Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 Tahun 2016
- Nomor
- 3/POJK.03/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 97
menetapkan ketentuan mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.
BAB I
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
BPRS harus berbadan hukum Perseroan Terbatas.
BPRS harus memiliki anggaran dasar yang selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan juga harus memuat ketentuan:
BAB II PENDIRIAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BAB II
BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan.
BAB III PERIZINAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BAB III
Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam 2 (dua) tahap:
Bagian Kesatu Persetujuan Prinsip
Permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diajukan paling sedikit oleh satu calon PSP BPRS kepada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan antara lain:
Dalam hal calon pemegang saham BPRS adalah Pemerintah Daerah, surat pernyataan dapat digantikan oleh Surat Keputusan Kepala Daerah;
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen