Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012
- Nomor
- 14/27/PBI/2012
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 85
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
MEMUTUSKAN: ... MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM.
BAB I
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
BAB II PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
BAB II
Pengawasan aktif Direksi Bank paling kurang mencakup:
sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
1) pegawai yang menjalankan fungsi unit kerja khusus; atau 2) pejabat yang mengawasi penerapan program APU dan PPT.
Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup:
Pejabat unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT wajib:
1) adanya sistem yang mendukung program APU dan PPT; dan 2) kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan program APU dan PPT yang terkini, risiko produk Bank, kegiatan dan kompleksitas usaha Bank, dan volume transaksi Bank;
1) pengkinian profil Nasabah dan profil transaksi Nasabah; 2) Bank telah memiliki mekanisme komunikasi yang baik dari setiap unit kerja terkait kepada unit kerja khusus atau kepada pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi; 3) Unit kerja terkait telah melakukan fungsi dan tugas dalam rangka mempersiapkan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT; dan 4) Bank telah mengidentifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sumber informasi yang memadai;
pelatihan program APU dan PPT bagi pegawai Bank. BAB III KEBIJAKAN DAN PROSEDUR
BAB III
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan