DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003

Nomor: 5/21/PBI/2003
Tahun: 2003
Ditetapkan: 17 Oktober 2003
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001; Mengingat … Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
3.Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES). Pasal I … Pasal I Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 sebagai berikut:

1.Ketentuan dalam Pasal 1 ditambah dengan 3 (tiga) ketentuan baru, masing- masing menjadi angka 5, angka 6 dan angka 7, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 1 Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:
1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
2.Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.
3.Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.
4.Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
5.Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah :

a.transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Nasabah yang bersangkutan;
b.transaksi keuangan oleh Nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang … Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003; atau
c.transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
1. 6.Hasil Tindak Pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.
2. 7.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2003.”
3. 2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 7

(1)Bank wajib menolak untuk membuka rekening dan atau menolak melaksanakan transaksi dengan calon Nasabah yang :
1. a.tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;
2. b.diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar;
3. c.berbentuk shell banks atau dengan Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh shell banks.
(2)Bank …
(2)Bank dapat menolak untuk melaksanakan transaksi dan atau mengakhiri hubungan usaha dengan pihak-pihak yang telah menjadi Nasabah (existing customers) dalam hal:
1. a.kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terpenuhi;
2. b.penggunaan rekening tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening.”
  1. 3.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 9
(1)Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.
(2)Bank wajib melakukan pemantauan atas transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank, termasuk mengidentifikasi terjadinya Transaksi Keuangan Mencurigakan.”

4.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : “Pasal 12 Bank wajib menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani Nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi, termasuk penyelenggara negara, dan atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.”
5.Ketentuan …
5.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 14

(1)Bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5.
(2)Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.”

6.Pasal 17 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : “Pasal 17 Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap Nasabah yang tidak memiliki rekening di Bank dalam hal nilai transaksi yang dilakukan melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara dengan itu.”
7.Pasal 18 diubah dan ditambah dengan 1 (satu) ketentuan baru menjadi ayat (1a), sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 18

(1)Bank yang terlambat menyampaikan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c serta laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa kewajiban membayar sebesar … sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan setinggi-tingginya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(1a)Bank yang tidak menyampaikan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c serta laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan atau huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.”

8.Menambah ketentuan baru sesudah Pasal 19 menjadi Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 19A

(1)Bank wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah ada dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini selambat-lambatnya 1 (satu ) bulan sejak mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
(2)Perubahan …
(2)Perubahan kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c.” Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2003. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 Oktober 2003 GUBERNUR BANK INDONESIA Ttd. BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 111 DPNP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 5/21/PBI/2003 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES) PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas Angka 2

Pasal 7

Ayat (1) Shell banks adalah bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik (physical presence) di negara tempat bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif. Yang … Yang dimaksud dengan kehadiran secara fisik (physical presence) adalah adanya pengelolaan, pengurus dan kantor bank di wilayah hukum bank tersebut didirikan. Ayat (2) Cukup jelas Angka 3

Pasal 9

Ayat (1) Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi (individual transaction) apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan. Hal-hal yang termasuk dalam penelusuran transaksi antara lain adalah penelusuran atas identitas Nasabah, instrumen transaksi, tanggal transaksi, serta jumlah dan denominasi transaksi. Termasuk dalam karakteristik Nasabah antara lain adalah karakteristik transaksi dan sifat transaksi Nasabah yang bersangkutan serta sifat hubungan Nasabah dengan Bank secara menyeluruh. Ayat (2) Cukup jelas Angka 4 … Angka 4

Pasal 12

Yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggara negara antara lain:

a.perusahaan yang dimiliki dan atau dikelola penyelenggara negara;
b.keluarga penyelenggara negara yang terdiri dari saudara kandung, anak, orang tua, istri atau suami, mertua dan menantu; dan
c.pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan yang dekat dengan penyelenggara negara. Pengertian penyelenggara negara dalam Pasal ini termasuk juga penyelenggara negara asing yang setingkat. Angka 5

Pasal 14

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) … . Ayat (2) Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan ketentuan PPATK. Angka 6

Pasal 17

Cukup Jelas Angka 7

Pasal 18

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (1a) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Angka 8

Pasal 19A

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4325

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001; Mengingat … Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
3.Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324);

Menetapkan

1.Ketentuan dalam Pasal 1 ditambah dengan 3 (tiga) ketentuan baru, masing- masing menjadi angka 5, angka 6 dan angka 7, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 1 Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:
1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
2.Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.
3.Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.
4.Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
5.Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah :

a.transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Nasabah yang bersangkutan;
b.transaksi keuangan oleh Nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang … Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003; atau
c.transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
1. 6.Hasil Tindak Pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.
2. 7.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2003.”
3. 2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 7

(1)Bank wajib menolak untuk membuka rekening dan atau menolak melaksanakan transaksi dengan calon Nasabah yang :
1. a.tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;
2. b.diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar;
3. c.berbentuk shell banks atau dengan Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh shell banks.
(2)Bank …
(2)Bank dapat menolak untuk melaksanakan transaksi dan atau mengakhiri hubungan usaha dengan pihak-pihak yang telah menjadi Nasabah (existing customers) dalam hal:
1. a.kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terpenuhi;
2. b.penggunaan rekening tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening.”
  1. 3.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 9
(1)Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.
(2)Bank wajib melakukan pemantauan atas transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank, termasuk mengidentifikasi terjadinya Transaksi Keuangan Mencurigakan.”

4.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : “Pasal 12 Bank wajib menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani Nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi, termasuk penyelenggara negara, dan atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.”
5.Ketentuan …
5.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 14

(1)Bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5.
(2)Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.”

6.Pasal 17 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : “Pasal 17 Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap Nasabah yang tidak memiliki rekening di Bank dalam hal nilai transaksi yang dilakukan melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara dengan itu.”
7.Pasal 18 diubah dan ditambah dengan 1 (satu) ketentuan baru menjadi ayat (1a), sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 18

(1)Bank yang terlambat menyampaikan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c serta laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa kewajiban membayar sebesar … sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan setinggi-tingginya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(1a)Bank yang tidak menyampaikan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c serta laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan atau huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.”

8.Menambah ketentuan baru sesudah Pasal 19 menjadi Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 19A

(1)Bank wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah ada dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini selambat-lambatnya 1 (satu ) bulan sejak mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
(2)Perubahan …
(2)Perubahan kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c.” Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2003. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 Oktober 2003 GUBERNUR BANK INDONESIA Ttd. BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 111 DPNP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 5/21/PBI/2003 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES) PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas Angka 2

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 12

a.perusahaan yang dimiliki dan atau dikelola penyelenggara negara;
b.keluarga penyelenggara negara yang terdiri dari saudara kandung, anak, orang tua, istri atau suami, mertua dan menantu; dan
c.pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan yang dekat dengan penyelenggara negara. Pengertian penyelenggara negara dalam Pasal ini termasuk juga penyelenggara negara asing yang setingkat. Angka 5

Pasal 14

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) … . Ayat (2) Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan ketentuan PPATK. Angka 6

Pasal 17

Cukup Jelas Angka 7

Pasal 18

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (1a) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Angka 8

Pasal 19A

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4325

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19A

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19A

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2003