DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/13/PBI/2004

Nomor: 6/13/PBI/2004
Tahun: 2004
Ditetapkan: 9 Juni 2004
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4373) tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia … Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/8/PBI/2004 TENTANG SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT. Pasal I Menambah satu ayat dalam Pasal 23 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : “Pasal 23

(1)Transaksi yang dilakukan oleh Peserta Langsung melalui Sistem BI-RTGS didasarkan pada warkat pembukuan yang formatnya diatur oleh masing-masing Peserta.
(2)Peserta …
(2)Peserta Langsung yang mengalami gangguan RT Server sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) serta Peserta Tidak Langsung wajib menggunakan Bilyet Giro Bank Indonesia atau, khusus untuk penarikan tunai, menggunakan Cek Bank Indonesia.
(3)Khusus untuk transaksi-transaksi tertentu antara Peserta Langsung dengan Pemerintah yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia, Peserta Langsung dapat menggunakan Bilyet Giro Bank Indonesia untuk dibukukan oleh Penyelenggara melalui Sistem BI-RTGS. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 Juni 2004 GUBERNUR BANK INDONESIA, Ttd BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 DASP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 6/ 13 /PBI/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/8/PBI/2004 TENTANG SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 23

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Persetujuan Bank Indonesia dalam ayat ini diberikan sepanjang transaksi-transaksi antara Peserta Langsung dengan Pemerintah tersebut terkait dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4387 DASP

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4373) tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia … Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

Menetapkan

(1)Transaksi yang dilakukan oleh Peserta Langsung melalui Sistem BI-RTGS didasarkan pada warkat pembukuan yang formatnya diatur oleh masing-masing Peserta.
(2)Peserta …
(2)Peserta Langsung yang mengalami gangguan RT Server sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) serta Peserta Tidak Langsung wajib menggunakan Bilyet Giro Bank Indonesia atau, khusus untuk penarikan tunai, menggunakan Cek Bank Indonesia.
(3)Khusus untuk transaksi-transaksi tertentu antara Peserta Langsung dengan Pemerintah yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia, Peserta Langsung dapat menggunakan Bilyet Giro Bank Indonesia untuk dibukukan oleh Penyelenggara melalui Sistem BI-RTGS. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 Juni 2004 GUBERNUR BANK INDONESIA, Ttd BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 DASP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 6/ 13 /PBI/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/8/PBI/2004 TENTANG SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT PASAL DEMI PASAL Pasal I

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/13/PBI/2004

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 23

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 23

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998