DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012

Nomor: 14/27/PBI/2012
Tahun: 2012
Ditetapkan: 28 Desember 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan risiko yang dihadapi bank perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko yang terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
c.bahwa penerapan manajemen risiko yang terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme perlu mengacu pada prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional;
d.bahwa ...
d.bahwa dalam rangka penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme secara lebih efektif, telah ada penyempurnaan dan penerbitan peraturan perundang-undangan serta penyempurnaan standar internasional mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu untuk menyempurnakan dan mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang ... Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5204);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: ... MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
3.Pendanaan Terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
4.Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank dan memiliki rekening pada Bank tersebut.
5.Calon ...
5.Calon Nasabah adalah pihak yang akan menjalani hubungan usaha dengan Bank.
6.Walk in Customer yang selanjutnya disebut sebagai WIC adalah pihak yang menggunakan jasa Bank namun tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah.
7.Customer Due Diligence yang selanjutnya disebut sebagai CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan dengan profil Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah.
8.Enhanced Due Dilligence atau yang selanjutnya disebut sebagai EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk Politically Exposed Person, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
9.Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
10.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut sebagai PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
11.Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang untuk selanjutnya disebut sebagai APU dan PPT adalah upaya pencegahan ... pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
12.Beneficial Owner adalah setiap orang yang:

a.merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada Bank (ultimately own account);
b.mengendalikan transaksi Nasabah;
c.memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
d.mengendalikan badan hukum; dan/atau
e.merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.
1. 13.Rekomendasi Financial Action Task Force yang selanjutnya disebut sebagai Rekomendasi FATF adalah standar pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh FATF.
2. 14.Negara berisiko tinggi (high risk country) adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat:
a.terjadinya atau sarana tindak pidana pencucian uang;
b.dilakukannya tindak pidana asal (predicate offense); dan/atau
c.dilakukannya aktivitas Pendanaan Kegiatan Terorisme.
1. 15.Lembaga Pemerintahan adalah lembaga yang memiliki kewenangan di bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
2. 16.Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi Kementerian Koordinator/ Kementerian Negara / Departemen / Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, serta lembaga-lembaga pemerintahan ... pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
3. 17.Politically Exposed Person yang selanjutnya disingkat sebagai PEP adalah orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing.
4. 18.Correspondent Banking adalah kegiatan suatu bank (correspondent) dalam menyediakan layanan jasa bagi bank lainnya (respondent) berdasarkan suatu kesepakatan tertulis dalam rangka memberikan jasa pembayaran dan jasa perbankan lainnya.
5. 19.Cross Border Corespondent Banking adalah Correspondent Banking di mana salah satu kedudukan bank corespondent atau bank respondent berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
6. 20.Bank Pengirim adalah bank yang mengirimkan perintah transfer dana.
7. 21.Bank Penerus adalah bank yang meneruskan perintah transfer dana dari Bank Pengirim.
8. 22.Bank Penerima adalah bank yang menerima perintah transfer dana.

Pasal 2

(1)Bank wajib menerapkan program APU dan PPT.
(2)Dalam penerapan program APU dan PPT, Bank wajib berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 3

(1)Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko Bank secara keseluruhan.
(2)Penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
1. a.pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. b.kebijakan dan prosedur;
3. c.pengendalian intern;
4. d.sistem informasi manajemen; dan
5. e.sumber daya manusia dan pelatihan.

BAB II

PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 4

Pengawasan aktif Direksi Bank paling kurang mencakup:

a.memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur program APU dan PPT;
b.mengusulkan kebijakan tertulis program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;
c.memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai ... sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
d.membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan program APU dan PPT dan/atau menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab terhadap Program APU dan PPT di Kantor Pusat;
e.melakukan pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan program APU dan PPT;
f.memastikan bahwa kantor cabang wajib memiliki unit kerja khusus dan memiliki: 1) pegawai yang menjalankan fungsi unit kerja khusus; atau 2) pejabat yang mengawasi penerapan program APU dan PPT.
g.memastikan bahwa kantor cabang dengan kompleksitas usaha yang tinggi memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas dan terpisah dari satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT.
h.memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi Bank serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan
i.memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan program APU dan PPT secara berkala.

Pasal 5

Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup:

a.persetujuan atas kebijakan penerapan program APU dan PPT; dan
b.melakukan ...
b.pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT.

Pasal 6

(1)Bank wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat Bank yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT.
(2)Unit kerja khusus dan/atau pejabat Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
(3)Bank wajib memastikan bahwa unit kerja khusus dan/atau pejabat Bank yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait.

