Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004
- Nomor
- 6/21/PBI/2004
- Tahun
- 2004
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 43
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah ... diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH. BAB I KETENTUAN UMUM
BAB I
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk bank dan kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan juga melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
terbatas pada pasar uang rupiah dan valuta asing serta informasi lainnya yang terkait dengan pasar keuangan bagi anggota, pelanggan, dan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Pusat Informasi Pasar Uang.
tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus) dari DPK dalam valuta asing.
Persentase GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 4 dapat disesuaikan dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia. BAB II REKENING GIRO BANK PADA BANK INDONESIA
BAB II
(2). Bank ...
Bank Indonesia tidak memberikan jasa giro atas kewajiban memelihara Rekening Giro Rupiah dan Rekening Giro Valas pada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2). BAB III TATA CARA PEMELIHARAAN DAN PERHITUNGAN GIRO WAJIB MINIMUM
BAB III
Saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) masing-masing terdiri dari:
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan