DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008

Nomor: 10/8/PBI/2008
Tahun: 2008
Ditetapkan: 20 Februari 2008
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan suatu penyajian laporan yang disampaikan secara bulanan dan triwulanan melalui suatu Sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum dan Sistem Laporan Selain Bank Umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai Penyelenggaran Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan Kartu dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik … -- Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3.Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/3/PBI/2008 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4810);
4.Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/4/PBI/2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4811);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/52/PBI/2005 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU. Pasal … -- Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4583) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah 2 (dua) angka baru yaitu angka 18 dan angka 19, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, termasuk pula Kantor Cabang Bank Asing.
2.Lembaga Selain Bank adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan alat pembayaran dengan menggunakan kartu di Indonesia.
3.Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu Automated Teller Machine (ATM), kartu debet, dan/atau kartu prabayar.
4.Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban … -- kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (charge card) ataupun secara angsuran.
5.Kartu ATM adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang mendapat persetujuan untuk menghimpun dana.
6.Kartu Debet adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang mendapat persetujuan untuk menghimpun dana.
7.Kartu Prabayar adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung maupun melalui agen-agen penerbit, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam kartu, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada kartu tersebut.
8.Kartu Prabayar Single-purpose adalah Kartu Prabayar yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi, misalnya Kartu Prabayar yang hanya dapat digunakan … -- digunakan untuk pembayaran tol atau Kartu Prabayar yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum.
9.Kartu Prabayar Multi-purpose adalah Kartu Prabayar yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari berbagai jenis transaksi ekonomi, misalnya Kartu Prabayar yang dapat digunakan untuk pembayaran tol, telepon, transportasi umum, dan untuk berbelanja.
10.Pemegang Kartu adalah pemilik sah dari Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
11.Penyelenggara adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu baik sebagai prinsipal, penerbit, dan/atau acquirer.
12.Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menjadi pemilik tunggal hak atas merek dalam kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
13.Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu untuk Pemegang Kartu dengan menggunakan merek tertentu atas persetujuan Prinsipal.
14.Acquirer adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat berupa financial acquirer dan/atau technical acquirer.
15.Financial Acquirer adalah Acquirer yang melakukan pembayaran terlebih dahulu atas transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu.
16.Technical Acquirer adalah Acquirer yang menyediakan sarana yang diperlukan dalam pemrosesan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
17.Perusahaan … --
17.Perusahaan Switching adalah perusahaan yang mengoperasikan sistem yang digunakan untuk meneruskan (switching/routing) transaksi Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dari sistem Financial Acquirer tertentu ke sistem Penerbit untuk kepentingan otorisasi, dan perusahaan tersebut dapat melakukan perhitungan hak dan kewajiban antar Financial Acquirer dengan Penerbit yang timbul dari proses transaksi Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
18.Perusahaan Personalisasi adalah perusahaan yang melakukan input data Pemegang Kartu ke dalam media Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
19.Penyelenggara Kliring Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu adalah lembaga yang melakukan perhitungan akhir atas seluruh transaksi Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
2.Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Bank Indonesia melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Penyelenggara, Perusahaan Personalisasi, Penyelenggara Kliring Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan Perusahaan Switching.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau setiap waktu apabila diperlukan.
(3)Dalam rangka pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Penyelenggara, Perusahaan Personalisasi, Penyelenggara Kliring Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan Perusahaan Switching wajib memberikan:
1. a.keterangan … --
2. a.keterangan dan/atau data yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu;
3. b.kesempatan untuk dilakukan pengawasan secara langsung terhadap sarana fisik dan aplikasi pendukungnya yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu; dan/atau
4. c.hal-hal lain yang diperlukan.
(4)Dihapus.

3.Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Dalam rangka pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), maka :
1. a.Penerbit, Acquirer dan Perusahaan Switching wajib menyampaikan laporan secara On-Line kepada Bank Indonesia mengenai kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
2. b.Prinsipal dan Perusahaan Personalisasi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada kepada Bank Indonesia mengenai kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
(2)Tata cara pelaporan secara On-Line sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Kantor Pusat Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank.
(3)Ketentuan tata cara pelaporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Ketentuan … -- Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Penyelenggara, Perusahaan Personalisasi, Penyelenggara Kliring Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan/atau Perusahaan Switching yang tidak memberikan keterangan, data, hal- hal lain yang diperlukan dalam rangka pengawasan, dan/atau tidak memberi kesempatan pengawas untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penyelenggara, Perusahaan Personalisasi, Penyelenggara Kliring Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan/atau Perusahaan Switching.

4.Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1)Penerbit, Acquirer atau Perusahaan Switching yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a setelah berakhirnya batas waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Kantor Pusat Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank.
(2)Prinsipal atau Perusahaan Personalisasi yang tidak menyampaikan laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b setelah berakhirnya batas waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per jenis laporan dan per periode penyampaian laporan. Pasal … -- Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : 20 Februari 2008 GUBERNUR BANK INDONESIA, BURHANUDDIN ABDULLAH Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 20 Februari 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 34 DASP/UKMI PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/8/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/52/PBI/2005 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU UMUM Dalam menjalankan tugas Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, Bank Indonesia berwenang antara lain menetapkan kebijakan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporannya. Selama ini pelaporan data dan informasi tersebut dilakukan oleh Penyelenggara APMK baik Bank Umum, BPR dan Lembaga Selain Bank secara manual melalui hardcopy. Sejalan dengan upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan informasi di Bank Indonesia, maka diperlukan suatu sistem pelaporan yang didukung oleh infrastruktur sistem informasi yang lebih memadai melalui Sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU) dan Sistem Laporan Selain Bank Umum (LSBU). Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Bank Indonesia menganggap perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. PASAL … PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas Angka 2

Pasal 33

Cukup jelas Angka 3

Pasal 35

Cukup jelas Angka 4

Pasal 55

Cukup jelas Angka 5

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan suatu penyajian laporan yang disampaikan secara bulanan dan triwulanan melalui suatu Sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum dan Sistem Laporan Selain Bank Umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai Penyelenggaran Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan Kartu dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik … -- Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3.Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/3/PBI/2008 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4810);
4.Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/4/PBI/2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4811);

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah 2 (dua) angka baru yaitu angka 18 dan angka 19, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, termasuk pula Kantor Cabang Bank Asing.
2.Lembaga Selain Bank adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan alat pembayaran dengan menggunakan kartu di Indonesia.
3.Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu Automated Teller Machine (ATM), kartu debet, dan/atau kartu prabayar.
4.Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban … -- kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (charge card) ataupun secara angsuran.
5.Kartu ATM adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang mendapat persetujuan untuk menghimpun dana.
6.Kartu Debet adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang mendapat persetujuan untuk menghimpun dana.
7.Kartu Prabayar adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung maupun melalui agen-agen penerbit, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam kartu, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada kartu tersebut.
8.Kartu Prabayar Single-purpose adalah Kartu Prabayar yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi, misalnya Kartu Prabayar yang hanya dapat digunakan … -- digunakan untuk pembayaran tol atau Kartu Prabayar yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum.
9.Kartu Prabayar Multi-purpose adalah Kartu Prabayar yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari berbagai jenis transaksi ekonomi, misalnya Kartu Prabayar yang dapat digunakan untuk pembayaran tol, telepon, transportasi umum, dan untuk berbelanja.
10.Pemegang Kartu adalah pemilik sah dari Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
11.Penyelenggara adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu baik sebagai prinsipal, penerbit, dan/atau acquirer.
12.Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menjadi pemilik tunggal hak atas merek dalam kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
13.Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu untuk Pemegang Kartu dengan menggunakan merek tertentu atas persetujuan Prinsipal.
14.Acquirer adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat berupa financial acquirer dan/atau technical acquirer.
15.Financial Acquirer adalah Acquirer yang melakukan pembayaran terlebih dahulu atas transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu.
16.Technical Acquirer adalah Acquirer yang menyediakan sarana yang diperlukan dalam pemrosesan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
17.Perusahaan … --
17.Perusahaan Switching adalah perusahaan yang mengoperasikan sistem yang digunakan untuk meneruskan (switching/routing) transaksi Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dari sistem Financial Acquirer tertentu ke sistem Penerbit untuk kepentingan otorisasi, dan perusahaan tersebut dapat melakukan perhitungan hak dan kewajiban antar Financial Acquirer dengan Penerbit yang timbul dari proses transaksi Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
18.Perusahaan Personalisasi adalah perusahaan yang melakukan input data Pemegang Kartu ke dalam media Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
19.Penyelenggara Kliring Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu adalah lembaga yang melakukan perhitungan akhir atas seluruh transaksi Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
2.Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Bank Indonesia melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Penyelenggara, Perusahaan Personalisasi, Penyelenggara Kliring Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan Perusahaan Switching.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau setiap waktu apabila diperlukan.
(3)Dalam rangka pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Penyelenggara, Perusahaan Personalisasi, Penyelenggara Kliring Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan Perusahaan Switching wajib memberikan:
1. a.keterangan … --
2. a.keterangan dan/atau data yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu;
3. b.kesempatan untuk dilakukan pengawasan secara langsung terhadap sarana fisik dan aplikasi pendukungnya yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu; dan/atau
4. c.hal-hal lain yang diperlukan.
(4)Dihapus.

3.Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Dalam rangka pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), maka :
1. a.Penerbit, Acquirer dan Perusahaan Switching wajib menyampaikan laporan secara On-Line kepada Bank Indonesia mengenai kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
2. b.Prinsipal dan Perusahaan Personalisasi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada kepada Bank Indonesia mengenai kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
(2)Tata cara pelaporan secara On-Line sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Kantor Pusat Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank.
(3)Ketentuan tata cara pelaporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Ketentuan … -- Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

4.Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1)Penerbit, Acquirer atau Perusahaan Switching yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a setelah berakhirnya batas waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Kantor Pusat Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank.
(2)Prinsipal atau Perusahaan Personalisasi yang tidak menyampaikan laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b setelah berakhirnya batas waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per jenis laporan dan per periode penyampaian laporan. Pasal … -- Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : 20 Februari 2008 GUBERNUR BANK INDONESIA, BURHANUDDIN ABDULLAH Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 20 Februari 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 34 DASP/UKMI PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/8/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/52/PBI/2005 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU UMUM Dalam menjalankan tugas Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, Bank Indonesia berwenang antara lain menetapkan kebijakan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporannya. Selama ini pelaporan data dan informasi tersebut dilakukan oleh Penyelenggara APMK baik Bank Umum, BPR dan Lembaga Selain Bank secara manual melalui hardcopy. Sejalan dengan upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan informasi di Bank Indonesia, maka diperlukan suatu sistem pelaporan yang didukung oleh infrastruktur sistem informasi yang lebih memadai melalui Sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU) dan Sistem Laporan Selain Bank Umum (LSBU). Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Bank Indonesia menganggap perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. PASAL … PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas Angka 2

Pasal 33

Cukup jelas Angka 3

Pasal 35

Cukup jelas Angka 4

Pasal 55

Cukup jelas Angka 5

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 33

Pasal 35

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 1

Pasal 33

Pasal 35

Pasal 55

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 33

Pasal 35

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 1

Pasal 33

Pasal 35

Pasal 55

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004