Pasal 7

Pejabat unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT wajib:

a.menyusun dan mengusulkan pedoman penerapan program APU dan PPT kepada Direksi;
b.memastikan: 1) adanya sistem yang mendukung program APU dan PPT; dan 2) kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan program APU dan PPT yang terkini, risiko produk Bank, kegiatan dan kompleksitas usaha Bank, dan volume transaksi Bank;
c.memantau ...
c.memantau: 1) pengkinian profil Nasabah dan profil transaksi Nasabah; 2) Bank telah memiliki mekanisme komunikasi yang baik dari setiap unit kerja terkait kepada unit kerja khusus atau kepada pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi; 3) Unit kerja terkait telah melakukan fungsi dan tugas dalam rangka mempersiapkan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT; dan 4) Bank telah mengidentifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sumber informasi yang memadai;
d.melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan program APU dan PPT dengan unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah;
e.menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan (red flag) dari unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah dan melakukan analisis atas laporan tersebut;
f.menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang–Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk disampaikan kepada PPATK berdasarkan persetujuan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan; dan
g.memantau, menganalisis, dan merekomendasi kebutuhan pelatihan ... pelatihan program APU dan PPT bagi pegawai Bank.

BAB III

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Pasal 8

(1)Bank wajib memiliki pedoman pelaksanaan program APU dan PPT.
(2)Pedoman pelaksanaan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan dan prosedur tertulis, yang paling kurang mencakup:
1. a.permintaan informasi dan dokumen;
2. b.Beneficial Owner;
3. c.verifikasi dokumen;
4. d.CDD yang lebih sederhana;
5. e.penutupan hubungan dan penolakan transaksi;
6. f.ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP;
7. g.pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga;
8. h.pengkinian dan pemantauan;
9. i.Cross Border Correspondent Banking;
10. j.transfer dana;
11. k.penatausahaan dokumen; dan
12. l.pelaporan kepada PPATK.
(3)Bank wajib menerapkan pedoman pelaksanaan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konsisten dan berkesinambungan.
(4)Pedoman pelaksanaan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Direksi.

Pasal 9

(1)Bank wajib melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme dari:
1. a.pengembangan produk dan aktivitas baru termasuk pelaksanaannya;
2. b.penggunaan atau pengembangan teknologi baru baik untuk produk baru maupun untuk produk yang sudah berjalan.
(2)Untuk pelaksanaan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan produk dan aktivitas baru.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan risiko yang dihadapi bank perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko yang terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
c.bahwa penerapan manajemen risiko yang terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme perlu mengacu pada prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional;
d.bahwa ...
d.bahwa dalam rangka penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme secara lebih efektif, telah ada penyempurnaan dan penerbitan peraturan perundang-undangan serta penyempurnaan standar internasional mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu untuk menyempurnakan dan mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang ... Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5204);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: ... MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
3.Pendanaan Terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
4.Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank dan memiliki rekening pada Bank tersebut.
5.Calon ...
5.Calon Nasabah adalah pihak yang akan menjalani hubungan usaha dengan Bank.
6.Walk in Customer yang selanjutnya disebut sebagai WIC adalah pihak yang menggunakan jasa Bank namun tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah.
7.Customer Due Diligence yang selanjutnya disebut sebagai CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan dengan profil Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah.
8.Enhanced Due Dilligence atau yang selanjutnya disebut sebagai EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk Politically Exposed Person, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
9.Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
10.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut sebagai PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
11.Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang untuk selanjutnya disebut sebagai APU dan PPT adalah upaya pencegahan ... pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
12.Beneficial Owner adalah setiap orang yang:

a.merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada Bank (ultimately own account);
b.mengendalikan transaksi Nasabah;
c.memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
d.mengendalikan badan hukum; dan/atau
e.merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.
1. 13.Rekomendasi Financial Action Task Force yang selanjutnya disebut sebagai Rekomendasi FATF adalah standar pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh FATF.
2. 14.Negara berisiko tinggi (high risk country) adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat:
a.terjadinya atau sarana tindak pidana pencucian uang;
b.dilakukannya tindak pidana asal (predicate offense); dan/atau
c.dilakukannya aktivitas Pendanaan Kegiatan Terorisme.
1. 15.Lembaga Pemerintahan adalah lembaga yang memiliki kewenangan di bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
2. 16.Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi Kementerian Koordinator/ Kementerian Negara / Departemen / Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, serta lembaga-lembaga pemerintahan ... pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
3. 17.Politically Exposed Person yang selanjutnya disingkat sebagai PEP adalah orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing.
4. 18.Correspondent Banking adalah kegiatan suatu bank (correspondent) dalam menyediakan layanan jasa bagi bank lainnya (respondent) berdasarkan suatu kesepakatan tertulis dalam rangka memberikan jasa pembayaran dan jasa perbankan lainnya.
5. 19.Cross Border Corespondent Banking adalah Correspondent Banking di mana salah satu kedudukan bank corespondent atau bank respondent berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
6. 20.Bank Pengirim adalah bank yang mengirimkan perintah transfer dana.
7. 21.Bank Penerus adalah bank yang meneruskan perintah transfer dana dari Bank Pengirim.
8. 22.Bank Penerima adalah bank yang menerima perintah transfer dana.

Pasal 2

(1)Bank wajib menerapkan program APU dan PPT.
(2)Dalam penerapan program APU dan PPT, Bank wajib berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 3

(1)Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko Bank secara keseluruhan.
(2)Penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
1. a.pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. b.kebijakan dan prosedur;
3. c.pengendalian intern;
4. d.sistem informasi manajemen; dan
5. e.sumber daya manusia dan pelatihan.

BAB II

PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 4

Pengawasan aktif Direksi Bank paling kurang mencakup:

a.memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur program APU dan PPT;
b.mengusulkan kebijakan tertulis program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;
c.memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai ... sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
d.membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan program APU dan PPT dan/atau menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab terhadap Program APU dan PPT di Kantor Pusat;
e.melakukan pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan program APU dan PPT;
f.memastikan bahwa kantor cabang wajib memiliki unit kerja khusus dan memiliki: 1) pegawai yang menjalankan fungsi unit kerja khusus; atau 2) pejabat yang mengawasi penerapan program APU dan PPT.
g.memastikan bahwa kantor cabang dengan kompleksitas usaha yang tinggi memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas dan terpisah dari satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT.
h.memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi Bank serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan
i.memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan program APU dan PPT secara berkala.

Pasal 5

Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup:

a.persetujuan atas kebijakan penerapan program APU dan PPT; dan
b.melakukan ...
b.pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT.

Pasal 6

(1)Bank wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat Bank yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT.
(2)Unit kerja khusus dan/atau pejabat Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
(3)Bank wajib memastikan bahwa unit kerja khusus dan/atau pejabat Bank yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait.

Pasal 7

Pejabat unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT wajib:

a.menyusun dan mengusulkan pedoman penerapan program APU dan PPT kepada Direksi;
b.memastikan: 1) adanya sistem yang mendukung program APU dan PPT; dan 2) kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan program APU dan PPT yang terkini, risiko produk Bank, kegiatan dan kompleksitas usaha Bank, dan volume transaksi Bank;
c.memantau ...
c.memantau: 1) pengkinian profil Nasabah dan profil transaksi Nasabah; 2) Bank telah memiliki mekanisme komunikasi yang baik dari setiap unit kerja terkait kepada unit kerja khusus atau kepada pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi; 3) Unit kerja terkait telah melakukan fungsi dan tugas dalam rangka mempersiapkan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT; dan 4) Bank telah mengidentifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sumber informasi yang memadai;
d.melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan program APU dan PPT dengan unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah;
e.menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan (red flag) dari unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah dan melakukan analisis atas laporan tersebut;
f.menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang–Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk disampaikan kepada PPATK berdasarkan persetujuan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan; dan
g.memantau, menganalisis, dan merekomendasi kebutuhan pelatihan ... pelatihan program APU dan PPT bagi pegawai Bank.

BAB III

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Pasal 8

(1)Bank wajib memiliki pedoman pelaksanaan program APU dan PPT.
(2)Pedoman pelaksanaan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan dan prosedur tertulis, yang paling kurang mencakup:
1. a.permintaan informasi dan dokumen;
2. b.Beneficial Owner;
3. c.verifikasi dokumen;
4. d.CDD yang lebih sederhana;
5. e.penutupan hubungan dan penolakan transaksi;
6. f.ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP;
7. g.pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga;
8. h.pengkinian dan pemantauan;
9. i.Cross Border Correspondent Banking;
10. j.transfer dana;
11. k.penatausahaan dokumen; dan
12. l.pelaporan kepada PPATK.
(3)Bank wajib menerapkan pedoman pelaksanaan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konsisten dan berkesinambungan.
(4)Pedoman pelaksanaan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Direksi.

Pasal 9

(1)Bank wajib melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme dari:
1. a.pengembangan produk dan aktivitas baru termasuk pelaksanaannya;
2. b.penggunaan atau pengembangan teknologi baru baik untuk produk baru maupun untuk produk yang sudah berjalan.
(2)Untuk pelaksanaan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan produk dan aktivitas baru.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998