Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009
- Nomor
- 11/28/PBI/2009
- Tahun
- 2009
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 100
menetapkan pengaturan tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM.
BAB I
Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini:
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing.
. . .
BAB II PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
BAB II
Pengawasan aktif Direksi Bank paling kurang mencakup:
Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup:
dan
Pejabat unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap program APU dan PPT wajib:
1) terdapat mekanisme komunikasi yang baik dari setiap unit kerja terkait kepada unit kerja khusus atau kepada pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi; 2) Unit kerja terkait melakukan fungsi dan tugas dalam rangka mempersiapkan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT; 3) area yang berisiko tinggi yang terkait dengan APU dan PPT dapat teridentifikasi dengan baik dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sumber informasi yang memadai; dan
BAB III KEBIJAKAN DAN PROSEDUR
BAB III
Bank wajib melakukan prosedur CDD pada saat:
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan