Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/23/PBI/2008
- Nomor
- 10/23/PBI/2008
- Tahun
- 2008
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 2
GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam valuta asing. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 13 Oktober 2008. Agar …… Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : 16 Oktober 2008 GUBERNUR BANK INDONESIA, BOEDIONO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 16 Oktober 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 150 DPbS PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/ 23 /PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/21/PBI/2004 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH I. UMUM Kondisi perekonomian global saat ini yang tengah mengalami krisis keuangan sebagai akibat dari dampak lanjutan terjadinya kasus subprime mortgage di lembaga keuangan Amerika Serikat, berdampak pula terhadap sistem keuangan dan perbankan nasional. Terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perbankan nasional dengan melakukan upaya pengendalian ketersediaan dana (likuiditas) merupakan salah satu tindakan yang penting dan berguna bagi pelaku perekonomian nasional. Upaya pengendalian ketersediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pelaku perekonomian nasional, termasuk didalamnya bagi pelaku perbankan antara lain dilakukan dengan melaksanakan penyesuaian instrumen moneter bank sentral berupa besaran pemeliharaan giro wajib minimum yang harus disimpan di Bank Indonesia. Sebagai salah satu instrumen moneter, penetapan kebijakan giro wajib minimum, dapat disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi likuiditas perbankan, kemampuan bank melakukan fungsi intermediasi, dan arah kebijakan Bank Indonesia dalam menyikapi situasi dan kondisi perekonomian …… perekonomian yang bersifat global maupun nasional yang berpengaruh terhadap sistem keuangan dan perbankan nasional. Sejalan dengan hal tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan kondisi likuiditas perbankan dewasa ini, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian besaran pemeliharaan giro wajib minimum di Bank Indonesia bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. PASAL DEMI PASAL Pasal I
Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 4908
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan