yang No Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis 6 Perakdtan Perakitan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sehingga didapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan 7 Penandaan Penandaan pada produk dilakukan sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam SNI dan penandaan Iain terkait proteksi dan keselamatan terkait bahaya untuk pasien Catatan: urutan proses produksi di setiap pemohon dapat berbeda. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TTD KUKUH S. ACHMAD Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Sumber Daya Manusia, i, dan Hukum rgahayu 25- LAMPIRAN II PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 5TAHUN 2021 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN DAN PRODUK PENANGANAN KESEHATAN SKEMA SERTIFIKASI PRODUK INKUBATOR INFANT A. Ruang lingkup Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi produk inkubator infant sesuai dengan lingkup SNI sebagai berikut: No. Nama produk Persyaratan SNI
1) SNI lEC 60601-2-19:2014, Peralatan elektromedik - Bagian 2-19: Persyaratan khusus keselamatan dasar dan kineija esensial inkubator infant; 2) SNI lEC 60601-2-20: 2014, Peralatan elektromedik - Bagian 2-20: Persyaratan khusus keselamatan dasar dan kineija esensial inkubator infant transport (bila relevan);
C. Jenis kegiatan penilaian kesesuaian Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi produk inkubator infant dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Prosedur administratif
1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI. 1.3 Permohonan Sertifikasi hams dilengkapi dengan:
- 28
29
2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi. 2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan peijanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro. 2.3 Pen)aisunan rencana evaluasi 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:
dan
2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
Catatan: sesuai yang diterapkan oleh pemohon Sertifikasi.
3.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) 3.1.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) mencakup pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1.3 terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 3.1.2 Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 3.2 Pelaksanaan evaluasi tahap 2(dua) 3.2.1 Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB serta pengujiain produk. 3.2.2 Audit proses produksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB dilakukan pada saat 32 - pabrik melakukan proses produksi produk yang diajukan, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya. 3.2.4 Audit dilakukan terhadap:
3.2.5 Apabila pemohon telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan ISO 13485 dari lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan International Accreditation Forum (lAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Multilateral Recognition Arrangement(MLA) dengan ruang lingkup yang sesuai, maka audit atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan angka 3.2.4 huruf d sampai dengan huruf h. 3.2.6 Pengujian dilakukan terhadap contoh produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengsm melakukan pengambilan contoh oleh personel yang kompeten dalam pengambilan contoh yang ditugaskan LSPro. Contoh produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk. Apabila pemohon telah memiliki hasil pengujian produk yang diajukan untuk disertifikasi, LSPro dapat mengakui hasil uji tersebut selama telah dipastikan kesesuaian laporan hasil uji dengan tipe produk, tempat dan proses produksi yang diajukan serta kesesuaiannya terhadap SNI acuan, metode uji, dan metode pengambilan contoh serta menggunakan laboratorium yang sesuai. 3.2.7 Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/lEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapsm ISO/lEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
3.2.8 Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro harus memastikan kesesuaian kompetensi dan imparsialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian. 3.2.9 Laboratorium pemohon yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi harus memenuhi persyaratan pada angka 3.2.7 huruf a atau b. 3.2.10 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
1.1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi. 35 1.2 Penetapan keputusan Sertifikasi 1.2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan. 1.2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 1.2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan. 1.2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan basil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang yang sama. 1.2.5 LSPro harus memberitahu pemohon Sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasikan alasan keputusan tersebut. 1.2.6 Apabila pemohon Sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi, setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, Pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 1.2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2(dua).
E. Pemeliharaan Sertifikasi
1.2 LSPro harus melakukan pengambilan contoh dan pengujian terhadap produk yang masuk dalam lingkup Sertifikasi. 37
2.2 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif. 2.3 Apabila tidak ada perubahan yang signiflkan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu). 2.4 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. F. Evaluasi khusus
Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.
G. Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi
38
2.2 LSPro hams membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6(enam) bulan. 2.3 LSPro dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:
2.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi atau tindakan lainnya yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan. H. Keluhan dan banding LSPro hams mengembangkan aturan penanganan keluhan dan bsmding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding. I. Informasi publik LSPro hams memublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga hams disampaikan melalui Aplikasi Barang Ber- SNI (BangBeni) https://bangbeni.bsn.go.id. Kondisi khusus Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, maka akan ditetapkan kebljakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari PCAN dan pemangku kepentingan lainnya. Penggunaan tanda SNI
Dengan ukuran: Keterangan: y = llx r'0,5x 4i 40 L. Tahapan kritis proses produksi produk Inkubator infant No Tahapan kritis proses produksi Pemilihan bahan baku Penjelasan tahapan kritis Pemilihan bahan baku harus dinilai sesuai aturan regulasi yang berlaku yang mencakup:
Perakitan komponen elektrikal Perakitan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan yang mencakup perakitan komponen servo, kontroller, elemen pemanas, tegangan, arus, daya, frekuensi, temperature sehingga didapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Perakitan komponen mekanikal Perakitan dilakukan dengsin metode tertentu yang dikendalikan yang mencakup perakitan tabung bayi, rangka, roda, tiang penyangga sehingga didapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Pengecatan Pengecatan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan agar didapatkan hasil cat yang merata sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam SNl Kontrol kualitas Kontrol Kualitas dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sehingga didapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan yang mencakup:
No Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis
6 Penandaan Penandaan pada produk dilakukan sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam SNI dan penandaan lain terkait proteksi dan keselamatan terkait bahaya untuk pasien KEPALA BADAN STANDARDISASl NASIONAL TTD KUKUH 8. ACHMAD Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Sumber Dava Manusia, Organlsasi, dan Hukum -42 LAMPIRAN III PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN DAN PRODUK PENANGANAN KESEHATAN SKEMA SERTIFIKASI PRODUK UNIT ANESTESI A. Ruang lingkup Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi produk unit anestesi untuk penatalaksanaan anestesi inhalasi dalam pengawasan operator profesional secara kontinyu. B. Persyaratan acuan Persyaratan acuan Sertifikasi produk unit anestesi mencakup:
C. Jenis kegiatan penilaian kesesuaian Penilsdan kesesuaian dilakukan melalui kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi produk unit anestesi dilakukan oleh LPK ysing telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk unit anestesi. -43 Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup produk unit anestesi, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Prosedur administratif
1.2. Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan tanda SNl dsm tanda kesesuaian berbasis SNI. 1.3. Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
informasi produk:
informasi proses produksi:
45
2.1.2. Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki 46 kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi. 2.2. Penandatanganan perjanjian Sertifikasi Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro. 2.3. Penyusunan rencana evaluasi 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:
2.3.2 Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan Sertifikasi. 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
Catatan: sesuai yang diterapkan oleh pemohon Sertifikasi.
Determinasi 3.1. Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) 3.1.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) mencakup pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1.3 terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 3.1.2 Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan 48 perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 3.2. Pelaksanaan evaluasi tahap 2(dua) 3.2.1 Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB serta pengujian produk. 3.2.2 Audit proses produksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB dilakukan pada saat pabrik melakukan proses produksi produk yang diajukan, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya. 3.2.4 Audit dilakukan terhadap:
-49
Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;
3.2.5 Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan ISO 13485 dari lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan International Accreditation Forum {lAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Multilateral Recognition Arrangement(MLA) dengan ruang lingkup yang sesuai, maka audit atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan angka 3.2.4 huruf d sampai denggin huruf h. 3.2.6 Pengujian dilakukan terhadap contoh produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan melakukan pengambilan contoh oleh personel yang kompeten dalam pengambilan contoh yang ditugaskan LSPro. Contoh produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk. Apabila pemohon telah memiliki hasil pengujian produk yang diajukan untuk disertifikasi, LSPro dapat mengakui hasil uji tersebut selama telah dipastikan kesesuaian laporan hasil uji dengan tipe produk, tempat dan proses produksi yang diajukan serta kesesuaiannya terhadap SNI acuan, metode uji, metode pengambilan contoh dan menggunakan laboratorium yang sesuai. 3.2.7 Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
3.2.8 Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro hams memastikan kesesuaian kompetensi dan imparsialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian. 3.2.9 Laboratorium pemohon yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi hams memenuhi persyaratan pada angka 3.2.7 humf a atau humf b. 3.2.10 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian, Pemohon hams diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. - 51 4 Tinjauan dan keputusan 4.1. Tinjauan 1.1.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan Sertifikasi dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua). 1.1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNl yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi. 1.2 Penetapan keputusan Sertifikasi 1.2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan. 1.2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi hams dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 1.2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan. 1.2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan hams didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama. 1.2.5 LSPro hams memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan hams menyampaikan alasan keputusan tersebut. 1.2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah 52 LSPro memutuskan tidak memberikan Sertiflkasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertiflkasi. 1.2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertiflkasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertiflkasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertiflkasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2(dua). 5 Bukti kesesuaian 5.1 Bukti kesesuaian berupa sertiflkat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro. LSPro menerbitkan sertiflkat kesesuaian kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertiflkasi. Sertiflkat kesesuaian berlaku selama 5 (lima) tahun setelah diterbitkan. 5.2 Sertiflkat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
53 -
E. Pemeliharaan Sertifikasi
1.2 LSPro harus melakukan pengambilan contoh dan pengujian terhadap semua produk yang masuk dalam lingkup Sertifikasi. LSPro dapat menggunakan hasil uji internal/inspeksi rutin keseluruhan atau sebagian parameter SNl yang dilakukan oleh pemohon (pabrikan). 1.3 LSPro harus melakukan pengambilan contoh dan pengujian ulang terhadap produk yang disertifikasi untuk parameter tertentu apabila ditemukan:
54
2.2 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada Prosedur administratif. 2.3 Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan basil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu). 2.4 Apabila berdasarkan basil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemobon barus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. Evaluasi kbusus
Evaluasi terbadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisab maupun bersamaan dengan surveilans.
G. Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi
55-
2.2. LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6(enam) bulan. 2.3. LSPro dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila Pelaku Usaha:
2.4. LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lainnya yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan. H. Keluhan dan banding LSPro harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding. I. Informasi publik LSPro harus memublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebutjuga harus disampaikan melalui Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni) https://bangbeni.bsn.go.id. Kondisi khusus Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari KAN dan pemangku kepentingan lainnya. Penggunaan tanda SNI
Dengan ukuran; Keterangan: y - llx r - 0,5k L. Tahapan kritis proses produksi Unit Anestesi No- Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TTD KUKUH S. ACHMAD Kepala Bi mber suai dengan aslinya anusia, Organisasi, dan Hukum ;ahayu 58- LAMPIRAN IV PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN DAN PRODUK PENANGANAN KESEHATAN SKEMA SERTIFIKASI PRODUK OKSIMETER PULSA A. Ruang lingkup Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi produk peralatan oksimeter pulsa termasuk monitor oksimeter pulsa, probe oksimeter pulsa dan kabel penyambung probe. B. Persyaratan acuan Persyaratan acuan Sertifikasi produk oksimeter pulsa mencakup:
C. Jenis kegiatan penilaian kesesuaian Penilaian kesesuaian dilakukan melalui kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi produk oksimeter pulsa dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi - 59 Produk,Proses, dan Jasa,untuk lingkup produk oksimeter pulsa. Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup produk oksimeter pulsa, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. D. Prosedur administratif
1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI. 1.3 Permohonan Sertifikasi hams dilengkapi dengan:
informasi produk:
- 61
2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi. 2.2. Penandatanganan perjanjian Sertifikasi Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro. 2.3. Penyusunan rencana evaluasi 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:
dan
2.3.2 Rencana evaluasi hams mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan Sertifikasi. 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
Catatan: sesuai yang diterapkan oleh pemohon Sertifikasi.
3.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) -64 3.1.1 Pada evaluasi tahap 1 (satu) dilakukan pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1.3 terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 3.1.2 Apabila basil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 3.2 Pelaksanaan evaluasi tahap 2(dua) 3.2.1 Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB serta pengujian produk. 3.2.2 Audit proses prodxiksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB dilakukan pada saat pabrik melakukan proses produksi produk yang diajukan, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya. 3.2.4 Audit dilakukan terhadap:
-65
Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;
3.2.5 Apabila pemohon telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan ISO 13485 dari lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Multilateral Recognition Arrangement (MLA) dengan ruang lingkup yang sesuai, maka audit atau -66 asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan angka 3.2.4 huruf d sampai dengan huruf h. 3.2.6 Pengujian dilakukan terhadap contoh produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan melakukan pengambilan contoh oleh personel yang kompeten dalam pengambilan contoh yang ditugaskan LSPro. Contoh produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk. Apabila pemohon telah memiliki hasil pengujian produk yang diajukan untuk disertifikasi, LSPro dapat mengakui hasil uji tersebut selama telah dipastikan kesesuaian laporan hasil uji dengan tipe produk, tempat dan proses produksi yang diajukan serta kesesuaiannya terhadap SNI acuan, metode uji, dan metode pengambilan contoh serta menggunakan laboratorium yang sesuai. 3.2.7 Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
3.2.8 Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro harus memastikan kesesuaian kompetensi dan imparsialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian. 67 - 3.2.9 Laboratorium pemohon yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi harus memenuhi persyaratan pada angka 3.2.7 huruf a atau huruf b. 3.2.10 Apabila berdasarkan basil evaluasi tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro
4.1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi. 4.2. Penetapan keputusan Sertifikasi 4.2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan. 4.2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh 1 (satu) orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 4.2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan. 4.2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara 68 bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama. 4.2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi dan harus menyampaikan alasan keputusan tersebut. 4.2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan \intuk meianjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk meianjutkan proses Sertifikasi. 4.2.7 Permohonan meianjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2(dua).
5.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat;
69 -
E. Pemeliharaan Sertifikasi
1.2 LSPro harus melakukan pengambilan contoh dan pengujian terhadap produk yang masuk dalam lingkup Sertifikasi.
2.2 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif. 2.3 Apabila tidak ada perubahan yang signiflkan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakiakan evaluasi tahap 1 (satu). 70 2.4 Apabila berdasarkan basil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon hams diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. F. Evaluasi khusus
Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.
G. Ketentuan pengurangan, pembekuan,dan pencabutan Sertifikasi
2.2 LSPro hams membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6(enam) bulan. 2.3 LSPro dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon: 71
2.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi atau tindakan lainnya yang disebabk£in oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan. H. Keluhan dan banding LSPro harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding. I. Informasi publik LSPro harus memublikasikam informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Aplikasi Barang Ber- SNI (BangBeni) https://bangbeni.bsn.go.id. J. Kondisi khusus Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari KAN dan pemangku kepentingan lainnya. K. Penggunaan tanda SNI
Dengan ukuran: Keterangan; y - llx r« 0,5x Tahapan kritis proses produksi oksimeter pulsa Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis Pemilihan bahan Pemilihan bahan baku dilakukan sesuai baku Proses produksi oksimeter pulsa persyaratan penerimaan bahan baku yang ditetapkan, termasuk sistem/komponen elektronik Proses produksi oksimeter pulsa dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan keija> No Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis kompetensi SDM, material, peralatan ketja, dan alat pemantauan sesuai dengan persyaratan 3 Sistem/komponen elektronik Proses produksi sistem/komponen elektronik dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan keija, kompetensi SDM, material, peralatan keija, dan alat pemantauan sesuai dengan persyaratan 4 Integrasi sistem/komponen elektronik Integrasi sistem/komponen elektronik ke oksimeter pulsa dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian proses, lingkungan kerja, kompetensi SDM, material, peralatan keija, dan alat pemantauan sesuai dengan persyaratan 5 Pengendalian mutu Pengendalian mutu produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk memastikan produk sesuai dengan persyaratan mutu dan ke^anan yang ditetapkan 6 Penandaan Penandaan dilakukan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan yang berlaku 7 Pengemasan Pengemasan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai persyaratan yang berlaku Catalan: urutan proses produksi di setiap pemohon dapat berbeda. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TTD KUKUH S. ACHMAD Kepala Biro 1BC11S4 ^uai dengan aslinya usia, Organisasi, dan Hukum 9 argahayu 74 LAMPIRAN V PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN DAN PRODUK PENANGANAN KESEHATAN SKEMA SERTIFIKASI PRODUK SISTEM ELEKTROKARDIOGRAFIS AMBULATORI A. Ruang lingkup Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertiflkasi produk sistem elektrokardiografis ambulatori yang terdiri dari sistem elektromedik, perekam ambulatori dan alat pemutar/pZai/bac/cyang keduanya dapat memiliki fungsi analisis yang digunakan untuk merekam potensial gerakan jantung. B. Persyaratan acuan Persyaratan acuan Sertiflkasi produk sistem elektrokardiografis ambulatori mencakup:
75 C. Jenis kegiatan penilaian kesesuaian Penilaian kesesuaian dilakukan melalui kegiatan Sertifikasi. Sertiflkasi produk sistem elektrokardiografis ambulatori dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup sistem elektrokardiografis ambulatori. Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup produk sistem elektrokardiografis ambulatori, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Prosedur administratif 1 Pengajuan permohonan Sertifikasi 1.1. LSPro hams menjmsun format permohonan Sertifikasi bagi Pelaku Usaha untuk mendapatkan seluruh informasi yang tercantum pada humf D angka 1.3. 1.2. Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukgm oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI. 1.3. Permohonan Sertifikasi hams dilengkapi dengan:
77 -
informasi proses produksi:
2 Seleksi 2.1. Tinjauan permohonan Sertifikasi 2.1.1 LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan LSPro untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi. 2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi. 2.2. Penandatanganan perjanjian Sertifikasi Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro. 2.3. Penyusunan rencana evaluasi 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:
dan
2.3.2 Rencana evaluasi hams mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan Sertifikasi. 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
Catatan: sesuai yang diterapkan oleh pemohon Sertifikasi.
3 Determinasi Determinasi mencakup 2(dua) tahap evaluasi, yaitu evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2(dua). 3.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) 3.1.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) mencakup pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1.3 terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 3.1.2 Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, pemohon hams diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 3.2 Pelaksanaan evaluasi tahap 2(dua) 3.2.1 Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB serta pengujian produk. 3.2.2 Audit proses produksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB dilakukan pada saat pabrik melakukan proses produksi produk yang diajukan, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang mempakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya. 3.2.4 Audit dileikukan terhadap:
3.2.5 Apabila pemohon telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan ISO 13485 dari lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan International Accreditation Forum (lAF)/Asia 82 - Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Multilateral Recognition Arrangement (MLA) dengan mang lingkup yang sesuai, maka audit atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan angka 3.2.4 huruf d sampai dengan huruf h. 3.2.6 Pengujian dilakukan terhadap contoh produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan melakukan pengambilan contoh oleh personel yang kompeten dalam pengambilan contoh yang ditugaskan LSPro. Contoh produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk. Apabila pemohon telah memiliki hasil pengujian produk yang diajukan untuk disertifikasi, LSPro dapat mengakui hasil uji tersebut selama telah dipastikan kesesuaian laporan hasil uji dengan tipe produk, tempat dan proses produksi yang diajukan serta kesesuaiannya terhadap SNI acuan, metode uji, dan metode pengambilan contoh serta menggunakan laboratorium yang sesuai. 3.2.7 Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
3.2.8 Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro harus memastikan kesesuaian kompetensi dan imparsialitas proses 83 pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian. 3.2.9 Laboratorium pemohon yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi hams memenuhi persyaratan pada angka 3.2.7 humf a atau b. 3.2.10 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2(dua) ditemukan ketidaksesuaian, pemohon hams diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro Tinjauan dan keputusan 4.1 Tinjauan 4.1.1 Tinjauan hasil evaluasi dilsikukgin terhadap pemenuhan selumh persyaratan Sertifikasi dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2(dua). 4.1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi. 4.2 Penetapan keputusan Sertifikasi 4.2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan. 4.2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi hams dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 4.2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan. 84 - 4.2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan hams didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama. 4.2.5 LSPro hams memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan hams menyampaikan alasan keputusan tersebut. 4.2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah I^Pro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, Pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 4.2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi hams disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2(dua). Bukti kesesuaian 5.1 Bukti kesesuaian bempa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro. LSPro menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 5(lima) tahun setelah diterbitkan. 5.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit hams memuat:
E. Pemeliharaan Sertifikasi
1.2 LSPro harus melakukan pengambilan contoh dan pengujian terhadap produk yang masuk dalam lingkup Sertifikasi. LSPro dapat menggunakan hasil uji internal/inspeksi rutin keseluruhan atau sebagian parameter SNI yang dilakukan oleh pemohon (pabrikan). 1.3 LSPro harus melakukan pengambilan contoh dan pengujian ulang terhadap produk yang disertifikasi untuk parameter tertentu apabila ditemukan: 86
2.2 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif. 2.3 Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu). 2.4 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. Evaluasi khusus
Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.
- 87 G. Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertiflkasi
2.2. LSPro hams membatasi periode pembekuan Sertiflkasi paling lama 6(enam) bulan. 2.3. LSPro dapat melakukan pencabutan Sertiflkasi apabila pemohon:
2.4. LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertiflkasi atau tindakan lainnya yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan. H. Keluhan dan banding LSPro hams mengembangkan aturan penanganan keluhan dsin banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding. I. Informasi publik LSPro hams memublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/lEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertiflkasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertiflkasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga hams disampaikan melalui Aplikasi Barang Ber- SNI (BangBeni) https://bangbeni.bsn.go.id. J. Kondisi khusus Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Serttfikasi ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari KAN dan pemangku kepentingan lainnya. K. Penggunaan tanda SNI
Dengan ukuran: Keterangani y 11* r- 0,5* 89 - L. Tahapan kritis proses produksi produk sistem elektrokardiografis (EKG) ambulatori No. Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis 1 Pemilihan bahan baku Pemilihan bahan baku dilakukan sesuai persyaratan penerimaan bahan baku yang ditetapkan, termasuk sistem/komponen elektronik 2 Proses produksi sistem EKG ambulatori Proses produksi sistem EKG ambulatori dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian proses, lingkungan keija, kompetensi SDM, material, peralatan keija, dan alat pemantauan sesuai dengan persy8iratan 3 Sistem/komponen elektronik Proses produksi sistem/komponen elektronik dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan keija, kompetensi SDM, material, peralatan keija, dan alat pemantauan sesuai dengan persyaratan 4 Integrasi sistem/komponen elektronik Integrasi sistem/komponen elektronik ke EKG ambulatori dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian proses, lingkungan keija, kompetensi SDM, material, peralatan keija, dan alat pemantauan sesuai dengan persyaratan 5 Pengendalian mutu Pengendalian mutu produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk memastikan produk sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan yang ditetapkan, terutama untuk fungsi sensor terhadap pola grafik yang sesuai dengan fungsi Jantung 6 Penandaan Penandaan dilakukan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan yang berlaku No. Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis 7 Pengemasan Pengemasan dilakukan dengan metcde tertentu yang dikendalikan sesuai persyaratan pengemasan yang berlaku Catatan: urutan proses produksi di setiap pemohon dapat berbeda. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TTD KUKUH S. ACHMAD Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Sumber^aya Manusia, Organisasi, dan Hukum argahayu LAMPIRAN VI PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN DAN PRODUK PENANGANAN KESEHATAN SKEMA SERTIFIKASI PRODUK PERALATAN DENTAL A. Ruang lingkup Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi produk peralatan dental yang terdiri dari dental unit, kursi pasien dental, dental handpieces dan lampu operasi dental. Dokumen ini tidak berlaku untuk amalgamator, peralatan sterilisasi, dan peralatan dental x-ray. B. Persyaratan acuan Persyaratan acuan Sertifikasi produk peralatan dental mencakup:
C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian dilakukan melalui kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi produk peralatan dental dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk peralatan dental. Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup produk peralatan dental, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Prosedur administratif
1.2. Pengajuan permohonsun Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI. 1.3. Permohonan Sertifikasi hams dilengkapi dengan:
menyertakan bukti peijanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain;
- 94
2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi. 2.2. Penandatanganan perjanjian Sertifikasi Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan peijanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro. 2.3. Penyusunan rencana evaluasi 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:
dan
2.3.2 Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan Sertifikasi. 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
Catatan: sesuai yang diterapkan oleh pemohon sertifikasi.
3.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) 3.1.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) mencakup pemeriksaan awal terhadap kesesuaian 97 informasi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1.3 terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 3.1.2 Apabila basil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, pemohon hams diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 3.2 Pelaksanaan evaluasi tahap 2(dua) 3.2.1 Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB serta pengujian produk. 3.2.2 Audit proses produksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB dilakukan pada saat pabrik melakukan proses produksi produk yang diajukan, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang mempakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya. 3.2.4 Audit dilakukan terhadap:
98-
3.2.5 Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan ISO 13485 dari lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan International Accreditation Forum (lAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Multilateral Recognition Arrangement (MLA) dengan ruang lingkup yang sesuai, maka audit atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan angka 3.2.4 huruf d sampai dengan huruf h. 3.2.6 Pengujian dilakukan terhadap contoh produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan 99 - melakukan pengambilan contoh oleh personel yang kompeten dalam pengambilan contoh yang ditugaskan LSPro. Contoh produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk. Apabila pemohon telah memiliki hasil pengujian produk yang diajukan untuk disertifikasi, LSPro dapat mengakui hasil uji tersebut selama telah dipastikan kesesuaian laporan hasil uji dengan tipe produk, tempat dan proses produksi yang diajukan serta kesesuaiannya terhadap SNl acuan, metode uji, dan metode pengambilan contoh serta menggunakan laboratorium yang sesuai. 3.2.7 Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/lEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/lEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
3.2.8 Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro harus memastikan kesesuaian kompetensi dan imparsialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian. 3.2.9 Laboratorium pemohon yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi harus memenuhi persyaratan angka 3.2.7 huruf a atau b. 3.2.10 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2(dua) ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro 4.Tinjauan dan keputusan 4.1. Tinjauan 4.1.1 Tinjauan basil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan Sertifikasi dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, peiaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua). 4.1.2 Tinjauan basil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuban SNI yang diajukan oleb pemobon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi. 4.2. Penetapan keputusan Sertifikasi 4.2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dibasilkan dari proses tinjauan. 4.2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi barus dilakukan oleb satu orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 4.2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleb satu orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan. 4.2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan basil tinjauan barus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleb orang atau sekelompok orang yang sama. 4.2.5 LSPro barus memberitabu secara tertulis kepada pemobon terkait menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan hams menyampaikan alasan keputusan tersebut. 4.2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 4.2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi hams disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali daii evaluasi tahap 2(dua).
5.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit hams memuat:
E. Pemeliharaan Sertifikasi
1.2. LSPro harus melakukan pengambilan contoh dan pengujian terhadap produk yang masuk dalam lingkup Sertifikasi. LSPro dapat menggunakan hasil uji intemal/inspeksi rutin keseluruhan atau sebagian parameter SNI yang dilakukan oleh pemohon (pabrikan). 1.3. LSPro harus melakukan pengambilan contoh dan pengujian ulang terhadap produk yang disertifikasi untuk parameter tertentu apabila ditemukan:
2.2 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif. 103 - 2.3 Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu). 2.4 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. F. Evaluasi khusus
Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.
G. Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi
2.2. LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6(enam) bulan. 2.3. LSPro dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:
2.4. LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi atau tindakan lainnya yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan. H. Keluhan dan banding LSPro harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding. I. Informasi publik LSPro harus memublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Aplikasi Barang Ber- SNI (BangBeni) https://bangbeni.bsn.go.id. J. Kondisi khusus Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari KAN dan pemangku kepentingan lainnya. K Penggunaan tanda SNI
Dengan ukuran: Keterangan: y= llx r- 0,5x Tahapan kritis proses produksi produk peralatan dental No. Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis 1 Pemilihan bahan baku Pemilihan bahan baku dilakukan sesuai persyaratan penerimaan bahan baku yang ditetapkan, termasuk sistem/komponen elektronik 2 Proses produksi peralatan dental Proses produksi peralatan dental dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, kompetensi SDM, material, peralatan keija, dan alat pemantauan sesuai dengan persyaratan 3 Sistem/komponen elektronik Proses produksi sistem/komponen elektronik dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, kompetensi SDM, material, peralatan keija, dan alat pemantauan sesuai dengan persyaratan 4 Integrasi sistem/komponen elektronik Integrasi sistem/komponen elektronik ke peralatan dental dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, kompetensi SDM, material, peralatan keija, dan alat pemantauan sesuai dengan persyaratan 5 Pengendalian mutu Pengendalian mutu produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk memastikan produk sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan yang ditetapkan No. Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis 6 Penandaan Penandaan . dilakukan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan yang berlaku 7 Pengemasan Pengemasan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai persyaratan yang berlaku Catatan: urutan proses produksi di setiap pemohon dapat berbeda. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TTD KUKUH 8. ACHMAD Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Sjjmb6r--Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum Margahayu 108 LAMPIRAN VII PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN DAN PRODUK PENANGANAN KESEHATAN SKEMA SERTIFIKASI PRODUK TENSIMETER NON INVASIF A. Ruang lingkup Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi produk tensimeter non invasif sesuai SNI sebagai berikut: No. Nama Produk Persyaratan SNI
Persyaratan dan metode uji untuk tipe pengukuran non-otomatis
1) SNI lEC 80601-2-30:2014, Peralatan elektromedik - Bagian 2-30: Persyaratan khusus untuk keselamatan dasar dan kineija esensial tensimeter non invasive otomatis; 2) SNI ISO 81060-2:2012, Tensimeter non-invasif - Bagian 2: Validasi klinis tipe pengukuran otomatis B. Persyaratan acuan Persyaratan acuan Sertifikasi produk tensimeter non invasif mencakup:
109 -
C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian Sertifikasi produk tensimeter non invasif dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup tensimeter non invasif. Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup produk tensimeter non invasif, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Prosedur administratif
1.2. Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI. 1.3. Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
1, nama pemohon, alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
informasi produk:
Ill
informasi proses produksi:
112
2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi. 2.2. Penandatanganan peijanjian Sertifikasi Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan peijanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro. 2.3. Penyusunan rencana evaluasi 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:
dan
2.3.2 Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan Sertifikasi. 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
Catatan: sesuai yang diterapkan oleh pemohon Sertifikasi. 114
dan
Determinasi 3.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) 3.1.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) mencakup pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1.3 terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 3.1.2 Apabila basil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, pemohon hams diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 3.2 Pelsiksanagin evaluasi tahap 2(dua) 3.2.1 Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB serta pengujian produk. 3.2.2 Audit proses produksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB dilakukan pada saat pabrik melakukan proses produksi produk 115 yang diajukan, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya. 3.2.4 Audit dilakukan terhadap:
3.2.5 Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan ISO 13485 dari lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan International Accreditation Forum {lAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Multilateral Recognition Arrangement(MLA) dengan ruang lingkup yang sesuai, meika audit . atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan angka 3.2.4 huruf d sampai dengan huruf h. 3.2.6 Pengujian dilakukan terhadap contoh produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan melakukan pengambilan contoh oleh personel yang kompeten dalam pengambilan contoh yang ditugaskan LSPro. Contoh produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk, Apabila pemohon telah memiliki hasil pengujian produk yang diajukan untuk disertiflkasi, LSPro dapat mengakui hasil uji tersebut selama telah dipastikan kesesuaian laporan hasil uji dengan tipe produk, tempat dan proses produksi yang diajukan serta kesesuaiannya terhadap SNI acuan, metode uji, dan metode pengambilan contoh serta menggunakan laboratorium yang sesuai. 3.2.7 Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertiflkasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
3.2.8 Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro harus memastikan kesesuaian kompetensi dan imparsialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian. 3.2.9 Laboratorium pemohon yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi harus memenuhi persyaratan angka 3.2.7 huruf a atau b. 3.2.10 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro Tinjauan dan keputusan 4.1. Tinjauan 4.1.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan Sertifikasi dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2(dua). 4.1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi. 4.2. Penetapan keputusan Sertifikasi 4.2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan. 4.2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi hams dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 4.2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan. 4.2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan basil tinjauan hams didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama. 4.2.5 LSPro hams memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan hams menyampaikan alasan keputusan tersebut. 4.2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 4.2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi hams disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2(dua).
5.2. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
E, PemeliharaEin Sertifikasi
1.2. LSPro harus melakukan pengambilan contoh dan pengujian terhadap produk yang masuk dalam lingkup Sertifikasi. LSPro dapat menggunakan hasil uji internal/inspeksi rutin keseluruhan atau sebagian parameter SNI yang dilakukan oleh pemohon (pabrikan). 1.3. LSPro harus melakukan pengambilan contoh dan pengujian ulang terhadap produk yang disertifikasi untuk parameter tertentu apabila ditemukan:
2.2. Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif. 2.3. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu). 2.4. Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. F. Evaluasi Khusus
Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans. - 121
G. Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi
2.2. LSPro hams membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6(enam) bulan. 2.3. LSPro dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:
2.4. LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi atau tindakan lain yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan. H. Keluhan dan banding LSPro hams mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding. I. Informasi publik LSPro harus memublikasikan informasi kepada publik sesuai per^aratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebutjuga harus disampaikan melalui Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni) https://bangbeni.bsn.go.id. J. Kondisi Khusus Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari KAN dan pemangku kepentingan lainnya. K. Penggunaan tanda SNI
5NI Dengan ukuran: Keterangan: y = llx r = 0,5x L. Tahapan kritis proses prodriksi produk tensimeter non invasif
Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis 6 Pengemasan Pengemasan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai persyaratan yang berlaku
Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis 1 Pemilihan bahan baku Pemilihan bahan baku dilakukan sesuai persyaratan penerimaan bahan baku yang ditetapkan termasuk sistem/komponen elektronik 2 Proses pembuatan tensimeter otomatis Proses produksi tensimeter otomatis dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan kesesuaian proses termasuk kondisi lingkungan keija, kompetensi SDM, material, peralatan keija, dan alat pemantauan sesuai persyaratan 3 Sistem/komponen elektronik Proses produksi sistem/komponen elektronik dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan keija, kompetensi SDM, material, peralatan keija, dan alat pemantauan sesuai dengan persyaratan 4 Integrasi sistem/komponen elektronik Proses integrasi sistem/komponen elektronik dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan kesesuaian proses termasuk kondisi lingkungan ketja, kompetensi SDM, material, peralatan keija, dan alat pemantauan sesuai persyaratan 5 Pengendalian mutu Pengendalian mutu produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikein untuk memastikan produk sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan yang ditetapkan No. Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis 6 Penandaan Penandaan dilakukan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan yang berlaku 7 Pengemasan Pengemasan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai persyaratan yang berlaku Catatan: urutan proses produksi di setiap pemohon dapat berbeda. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TTD, KUKUH S. ACHMAD Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Huloam ft'KINO® argahayu 126 - LAMPIRAN VIII PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 5TAHUN 2021 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN DAN PRODUK PENANGANAN KESEHATAN SKEMA SERTIFIKASI PRODUK TEMPAT TIDUR PASIEN ELEKTROMEDIK A. Ruang lingkup Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi produk tempat tidur pasien yang maksud penggunaannya untuk tidur/istirahat yang memiliki alas . penopang kasur dan digunakan untuk membantu dalam diagnosa, monitoring, pencegahan, perawatan, penyembuhan penyakit atau kompensasi karena terluka atau cacat. B. Persyaratan acuan Persyaratan acuan Sertifikasi produk tempat tidur pasien elektromedik mencakup:
127 C. Jenis kegiatan penilaian kesesuaian Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi produk tempat tidur pasien elektromedik dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk tempat tidur pasien elektromedik. Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup produk tempat tidur pasien elektromedik, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Prosedur administratif
1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI. 1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
129
Seleksi 2.1. Tinjauan permohonan Sertifikasi 2.1.1 LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan LSPro untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi. 2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi. 2.2. Penandatanganan peijanjian Sertifikasi Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan peijanjian Sertifikasi oleh Pemohon dan LSPro. 2.3. Pen3aisunan rencana evaluasi 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:
jenis dan tipe produk yang diajukan untuk disertifikasi dan metode pengambilan contoh sesuai dengan persyaratan SNI sebagaimana dimaksud pada huruf B yang diperlukan untuk pengujian produk dan mewakili contoh produk yang diusulkan untuk disertifikasi; dan
2.3.2 Rencana evaluasi hams mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan Sertiflkasi. 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
Catatan: sesuai yang diterapkan oleh pemohon Sertiflkasi.
3.1.2 Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 3.2 Pelaksanaan evaluasi tahap 2(dua) 3.2.1 Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB serta pengujian produk. 3.2.2 Audit proses produksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB dilakukan pada saat pabrik melakukan proses produksi produk yang diajukan, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertiflkasi. 3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya. 3.2.4 Audit dilakukan terhadap:
3.2.5 Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan ISO 13485 dari lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan International Accreditation Forum [lAF]/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Multilateral Recognition Arrangement (MLA) dengan ruang lingkup yang sesuai, maka audit atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan angka 3.2.4 huruf d sampai dengan huruf h. 3.2.6 Pengujian dilakukan terhadap contoh produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan melakukan pengambilan contoh oleh personel yang kompeten dalam pengambilan contoh yang ditugaskan LSPro. Contoh produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk. Apabila pemohon telah memiliki hasil pengujian produk yang diajukan lintuk disertifikasi, LSPro dapat mengakui hasil uji tersebut selama telah dipastikan kesesuaian laporan hasil uji dengan tipe produk, tempat dan proses produksi yang diajukan serta kesesuaiannya terhadap SNI acuan, metode uji, dan metode pengambilan contoh serta menggunakan laboratorium yang sesuai. 3.2.7 Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan imtuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
3.2.8 Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro harus memastikan kesesuaian kompetensi dan imparsialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian. 3.2.9 Laboratorium pemohon yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi hams memenuhi persyaratan pada angka 3.2.7 humf a atau humf b. 3.2.10 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2(dua) ditemukan ketidaksesuaian, pemohon hams diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
4.1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi. 4.2. Penetapan keputusan Sertifikasi 4.2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan. 4.2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi hams dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 4.2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan. 4.2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan hams didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi. diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama. 4.2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus menyampaikan alasan keputusan tersebut. 4.2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 4.2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2(dua).
Sertifikat kesesuaian berlaku selama 5 (lima) tahun setelah diterbitkan. 5.2. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
E. Pemeliharaan Sertifikasi
1.2. LSPro hams melakukan pengambilan contoh dan pengujian terhadap produk yang masuk dalam lingkup Sertifikasi. LSPro dapat menggunakan hasil uji internal/inspeksi mtin keselumhan atau sebagian parameter SNI yang dilakukan oleh pemohon (pabrikan). 1.3. LSPro hams melakukan pengambilan contoh dan pengujian ulang terhadap produk yang disertifikasi untuk parameter tertentu apabila ditemukan:
2.2. Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif. 2.3. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan basil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu). 2.4. Apabila berdasarkan basil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemobon bams diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. F. Evaluasi kbusus
Evaluasi terbadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisab maupun bersamaan dengan surveilans.
G. Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi
139
2.2. LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6(enam) bulan. 2.3. LSPro dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila Pemohon:
2.4. LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi atau tindakan lainnya yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan. H. Keluhan dan banding LSPro harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.
J. Kondisi khusus Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari KAN dan pemangku kepentingan lainnya. K. Penggunaan tanda SNI
Dengan ukuran: Keterangan: y-llx r = 0,5x 141 L. Tahapan kritis proses produksi produk tempat tidur elektromedik pasien No. Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis 1 Pemilihan bahan baku Pemilihan bahan baku dilakukan sesuai persyaratan penerimaan bahan baku yang ditetapkan, termasuk sistem/komponen elektronik 2 Proses produksi tempat tidur pasien Proses produksi tempat tidur pasien (misalnya drilling, molding, cutting, welding, dan kegiatan lain yang relevan) dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan keija, kompetensi SDM, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan sesuai dengan persyaratan 3 Sistem/komponen elektronik Proses produksi sistem/komponen elektronik dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, kompetensi SDM, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan sesuai dengan persyaratan 4 Integrasi sistem/ komponen elektronik Integrasi sistem/komponen elektronik ke tempat tidur pasien dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, kompetensi SDM, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan sesuai dengan persyaratan 5 Pengendalian mutu Pengendalian mutu produk dilakukan dengan metode tertentu yang No. Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis dikendalikan untuk memastikan produk sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan yang ditetapkan 6 Penandaan Penandaan diiakukan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan yang berlaku 7 Pengemasan dan penyimpanan Pengemasan dan penyimpanan diiakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai persyaratan pengemasan dan penyimpanan yang berlaku Catatan: urutan proses prodioksi di setiap pemohon dapat berbeda. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TTD KUKUH S. ACHMAD Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Manusia, Organisasi, dan Hukum gahayu 143 LAMPIRAN IX PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN DAN PRODUK PENANGANAN KESEHATAN SKEMA SERTIFIKASI PRODUK PERALATAN BEDAH FREKUENSI TINGGI DAN AKSESORINYA A. Ruang lingkup Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertilikasi produk peralatan bedah frekuensi tinggi dan aksesorinya. B. Persyaratan acuan Persyaratan acuan Sertilikasi produk peralatan bedah frekuensi tinggi dan aksesorinya mencakup:
C. Jenis kegiatan penilaian kesesuaian Sertifikasi produk peralatan bedah frekuensi tinggi dan aksesorinya dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh 144 KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertiflkasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk peralatan bedah frekuensi tinggi dan aksesorinya. Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan Sertiflkasi dengan ruang lingkup produk peralatan bedah frekuensi tinggi dan aksesorinya, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Prosedur administratif
1.2. Pengajuan permohonan Sertiflkasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertiflkasi sesum Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI. 1.3. Permohonan Sertiflkasi hams dilengkapi dengan:
menyertakan bukti peijanjiein yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain;
informasi produk:
146
Seleksi 2.1. Tinjauan permohonan Sertifikasi 2.1.1 LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan LSPro untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi. 2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi. 2.2. Penandatanganan perjanjian Sertifikasi Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan peijanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro. 2.3. Pen3rusunan rencana evaluasi 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratein permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, LSPro menetapkein rencana evaluasi yang mencakup:
dan
2.3.2 Rencana evaluasi hams mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan Sertifikasi. 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
Catatan: sesuai yang diterapkan oleh pemohon Sertifikasi.
3.1.2 Apabila basil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, Pemohon hams diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 3.2 Pelaksanaan evaluasi tahap 2(dua) 3.2.1 Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB serta pengujian produk. 3.2.2 Audit proses produksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB dilakukan pada saat pabrik melakukan proses produksi produk yang diajukan, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang mempakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya. 3.2.4 Audit dilakukan terhadap:
150
3.2.5 Apabila Pabrik telab menerapkan dan mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu peralatan kesebatan berdasarkan ISO 13485 dari lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleb KAN atau oleb badan akreditasi penandatsmgan International Accreditation Forum {lAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Multilateral Recognition Arrangement (MLA) dengan ruang lingkup yang sesuai, maka audit atau asesmen proses produksi dilakukan terbadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan angka 3.2.4 bumf d sampai dengan bumf b. 3.2.6 Pengujian dilakukan terbadap contob produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan 151 melakukaxi pengambilan contoh oleh personel yang kompeten dalam pengambilan contoh yang ditugaskan LSPro. Contoh produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk. Apabila Pemohon telah memiliki hasil pengujian produk yang diajukan untuk disertifikasi, LSPro dapat mengakui hasil uji tersebut selama telah dipastikan kesesuaian laporan hasil uji dengan tipe produk, tempat dan proses produksi yang diajukan serta kesesuaiannya terhadap SNI acuan, metode uji, dan metode pengambilan contoh serta menggunakan laboratorium yang sesuai. 3.2.7 Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
3.2.8 Apabila pengujian dilakukan di laboratorium Pemohon, maka LSPro hams memastikan kesesuaian kompetensi dan imparsialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian. 3.2.9 Laboratorium Pemohon yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi hams memenuhi persyaratan pada angka 3.2.7 humf a atau humf b. 3.2.10 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2(dua) ditemukan ketidaksesuaian, Pemohon hams diberi kesempatan untuk melakukan tindakan 152 perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
4.1.2 Tinjauan basil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuban SNI yang diajukan oleb Pemobon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi. 4.2. Penetapan keputusan Sertifikasi 4.2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dibasilkan deiri proses tinjauan. 4.2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi barus dilsikukan oleb satu orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 4.2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleb satu orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan. 4.2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan basil tinjauan barus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleb orang atau sekelompok orang yang sama. 4.2.5 LSPro barus memberitabu secara tertulis kepada Pemobon terkait menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan barus menyampaikan alasan keputusan tersebut. 4.2.6 Apabila Pemohon menunjiikkan keinginan untuk melanjutkan proses Seitifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, Pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 4.2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi hams disampaikan oleh Pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2(dua).
Sertifikat kesesuaian berlaku selama 5 (lima) tahun setelah diterbitkan. 5.2. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNl paling sedikit hams memuat:
E. Pemeliharaan Sertifikasi
1.2. LSPro hams melakukan pengambilan contoh dan pengujian terhadap produk yang masuk dalam lingkup Sertifikasi. LSPro dapat menggunakan hasil uji internal/inspeksi mtin keselumhan atau sebagian parameter SNI yang dilakukan oleh pemohon (pabrikan). 1.3. LSPro hams melakukan pengambilan contoh dan pengujian ulang terhadap produk yang disertifikasi untuk parameter tertentu apabila ditemukan:
2.2. Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif. 2.3. Apabila tidak ada pembahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu). 2.4. Apabila berdasarkan basil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon hams diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. F. Evaluasi khusus
Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.
G. Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi
2.2. LSPro hams membatasi periode pembekusin Sertifikasi paling lama 6(enam) bulan. 156 2.3. LSPro dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:
2.4. LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi atau tindakan lain yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan. H. Keluhan dan banding LSPro hams mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding. I. Informasi publik LSPro hams memublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/lEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertiflkasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebutjuga hams disEimpaikan melalui Aplikasi Barang Ber-SNl (BangBeni) https://bangbeni.bsn.go.id. J. Kondisi khusus Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari KAN dan pemangku kepentingan lainnya. K. Penggunaan tanda SNI
Dengan ukuran: Keterangem: y - llx r- 0,5x L. Tahapan kritis proses produksi produk peralatan bedah frekuensi tin^ dan aksesorinya Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis Pemilihan bahan I Pemilihan bahan baku dilakukan sesuai baku Proses produksi peralatan bedah frekuensi tinggj dan aksesori bedah frekuensi tinggi persyaratan penerimaan bahan baku yang ditetapkan, termasuk sistem/komponen elektronik Proses pembuatan peralatan bedah frekuensi tinggi dan aksesori bedah frekuensi tin^ dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan keija^, kompetensi SDM, material, peralatan keija, No. Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis dan alat pemantauan sesuai dengan persyaratan 3 Sistem/komponen elektxonik Proses pembuatan sistem/komponen elektronik dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan raemperhatikan kesesuaian proses, termasuk kondisi Hngkungan kerja, kompetensi SDM, material, peralatan keija, dan alat pemantauan sesuai dengan persyaratan 4 Integrasi sistem/ komponen elektronik Integrasi sistem/komponen elektronik dilakukan dengan metode tertentu yang dikendaMlcan dan memperhatikan kesesuaian proses, termasuk kondisi Hngkungan kerja, kompetensi SDM, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan sesuai dengan persyaratan 5 Pengendalian mutu Pengendalian mutu produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk memastikan produk sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan yang ditetapkan 6 Penandaan Penandaan dilakukan sesuai dengan persyaratan SNl dan peraturan yang berlaku 7 Pengemasan Pengemasan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai persyaratan yang berlaku Catatan: urutan proses produksi di setiap pemohon dapat berbeda. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TTD Kepala Biro'gi KUKUH 8. ACHMAD ■uai dengan aslinya ^anusia, Organisasi, dan Hukum argaha3ai LAMPIRAN X PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN DAN PRODUK PENANGANAN KESEHATAN SKEMA SERTIFIKASI PRODUK IMPLAN PENGGANTI SENDI A. Ruang lingkup Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi produk implan pengganti sendi yang dimaksudkan untuk memberikan fungsi yang serupa dengan sendi asli dan disambungkan dengan tulang yang sesuai. B. Persyaratan acuan Persyaratan acuan Sertifikasi produk implan pengganti sendi mencakup:
C. Jenis kegiatan penilaian kesesuaian Sertifikasi produk implan pengganti sendi dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga 160 Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk implan pen^anti sendi. Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup produk implan pengganti sendi, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangEin. D. Prosedur administratif
1.2. Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI 1.3. Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
informasi produk:
Seleksi 2.1. Tinjauan permohonan Sertifikasi 2.1.1 LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan LSPro untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi. 2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi. 2.2. Penandatanganan perjanjian Sertifikasi Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan peijanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro. 2.3. Penyusunan rencana evaluasi 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:
dan
2.3.2 Rencana evaluasi hams mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan Sertifikasi. 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
Catatan: sesuai yang diterapkan oleh pemohon Sertifikasi.
dan
3.1.2 Apabila basil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persygiratan SNI, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 3.2 Pelaksanaan evaluasi tahap 2(dua) 3.2.1 Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB serta pengujian produk. 3.2.2 Audit proses produksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB dilakukan pada saat pabrik melakukan proses produksi produk yang diajukan, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara,. observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya. 3.2.4 Audit dilakukan terhadap:
3.2.6 Pengujian dilakukan terhadap contoh produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan melakukan pengambilan contoh oleh personal yang kompeten dalam pengambilan contoh yang ditugaskan LSPro. Contoh produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk. 3.2.7 Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/lEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertiflkasi. Penerapan ISO/lEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
3.2.8 Apabila pengujian dilakukan di laboratorium Pemohon, maka LSPro hams memastikan kesesuaian kompetensi dan imparsialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian. 3.2.9 Laboratorium pemohon yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi hams memenuhi persyaratan pada angka 3.2.7 humf a atau huruf b. 3.2.10 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian, pemohon hams diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 168
4.1.2 Tinjauein hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi. 4.2. Penetapan keputusan Sertifikasi 4.2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan. 4.2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi hams dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 4.2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan. 4.2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan hams didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama. 4.2.5 LSPro hams memberitahu secara tertulis kepada Pemohon terkait menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan hams menyampaikan alasan keputusan tersebut. 4.2.6 Apabila Pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, 169 pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 4.2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi hams disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2(dua). Bukti kesesuaian 5.1. LSPro menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 5 (lima) tahun setelah diterbitkan. 5.2. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit hams memuat:
- 170 E. Pemeliharaan Sertifikasi
1.2. LSPro harus melakukan pengambilan contoh dan pengujian terhadap produk yang masuk dalam lingkup Sertifikasi.
2.2. Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada Prosedur administratif. 2.3. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil audit tersikhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu). 2.4. Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. F. Evaluasi khusus
Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.
G. Ketentuan pengurangan, pembekuan,dan pencabutan Sertifikasi
2.2. LSPro hams membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6(enam) bulan. 2.3. LSPro dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:
2.4. LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi atau tindakan lainnya yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan. H. Keluhan dan banding LSPro hams mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding. 172 I. Informasi publik LSPro hams memublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut, Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga hams disampaikan melalui Aplikasi Barang Ber- SNI (BangBeni) https://bangbeni.bsn.go.id. J. Kondisi khusus Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari KAN dan pemangku kepentingan lainnya. K. Penggunaan tanda SNI
Dengan ukuran: Keterangan: y = llx r = 0.5x L. Tahapan kritis proses produksi produk implan pengganti sendi Tahapan kntis proses produksi Penjelasan tahapan kntis 1 Pemilihan Pemuihan bahan baku dilakukan bahan baku sesuai persyaratan penenmaan bahan baku yang ditetapkan Proses produksi Proses produksi implan pengganti implan sendi dilakukan dengan metode pengganti sendi tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, kompetensi SDM, material, peraiatan keija, dan alat pemantauan sesuai dengan persyaratan Pengendaliein mutu Penandaan Pengendallan mutu produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk memastikan produk sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan yang ditetapkan Penandaan dilakukan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan yang berlaku No Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis 5 Pengemasan Pengemasan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai persyaratan yang berlaku Catatan: urutan proses produksi di setiap pemohon dapat berbeda. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TTD KUKUH S. ACHMAD Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum ^t/KiNOO^ argahayu - 175 LAMPIRAN XI PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 5TAHUN 2021 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN DAN PRODUK PENANGANAN KESEHATAN SKEMA SERTIFIKASI PRODUK VENTILATOR PARU Ruang lingkup Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertiflkasi produk ventilator paru sesusii dengan ruang lingkup SNI sebagai berikut: No. Nama Produk Persyaratan SNI
C. Jenis kegiatan penilaian kesesuaian Sertifikasi produk ventilator paru dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNl ISO/lEC 17065, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk ventilator paru. Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup produk ventilator paru, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. D. Prosedur administratif
1.2. Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI 1.3. Permohonan Sertifikasi hams dilengkapi dengan:
informasi proses produksi:
- 179
2.2.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi hams dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi. 2.2. Penandatanganan peijanjian Sertifikasi Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro. 2.3. Penyusunan rencana evaluasi 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:
dan
2.3.2 Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan Sertifikasi. 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
Catatan: sesuai yang diterapkan oleh pemohon Sertifikasi.
3.1.2 Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 3.2 Pelaksanaan evaluasi tahap 2(dua) 3.2.1 Evaluasi tahap 2(dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB serta pengujian produk. 3.2.2 Audit proses produksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB dilakukan pada saat pabrik melakukan proses produksi produk yang diajukan, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya. 3.2.4 Audit dilakukan terhadap:
3.2.5 Apabila Pabrik telab menerapkan dan mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu peralatan kesebatan berdasarkan ISO 13485 dari lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleb KAN atau oleb badan akreditasi penandatangan International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation(APAC) Multilateral Recognition Arrangement(MLA)dengan ruang lingkup yang sesuai, maka audit atau asesmen proses produksi dilakukan terbadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan angka 3.2.4 huruf d sampai dengan huruf h. 3.2.6 Pengujian dilakukan terhadap contoh produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan melakukan pengambilan contoh oleh personal yang kompeten dalam pengambilan contoh yang ditugaskan LSPro. Contoh produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk. 3.2.7 Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
3.2.8 Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro hams memastikan kesesuaian kompetensi dan imparsialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian. 3.2.9 Laboratorium pemohon yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi hams memenuhi persyaratan pada angka 3.2.7 humf a atau humf b. 3.2.10 Apabila berdasarkan basil evaluasi tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian, pemohon hams diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. Tinjauan dan keputusan 4.1. Tinjauan 4.1.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan Sertifikasi dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua). 4.1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNl yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi. 4.2. Penetapan keputusan Sertifikasi 4.2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan. 4.2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 4.2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan. 4.2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama. 4.2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus menyampaikan alasan keputusan tersebut. 4.2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 4.2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2(dua). Bukti kesesuaian 5.1. LSPro menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 5 (lima) tahun setelah diterbitkan. 5.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
E. Pemeliharaan Sertifikasi
1.2. LSPro harus melakukan pengambilan contoh dan pengujian terhadap produk yang masuk dalam lingkup Sertifikasi. LSPro dapat menggunakan hasil uji internal/inspeksi rutin keseluruhan atau sebagian parameter SNI yang dilakukan oleh pemohon (pabrikan). 1.3. LSPro harus melakukan pengambilan contoh dan pengujian ulang terhadap produk yang disertifikasi untuk parameter tertentu apabila ditemukan:
2.2. Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif. 2.3. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu). 187 2.4. Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon hams diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. F. Evaluasi khusus
Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.
G. Ketentuan pengurangan, pembekuan,dan pencabutan Sertifikasi
2.2. LSPro hams membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6(enam) bulan. 2.3. LSPro dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:
2.4. LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi atau tindakan lain yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan. H. Keluhan dan banding LSPro hams mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding. I. Informasi publik LSPro hams memublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebutjuga hams disampaikan melalui Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni) https://bangbeni.bsn.go.id. J. Kondisi khusus Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari KAN dan pemangku kepentingan lainnya. K. Penggunaan tanda SNl
Dengan ukuran: Keterangan; y = llx r = 0.5x Tahapan kritis proses produksi produk ventilator paru Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis Pemilihan bahan Pemilihan bahan baku diiakukan sesuai baku Proses produksi ventilator paru persyaratan penerimaan bahan baku yang ditetapkan, termasuk sistem/komponen elektronik apabila digunakan Proses produksi ventilator paru diiakukan dengan metode lertentu yang dikendalikan dan memperhatikan kesesuaian proses. No. Tahapan kritis proses produksi Penjeiasan tahapan kritis termasuk kondisi lingkungan keija, kompetensi SDM, material, peralatan keija, dan alat pemantauan sesuai dengan persyaratan 3 Sistem/komponen elektronik (apabila digunakan) Proses produksi sistem/komponen elektronilc dilakukan dengan metode tertentu yang dikendaJikan dan memperhatikan kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan keija, kompetensi SDM, material, peralatan keija, dan alat pemantauan sesuai dengan persyaratan 4 Integrasi sistem/ komponen elektronik (apabila digunakan) Integrasi sistem/komponen elektronik dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan keija, kompetensi SDM, material, peralatan keija, dan alat pemantauan sesuai dengan persyaratan 5 Pengendalian mutu Pengendalian mutu produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk memastikan produk sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan yang ditetapkan 6 Penandaan Penandaan dilakukan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan yang berlaku 7 Pengemasan Pengemasan dilakukan dengan metode tertentu y£mg dikendalikan sesuai persyaratan yang berlaku Catatan: urutan proses produksi di seiiap pemohon dapat berbeda KEPALA BADAN STANDARDISASl NASIONAL TTD A Kepala Bifa'Sum ihaioi moO KUKUH S. ACHMAD i dengan aslinya nupia, Organisasi, dan Hukum LAMPIRAN XII PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN DAN PRODUK PENANGANAN KESEHATAN SKEMA SERTIFIKASI PRODUK ALAT SUNTIK A. Ruang lingkup Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi produk alat suntik berdasarkan SNI sebagai berikut: No. Nama Produk Persyaratan SNI
C. Jenis kegiatan penilaian kesesuaian Sertifikasi produk alat suntik dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk alat suntik. Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup produk alat suntik, DSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. D. Prosedur administratif
1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI 1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
informasi produk:
informasi proses produksi:
Seleksi 2.1. Tinjauan permohonan Sertifikasi 2.1.1 LSPro hams memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan LSPro untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi. 2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi hams dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi. 2.2. Penandatanganan perjanjian Sertifikasi Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro. 2.3. Penyusunan rencana evaluasi 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:
dan
2.3.2 Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan Sertifikasi. 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
Catatan: sesuai yang diterapkan oleh pemohon Sertifikasi.
3.1.2 Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 198 - 3.2 Pelaksanaan evaluasi tahap 2(dua) 3.2.1 Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB serta pengujian produk. 3.2.2 Audit proses produksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB dilakukan pada saat pabrik melakukan proses produksi produk yang diajukan, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya. 3.2.4 Audit dilakukan terhadap:
Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;
3.2.6 Pengujian dilakukan terhadap contoh produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan melakukan pengambilan contoh oleh personel yang kompeten dalam pengambilan contoh yang ditugaskan LSPro. Contoh produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk. 3.2.7 Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/lEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
3.2.8 Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro hams memastikan kesesuaian kompetensi dan imparsialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian. 3.2.9 Laboratorium pemohon yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi hams memenuhi persyaratan pada angka 3.2.7 humf a atau humf b. 3.2.10 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian, pemohon hams diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
4.1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNl yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi. 201 4.2. Penetapan keputusan Sertiflkasi 4.2.1 Penetapan keputusan Sertiflkasi dilaloikan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan. 4.2.2 Penetapan keputusan Sertiflkasi hams dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 4.2.3 Penetapan keputusan Sertiflkasi dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan. 4.2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertiflkasi berdasarkan hasil tinjausin hams didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertiflkasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama. 4.2.5 LSPro hams memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait menunda atau tidak memberikan keputusan Sertiflkasi, dan hams menyampaikan alasan keputusan tersebut. 4.2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertiflkasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertiflkasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertiflkasi. 4.2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertiflkasi hams disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertiflkasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertiflkasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2(dua). 202
Sertifikat kesesuaian berlaku selama 5 (lima) tahun setelah diterbitkan. 5.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
E. Pemeliharaan Sertifikasi
203 - 1.2. LSPro harus melakukan pengambilan contoh dan pengujian terhadap produk yang masuk dalam lingkup Sertifikasi.
2.2. Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif. 2.3. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu). 2.4. Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. Evaluasi khusus
Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.
G. Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi
2.2. LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6(enam) bulan. 2.3. LSPro dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:
2.4. LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi atau tindakan lainnya yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan. H. Keluhan dan banding LSPro harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding. I. Informasi publik LSPro harus memublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebutjuga hams disampaikan melalui Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni) https://bangbeni.bsn.go.id. Kondisi khusus Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari KAN dan pemangku kepentingan lainnya. K. Penggunaan tanda SNI
Dengan ukuran: Keterangan: y - llx r = 0,5x L. Tahapan kritis proses produksi produk alat suntik Tahapan kritis proses produksi Pexnilihan bahan baku Proses produksi jarum dan spuit Proses perakitan alat suntik Penjelasan tahapan kritis Pemilihan bahan baku dilakukan sesuai persyaratan penerimaan bahan baku yang ditetapkan Proses produksi jarum dan spuit dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan memperhatikan kesesuaian proses termasuk kondisi Ungkungan kerja (misalnya higiene, kelembaban, pencahayaan dan temperatur), kompetensi SDM, material, peralatan keija, dan alat pemantauan sesuai dengan persyaratan Proses perakitan alat suntik dilakukan dengan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan kesesuaian proses, termasuk kondisi iingkungan kerja, kompetensi SDM, material, peralatan keija, dan alat pemantauan sesuai dengan persyaratan Pengendalian mutu Pengendalian mutu produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk memastikan produk sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan yang ditetapk^
ICEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TTD KUKUH S. ACHMAD Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum ''.n \ argahayu - 240 LAMPIRAN XV PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR5TAHUN 2021 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN DAN PRODUK PENANGANAN KESEHATAN SKEMA SERTIFIKASI PRODUK ALAT TRANSFUSI A. Ruang lingkup Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi produk alat tranfusi sekali pakai untuk pemakaian medik sesuai dengan ruang lingkup SNI sebagai berikut: No. Nama Produk Persyaratan SNI
Set transfusi sekali pakai, berdasarkan gravitasi
Set pengambil darah sekali pakai B. Persyaratan acuan Persyaratan acuan Sertifikasi produk alat transfusi mencakup:
- 241 C. Jenis kegiatan penilaian kesesuaian Sertifikasi produk alat transfusi dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNIISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk alat transfusi. Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup produk alat transfusi, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. D. Prosedur administratif
1.2. Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh pelaku usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI. 1.3. Permohonan Sertifikasi hams dilengkapi dengan:
- 243
2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi. 2.2. Penandatanganan peijanjian Sertifikasi Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan peijanjian Sertifikasi oleh Pemohon dan LSPro. 2.3. Penyusunan rencana evaluasi 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencsina evaluasi yang mencakup:
2.3.2 Rencana evaluasi hams mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan Sertifikasi. 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
Catatan: sesuai yang diterapkan oleh pemohon Sertifikasi.
3.1.2 Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, pemohon hams diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 3.2 Pelaksanaan evaluasi tahap 2(dua) 3.2.1 Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB serta pengujian produk. 3.2.2 Audit proses produksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB dilakukan pada saat pabrik melakukan proses produksi produk yang diajukan, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang mempakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya. 3.2.4 Audit dilakukan terhadap:
3.2.5 Apabila Pabrik telab menerapkan dan mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu peralatan kesebatan berdasarkan ISO 13485 dari lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleb KAN atau oleb badan akreditasi penandatangan International Accreditation Forum (lAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Multilateral Recognition Arrangement(MLA) dengan ruang lingkup yang sesuai, maka audit atau asesmen proses produksi dilakukan terbadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan angka 3.2.4 buruf d sampai dengan buruf b. 248 3.2.6 Pengujian dilakukan terhadap contoh produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan melakukan pengambilan contoh oleh personel yang kompeten dalam pengambilan contoh yang ditugaskan LSPro. Contoh produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk. 3.2.7 Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/lEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/lEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
3.2.8 Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro hams memastikan kesesuaian kompetensi dan imparsialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian. 3.2.9 Laboratorium pemohon yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi hams memenuhi persyaratan pada angka 3.2.7 humf a atau humf b. 3.2.10 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian, pemohon hams diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
4.1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi. 4.2. Penetapan keputusan Sertifikasi 2.2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan. 2.2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 2.2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan. 2.2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasEirkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama. 2.2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada Pemohon terkait menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus menyampaikan alasan keputusan tersebut. 2.2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, Pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 250 2.2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi hams disampaikan oleh Pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2(dua). Bukti kesesuaian 5.1 LSPro menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 5 (lima) tahun setelah diterbitkan. 5.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit hams memuat:
251 E. Pemeliharaan Sertiflkasi
1.2. LSPro harus melakukan pengambilan contoh dan pengujian terhadap produk yang masuk dalam lingkup Sertiflkasi.
2.2. Pelaksanaan Sertiflkasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada Prosedur administratif. 2.3. Apabila tidak ada perubahan yang signiflkan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu). 2.4. Apabila berdasarkan hasil Sertiflkasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. F. Evaluasi khusus
Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertiflkasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans. 252 -
G. Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi
2.2. LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6(enam) bulan. 2.3. LSPro dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:
2.4. LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi atau tindakan lain ysing disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan. H. Keluhan dan banding LSPro harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding. Informasi publik LSPro harus memublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Aplikasi Barang Ber- SNI (BangBeni) https://bangbeni.bsn.go.id. Kondisi khusus Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari KAN dan pemangku kepentingan lainnya. Penggunaan tanda SNl
Dengan ukuran: Keterangan: y - llx r - 0,5x L. Tahapan kritis proses produksi produk alat transfuse No. Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TTD KUKUH S. ACHMAD Salinan sesuai dengan aslinya Kepaia Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum argahayu 256 LAMPIRAN XVI PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN DAN PRODUK PENANGANAN KESEHATAN SKEMA SERTIFIKASI PRODUK MASKER MEDIS A. Ruang lingkup Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi produk material yang digunakan dalam pembuatan masker medis untuk layanan kesehatan seperti operasi dan pelayanan pasien sesuai dengan lingkup SNI sebagai berikut: Nama Produk Persyaratan SNI Masker medis 1. SNI 8488:2018 Spesifikasi standar untuk kinerja material yang digunakan dalam masker medis (ASTM F2100-11, IDT)
257 C. Jenis kegiatan penilaian kesesuaian Sertifikasi produk masker medis dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNIISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk masker medis. Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup produk masker medis, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. D. Prosedur administratif
1.2. Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI. 1.3. Permohonan Sertifikasi hams dilengkapi dengan:
258
informasi produk:
- 259
2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi hams dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi. 2.2. Penandatanganan perjanjian Sertifikasi Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yaing ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh Pemohon dan LSPro. 2.3. Penyusunan rencana evaluasi 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:
dan
2.3.2 Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan Sertifikasi. 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
Catatan: sesuai yang diterapkan oleh pemohon Sertifikasi.
Determinasi Determinasi mencakup 2(dua) tahap evaluasi, yaitu evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2(dua). 3.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) 3.1.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) mencakup pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan Pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1.3 terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNl dan peraturan terkait. 3.1.2 Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka wEiktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 3.2 Pelaksanaan evaluasi tahap 2(dua) 3.2.1 Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB serta pengujian produk. 3.2.2 Audit proses prodiaksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB dilakukan pada saat pabrik melakukan proses produksi produk yang diajukan, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya. 3.2.4 Audit dilakukan terhadap:
3.2.5 Apabila Pabrik telab menerapkan dan mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu peralatan kesebatan berdasarkan ISO 13485 dari lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleb KAN atau oleb badan akreditasi penandatangan International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Multilateral Recognition Arrangement (MLA) dengan ruang lingkup yang sesuai, maka audit atau asesmen proses produksi dilakukan terbadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan angka 3.2.4 buruf d SEimpai dengan buruf b. 3.2.6 Pengujian dilakukan terhadap contoh produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan melakukan pengambilan contoh oleh personel yang kompeten dalam pengambilan contoh yang ditugaskan LSPro. Contoh produk diambil dari lini produksi atau gudang penjdmpanan produk. 3.2.7 Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/lEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
3.2.8 Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro harus memastikan kesesuaian kompetensi dan imparsialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian. 3.2.9 Laboratorium pemohon yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi harus memenuhi persyaratan pada angka 3.2.7 huruf a atau huruf b. 3.2.10 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2(dua) ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
4.1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi. 4.2. Penetapan keputusan Sertifikasi 4.2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan. 4.2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 4.2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan. 4.2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama. 4.2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada Pemohon terkait menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus menyampaikan alasan keputusan tersebut. 4.2.5 Apabila Pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, Pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 266 4.2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi hams disampaikan oleh Pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2(dua).
Sertifikat kesesuaian berlaku selama 5 (lima) tahun setelah diterbitkan. 5.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit hams memuat:
267 - E. Pemeliharaan Sertifikasi
1.2. LSPro harus melakukan pengambilan contoh dan pengujian terhadap produk yang masuk dalam lingkup Sertifikasi.
2.2. Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada Prosedur administratif. 2.3. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan basil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu). 2.4. Apabila berdasarkan basil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. F. Evaluasi khusus
Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans. - 268
4, Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terdapat produk yang disertifikasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka LSPro mewajibkan pemohon untuk menarik semua produk yang terindikasi tidak sesuai(yang diproduksi setelah tan^al teijadinya ketidaksesuaian) dan melarang mencantumkan tanda SNI pada produk dan/atau kemasan yang diproduksi sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. G. Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan sertifikasi
2.2. LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6(enam) bulan. 2.3. LSPro dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:
2.4. LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi atau tindakan lain yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan. 269 H. Keluhan dan banding LSPro hams mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding. I. Informasi publik LSPro hams memublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/lEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertiflkasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertiflkasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Aplikasi Barang Ber- SNl (BangBeni) https://bangbeni.bsn.go.id. J. Kondisi khusus Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari KAN dan pemangku kepentingan lainnya. K. Penggunaan tanda SNI
Dengan ukuran: Keterangan: y - IXx r- 0,5x L. Tahapan kritis proses produksi produk masker medis
KEPALA BADAN STANDARD!SASI NASIONAL TTD KUKUH S. ACHMAD Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Summer Daya Manusia, Organisasi, d£in Hukum Margahayu 272 LAMPIRAN XVII PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR5TAHUN 2021 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN DAN PRODUK PENANGANAN KESEHATAN SKEMA SERTIFIKASI PRODUK WADAH PLASTIK UNTUK DARAH A. Ruang lingkup Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi produk wadah plastik untuk darah dan komponen darah manusia sesuai dengan ruang lingkup SNI sebagai berikut: No. Nama produk Persyaratan SNI Wadah plastik untuk darah 1) SNI ISO 3826-1:2018, Wadah plastik dapat dilipat [cx)llapsible) untuk darah dan komponen darah manusia - Bagian 1: Wadah konvensional 2) SNI ISO 3826-2:2018, Wadah plastik dapat dilipat (collapsible) untuk darah dan komponen darah manusia - Bagian 2: Simbol grafis yang digunakan pada label dan lembaran instruksi 3) SNI ISO 3826-3:2018, Wadah plastik dapat dilipat (collapsible) untuk darah dan komponen darah manusia - Bagian 3: Sistem kantong darah dengan fitur yang terintegrasi 273 - B. Persyaratan acuan Persyaratan acuan Sertifikasi produk wadah plastik untuk darah mencakup:
C. Jenis kegiatan penilaian kesesuaian Sertifikasi produk wadah plastik untuk darah dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk wadah plastik untuk darah. Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup produk wadah plastik untuk darah, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Prosedur administratif
1.2. Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh pelaku usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI. 1.3. Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi. 2.2. Penandatanganan perjanjian Sertifikasi Setelah permohonan Sertifikasi dinyataksm lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro. 2.3. Penyusunan rencana evaluasi 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:
d£in
2.3.2 Rencana evsiluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan Sertifikasi. 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
Catalan: sesuai yang diterapkan oleh pemohon Sertifikasi.
3.1.2 Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, pemohon hams diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 3.2 Pelaksanaan evaluasi tahap 2(dua) 3.2.1 Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB serta pengujian produk. 3.2.2 Audit proses produksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB dilakukan pada saat pabrik melakukan proses produksi produk yang diajukan, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya. 3.2.4 Audit dilakukan terhadap:
3.2.5 Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan ISO 13485 dari lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan International Accreditation Forum {IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Multilateral Recognition Arrangement (MLA) dengan ruang lingkup yang sesuai, maka audit atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan angka 3.2.4 huruf d sampai dengan huruf h. 3.2.6 Pengujian dilakukan terhadap contoh produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan melakukan pengambilan contoh oleh personel yang kompeten dalam pengambilan contoh yang ditugaskan LSPro. Contoh produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk. 3.2.7 Pengujian dilakukan di.laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
3.2.8 Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro harus memastikan kesesuaian kompetensi dan imparsialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian. 3.2.9 Laboratorium pemohon yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi harus memenuhi persyaratan pada angka 3.2.7 huruf a atau huruf b. 3.2.10 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2(dua) ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
4.1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi. 4.2. Penetapan keputusan Sertifikasi 4.2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan. 4.2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 4.2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan. 4.2.4 Rekomendasi untnk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan hams didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama. 4.2.5 LSPro hams memberitahu secara tertulis kepada Pemohon terkait menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan hams menyampaikan alasan keputusan tersebut. 4.2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 4.2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi hams disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2(dua).
Sertifikat kesesuaian berlaku selama 5 (lima) tahun setelah diterbitkan. 5.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit hams memuat:
E. Pemeliharaan Sertiflkasi
1.2. LSPro harus melakukan pengambilan contoh dan pengujian terhadap produk yang masuk dalam lingkup Sertiflkasi.
2.2. Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif. 2.3. Apabila tidak ada perubahan yang signinkan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan basil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu). 2.4. Apabila berdasarkan basil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemobon barus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. F. Evaluasi kbusus
Evaluasi terbadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisab maupun bersamaan dengan surveilans.
G. Ketentuan pengurangan, pembekuan,dan pencabutan Sertifikasi
2.2. LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6(enam) bulan. 2.3. LSPro dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:
2.4. LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi atau tindakan lain yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan. H. Keluhan dan banding LSPro harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding. I. Informasi publik LSPro harus memublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Aplikasi Barang Ber- SNI (BangBeni) https://bangbeni.bsn.go.id. J. Kondisi khusus Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari KAN dan pemangku kepentingan lainnya. Penggunaan tanda SNI
Dengan ukuran: Keterangeui: y- IXx r - 0,S3C Tahapan kritis proses produksi produk wadah plastik untuk darah No. Tahapan kritis proses produksi
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TTD Kepala Bi mber 4 KUKUH S. ACHMAD i dengai: asUnya usia, Organisasi, dan Hukum 5 - 288 LAMPIRAN XVIII PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR5TAHUN 2021 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN DAN PRODUK PENANGANAN KESEHATAN SKEMA SERTIFIKASI PRODUK ALAT PELINDUNG RADIASI SINAR - X Ruang lingkup Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertiflkasi produk alat pelindung yang digunakan untuk melindungi orang terhadap radiasi sinar-x sesuai dengan ruang lingkup SNI sebagai berikut: No. Nama produk Persyaratan SNI
Pakaian, kacamata, dan perisai pelindung pasien
C. Jenis kegiatan penilaian kesesuaian Sertiflkasi produk alat pelindung radiasi sinar-x dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNl ISO/lEC 17065, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertiflkasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk alat pelindung radiasi sinar-x. Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup produk alat pelindung radiasi sinar-x, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Prosedur administratif
1.2. Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh pelaku usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNl. 1.3. Permohonan Sertifikasi hams dilengkapi dengan:
290
291
informasi proses produksi:
292 -
2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi hams dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi. 2.2. Penandatanganan perjanjian Sertifikasi Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro. 2.3. Penyusunan rencana evaluasi 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:
dan
2.3.2 Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan Sertifikasi. 2.3.3 Pelakssmaan evaluasi dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
Catatan: sesuai yang diterapkan oleh pemohon Sertifikasi.
Determinasi 3.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) 3.1.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) mencakup pemeriksasin awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan Pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1.3 terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 3.1.2 Apabila basil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, Pemohon hams diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 3.2 Pelaksanaan evaluasi tahap 2(dua) 3.2.1 Evaluasi tahap 2(dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB serta pengujian produk. 3.2.2 Audit proses produksi dan sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan SNI ISO 13485 atau CPAKB dilakukan pada saat pabrik melakukan proses produksi produk yang diajukan, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertiflkasi. 3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang mempakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya. 3.2.4 Audit dilakukan terhadap:
3.2.5 Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu peralatan kesehatan berdasarkan ISO 13485 dari lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan International Accreditation Forum (1AF)/Asia 296 Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Multilateral Recognition Arrangement(MLA)dengan ruang lingkup yang sesuai, maka audit atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan angka 3.2.4 huruf d sampai dengan huruf h. 3.2.6 Pengujian dilakukan terhadap contoh produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan melakukan pengambilan contoh oleh personel yang kompeten dalam pengambilgin contoh yang ditugaskan LSPro. Contoh produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk. 3.2.7 Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/lEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/lEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
3.2.8 Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro hams memastikan kesesuaian kompetensi dan imparsialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian. 3.2.9 Laboratorium pemohon yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi hams memenuhi persyaratan pada angka 3.2.7 humf a atau humf b. 3.2.10 Apabila berdasarkan basil evaluasi teihap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian, pemohon hams diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
4.1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNl yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi. 4.2. Penetapan keputusan Sertifikasi 4.2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan. 4.2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 4.2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan. 4.2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama. 4.2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus menyampaikan alasan keputusan tersebut. 298 4.2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 4.2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi hams disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2 (dua).
5.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit hams memuat:
Pemeliharaan Sertifikasi
1.2. LSPro harus melakukan pengambilan contoh dan pengujian terhadap produk yang masuk dalam lingkup Sertifikasi. LSPro dapat menggunakan hasil uji internal/inspeksi rutin keseluruhan atau sebagian parameter SNI yang dilakukan oleh pemohon (pabrikan). 1.3. LSPro harus melakukan pengambilan contoh dan pengujian ulang terhadap produk yang disertifikasi untuk parameter tertentu apabila ditemukan:
2.2. Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif. 2.3. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu). 300 2.4. Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon hams diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. F. Evaluasi khusus
Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.
G. Ketentuan pengurangan, pembekuan,dan pencabutan Sertifikasi
2.2. LSPro hams membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6(enam) bulan. 2.3. LSPro dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon: 301
2.4. LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi atau tindakan Isdn yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan. H. Keluhan dan banding LSPro hams mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding. I. Informasi publik LSPro hsims memublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/lEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertiflkasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertiflkasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga hams disampaikan melalui Aplikasi Barang Ber- SNI (BangBeni) https://bangbeni.bsn.go.id. J. Kondisi khusus Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari KAN dan pemangku kepentingan lainnya. K. Penggunaan tanda SNI
Dengan ukuran: K«terangan; y = 1 Ix r - 0,5* L. Tahapan kritis proses produksi produk alat pelindung radiasi sinar-X Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis Pemilihan bahan baku Peimlihan bahan baku dilakukan sesuai persyaratan penerimaan bahan baku yang ditetapkan dengan memperhatikan pemasok dan penanganan bahan baku sesuai peraturan perundang- undangan Proses produksi alat Proses produksi alat pelindung pelindung radiasi sinar- radiasi sinar-x dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan raemperhatikan kesesuaian proses, termastik kondisi lingkungan keqa, kompetensi SDM, material, peralatan keija, dan aiat pemantauan sesuai dengan persyaratan
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TTD KUKUH S. ACHMAD SgJjjagn sesuai dengan aslinya Kepala Bip< Bi«Tibe<:P^a Manusia, Organisasi, dan Hukum - 304 LAMPIRAN XIX PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN DAN PRODUK PENANGANAN KESEHATAN SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KONEKTOR ALAT KESEHATAN ANASTESI DAN PERNAFASAN L. Ruang Lingkup Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi SNI produk konektor alat kesehatan anastesi dan pemafasan dengan lingkup SNI sebagai berikut: Nama Produk Persyaratan SNI Konektor untuk alat kesehatan anastesi dan pemafasan SNI ISO 5356-1:2015 Peralatan anestesi dan pemapasan - Konektor conical - Bagian 1: Cones dan soket SNI ISO 18082:2014 Peralatan anestesi dan pemapasan - Dimensi nan interchangeable screw- threaded (NIST) konektor tekanan rendah untuk gas medis Konektor yang diatur dalam dokumen ini meliputi:
B. Persyaratan Acuan Persyaratan acuan Sertifikasi produk konektor alat kesehatan anestesi dan pernafasan mencakup:
C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi produk konektor alat kesehatan anestesi dan pernafasan, dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/lEC 17065, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk konektor alat kesehatan anestesi dan pernafasan. Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk konektor - 306 alat kesehatan anestesi dan pemafasan, Badan Standardisasi Nasional (BSN) dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Prosedur Administratif
1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian. 1.3 Permohonan Sertifikasi hams dilengkapi dengan:
konektor berbentuk kerucut dan soket, meliputi jenis material konektor; konektor NIST meliputi kategori gas yang digunakan;
308
Seleksi 2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi 2.1.1 LSPro hams memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan 309 kemampuan LSPro untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi. 2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi hams dilakukan oleh personel yeing memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi. 2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro. 2.3 Penyusunan rencana evaluasi 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:
2.3.2 Rencana evaluasi hams mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi; 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
3.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) 3.1.1 Pada evaluasi tahap 1 (satu) dilakukan pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon pada huruf D angka 1.3 terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 3.1.2 Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan 311 perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 3.2 Pelaksanaan evaluasi tahap 2(dua) 3.2.1 Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi, sistem manajemen dan pengujian produk yang diajukan untuk disertifikasi. 3.2.2 Audit proses produksi dilakukan pada saat pabrik melakukan proses produksi atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan reaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya. 3.2.4 Audit dilakukan terhadap:
3.2.5 Apabila pemohon telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001/ISO 9001 oleh badan akreditasi penandatangan lAF/APAC MLA dengein ruang lingkup yang sesuai, maka audit proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait produk tersebut dan pasal 3.2.4 huruf d sampai h. 3.2.6 Pengambilan contoh produk dapat dilakukan saat audit proses produksi di pabrik sesuai kebutuhein pengujian, sebagaimana pada huruf L. Pengambilan contoh uji dilakukan oleh personel kompeten yang ditugaskan LSPro. 3.2.7 Apabila pemohon telah memiliki hasil pengujian produk yang diajukan untuk disertifikasi (hasil pengujian maksimal 1 tahun sebelumnya), LSPro dapat mengakui hasil uji tersebut selama telah dipastikan kesesuian laporan hasil uji dengan spesifikasi produk dan produksi yang diajukan serta kesesuaian terhadap SNI atau standar acuan, metode uji, dan metode sampling serta menggunaksin laboratorium yang sesuai butir 3.2.8. 3.2.8 Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk 313 yang diajukan untuk disertiflkasi. Penerapein ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
3.2.10 Apabila berdasarkan basil evaluasi tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 3.2.11 Berdasarkan hasil ketidaksesuaian terhadap persyaratan, LSPro harus mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian tersebut. Apabila hasil pengujian dari laboratorium menunjukkan ketidaksesuaian, maka dapat dilakukan pengujian ulang maksimal 1 (satu) kali dengan mengambil contoh ulang dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk. Apabila ketidaksesuaian diketahui berdasarkan penanganan contoh uji produk, maka LSPro dapat melaksanakan pengujian ulang terhadap arsip contoh uji. Apabila ketidaksesuaian diketahui berdasarkan kegagalan proses produksi, maka LSPro memberikan waktu kepada pemohon untuk memperbaiki proses produksi dan LSPro dapat melaksanakan pengambilan contoh uji dan pengujian ulang.
4.1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi. 4.2 Penetapan Keputusan Sertifikasi 4.2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan. 4.2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi hams dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 4.2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan. 4.2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan hams didokiomentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama. 315 - 4.2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentiflkasi alasan keputusan tersebut. 4.2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 4.2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2(dua). 4.3 Bukti kesesuaian 4.3.1 Bukti kesesuaian berupa sertiflkat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro. LSPro menerbitkan sertiflkat kesesuaian kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertiflkat kesesuaian berlaku selama 4(empat) tahun setelah diterbitkan. 4.3.2 Sertiflkat kesesuaian terhadap persyaratan paling sedikit harus memuat:
316
E. Pemeliharaan Sertifikasi
LSPro hams melaksanakan surveilansj dengan jarak antar evaluasi tidak lebih dari 12 bulan. Kunjungan surveilans dilakukan melalui kegiatan audit proses produksi dan sistem manajemen di pabrik dan/atau pengujian di pabrik atau gudang distribusi 1.2. Apabila pemohon menerapkan SNI ISO 9001/ISO 9001 namun tidak mendapatkan sertifikasi, maka kegiatan surveilans selain butir 1.1 dilakukan juga terhadap audit internal, tinjauan manajemen, penanganan keluhan pelanggan, pengendalian risiko, dan penggunaan tanda SNI. 1.3. Apabila pada saat batas waktu Surveilans teijadi kondisi kahar (force majeure) dimana auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jauh (remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.
2.2. Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapgin pada prosedur administratif. 2.3. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan basil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu). 2.4. Apabila berdasarkan basil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemobon barus diberi kesempatan untuk melakukan tindaikan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi kondisi kabar {force majeure) dimana auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi pemobon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jaub {remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif. Contob uji untuk memastikan pemenuban persyaratan SNI dapat diambil di gudang dan/atau di pasar atau dikirim oleb pemobon berdasarkan rencana pengambilan contob yang disepakati sebagai bagian dari proses audit. F. Evaluasi kbusus
G. Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi 1 Pengurangan lingkup Sertifikasi pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup Sertifikasi selama periode Sertifikasi. 2 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi 2.1 LSPro dapat membekukan Sertifikasi apabila pemohon:
2.2 LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi maksimal 6(enam) bulan. 2.3 LSPro dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:
319 2.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lainnya yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan resiko yang ditemukan. H. Keluhan dan banding LSPro hams mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding. I. Informasi publik LSPro hams mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebutjuga hams disampaikan melalui Aplikasi Barang Ber-SNl (BangBeni) https://bangbeni.bsn.go.id. J. Kondisi khusus Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari KAN dan para pemangku kepentingan lainnya. K. Penggunaan Tanda SNl
Dengan ukuran: L. Tahapan kritis produk konektor alat kesehatan anestesi dan pemafasan Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis
Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis peralatan kerja, dan alat pemantauan sesuai dengan persyaratan
Nama Produk Persyaratan SNI Alat pelindung pernafasan - Masker berfilter SNI EN 149:2001+A1:2009, Alat pelindung pernafasan - Masker berfilter untuk perlindungan terhadap partikel - Persyaratan, pengujian, penandaan B, Persyaratan Acuan Persyaratan acuan Sertifikasi produk alat pelindung pernafasan - masker berfilter untuk perlindungan terhadap partikel mencakup:
C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi produk alat pelindung pernafasan - masker berfilter untuk perlindungan terhadap partikel, dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk alat pelindung pemafasan - masker berfilter untuk perlindungan terhadap partikel. Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup alat pelindung pemafasan - masker berfilter untuk perlindungan terhadap partikel, Badan Standardisasi Nasional(BSN)dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Prosedur Administratif
1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian. 1.3 Permohonan Sertifikasi hams dilengkapi dengan:
325
2.1.2 Apabila pemohon telah memiliki hasil pengujian produk yang diajukan untuk disertifikasi (hasil pengujian maksimal 1 tahun sebelumnya), LSPro dapat mengakui hasil uji tersebut selama telah dipastikan kesesuian laporan hasil uji dengan spesifikasi produk dan produksi yang diajukan serta kesesuaian terhadap SNI atau standar acuan, metode uji, dan metode sampling serta menggunakan laboratorium yang sesuai angka 3.2.8. 327 2.1.3 Apabila pemohon tidak memiliki hasil pengujian, atau menyampaikan hasil pengujian dengan durasi waktu lebih dari satu tahun atau hasil pengujian yang disampaikan tidak sesuai dengan persyaratan SNI, maka LSPro dapat melakukan pengambilan contoh untuk dilakukan pengujian. 2.1.4 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi. 2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro. 2.3 Penyusunan rencana evaluasi 2.3.1 Berdasarksin informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:
2.3.2 Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi; 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
- 329 3.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) 3.1.1 Pada evaluasi tahap 1 (satu) dilakukan pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampalkan pemohon pada huruf D angka 1.3 terhadap lingkup produk yang ditetapkan daleim SNI dan peraturan terkait. 3.1.2 Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 3.2 Pelaksanaan evaluasi tahap 2(dua) 3.2.1 Evaluasi tahap 2(dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi dan sistem manajemen dan pengujian produk yang diajukan untuk disertifikasi. 3.2.2 Audit proses produksi dilakukan pada saat pabrik melakukan proses produksi produk yang diajukan, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya. 3.2.4 Audit dilakukan terhadap:
330
3.2.5 Apabila pemohon telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat sistem manajemen berdasarkan SNl ISO 9001 atau SNI ISO 13485 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau ISO 9001 atau ISO 13485 oleh badan akreditasi penandatangan lAF/APAC MLA dengan ruang lingkup yang sesuai atau sertifikat CPAKB atau CDAKB (bagi penyalur sdat kesehatan), maka audit proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait produk tersebut dan pasal 3.2.4 huruf d sampai h. 3.2.6 Apabila pemohon hanya melakukan kegiatan pengemasan produk akhir, maka audit pada angka 3.2.4 tidak berlaku, namun LSPro harus memastikan kesesuaian terhadap:
3.2.7 Pengambilan contoh produk dilakukan saat audit proses produksi dengan melakukan pengambilan contoh sesuai kebutuhan pengujian atau persyaratan SNI. Pengambilan contoh uji dilakukan dengan mengambil contoh uji pada lini produksi, atau gudang untuk diuji di laboratorium. Contoh uji yang akan dilakukan uji di laboratorium diambil adalah minimal 24 buah sampel termasuk arsip dan/atau sesuai kebutuhan pengujian sesuai Tabel 4 SNI EN 149:2001+A1:2009. Pengambilan contoh uji dilakukan oleh personel kompeten yang ditugaskan oleh LSPro. 3.2.8 Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
3.2.9 Apabila berdasarkan basil evaluasi tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus dibeii kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 3.2.10 Berdasarkan basil ketidaksesuaian terbadap persyaratan, LSPro barus mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian tersebut. - Apabila basil pengujian dari laboratorium menunjukkan ketidaksesuaian, maka dapat dilakukan pengujian ulang maksimal 1 (satu) kali dengan mengambil contob ulang dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk. - Apabila ketidaksesuaian diketabui berdasarkan penanganan contob uji produk, maka LSPro dapat melakssmakan pengujian ulang terbadap arsip contob uji. - Apabila ketidaksesuaian diketabui berdasarkan kegagalan proses produksi, maka LSPro memberikan waktu kepada pemobon untuk memperbaiki proses produksi dan LSPro dapat melaksanakan pengambilan contob uji dan pengujian ulang. 4.Tinjauan dan Keputusan 4.1 Tinjauan 4.1.1 Tinjauan basil evaluasi dilakukan terbadap pemenuban selurub persyaratan Sertiflkasi dan kesesuaian proses Sertiflkasi, mulai dari pengajuan permobonan Sertiflkasi, pelaksanaan evaluasi tabap 1 (satu) dan evaluasi tabap 2 (dua). 4.1.2 Tinjauan basil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuban SNI yang 333 - diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi. 4.2 Penetapan Keputusan Sertifikasi 4.2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan. 4.2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi hams dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 4.2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan. 4.2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan basil tinjauan hams didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama. 4.2.5 LSPro hams memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusEm Sertifikasi, dan hams mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. 4.2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 4.2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi hams disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2(dua). 4.3 Bukti kesesuaian 4.3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro. LSPro menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 4(empat) tahun setelah diterbitkan. 4.3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan paling sedikit hams memuat:
E. Pemeliharaan Sertifikasi
LSPro hams melaksanakan surveilan denganjarak antar evaluasi tidak lebih dari 12 bulan. Kunjungan surveilan dilakukan melalui kegiatan audit proses produksi dan/atau pengujian dan/atau pemastian sistem manajemen pada proses produksi. 1.2. Apabila pemohon tidak mendapatkan sertifikasi sistem manajemen SNl ISO 9001 atau ISO 9001 atau SNI ISO 13485 atau ISO 13485 atau CPAKB atau CDAKB, maka kegiatan Surveilan selain butir 1.1 dilakukan juga terhadap audit internal, tinjauan manajemen, penanganan keluhan pelanggan, dan penggunaan tanda SNI. 1.3. Apabila pada saat batas waktu Surveilans terjadi kondisi kahar {force majeure) dimana auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jauh {remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.
2.2 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif. 2.3 Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan basil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu). 2.4 Apabila berdasarkan basil sertifikasi ulang, ditemukan ketidaksesuaian, pemobon barus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang teijadi kondisi force majeure dimana auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi pemobon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jaub {remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif. Contob uji untuk memastikan pemenuban persyaratan SNI dapat diambil di gudang dan/atau di pasar atau dikirim oleb pemobon berdasarkan rencana pengambilan contob yang disepakati sebagai bagian dari proses audit. F. Evaluasi kbusus
337 -
G. Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi
2.2 LSPro hams membatasi periode pembekuan Sertifikasi maksimal 6(enam) bulan. 2.3 LSPro dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:
338 - 2.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lainnya yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan resiko yang ditemukan. H, Keluhan dan banding LSPro harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding. I. Informasi publik LSPro harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni) https://bangbeni.bsn.go.icl J. Kondisi khusus Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari KAN dan para pemangku kepentingan lainnya. K. Penggunaan Tanda SNI
3.Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah meraenuhi SNI adalah sebagai berikut: Dengan ukuran: Keterangan: y = llx r = 0,5x L Tahapan kritis proses produksi produk alat pelindung pemafasan - masker berfilter untuk perlindungan terhadap partikel Tahapan kritis proses produksi
Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis kegagalan mekanis. Diiakukan melalui material incoming inspection atau pengujian
- Material loading - Mask forming (termasuk welding, filter hold cutting, compress, nasal line insertion) - Text printing - Ear loop welding device - Labelling (optional) - Mask cutting dan waste disposal process - Rolling depression, folding, heatsealing, cutting Penyelesaian/ finishing produk Diiakukan analisis dalam rangka Quality Assurance terhadap produk akhir yang telah diproduksi untuk memastikan produk sesuai dengan spesifikasi dan fungsinya Diiakukan dengan pengujian atau inspeksi sesuai dengan acuan terkait Pengemasan Pengemasan diiakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan serta memperhatikan kondisi lingkungan keija, personel penanggung jawab, dan peralatan keija. Produk dikemas sedemikian rupa sehingga produk dilindungi terhadap kerusakan mekanis dan kontaminasi sebelum digunakan Pengemasan memperhatikan kemasan terkecil dan pengemasan besamya (tergantung tipe), dan juga jika menggunakan pengemasan satuan yang steril 341 - No. Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis Penandaan masker Masker yang memenuhi standar ini harus ditandai sesuai SNI dan peraturan perundangan terkait. Masker ditandai dengan jelas dan tahan lama, dengan mencantumkan:
- "NR" jika masker berfilter dibatasi hanya untuk penggunaan satu shift. Contoh: FFP3 NR, atau "R" jika masker separuh pemfilteran partikel dapat digunakan kembali. Contoh: FFP2 R D
Huruf ini harus mengikuti penandaan klasifikasi yang diawali dengan spasi tunggal Contoh: FFP3 NR D, FFP2 R D
Penandaan pada Packaging Penandaan sesuai peraturan perundangan dein SNI terkait. Informasi berikut harus ditandai dengan jelas dan tahan lama pada kemasan terkecil yang tersedia secara komersial atau dapat terbaca jika kemasannya transparan misalkan :
- 342 No. Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis f. g- Tanggal kedaluwarsa untuk produk yang memiliki batas kedaluwarsa; Jika relevan, tujuan penggunaan dan petunjuk penggunaan beserta label peringatan penggunaein ketika "Hanya Boleh Digunakan oleh Tenaga Profesional" atau simbol huruf "P" putih berlatar belakang hitam untuk alat kesehatan tertentu yang harus digunakan oleh tenaga yang kompeten dibidangnya; Informasi pembersihan dan disinfeksi untuk masker yang digunakan kembali Spesiflkasi produk yang dapat berupa tipe masker dengan filter partikel {valued dan valueless) dan klasifikasi/kelas yang sesuai (FFPl, FFP2 atau FFP3) diikuti dengan spasi tunggal dan kemudian: - "NR" jika masker berfilter dibatasi hanya untuk penggunaan satu shift Contoh: FFP3 NR, atau "R"jika masker separuh pemfilteran partikel dapat digunakan kembali. Contoh: FFP2 R D. - bahasa negara tujuan, atau dengan menggunakan piktogram seperti yang ditunjukkan pada Gambar: 1 Kondisi penyimpanan yang direkomendasikan pabrikan (setidaknya suhu dan kelembaban) atau piktogram yang setara, seperti yang ditunjukkan pada Gambar: No. Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis l^+yyX -xx-C-/ f 1^' < XX% 1 O
Contoh: FFP2 R D
Nama Produk Persyaratan SNI Pakaian pelindung SNI EN 14126:2003 Pakaian pelindung- Persyaratan kineija dan metode uji terhadap agen infeksius. Dokumen ini tidak berlaku untuk pakaian yang dikenakan oleh tim bedah atau kain/tirai yang dipasang pada pasien untuk mencegsih kontaminasi silang selama intervensi bedah. Pakaian pelindung dapatjuga digunakan pada situasi pekeijaan misalkan laboratorium mikrobiologi, produksi bioteknologi, dan area medis. B. Persyaratan Acuan Persyaratan acuan Sertifikasi produk pakaian pelindung mencakup:
C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi produk pakaian pelindung, dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/lEC 17065, Penilaian Kesesuaian - Per^aratan untuk Lembaga Sertifikasi Prodiik, Proses, dan Jasa, imtuk lingkup produk pakaian pelindung. Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup pakaian pelindung, Badan Standardisasi Nasional(BSN)dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Prosedur Administratif
1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian. 1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
346
atau
2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi hams dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi. 2.1.3 Apabila pemohon telah memiliki hasil pengujian produk yang diajukan untuk disertifikasi (hasil pengujian maksimal 1 tahun sebelumnya), LSPro dapat mengakui hasil uji tersebut selama telah dipastikan kesesuian laporan hasil uji dengan spesifikasi produk dan produksi yang diajukan serta kesesuaian terhadap SNI atau standar acuan, metode uji, dan metode sampling serta menggunakan laboratoium yang sesuai angka 3.2.8. 349 2.1.4 Apabila pemohon tidak memiliki hasil pengujian, atau menyampaikan hasil pengujian dengan durasi waktu lebih dari satu tahun atau hasil pengujian yang disampaikan tidak sesuai dengan persyaratan SNI, maka LSPro dapat melakukan pengambilan contoh untuk dilakukan pengujian. 2.2 Penandatanganan peijanjian Sertifikasi Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan peijanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro. 2.3 Penyusunan rencana evaluasi 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:
350 2.3.2 Rencsina evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi; 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
3.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) 3.1.1 Pada evaluasi tahap 1 (satu) dilakukan pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon pada huruf D angka 1.3 terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNl dan peraturan terkait. 3.1.2 Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaiksin dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 3.2 Pelaksanaan evaluasi tahap 2(dua) 3.2.1 Evaluasi tahap 2(dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi dan sistem manajemen dan pengujian produk yang diajukan untuk disertifikasi. 3.2.2 Audit proses produksi dilakukan pada saat pabrik melakukan proses produksi produk yang diajukan, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya. 3.2.4 Audit dilakukan terhadap:
3.2.5 Apabila pemohon telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau SNI ISO 13485 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau ISO 9001 atau ISO 13485 oleh badan akreditasi penandatangan lAF/APAC MLA dengan ruang lingkup yang sesuai atau sertifikat CPAKB atau CDAKB (bagi penyalur alat kesehatan), maka audit proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait produk tersebut dan pasal 3.2.4 huruf d sampai h. 3.2.6 Apabila pemohon hanya melakukan kegiatan pengemasan produk akhir, maka audit pada angka 3.2.4 tidak berlaku, namun LSPro hams memastikan kesesuaian terhadap:
353 3.2.7 Pengambilan contoh produk dilakukan saat audit proses produksi dengan melakukan pengambilan contoh sesuai kebutuhan pengujian atau persyaratan SNI. Pengambilan contoh uji dilakukan untuk diuji di laboratorium dan girsip. Contoh uji yang akan dilakukan uji di laboratorium diambil 4 (empat) sampai 5 (lima) contoh uji pakaian pelindung. Pengambilan contoh uji dilakukan oleh personel kompeten yang ditugaskan LSPro. 3.2.8 Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
3.2.9 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian, pemohon hams diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 354 - 3.2.10 Berdasarkan hasil ketidaksesuaian terhadap persyaratan, LSPro harus mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian tersebut. - Apabila hasil pengujian dari laboratorium menunjukkan ketidaksesuaian, maka dapat dilakukan pengujian ulang maksimal 1 (satu) kali dengan mengambil contoh ulang dari lini produksi atau gudang penjdmpanan produk. - Apabila ketidaksesuaian diketahui berdasarkan penanganan contoh uji produk, maka LSPro dapat melaksanakan pengujian ulang terhadap arsip contoh uji. - Apabila ketidaksesuaian diketahui berdasarkan kegagalan proses produksi, maka LSPro memberikan waktu kepada pemohon untuk memperbaiki proses produksi dan LSPro dapat melaksanakan pengambilan contoh uji dan pengujian ulang.
4.1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang . pemenuhan SNl yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertiflkasi. 4.2 Penetapan Keputusan Sertifikasi 4.2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan. 355 - 4.2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 4.2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan. 4.2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan basil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama. 4.2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. 4.2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 4.2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2(dua). 4.3 Bukti kesesuaian 4.3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro. LSPro menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada pemohon yang telah memenuhi 356 persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 4(empat) tahun setelah diterbitkan. 4.3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan paling sedikit hams memuat:
E. Pemeliharaan Sertifikasi
LSPro hams melaksanakan surveilans dengan jarak antar evaluasi tidak lebih dari 12 bulan. Kunjungan surveilans dilakukan melalui kegiatan audit proses produksi dan/atau pengujian dan/atau pemastian sistem manajemen pada proses produksi. 357 - 1.2. Apabila pemohon tidak mendapatkan sertifikasi sistem manajemen SNI ISO 13485 atau SNI 9001 atau ISO 13485 atau ISO 9001 atau CPAKB atau CDAKB, maka kegiatan Surveilans selain butir 1.1 dilakukan juga terhadap audit internal, tinjauan manajemen, penanganan keluhan pelanggan, dan penggunaan tanda SNI. 1.3. Apabila pada saat batas waktu Surveilans terjadi kondisi kahar (force majeure) dimana auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jauh {remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.
2.2 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif. 2.3 Apabila tidak ada perubahan yang signiflkan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu). 2.4 Apabila berdasarkan hasil sertifikasi ulang, ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang teijadi kondisi force majeure dimana auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jauh {remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif. Contoh uji untuk memastikan pemenuhan persyaratan SNI dapat diambil 358 - di gudang dan/atau di pasar atau dikirim oleh pemohon berdasarkan rencana pengambilan contoh yang disepakati sebagai bagian dari proses audit. F. Evaluasi khusus
G. Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi
-359
2.2 LSPro hams membatasi periode pembekuan Sertifikasi maksimal 6(enam) bulan. 2.3 LSPro dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:
2.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lainnya yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan resiko yang ditemukan. H. Keluhan dan banding LSPro hams mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding. I. Informasi publik LSPro hams mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebutjuga hams disampaikan melalui Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni) https://bangbeni.bsn.go.id J. Kondisi khusus Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari KAN dan para pemangku kepentingan lainnya. K. Penggunaan Tanda SNI
Dengan ukuran: Keterangan: y = llx r = 0,5x L. Tahapan kritis proses produksi produk pakaian pelindung No. Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis Pemilihan baku bahan Bahan baku dan bahan tambahan/penolong merupakan bahan yang tidak dilarang untuk digunakan berdasarkan peraturan yang berlaku Pemilihan bahan baku dan bahan tambahan/penolong dilakukan sesuai dengan tipe kain yang digunakan (sekali pakai atau dapat digunakan Kembali) yang dikendalikan dengan melakukan material incoming inspection (pengujian wama, ketebalan). Penyimpanan material Penyimpan material memperhatikan persyaratan dalam MSDS. Ruang peyimpanan dan produksi memperhatikan bioburden. Pra Proses Jahit Material Handling dilakukan untuk mempersiapkan proses selanjutnya dapat dilakukan dengan: Sheeting (penggelararan kain). Cutting (pemotongan pola). Proses Jahit Proses jahit dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan keija, kompetensi SDM, material, peralatan keija, dan alat pemantauan sesuai dengan persyaratan Perlu diperhatikan adalah benang hasil jahitan. - Proses taping jahitan (untuk beberapa kelas tertentu) bertujuan untuk menutupi lubang jahitan dengan menggunakan material tambahan hams dikendalikan agar tidak teijadi overhating dan lubang tidak tertutup secara menyelumh. Penyelesaian/ finishing produk Dilakukan analisis dalam rangka Quality Assurance terhadap produk akhir yang telah diproduksi untuk memastikan produk sesuai dengan spesifikasi dan fungsinya - Dilakukan dengan pengujian atau inspeksi sesuai dengan standar acuan - Pelipatan baju dengan ketentuan pelipatan khusus untuk memastikan pada saat penggunaan awal oleh pengguna masih dalam kondisi steril Packaging dengan cara pouching atau 362 No. Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis cara pengemasan lainnya. Pengemasan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan serta memperhatikan kondisi lingkungan keija, personel penanggungjawab,dan peralatan keija. Kemasan untuk produk yang disterilkan berdasarkan EN 868-1 dikendalikan dengan metode tertentu Penandaan b) c) d) e) Penandaan sesuai peraturan perundangan dan SNI terkait misalkem: a) Nama atau nama dagang dan alamat lengkap pabrikan dan perwakilan resmi Nomor bets/kode Produksi/nomor seri/ Nomor lot; Penunjukan jenis produk, nsuna komersial atau kode Penunjukan ukuran; Pelabelan perawatan dan / atau pelabelan kualifikasi Kata "pakaian pelindung steril" dan cara sterilisasi untuk produk pakaian pelindung steril; Nomor Standar dan identiiikasi standar produk spesifik (dengan atau tanpa pictogram perisai (simbol dasar perlindungan) Spesiiikasi pakaian pelindung seperti tipe atau jenis pakaian pelindung, dengan akhiran "-B", mis. tipe 3-B; Tujuan penggunaan dan petunjuk pen^;unaan. Pakaian pelindung sekali pakai harus ditandai dengan frasa peringatan "Jangan gunakan kembali" dan / atau dengan pictogram sesuai dengan ISO 7000- 1051. Pictogram "perlindungan terhadap bahaya biologis" g) h) i) j) Penandaannya dalam bahasa resmi negara tujuan untuk kata-kata yang 363 No. Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis infonnatif(mis. Frasa peringatan);
Penggunaan angka tidak lebih kecil dari 2 mm dan pictogram tidak lebih kecil dari 10 mm (termasuk bingkai) direkomendasikan. Btlangan dan piktogram disarankan berwama hitam dengan latar belakang putih. Peringatan terhadap bahaya harus ada di bagian luar produk. k) Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan penindangan dan SNI terkait (SNI produk dan/atau kolateral yang diacu) Catalan: tahapan dan urutan proses produksi dapat berbeda untuk masing-masing produsen KEPALA BADAN STANDARDISASl NASIONAL TTD KUKUH S.ACHMAD Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Sum Manusia, Organisasi, dan Hukum argahayu 364 LAMPIRAN XXII PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN • TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN DAN PRODUK PENANGANAN KESEHATAN SKEMA SERTIFIKASI SNI PRODUK KAIN DAN GAUN BEDAH SERTA BAJU RUANG STERIL A. Ruang Lingkup Dokumen ini berleiku untuk acuan pelaksanaan Sertiflkasi SNI produk kain bedah, gaun bedah dan baju ruang steril sesuai dengan lingkup SNI sebagai berikut: No. Nama Produk Persyaratan SNI 1 Kain dan gaun bedah SNI EN 13795-1:2019 Pakaian dan kain bedah - Persyaratan dan metode uji - Bagian 1: Kain dan gaun bedah 2 Baju ruang steril SNI EN 13795-2:2019 Pakaian dan kain bedah - Persyaratan dan metode uji - Bagian 2: Baju ruang steril Dokumen ini berlaku untuk gaun dan kain bedah sekali pakai atau dapat digunakan kembali dan tirai/kain bedah yang digunakan sebagai perangkat medis untuk pasien, staf klinis dan peralatan, yang bertujuan untuk mencegah penularan agen infektif antara staf klinis dan pasien selama prosedur bedah dan invasif lainnya. Dokumen ini tidak mencakup persyaratan produk gaun dan kain bedah terhadap ketahanan terhadap penetrasi oleh radiasi laser, persyaratan untuk tirai sayatan atau film, persyaratan untuk perawatan (resistensi dan polusi) antimikroba untuk gaun bedah dan tirai. Dokumen ini juga mencakup penggunaan baju ruang steril sekali pakai dan yang dapat digunakan kembali yang digunakan sebagai perangkat medis untuk staf klinis, dimaksudkan untuk mencegah penularan agen 365 infektif antara staf klinis dan pasien selama prosedur bedah dan invasif lainnya. B. Persyaratan Acuan Persyaratan acuan Sertifikasi produk kain bedah, gaun bedah dan baju niang steril mencakup:
C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi produk kain bedah, gaun bedah dan baju ruang steril, dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/lEC 17065, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk kain bedah, gaun bedah dan baju ruang steril. Dal£im hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup kain bedah, gaun bedsih dan baju ruang steril, Badan Standardisasi Nasional (BSN) dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Prosedur Administratif
1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara 366 pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian. 1.3 Permohonan Sertifikasi hams dilengkapi dengan:
368
2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi hams dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi. 2.1.3 Apabila pemohon telah memiliki hasil pengujian produk yang diajukan untuk disertifikasi (hasil pengujian maksimal 1 tahun sebelumnya), LSPro dapat mengakui hasil uji tersebut selama telah dipastikain kesesuian laporan hasil uji dengan spesifikasi produk dan produksi yang diajiikan serta kesesuaian terhadap SNI atau standar acuan, metode uji, dan metode sampling serta menggunakan laboratorium yang sesuai angka 3.2.8. 2.1.4 Apabila pemohon tidak memiliki hasil pengujian, atau menyampaikan hasil pengujian dengan durasi waktu 369 lebih dari satu tahun atau hasil pengujian yang disampaikan tidak sesuai dengan persyaratan SNI, maka LSPro dapat melakukan pengambilan contoh untuk dilakukan pengujian. 2.2 Penandatanganan perjanjigin Sertifikasi Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan peijanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro. 2.3 Penyusunan rencana evaluasi 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:
2.3.2 Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi; 370 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
3.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) 3.1.1 Pada evaluasi tahap 1 (satu) dilakukan pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon pada huruf D angka 1.3 terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 3.1.2 Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 371 3.2 Pelaksanaan evaluasi tahap 2(dua) 3.2.1 Evaluasi tahap 2(dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi dan sistem manajemen dan pengujian produk yang diajukan untuk disertifikasi. 3.2.2 Audit proses produksi dilakukan pada saat pabrik melakukan proses produksi produk yang diajukan, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya. 3.2.4 Audit dilakukan terhadap:
372
3.2.5 Apabila pemohon telah menerapkan dan mendapatkan Sertifikat sistem manajemen berdasarkan SNI ISO 13485 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau ISO 13485 oleh badan akreditasi penandatangan lAF/APAC MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka audit proses produksi dilakukan terhadap implementasi lingkup yang sesuai atau sertifikat CPAKB atau CDAKB (bagi penyalur ALKES), maka audit proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait produk tersebut dan pasal 3.2.4 huruf d sampai h. 3.2.6 Apabila pemohon hanya melakukan kegiatan pengemasan produk akhir, maka audit pada angka 3.2.4 tidak berlaku, namun LSPro harus memastikan kesesuaian terhadap:
373 3.2.7 Pengambilan contoh produk dilakukan saat audit proses produksi dengan melakukan pengambilan contoh sesuai kebutuhan pengujian atau persyaratan SNI. Pengambilan contoh uji dilakukan untuk diuji di laboratorium dan arsip. Contoh uji yang akan dilakukan uji di laboratorium diambil sebanyak 6(enam) contoh uji (4 (empat) contoh uji untuk pengujian sifat fisik dan 2 (dua) untuk pengujian microbial) Pengambilan contoh uji dilakukan oleh personel kompeten yang ditugaskan LSPro. 3.2.8 Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
3.2.9 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian, pemohon hams diberi kesempatan untuk melakukan tindsikan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 3.2.10 Berdasarkan hasil ketidaksesuaian terhadap persyaratan, LSPro hams mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian tersebut. 374 - Apabila hasil pengujian dari laboratorium menunjukkan ketidaksesuaian, maka dapat dilakukan pengujian ulang maksimal 1 (satu) kali dengan mengambil contoh ulang dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk. - Apabila ketidaksesuaian diketahui berdasarkan penanganan contoh uji produk, maka LSPro dapat melaksanakan pengujian ulang terhadap arsip contoh uji. - Apabila ketidaksesuaian diketahui berdasarkan kegagalan proses produksi, maka LSPro memberikan waktu kepada pemohon untuk memperbaiki proses produksi dan LSPro dapat melaksanakan pengambilan contoh uji dan pengujian ulang.
4.1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi. 4.2 Penetapan Keputusan Sertifikasi 4.2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan. 4.2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi hams dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 375 4.2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan. 4.2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama. 4.2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. 4.2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 4.2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2(dua). 4.3 Bukti kesesuaian 4.3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro. LSPro menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selsima 4(empat) tahun setelah diterbitkan. 4.3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan paling sedikit harus memuat:
376
E. Pemeliharaan Sertifikasi
LSPro hams melaksanakan surveilans dengan Jsirak antar evaluasi tidak lebih dari 12 bulan. Kunjungan surveilans dilakukan melalui kegiatan audit proses produksi dan/atau pengujian dan/atau pemastian sistem manajemen pada proses produksi. 1.2. Apabila pemohon tidak mendapatkan sertifikasi sistem manajemen SNI ISO 13485 atau ISO 13485 atau CPAKB atau CDAKB, maka kegiatan Surveilans selain butir 1.1 dilakukan juga terhadap audit internal, tinjauan manajemen, penanganan keluhan pelanggan, dan penggunaan tanda SNI. 377 1.3. Apabila pada saat batas waktu Surveilans teijadi kondisi kahar {force majeure) dimana auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jauh {remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.
2.2. Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif. 2.3. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu). 2.4. Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang teijadi kondisi kahar {force majeure) dimana auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jauh {remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif. Contoh uji untuk memastikan pemenuhan persyaratan SNI dapat diambil di gudang dan/atau di pasar atau dikirim oleh pemohon berdasarkan rencana pengambilan contoh yang disepakati sebagai bagian dari proses audit. 378 F. Evaluasi khusus
G. Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi
379
2.2 LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi maksimal 6(enam) bulan. 2.3 LSPro dapat melakukan pencabut^ Sertifikasi apabila pemohon:
2.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekusin atau pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lainnya yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan resiko yang ditemukan. H. Keluhan dan banding LSPro harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding. I. Informasi publik LSPro harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebutjuga harus disampaikan melalui Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni) https://bangbeni.bsn.go.id J. Kondisi khusus Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari KAN dan para pemangku kepentingan lainnya. K. Penggunaan Tanda SNI
Dengan ukuran; Keterangan: y « llx r = 0,5x 381 L. Tahapan kritis proses produksi produk kain bedah, gaun bedah dan baju ruang steril No. Tahapan kritis proses produksi Pemilihan bahan baku dan bahan tambahan/ penolong Penyimpanan material Pra Proses Jahit Proses Jahit Penyelesaian/finishi ng produk Penjelasan tahapan kritis Bahan baku dan bahan tambahan/penolong merupakan bahan yang tidak dilarang untuk digunakan berdasarkan peraturan yang berlaku Pemilihan bahan baku dan bahan tambahan/penolong dilakukan sesuai dengan tipe kain yang digunakan (sekali pakai atau dapat digunakan Kembali) yang dikendalikan dengan melakukan material incoming inspection (pengujian wama, ketebalan). Penyimpan material memperhatikan persyaratan dalam MSDS. Ruang peyimpanan dan produksi memperhatikan bioburden. Material Handling dilakukan untuk mempersiapkan proses selanjutnya dapat dilakukan dengan: - Sheeting (penggelararan kain). - Cutting (pemotongan pola). Proses jahit dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, kompetensi SDM, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan sesuai dengan persyaratan: - Perlu diperhatikan adalah benang basil jahitan). - Untuk menutup lubang dapat digunakan material tambahan Dilakukan analisis dalam rangka Quality Assurance terhadap produk akhir yang telah diproduksi untuk memastikan produk sesuai dengan spesiflkasi dan fungsinya - Dilakukan dengan pengujian atau inspeksi sesuai dengan standar acuan 382 No. Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis Pelipatan baju dengan ketentuan pelipatan khusus (agar pada saat penggunaan awal oleh pengguna masih dalam kondisi steril) Packaging dapat dilakukan dengan cara pouching atau lainnya, kemasan untuk perangkat medis yang disterilkan direkomendasikan menggunakan seri standar EN ISO 11607. Pengemasan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan serta memperhatikan kondisi lingkungan keija, personel penanggung jawab, dan peralatan keija. Penandaan Penandaan pada produk dan kemasan sesuai dengan peraturan perundangan dan SNI terkait misalkan mencantumkan:
- Dapat dibaca manusia - Ditandai di perangkat jika memungkinkan - Kecuali jika penandaan tersebut dihilangkan, tidak akan berdampak buruk pada keseimbangan manfaat / risiko
Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis diketahui serta phthalates atau zat lain.
Nama Produk Persyaratan SNI Pelindung mata SNI EN 166:2001, Pelindung mata personal - Spesifikasi Produk yang termasuk dalam dokumen ini adalah kacamata dengan atau tanpa perlindungan lateral, kaceimata pelindung {goggles), dan pelindung wajah {face shields). Dokumen ini tidak berlaku untuk pelindung mata yang digunakan untuk melindungi dari radiasi nuklir, X-rays, sinar laser, dan radiasi sinar infra merah temperatur rendah yang dihasilkan dari sumber dengan temperatur rendah, kacamata hitam untuk penggunaan umum, peralatan perlindungan mata dan wajah untuk pengelasan dan penyatuan logam serta produk pelindung mata yang diatur dengan menggunakan standar lain. 385 B. Persyaratan Acuan Persyaratan acuan Sertifikasi produk pelindung mata mencakup:
C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi produk pelindung mata, dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk pelindung mata. Dalsim hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup pelindung mata, Badan Standardisasi Nasional(BSN)dapat menunjuk LPK dengan rusing lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Prosedur Administratif
1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian. 386 1.3 Permohonan Sertiflkasi hams dilengkapi dengan:
387
- sertifikat produksi, untuk produk alat kesehatan yang diproduksi/dirakit, dan/atau dikemas ulang di dalam negeri dan evaluasi klinis untuk produk yang pertama kali produksi; - sertifikat bebas jual {certificate free of sale), sertifikat ISO 13485, basil clinical trial atau clinical evaluation, untuk produk alat kesehatan impor atau surat penunjukkan sebagai distributor atau agen tunggal {Letter of Authorization) untuk penyalur alat kesehatan (PAK)
388
2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi hams dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi. 2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh Pemohon dan LSPro. 2.3 Pen3aisunan rencana evaluasi 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:
2.3.2 Rencana evaluasi hams mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi; 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
390
3.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) 3.1.1 Pada evaluasi tahap 1 (satu) dilakukan pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon pada huruf D angka 1.3 terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNl dan peraturan terkait. 3.1.2 Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 3.2 Pelaksanaan evaluasi tahap 2(dua) 3.2.1 Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi dan sistem manajemen dan pengujian produk yang diajukan untuk disertifikasi. 3.2.2 Audit proses produksi dilakukan pada saat pabrik melakukan proses produksi produk yang diajukan, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya. 3.2.4 Audit dilakukan terhadap:
391
Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;
3.2.5 Apabila pemobon telab menerapkan dan mendapatkan sertifikat sistem manajemen berdasarkan SNI ISO 9001 atau SNI ISO 13485 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleb KAN atau ISO 13485 atau ISO 9001 oleb badan akreditasi penandatangan lAF/APAC MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, atau sertifikat CPAKB atau CDAKB, maka audit proses produksi dilsikukan terbadap implementasi sistem manajemen terkait produk tersebut dan pasal 3.2.4 bumf d sampai b. 3.2.6 Apabila pemobon banya melakukan kegiatan pengemasan produk akbir, maka audit pada angka 3.2.4 tidak berlaku, namun LSPro bams memastikan kesesuaian terbadap:
392
3.2.7 Pengambilan contoh produk dilakukan saat audit proses produksi dengan melakukan pengambilan contoh sesuai kebutuhan pengujian. Pengambilan contoh untuk pelindung mata untuk okular dapat dilihat pada Tabel 10 dengan tahapan pengujian dilakukan sesuai dengan flowchart 1 pada SNI EN 166:2001 dan pengambilan contoh untuk pelindung mata secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 11 dengan tahapan pengujian dilakukan sesuai dengan flowchart 1 pada SNI EN 166:2001. Pengambilan contoh uji dilakukan oleh personel kompeten yang ditugaskan LSPro. 3.2.8 Apabila pemohon telah memiliki hasil pengujian produk yang diajukan untuk disertifikasi (hasil pengujian maksimal 1 tahun sebelumnya), LSPro dapat mengakui hasil uji tersebut selama telah dipastikan kesesuaian laporan hasil uji dengan spesiflkasi produk dan produksi yang diajukan serta kesesuaian terhadap SNI atau standar acuan, metode uji, dan metode sampling serta menggunakan laboratorium yang sesuai. 3.2.9 Apabila pemohon tidak memiliki hasil pengujian, atau menyampaikan hasil pengujian dengan durasi waktu lebih dari satu tahun atau hasil pengujian yang disampaikan tidak sesuai dengan persyaratan SNI, maka LSPro dapat melakukan pengambilan contoh untuk dilakukan pengujian sesuai angka 3.2.7. 393 3.2.10 Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
3.2.11 Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro hams memastikan kesesuaian kompetensi dan imparsialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian. 3.2.12 Laboratorium pemohon yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi hams memenuhi persyaratan angka angka 3.2.11 humf a atau b. 3.2.13 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2(dua) ditemukan ketidaksesuaian, pemohon hams diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 3.2.14 Berdasarkan hasil ketidaksesuaian terhadap persyaratan, LSPro hams mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian tersebut. Apabila hasil pengujian dari laboratorium menunjukkan ketidaksesuaian, maka dapat dilakukan pengujian ulang 394 maksimal 1 (satu) kali dengan mengambil contoh ulang dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk. Apabila ketidaksesuaian diketahui berdasarkan penanganan contoh uji produk, maka LSPro dapat melaksanakan pengujian ulang terhadap arsip contoh uji. Apabila ketidaksesuaian diketahui berdasarkan kegagalan proses produksi, maka LSPro memberikan waktu kepada pemohon untuk memperbaiki proses produksi dan LSPro dapat melaksanakan pengambilan contoh uji dan pengujian ulang. Tinjauan dan Keputusan 4.1 Tinjauan 4.1.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan Sertiflkasi dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertiflkasi, pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2(dua). 4.1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi. 4.2 Penetapan Keputusan Sertifikasi 4.2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan. 4.2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi hams dilakukan oleh satu orang atau sekelompok grang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 4.2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan. 4.2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan hams didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama. 395 4.2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. 4.2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 4.2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2(dua). 4.3 Bukti kesesuaian 4.3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro. LSPro menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 4(empat) tahun setelah diterbitkan. 4.3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan paling sedikit harus memuat:
396
E. Pemeliharaan Sertifikasi
LSPro harus melaksanakan surveilans dengan jarak antar evaluasi tidak lebih dari 12 bulan. Kunjungan surveilans dilakukan melalui kegiatan audit proses produksi dan/atau pengujian dan/atau pemastian sistem manajemen pada proses produksi. 1.2. Surveilans dilakukan melalui audit proses produksi dan sistem manajemen seperti pada pasal 3.2.4 dan pengujian produk. Pengambilan contoh uji produk dapat dilakukan di pabrik dan/atau di distributor atau wholesale. Pengujian hanya dilakukan pada parameter kritis yang dijelaskan dalam Lampiran L, dengan jumlah contoh uji sesuai pada pasal 3.2.7. 1.3. Apabila pemohon menerapkan SNI ISO 9001 atau SNI ISO 13485 atau CPAKB atau CDAKB namun tidak mendapatkan sertifikasi, maka kegiatan surveilans selain pasal 1.2 dilakukan juga terhadap audit internal, tinjauan manajemen, penanganan keluhan pelanggan, pengendalian risiko, dan penggunaan tanda SNI. 1.4. Apabila pada saat batas waktu Surveilans terjadi kondisi kahar (/brce majeure) dimana auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi Pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui 397 audit jarak jauh (remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.
2.2. Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif. 2.3. Apabila tidak ada pembahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu). 2.4. Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, Pemohon hams diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang teijadi kondisi kahar (force majeure) dimana auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi Pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jauh (remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif. Contoh uji untuk memastikan pemenuhan persyaratan SNl dapat diambil di gudang dan/atau di pasar atau dikirim oleh Pemohon berdasarkan rencana pengambilan contoh yang disepakati sebagai bagian dari proses audit. F. Evaluasi khusus
398
G. Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi
2.2 LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi maksimal 6(enam) bulan. 2.3 LSPro dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon: 399
2.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lainnya yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan resiko yang ditemukan. H. Keluhan dan banding LSPro hams mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding. I. Informasi publik LSPro hams mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga hams disampaikan melalui Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni) https://bangbeni.bsn.go.id. J. Kondisi khusus Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari KAN dan para pemangku kepentingan lainnya. K. Penggunaan Tanda SNI
Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut: Dengan ukuran: Keterangan: y = llx r =» 0,5x L. Tahapan kritis proses produksi produk pelindung mata Face shield Tahapan kntis No. ^ j I • proses produksi Penjelasan tahapan kritis Pemilihan bahan Pemillihan bahan baku dilakukan baku atau material sesuai dengan persyaratan bahan baku dan bahan tambahan yang ditetapkan. Bahan baku yang dipilih untuk bagian yang bersentuhan langsung dengan kulit pengguna, dipilih bahan 401 No. Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis yang tidak menyebabkan iritasi kulit, berdasarkan MSDS atau klaim dari pemasok bahan baku
402 No. Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis
- Penandaan nomor SNI hanya dilakukan pada kerangka dan kemasannya - Penandaan untuk informasi produk dilakukan pada okuler, yang dijelaskan dalam Pasal 9.2 - Penandaan untuk informasi produk dilakukan pada kerangka, yang dijelaskan d^am Pasal 9.3 - Penandaan untuk pelindung mata dengan kerangka dan okuler menjadi satu kesatuan, dijelaskan dalam Pasal 9.4 - Informasi lain yang harus disediakan oleh pabrikan seperti dalam Pasal 10 Kacamata goggle (medis dan non-medis) No. Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis
Bahan baku untuk bagian yang bersentuh langsung dengan kulit pengguna dipilih yang tidak menyebabkan iritasi kulit, berdasarkan MSDS atau klaim dari pemasok bahan baku.
