Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008
- Nomor
- 10/8/PBI/2008
- Tahun
- 2008
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 13
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik … -- Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/52/PBI/2005 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU. Pasal … -- Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4583) diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
(1), Penyelenggara, Perusahaan Personalisasi, Penyelenggara Kliring Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan Perusahaan Switching wajib memberikan:
Ketentuan … -- Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Penyelenggara, Perusahaan Personalisasi, Penyelenggara Kliring Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan/atau Perusahaan Switching yang tidak memberikan keterangan, data, hal- hal lain yang diperlukan dalam rangka pengawasan, dan/atau tidak memberi kesempatan pengawas untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penyelenggara, Perusahaan Personalisasi, Penyelenggara Kliring Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan/atau Perusahaan Switching.
Pasal … -- Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : 20 Februari 2008 GUBERNUR BANK INDONESIA, BURHANUDDIN ABDULLAH Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 20 Februari 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 34 DASP/UKMI PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/8/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/52/PBI/2005 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU UMUM Dalam menjalankan tugas Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, Bank Indonesia berwenang antara lain menetapkan kebijakan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporannya. Selama ini pelaporan data dan informasi tersebut dilakukan oleh Penyelenggara APMK baik Bank Umum, BPR dan Lembaga Selain Bank secara manual melalui hardcopy. Sejalan dengan upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan informasi di Bank Indonesia, maka diperlukan suatu sistem pelaporan yang didukung oleh infrastruktur sistem informasi yang lebih memadai melalui Sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU) dan Sistem Laporan Selain Bank Umum (LSBU). Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Bank Indonesia menganggap perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. PASAL … PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas Angka 2
Cukup jelas Angka 3
Cukup jelas Angka 4
Cukup jelas Angka 5
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan