Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006
- Nomor
- 8/25/PBI/2006
- Tahun
- 2006
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 17
menetapkan sistem sertifikasi bagi anggota dan calon anggota Direksi yang memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 35A, Pasal 36 ayat (2), Pasal 41 ayat (4), Pasal 43, Pasal 45, Pasal 49 ayat (2), Pasal 50 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 59 B ayat (2), Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
(2), Pasal 44, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 53 ayat (2), Pasal 60 ayat (1), Pasal 62 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:
…
Pasal II … Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Oktober 2006 GUBERNUR BANK INDONESIA, BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 82 DPbS PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 8/25/PBI/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/17/PBI/2004 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH UMUM Untuk dapat meningkatkan jangkauan pelayanan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah kepada masyarakat luas yang membutuhkan diperlukan kemudahan dari segi perizinan dan persyaratan pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah dan konversi Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Kemudahan dalam pembukaan jaringan kantor tersebut hanya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor permodalan yang cukup dan pengelolaan yang didukung oleh pengurus yang kompeten. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dirasa perlu ketentuan yang saat ini berlaku untuk disesuaikan khususnya yang terkait dengan pengaturan konversi, persyaratan permodalan pembukaan kantor, persyaratan pengurus dan beberapa ketentuan lainnya. PASAL … PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a sampai dengan huruf c Cukup jelas Huruf d Yang dimaksud dengan lembaga keuangan syariah antara lain adalah koperasi simpan pinjam syariah, dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud setingkat Diploma III atau Sarjana Muda harus dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Penilaian independensi didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan pada kepengurusan, kepemilikan dan atau hubungan keuangan dengan seluruh … seluruh kelompok usaha Pemegang Saham Pengendali. Angka 2
Bank Indonesia akan menilai produk dan jasa baru tersebut antara lain dari sisi kehati-hatian, kesesuaian aspek syariah dan ketentuan perbankan yang berlaku. Yang dimaksud produk dan jasa baru adalah:
Angka 3
Yang dimaksud dengan Aktiva tetap dan inventaris adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan operasi BPRS, tidak dimaksudkan untuk dijual/disewakan dalam rangka kegiatan usaha BPRS. Angka 4
Ayat (1) Cukup jelas … Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Angka 5
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Contoh: BPRS yang berlokasi di Depok (termasuk ke dalam wilayah propinsi Jawa Barat) dapat membuka Kantor Kas/Kegiatan Kas di Luar Kantor di Ciputat (termasuk ke dalam wilayah propinsi Banten), karena Depok berbatasan langsung dengan Tangerang, Banten. Ayat (3) Cukup jelas … Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 6
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 9
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Apabila … Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan. Huruf b Materi wawancara antara lain meliputi masalah integritas dan atau kompetensi. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak:
Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali BPRS berbentuk badan hukum atau yayasan maka wawancara dilakukan terhadap anggota pengurus badan hukum atau yayasan, atau pejabat yang diberikan kewenangan mewakili badan hukum atau yayasan yang bersangkutan. Dalam hal BPRS merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali dilakukan terhadap pihak-pihak Cukup jelas … yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha. Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah maka tidak dilakukan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali. Dalam hal tidak terdapat Pemegang Saham Pengendali maka wawancara dilakukan terhadap calon pemegang saham pendiri tertentu berdasarkan penilaian Bank Indonesia. Huruf c Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan. Angka 10
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan