DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 1998

Nomor: 84
Tahun: 1998
Ditetapkan: 31 Desember 1998
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi permodalan yang cukup dimaksud, maka pemerintah perlu membantu meningkatkan permodalan Bank Umum melalui Program Peningkatan Permodalan (Rekapitalisasi) Bank Umum;
c.bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Program Peningkatan Permodalan (Rekapitulasi) Bank Umum dengan Peraturan Pemerintah Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1963 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4.Undang- …
4.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
5.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3503) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
2.Program Rekapitalisasi Bank Umum adalah upaya meningkatkan permodalan bank untuk mencapai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 2

…

Pasal 2

Dalam rangka mengatasi kesulitan permodalan dan kelangsungan usaha Bank Umum, Pemerintah melakukan Program Rekapitalisasi Bank Umum;

Pasal 3

Keikutsertaan Bank Umum dalam Program Rekapitulisasi didasarkan pada persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dalam suatu Keputusan Bersama;

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan Program Rekapitalisasi Bank Umum dibentuk Komite Pengarah;
(2)Komite Pengarah adlah komite yang terdiri dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang berwenang untuk menetapkan arah kebijakan Rekapitalisasi dan memutuskan keikutsertaan suatu bank dalam Program Rekapitalisasi;
(3)Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pengarah dibantu oleh komite-komite pelaksana yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum yang mengakibatkan adanya penyertaan modal negara dalam suatu bank, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
(2)Pemerintah ...
(2)Pemerintah dapat memberi hak kepada pemegang saham dari Bank Umum yang mengikuti Program Rekapitalisasi untuk membeli terlebih dahulu saham penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 6

Pelaksanaan Program Rekapitalisasi bagi Bank Umum yang dikendalikan oleh pihak asing dilakukan tanpa dukungan dana dari negara;

Pasal 7

Pembiayaan atas penyertaan modal negara pada Bank Umum dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Negara (APBN);

Pasal 8

Dalam rangka pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menteri Keuangan berwenang menerbitkan Surat Utang;

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum diatur oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dalam suatu Keputusan Bersama;

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (9)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 90 Tahun 1999

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/10/PBI/2000

Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/2/PBI/2000

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara No. 8 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (9)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 90 Tahun 1999

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/10/PBI/2000

Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/2/PBI/2000

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara No. 8 Tahun 2016