403 No. Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis
Injeksi Injeksi dapat menggunakan material injeksi yang berbeda, seperti polycarbonate, dengan komposisi yang ditentukan sesuai dengan spesifikasi teknis, dengan mengendalikan: tekanan, waktu (cycle time), suhu, sesuai dengan SoP terkait Cetakan disemprot dengan pelumas mesin ketika melakukan injeksi agar tidak menempel Hasil injeksi untuk bagian lensa di tempel stiker plastik pada bagian kanan dan kiri lensa, agar tidak mudah tergores Hasil injeksi harus diletakkan secara berbaris dan sejajar, namun tidak boleh menempel satu sama lainnya Injeksi untuk ventilasi pada frame menggunakan material injeksi misalnya Polypropelyne(PP) untuk mengurangi efek pengembunan pada lensa, dengan komposisi yang ditentukan sesuai dengan spesifikasi teknis, dengan mengendalikan dengan mengendalikan: tekanan, waktu (cycle time), suhu, sesuai dengan SoP terkait Perakitan Dilakukan untuk menyatukan frame, lensa dan tali pengikat kepala (headband) dengan menggunakan tali kepala yang dapat disesuaikan, sesuai dengan SoP terkait. Pemasangan lensa 404 No. Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis Polycarbonate(PC) anti fog pada goggle. Pemasangan ventilasi pada goggle
Hal yang perlu dikendalikan ketika melakukan penyemprotan tidak teijadi gelembung udara {bubbling), sesuai dengan SoP terkait Pengemasan Produk dimasukkan ke dalam kemasan dengan instruksi pemakaian, sesuai dengan SoP terkait
- Penandaan nomor SNI hanya dilakukan pada kerangka dan kemasannya - Penandaan untuk informasi produk dilakukan pada okuler, yang dijelaskan dalam Pasal 9.2 - Penandaan untuk informasi produk dilakukan pada kerangka, yang dijelaskan dalam Pasal 9.3 - Penandaan untuk pelindung mata dengan kerangka dan okuler menjadi satu kesatuan, dijelaskan dalam Pasal 9.4 - Informasi Iain yang hams disediakan oleh pabrikan seperti dalam Pasal 10 Kacamata penggunaan umum dengan pelindungan samping dan tanpa perlindungan samping dengan/tanpa lensa koreksi No. Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis
Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis ditetapkan. - Bahan baku untuk bagian yang bersentuh langsung dengan kulit pengguna dipilih yang tidak menyebabkan iritasi kulit - Bahan baku untuk lensa dapat berasal dari bijih plastik akrilik atau polikarbonat
Pengecekan produk lensa dengan menggunakan alat yang dikalibrasi - Pelapisan dengan men^unakan cairan kimia sesuai dengan fungsi yang diinginkan (tahan gores) - Pembentukan lensa menggunakan moulding dengan ketebalan tertentu
Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis
Penandaan nomor SNI hanya dilakukan pada kerangka dan kemasannya Penandaan untuk informasi produk dilakukan pada okuler, yang dijelaskan dalam Pasal 9.2 Penandaan untuk informasi produk dilakukan pada kerangka, yang dijelaskan dalam Pasal 9.3 Penandaan untuk pelindung mata dengan kerangka dan okuler menjadi satu kesatuan, dijelaskan dalam Pasal 9.4 Informasi lain yang harus disediakan oleh pabrikan seperti dalam Pasal 10 KEPAIA BADAN STANDARDISASI NA8IONAL TTD KUKUH S. ACHMAD Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum argahayu 407 LAMPIRAN XXIV PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 5TAHUN 2021 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERALATAN DAN PRODUK PENANGANAN KESEHATAN SKEMA SERTIFIKASI SNI PRODUK SARUNG TANGAN PELINDUNG TERHADAP BAHAN KIMIA BERBAHAYA DAN MIKROORGANISME A. Ruang Lingkup Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi SNI produk sarung tangan pelindung terhadap bahan kimia berbahaya dan mikroorganisme sesuai dengan lingkup SNI dan standar sebagai berikut: No. Nama Produk Persyaratan SNI 1 Sarung Tangan Pelindung SNI ISO 21420:2020 Protective gloves. General requirements and test methods, 2 Sarung tangan pelindung terhadap bahan kimia berbsihaya dan mikroorganisme SNI ISO 374-1:2016 Sarung tangan pelindung terhadap bahan kimia berbahaya dan mikroorganisme - Bagian 1: Terminologi dan persyaratan kineija terhadap risiko bahan kimia 3 Sarung tangan pelindung terhadap bahan kimia berbahaya dan mikroorganisme SNI ISO 374-2:2016 Sarung tangan pelindung terhadap bahan kimia berbahaya dan mikroorganisme - Bagian 2: Penentuan ketahanan terhadap penetrasi 4 Sarung tangan pelindung terhadap bahan kimia berbahaya dan mikroorganisme EN ISO 16523-1:2015 (supersedes EN 374-3 2003) - Determination of Material Resistance to Permeation by Chemicals 5 Sarung tangan pelindung terhadap SNI ISO 374-4:2019 Sarung tangan pelindung terhadap bahan kimia 408 bahan kimia berbahaya dan mikroorganisme berbahaya dan mikroorganisme - Bagian 4: Penentuan ketahanan terhadap degradasi oleh bahan kimia 6 Sarung tangan pelindung terhadap bahan kimia berbahaya dan mikroorganisme SNI ISO 374-5:2016 Sarung tangan pelindung terhadap bahan kimia berbahaya dan mikroorganisme - Bagian 5: Terminologi dan persyaratan kineija terhadap risiko dari mikroorganisme B. Persyaratan Acuan Persyaratan acuan Sertifikasi produk sarung tangan pelindung terhadap bahan kimia berbahaya dan mikroorganisme mencakup:
C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi produk sarung tangan pelindung terhadap bahan kimia berbahaya dan mikroorganisme, dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/lEC 17065, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk sarung tangan pelindung terhadap bahan kimia berbahaya dan mikroorganisme. Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup sarung tangan pelindung terhadap bahan kimia berbahaya dan mikroorganisme, Badan Standardisasi Nasional (BSN) dapat menunjuk LPK dengan ruang 409 lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. D. Prosedur Administratif
1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNl dan tanda kesesuaian. 1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
410
411
atau
2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi. 2.1.3 Apabila pemohon telah memiliki hasil pengujian produk yang diajukan untuk disertiflkasi (hasil pengujian maksimal 1 tahun sebelumnya), LSPro dapat mengakui hasil uji tersebut selama telah dipastikan kesesuaian laporan hasil uji dengan spesiflkasi produk dan produksi yang diajukan serta kesesuaian terhadap SNI atau standar acuan, metode uji, dan metode sampling serta menggunakan laboratorium yang sesuai angka 3.2.8. 2.1.4 Apabila pemohon tidak memiliki hasil pengujian, atau menyampaikan hasil pengujian dengan durasi waktu lebih dari satu tahun atau hasil pengujian yang disampaikan tidak sesuai dengan persyaratan SNI, maka LSPro dapat melakukan pengambilan contoh untuk dilakukan pengujian. 2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dileikukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro. 2.3 Penyusunan rencana evaluasi 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 413
2.3.2 Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi; 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
414
3.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) 3.1.1 Pada evaluasi tahap 1 (satu) dilakukan pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informdsi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon pada huruf D angka 1.3 terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 3.1.2 Apabila basil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 3.2 Pelaksanaan evaluasi tahap 2(dua) 3.2.1 Evaluasi tahap 2(dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi dan sistem manajemen dan pengujian produk yang diajukan untuk disertifikasi. 3.2.2 Audit proses produksi dilakukan pada saat pabrik melakukan proses produksi produk yang diajukan, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 415 3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya. 3.2.4 Audit dilakukan terhadap:
416 3.2.5 Apabila pemohon telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau SNI ISO 13485 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau ISO 9001 atau ISO 13485 oleh badan akreditasi penandatangan lAF/APAC MLA dengan ruang lingkup yang sesuai atau sertifikat CPAKB atau CDAKB (bagi penyalur alat kesehatan), maka audit proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk dan pasal 3.2.4 huruf d sampai h. 3.2.6 Apabila pemohon hanya melakukan kegiatan pengemasan produk akhir, maka audit pada angka 3.2.4 tidak berlaku, namun LSPro harus memastikan kesesuaian terhadap:
3.2.7 Pengambilan contoh produk dilakukan saat audit proses produksi dengan melakukan pengambilan contoh. sekurang kurangnya 23 pasang sarung 417 tangan untuk setiap ukuran atau sesuai kebutuhan pengujian dan/atau persyaratan SNI. Pengambilan contoh uji dilakukan oleh personel kompeten yang ditugaskan LSPro. 3.2.8 Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
3.2.9 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian, pemohon hams diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 3.2.10 Berdasarkan hasil ketidaksesuaian terhadap persyaratan, LSPro hams mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian tersebut. Apabila hasil pengujian dari laboratorium menunjukkan ketidaksesuaian, msika dapat dilakukan pengujian ulang maksimal 1 (satu) 418 kali dengan mengambil contoh ulang dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk. Apabila ketidaksesuaian diketahui berdasarkan penanganan contoh uji produk, maka LSPro dapat melaksanakan pengujian ulang terhadap arsip contoh uji. Apabila ketidaksesuaian diketahui berdasarkan kegagalan proses produksi, maka LSPro memberikan waktu kepada pemohon untuk memperbaiki proses produksi dan LSPro dapat melaksanakan pengambilan contoh uji dan pengujian ulang.
4.1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi. 4.2 Penetapan Keputusan Sertifikasi 4.2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan. 4.2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 4.2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan. 4.2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan heirus 419 didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan sertiflkasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama. 4.2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait silasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. 4.2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 4.2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2(dua). 4.3 Bukti kesesuaian 4.3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro. LSPro menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 4 (empat) tahun setelah diterbitkan. 4.3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan paling sedikit harus memuat:
420
E. Pemeliharaan Sertifikasi
LSPro hams melaksanakan surveilan denganjarak antar evaluasi tidak lebih dari 12 bulan. Kunjungan surveilan dilakukan melalui kegiatan audit proses produksi dan/atau pengujian dan/atau pemastian sistem manajemen pada proses produksi. 1.2. Apabila pemohon tidak mendapatkan sertifikasi sistem manajemen (SNI ISO 9001 atau ISO 9001 atau SNI ISO 13485 atau ISO 13485 atau CPAKB atau CDAKB), maka kegiatan Surveilan selain butir 1.1 dilakukan juga terhadap audit internal, tinjauan manajemen, penanganan keluhan pelanggan, dan penggunaan tanda SNI. 1.3. Apabila pada saat batas waktu Surveilan terjadi kondisi kahar (force majeure) dimana auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan 421 audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jauh {remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.
2.2. Pelaksanaan Sertiflkasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif. 2.3. Apabila tidak ada pembahan yang signiflkan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu). 2.4. Apabila berdasarkan hasil Sertiflkasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon hams diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. Apabila pada saat batas waktu Sertiflkasi ulang terjadi kondisi kahar {force majeure) dimana auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jauh {remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif. Contoh uji untuk memastikan pemenuhan persyaratan SNI dapat diambil di gudang dan/atau di pasar atau dikirim oleh pemohon berdasarkan rencana pengambilan contoh yang disepakati sebagai bagian dari proses audit. 422 F. Evaluasi khusus
G. Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi
423 2.2 LSPro hams membatasi periode pembekuan Sertifikasi maksimal 6(enam) bulan. 2.3 LSPro dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:
2.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lainnya yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan resiko yang ditemukan. H. Keluhan dan banding LSPro hams mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding. I. Informasi publik LSPro hams mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebutjuga hams disampaikan melalui Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni) http5://bangbeni.bsn.go.id J. Kondisi khusus Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari KAN dan para pemangku kepentingan lainnya. K. Penggunaan Tanda SNI
Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI beserta dengan bukti izin edar dari kementerian yang membidangi bidang perdagangan atau kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut: Dengan ukuran: Keterangan: y = llx r = 0,5x 425 L. Tahapan kritis proses produksi produk sarung tangan pelindung terhadap bahan kimia berbahaya dan mikroorganisme No. Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis Pemilihan bahan baku dan bahan tambahan Bahan baku harus memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan yang ditetapkan dalam SNI. Bahan baku dan bahan tambahan merupakan bahan yang tidak dilarang untuk digunakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pra Proses produksi Membuat iarutan koagulan (penggumpal) Membuat campuran compounding(bahan baku dan bahan tambahan: Pewarna, akselator, aktivator, dispersan), Pengeraman untuk siap penggunaan Proses produksi Proses produksi dilakukan sesuai dengan SOP terkait, misalkan: - Pada proses pencelupan kompon bahan {lateks, nitrile, vinyl) dilakukan sampai mencapai ketebalan yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Pengendalian: formulasi kompon dan kecepatan mesin - Pelapisan dapat dilakukan melalui metode tertentu yang dikendalikan agar sarung tangan tidak rusak. - beading (ujung dari sarung tangan harus digulung dengan metode tertentu yang dikendalikan agar pada saat dipakai tidak mudah robek Pengendalian: kecepatan, waktu dan suhu - Pengeringan lapisan karet dilakukan dengan metode dan alat tertentu yang dikendalikan untuk mengeringkan lapisan sarung tangan karet dalam cetakan sesuai persyaratan/spesifikasi yang ditetapkan. Pengendalian: suhu dan waktu pengeringan Penyelesaian/ finishing produk Dilakukan analisis dalam rangka Quality Assurance terhadap produk akhir yang telah 426 No. Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis diproduksi untuk memastikan produk sesuai dengan spesiflkasi dan fungsinya - Melakukan pengujian/testing sesuai dengan standar acuan (misalkan tekanan udara dan air untuk mengetahui ada tidaknya kebocoran). - Pengujian fisik (misalkan pengujian dilakukan imtuk melihat dimensi, tensil/kelenturan, visual) . - Dilakukan dengan alat yang telah terkalibrasi dan sesuai SOP terkait.
Setiap sarung tangan pelindung hams ditandai dengan informasi berikut: - Nama, merek dagang atau cara lain untuk mengidentifikasi pabrikan atau perwakilan resmi pabrikan atau kode komersial yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dengan jelas produk dalam jangkauan pabrikan / perwakilan resmi); - Penandaan ukuran; - Apabila samng tangan sesuai dengan satu atau beberapa standar spesifik, pictogram hams sebagaimana ditentukan dalam Lampiran C (SNI ISO 21420:2020). Setiap piktogram hams disertai dengan referensi standar spesifik dan tingkat kineija yang berlaku, - Tanggal pembuatan, paling tidak bulan dan tahun atau cara apa pun untuk memastikan keterlacakan batch produksi; - Jika berlaku, tanggal kedaluwarsa, setidaknya bulan dan tahun, ditunjukkan sesuai pada Lampiran 0(SNI ISO 21420:2020). - Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan pemndangan dan SNI terkait (SNI produk dan/atau kolateral yang diacu) Penandaan pada Kemasan Penandaan sesuai peraturan pemndangan dan SNI terkait. Setiap samng tangan pelindung hams ditandai dengan informasi berikut: - Nama, merek dagang atau cara Iain untuk mengidentifikasi pabrikan atau perwakilan 427 No. Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis resmi pabrikan dan alamat Produsen/Pabrikan atau kode komersial yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dengan jelas produk dalam jangkauan pabrikan / perwakilan resmi); Nomor bets/kode produksi/nomor seri; Penandaan ukuran; Spesifikasi produk yang dapat berupa tipe produk berdasarkan kineija permeasi terhadap bahan kimia uji (Tipe A/B/C) dan Piktogram yang sesuai dengan standar spesifik, ketika sarung tangan sesuai dengan standar spesifik ini. Setiap piktogram harus disertai dengan tingkat kineija seperti yang didefinisikan dalam standar spesifik yang relevan, dan referensi ke standar yang berlaku. Jika piktogram tambahan digunakan, harus dijelaskan dalam informasi yang diberikan oleh pabrikan. Piktogram untuk sarung tangan yang melindungi dari bakteri dan jamur: 150 374-5:2016 03 Piktogram untuk sarung tangan yang melindungi dari virus, bakteri dan jamur: 150 374-5:2016 VIRUS Tujuan penggunaan dan petunjuk penggunaan dan apabila sarung tangan dimaksudkan untuk melindungi pemakainya terhadap hanya bahaya yang tercantum dalam Lampiran A (SNl ISO 21420:2020), kata-kata "Hanya untuk risiko minimal" atau ungkapan yang setara harus dicetak serta informasi yang diperlukan (ketika perlindungan dibatasi hanya untuk sebagian tangan); Untuk sarung tangan yang melindungi dari 428 No. Tahapan kritis proses produksi Penjelasan tahapan kritis bakteri dan jamur maupun sarung tangan yang melindungi dari dari virus, bakteri dan jamur peringatan berikut harus ditambahkan bahwa informasi ini tidak mencerminkan kineija aktual di tempat kerja: "Resistansi penetrasi telah dinilai dalam kondisi laboratorium dan hanya terkaii deiigan spesimen yang diuji" dan Jika tidak diuji terhadap virus, peringatan berikut harus ditambahkan: "Tidak diuji terhadap virus"; Jika berlaku, tanggal kedaluwarsa, setidaknya bulan dan tahun (misalnya 2016/11) ditunjukkan sesuai Lampiran C (SNl ISO 21420:2020). Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan dan SNl terkait (SNI produk dan/atau kolateral yang diacu) KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TTD KUKUH S. ACHMAD Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum Margahayu
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan