DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999

Nomor: 1/10/PBI/1999
Tahun: 1999
Ditetapkan: 3 Desember 1999
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pelaksanaan perdagangan Obligasi Pemerintah tersebut diperlukan pengaturan tentang portofolio dan pencatatan obligasi yang dimiliki bank umum peserta program rekapitalisasi;
c.bahwa sehubungan dengan itu perlu disusun ketentuan mengenai Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
3.Peraturan …
3.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3799);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PORTOFOLIO OBLIGASI PEMERINTAH BAGI BANK UMUM PESERTA PROGRAM REKAPITALISASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang ikut serta dalam Program Rekapitalisasi Bank Umum;
2.Obligasi Pemerintah yang selanjutnya disebut Obligasi adalah Surat Utang Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998;
3.Portofolio Investasi (Investment Portfolio) adalah portofolio Obligasi yang dicatat dalam pembukuan Bank yang tidak dapat diperdagangkan;
4.Portofolio Perdagangan (Trading Portfolio ) adalah portofolio Obligasi yang dicatat dalam pembukuan Bank yang dapat diperdagangkan.

Pasal 2

(1)Bank dilarang memperdagangkan Obligasi yang dimilikinya sampai dengan 31 Januari 2000.
(2). Bank …
(2)Bank wajib membukukan Obligasi yang tidak dapat diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Portofolio Investasi.

Pasal 3

(1)Bank dapat memperdagangkan Obligasi sejak 1 Februari 2000, setinggi- tingginya 10% (sepuluh perseratus) dari nilai keseluruhan Obligasi yang dibeli pada saat Bank menerima penyertaan tunai dari Pemerintah sehubungan dengan Program Rekapitalisasi Bank Umum.
(2)Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia jumlah Obligasi yang akan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 21 Januari 2000.
(3)Bank Indonesia menetapkan rincian jenis dan jangka waktu dari jumlah Obligasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan diberitahukan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 26 Januari 2000.

Pasal 4

(1)Persentase Obligasi yang dapat diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat ditingkatkan oleh Bank Indonesia apabila dipandang perlu.
(2)Peningkatan persentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 5

(1)Bank yang memiliki Obligasi yang diterbitkan Pemerintah setelah 31 Januari 2000 sebagai penyertaan tunai Pemerintah dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum dapat memperdagangkan Obligasi setinggi- tingginya sebesar persentase yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau Pasal 4.
(2)Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia jumlah Obligasi yang akan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum Obligasi diperdagangkan.
(3). Bank …
(3)Bank Indonesia menetapkan rincian jenis dan jangka waktu dari jumlah Obligasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan diberitahukan secara tertulis kepada Bank.

Pasal 6

(1)Bank wajib memindahbukukan Obligasi yang dapat diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) dari Portofolio Investasi ke dalam Portofolio Perdagangan.
(2)Bank wajib membukukan Obligasi yang diperoleh dari perdagangan di pasar sekunder dalam Portofolio Perdagangan.
(3)Bank dilarang memindahbukukan Obligasi yang tercatat dalam Portofolio Perdagangan kedalam Portofolio Investasi.

Pasal 7

(1)Bank wajib membukukan Obligasi yang dicatat dalam Portofolio Investasi berdasarkan nilai nominal (Par Value).
(2)Bank wajib membukukan Obligasi yang dicatat dalam Portofolio Perdagangan berdasarkan nilai wajar.

Pasal 8

(1)Bank dapat mengagunkan Obligasi yang dicatat dalam Portofolio Perdagangan.
(2)Bank dilarang mengagunkan Obligasi yang dicatat dalam Portofolio Investasi.

Pasal 9

…

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pelaksanaan perdagangan Obligasi Pemerintah tersebut diperlukan pengaturan tentang portofolio dan pencatatan obligasi yang dimiliki bank umum peserta program rekapitalisasi;
c.bahwa sehubungan dengan itu perlu disusun ketentuan mengenai Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
3.Peraturan …
3.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3799);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PORTOFOLIO OBLIGASI PEMERINTAH BAGI BANK UMUM PESERTA PROGRAM REKAPITALISASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang ikut serta dalam Program Rekapitalisasi Bank Umum;
2.Obligasi Pemerintah yang selanjutnya disebut Obligasi adalah Surat Utang Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998;
3.Portofolio Investasi (Investment Portfolio) adalah portofolio Obligasi yang dicatat dalam pembukuan Bank yang tidak dapat diperdagangkan;
4.Portofolio Perdagangan (Trading Portfolio ) adalah portofolio Obligasi yang dicatat dalam pembukuan Bank yang dapat diperdagangkan.

Pasal 2

(1)Bank dilarang memperdagangkan Obligasi yang dimilikinya sampai dengan 31 Januari 2000.
(2). Bank …
(2)Bank wajib membukukan Obligasi yang tidak dapat diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Portofolio Investasi.

Pasal 3

(1)Bank dapat memperdagangkan Obligasi sejak 1 Februari 2000, setinggi- tingginya 10% (sepuluh perseratus) dari nilai keseluruhan Obligasi yang dibeli pada saat Bank menerima penyertaan tunai dari Pemerintah sehubungan dengan Program Rekapitalisasi Bank Umum.
(2)Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia jumlah Obligasi yang akan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 21 Januari 2000.
(3)Bank Indonesia menetapkan rincian jenis dan jangka waktu dari jumlah Obligasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan diberitahukan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 26 Januari 2000.

Pasal 4

(1)Persentase Obligasi yang dapat diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat ditingkatkan oleh Bank Indonesia apabila dipandang perlu.
(2)Peningkatan persentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 5

(1)Bank yang memiliki Obligasi yang diterbitkan Pemerintah setelah 31 Januari 2000 sebagai penyertaan tunai Pemerintah dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum dapat memperdagangkan Obligasi setinggi- tingginya sebesar persentase yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau Pasal 4.
(2)Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia jumlah Obligasi yang akan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum Obligasi diperdagangkan.
(3). Bank …
(3)Bank Indonesia menetapkan rincian jenis dan jangka waktu dari jumlah Obligasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan diberitahukan secara tertulis kepada Bank.

Pasal 6

(1)Bank wajib memindahbukukan Obligasi yang dapat diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) dari Portofolio Investasi ke dalam Portofolio Perdagangan.
(2)Bank wajib membukukan Obligasi yang diperoleh dari perdagangan di pasar sekunder dalam Portofolio Perdagangan.
(3)Bank dilarang memindahbukukan Obligasi yang tercatat dalam Portofolio Perdagangan kedalam Portofolio Investasi.

Pasal 7

(1)Bank wajib membukukan Obligasi yang dicatat dalam Portofolio Investasi berdasarkan nilai nominal (Par Value).
(2)Bank wajib membukukan Obligasi yang dicatat dalam Portofolio Perdagangan berdasarkan nilai wajar.

Pasal 8

(1)Bank dapat mengagunkan Obligasi yang dicatat dalam Portofolio Perdagangan.
(2)Bank dilarang mengagunkan Obligasi yang dicatat dalam Portofolio Investasi.

Pasal 9

…

Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 1998

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 1998