Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009
- Nomor
- 11/23/PBI/2009
- Tahun
- 2009
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 104
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran ... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.
BAB I
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
kas yang dilakukan secara elektronis untuk memudahkan nasabah antara lain dalam rangka menarik atau menyetor secara tunai atau melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah, termasuk ATM yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi melalui kerja sama dengan pihak lain;
atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan memperoleh hak suara; atau
Bentuk badan hukum BPRS adalah Perseroan Terbatas.
BPRS harus memiliki anggaran dasar yang selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan juga harus memuat ketentuan bahwa:
remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia; dan
BAB II PERIZINAN Bagian Pertama Pendirian BPRS
BAB II
Modal disetor BPRS paling kurang sebesar:
didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
Bagian Kedua Persetujuan Prinsip
rancangan anggaran dasar;
Bagian Ketiga Izin Usaha
Permohonan untuk mendapatkan izin usaha BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, diajukan oleh pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disertai dengan, antara lain:
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan