Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 Tahun 2008
- Nomor
- 10/6/PBI/2008
- Tahun
- 2008
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 17
menetapkan jenis transaksi yang harus diselesaikan melalui Sistem BI-RTGS.
BAB V
BAB VI KEPASTIAN PENYELESAIAN AKHIR (FINALITY OF SETTLEMENT)
BAB VI
BAB VII KEAMANAN DAN KEHANDALAN SISTEM BI-RTGS
BAB VII
BAB VIII EFISIENSI PENYELENGGARAAN SISTEM BI-RTGS
BAB VIII
BAB … BAB IX KEPESERTAAN
BAB IX
BAB X TATA KELOLA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM BI-RTGS
BAB X
Dalam menyelenggarakan Sistem BI-RTGS, Penyelenggara harus menerapkan tata kelola secara efektif, akuntabel dan transparan. BAB XI PENGAWASAN SISTEM BI-RTGS (OVERSIGHT)
BAB XI
BAB XII SANKSI
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 tanggal 11 Maret 2004 perihal Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/13/PBI/2004 tanggal 9 Juni 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal …
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Maret 2008. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 Februari 2008 GUBERNUR BANK INDONESIA, BURHANUDDIN ABDULLAH Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 18 Februari 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 32 DASP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/ 6 /PBI/2008 TENTANG SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT UMUM Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia mempunyai tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dalam rangka mendukung terwujudnya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal. Adanya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal dimaksudkan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Upaya untuk mewujudkan sistem pembayaran yang dapat mendukung stabilitas sistem keuangan dilakukan secara berkesinambungan melalui penurunan berbagai risiko sistem pembayaran nasional. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Bank Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) yang merupakan sistem transfer dana elektronik antar Peserta khususnya bank dalam mata uang Rupiah yang penyelesaian transaksinya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. Manfaat diterapkannya Sistem BI-RTGS, selain menurunkan risiko sistem pembayaran nasional dengan meningkatkan kepastian Penyelesaian Akhir, juga menyediakan tambahan pilihan sarana transfer yang praktis, cepat, efisien, aman dan handal. Selain itu juga menyediakan informasi saldo Rekening Giro Peserta secara real time dan menyeluruh … menyeluruh sehingga, khususnya bagi bank, dapat membantu meningkatkan disiplin dan profesionalismenya dalam mengelola likuiditas. Bank yang dapat menggunakan Sistem BI-RTGS adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku sebelumnya, pada prinsipnya Bank Indonesia telah mengatur berbagai upaya yang mendukung Penyelenggara dan Peserta untuk selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian, kepastian pelaksanaan transaksi melalui Sistem BI-RTGS, perlindungan kepada nasabah dan pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. Namun demikian untuk lebih menegaskan berbagai fungsi Bank Indonesia dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS yakni sebagai pengatur dan pengawas (overseer), Penyelenggara dan Peserta serta lebih meningkatkan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Sistem BI-RTGS, Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas (overseer) memandang perlu untuk menyesuaikan ketentuan mengenai Sistem BI-RTGS dalam Peraturan Bank Indonesia yang merupakan pedoman bagi Penyelenggara. Penyesuaian dalam ketentuan ini antara lain berkaitan dengan:
Pelaksanaan fungsi Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas sistem pembayaran (payment system overseer) dilaksanakan melalui pengaturan, pertemuan … pertemuan yang bersifat konsultatif dengan Penyelenggara, monitoring dan melakukan assessment terhadap penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. Pengaturan terhadap penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dimaksudkan untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan membuat aturan main penyelenggaraan Sistem BI-RTGS yang mengadopsi prinsip efisiensi dan keamanan yang mengacu pada The Core Principles for Systemically Important Payment System (CP-SIPS) yang diterbitkan oleh Bank for International Settlement (BIS). Dalam melaksanakan fungsi pengaturan tersebut, Bank Indonesia pada saat akan menyusun dan menyempurnakan ketentuan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS melakukan analisis yang mendalam melalui penelitian atau pengkajian dan mendiskusikan hal tersebut dengan para pihak terkait termasuk Peserta. Pengawasan terhadap Penyelenggara dimaksudkan untuk memastikan pemenuhan prinsip-prinsip penyelenggaraan Sistem BI-RTGS sebagai systemically important payment system sebagaimana diatur dalam CP-SIPS yang diterbitkan oleh BIS. Pelaksanaan fungsi Bank Indonesia sebagai Penyelenggara dilakukan oleh unit kerja yang mengelola Sistem BI-RTGS. Dalam rangka penerapan aspek akuntabilitas, Bank Indonesia sebagai Penyelenggara menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS secara berkala kepada unit kerja pengawasan sistem pembayaran dan kepada publik. Kewajiban penyampaian laporan kepada unit kerja pengawasan sistem pembayaran diatur secara internal oleh Bank Indonesia. Adapun penyampaian laporan kepada publik yang juga merupakan pelaksanaan aspek transparansi, antara lain dilakukan melalui penerbitan Laporan Triwulanan/Tahunan Bank Indonesia.
Berkenaan dengan fungsi Bank Indonesia sebagai Peserta, pada prinsipnya Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan pelaksanaannya berlaku juga bagi Bank Indonesia. Namun mengingat fungsi Bank Indonesia sebagai Peserta erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi Bank Indonesia lainnya, antara lain sebagai Penyelenggara, penata usaha rekening pemerintah dan fungsi lainnya sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perbedaan dengan Peserta lain, misalnya mengenai pengenaan bunga dan kompensasi yang antara lain dikarenakan adanya keterlambatan pelaksanaan instruksi transfer, pembuatan perjanjian penggunaan Sistem BI-RTGS dengan Penyelenggara, sanksi dan pengiriman transfer debet. PASAL DEMI PASAL
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan