DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/1/2PBI/2010

Nomor: 12/1/2PBI/2010
Tahun: 2010
Ditetapkan: 28 Januari 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengurangi dampak negatif pada huruf a diatas, pinjaman luar negeri perlu dikelola dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepentingan perekonomian nasional serta menjaga kepercayaan pasar keuangan internasional;
c.bahwa pengelolaan pinjaman luar negeri juga perlu mengikuti berbagai perkembangan kondisi perekonomian global agar tetap memberikan suasana kondusif bagi perekonomian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan tentang pinjaman luar negeri perusahaan bukan Bank dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat ... Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI PERUSAHAAN BUKAN BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1.Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank yang untuk selanjutnya disebut PLN Perusahaan adalah semua bentuk pinjaman perusahaan dari bukan ... bukan penduduk dalam valuta asing maupun rupiah, surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan oleh perusahaan, dan kewajiban lain kepada bukan penduduk dalam valuta asing maupun rupiah, termasuk juga yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
2.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan keuangan perusahaan bukan bank berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan syariah.
3.Perusahaan Bukan Bank yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah:

a.Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
b.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
c.Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).
1. 4.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Badan Usaha Milik Negara yang berlaku.
2. 5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Badan Usaha Milik Daerah yang berlaku.
3. 6.Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disebut BUMS adalah badan usaha yang tidak termasuk dalam pengertian BUMN dan BUMD, yang berkedudukan di Indonesia dan berbadan hukum Indonesia maupun asing.
4. 7.Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar .
5. 8.Bukan Penduduk adalah orang, badan hukum atau badan lainnya yang tidak berdomisili di Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau tidak berencana berdomisili di Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun.
6. 9.Kreditur ...
7. 9.Kreditur atau penyedia dana adalah orang, badan hukum atau badan lainnya yang memberi pinjaman atau menyediakan dana/atau yang dapat dipersamakan dengan itu, kepada perusahaan untuk jangka waktu tertentu dengan terms and conditions yang telah disepakati.
8. 10.PLN Perusahaan Jangka Pendek adalah PLN Perusahaan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, baik langsung dari Kreditur atau pasar keuangan maupun tidak langsung melalui pihak lain yang merupakan afiliasi maupun non afiliasi.
9. 11.PLN Perusahaan Jangka Panjang adalah PLN Perusahaan dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun baik langsung dari Kreditur atau pasar keuangan maupun tidak langsung melalui pihak lain yang merupakan afiliasi maupun non afiliasi.
10. 12.Tahun adalah tahun kalender yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
11. 13.Penerbitan Surat Utang Melalui Penawaran Umum adalah penerbitan surat utang yang tercatat maupun tidak tercatat di bursa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal yang berlaku.
12. 14.Penerbitan Surat Utang Melalui Private Placement adalah penerbitan surat utang yang dilakukan selain melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal yang berlaku.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perusahaan melakukan PLN Perusahaan Jangka Pendek maupun PLN Perusahaan Jangka Panjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Jenis PLN Perusahaan meliputi:

1.Pinjaman dalam rupiah maupun valuta asing yang dilakukan berdasarkan perjanjian pinjaman (loan agreement) dengan Bukan Penduduk.
2.Surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar keuangan internasional melalui penawaran umum.
3.Surat utang dalam rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan melalui private placement kepada Bukan Penduduk.
4.Surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar keuangan dalam negeri melalui penawaran umum.
5.Surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan melalui private placement kepada Penduduk.
6.Kewajiban lainnya kepada Bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah selain PLN Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5.
7.Bentuk kewajiban dan surat utang sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan angka 6 yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB III

PRINSIP KEHATI-HATIAN PLN PERUSAHAAN

Pasal 4

Perusahaan yang akan melakukan PLN Perusahaan Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, harus menerapkan fungsi manajemen risiko yang antara lain meliputi:

a.risiko pasar;
b.risiko likuiditas; dan
c.risiko operasional.

BAB IV

KEWAJIBAN PELAPORAN

Pasal 5

(1)Perusahaan yang berencana memperoleh PLN Perusahaan Jangka Panjang wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara benar dan lengkap yang meliputi:
1. a.laporan rencana PLN Perusahaan untuk 1 (satu) tahun;
2. b.hasil analisis manajemen risiko perusahaan;
3. c.penilaian peringkat;
4. d.rasio keuangan; dan
5. e.laporan keuangan.
(2)Kewajiban menyampaikan laporan penilaian peringkat kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya berlaku bagi Perusahaan yang memiliki penilaian peringkat.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 Maret pada tahun yang bersangkutan atau hari kerja berikutnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur.

Pasal 6

(1)Perusahaan yang memiliki posisi PLN Perusahaan Jangka Pendek dan/atau PLN Perusahaan Jangka Panjang wajib menyampaikan laporan secara benar dan lengkap kepada Bank Indonesia mengenai:
1. a.rasio keuangan; dan
2. b.laporan keuangan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan (per semester), yaitu paling lambat tanggal 10 Juni dan tanggal 10 Desember .... Desember atau hari kerja berikutnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur.

Pasal 7

(1)Dalam hal terjadi perubahan rencana PLN Perusahaan Jangka Panjang dan/atau perubahan hasil analisis manajemen risiko perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dan/atau Perusahaan baru merencanakan PLN Perusahaan Jangka Panjang setelah tanggal 10 Maret, maka Perusahaan wajib melaporkan perubahan dimaksud kepada Bank Indonesia.
(2)Laporan perubahan rencana PLN Perusahaan Jangka Panjang dan/atau perubahan hasil analisis manajemen risiko perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada tanggal 1 Juli tahun yang bersangkutan atau hari kerja berikutnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur dengan menjelaskan penyebab perubahan.

Pasal 8

Perusahaan dianggap tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (1), dalam hal laporan tidak diterima oleh Bank Indonesia 30 (tiga puluh) hari setelah batas waktu yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat

(2)dan Pasal 7 ayat (2) dan/atau laporan diterima oleh Bank Indonesia sesuai jangka waktu yang ditetapkan namun tidak lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 9

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (1) bersifat rahasia.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengurangi dampak negatif pada huruf a diatas, pinjaman luar negeri perlu dikelola dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepentingan perekonomian nasional serta menjaga kepercayaan pasar keuangan internasional;
c.bahwa pengelolaan pinjaman luar negeri juga perlu mengikuti berbagai perkembangan kondisi perekonomian global agar tetap memberikan suasana kondusif bagi perekonomian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan tentang pinjaman luar negeri perusahaan bukan Bank dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat ... Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI PERUSAHAAN BUKAN BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1.Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank yang untuk selanjutnya disebut PLN Perusahaan adalah semua bentuk pinjaman perusahaan dari bukan ... bukan penduduk dalam valuta asing maupun rupiah, surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan oleh perusahaan, dan kewajiban lain kepada bukan penduduk dalam valuta asing maupun rupiah, termasuk juga yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
2.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan keuangan perusahaan bukan bank berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan syariah.
3.Perusahaan Bukan Bank yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah:

a.Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
b.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
c.Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).
1. 4.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Badan Usaha Milik Negara yang berlaku.
2. 5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Badan Usaha Milik Daerah yang berlaku.
3. 6.Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disebut BUMS adalah badan usaha yang tidak termasuk dalam pengertian BUMN dan BUMD, yang berkedudukan di Indonesia dan berbadan hukum Indonesia maupun asing.
4. 7.Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar .
5. 8.Bukan Penduduk adalah orang, badan hukum atau badan lainnya yang tidak berdomisili di Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau tidak berencana berdomisili di Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun.
6. 9.Kreditur ...
7. 9.Kreditur atau penyedia dana adalah orang, badan hukum atau badan lainnya yang memberi pinjaman atau menyediakan dana/atau yang dapat dipersamakan dengan itu, kepada perusahaan untuk jangka waktu tertentu dengan terms and conditions yang telah disepakati.
8. 10.PLN Perusahaan Jangka Pendek adalah PLN Perusahaan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, baik langsung dari Kreditur atau pasar keuangan maupun tidak langsung melalui pihak lain yang merupakan afiliasi maupun non afiliasi.
9. 11.PLN Perusahaan Jangka Panjang adalah PLN Perusahaan dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun baik langsung dari Kreditur atau pasar keuangan maupun tidak langsung melalui pihak lain yang merupakan afiliasi maupun non afiliasi.
10. 12.Tahun adalah tahun kalender yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
11. 13.Penerbitan Surat Utang Melalui Penawaran Umum adalah penerbitan surat utang yang tercatat maupun tidak tercatat di bursa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal yang berlaku.
12. 14.Penerbitan Surat Utang Melalui Private Placement adalah penerbitan surat utang yang dilakukan selain melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal yang berlaku.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perusahaan melakukan PLN Perusahaan Jangka Pendek maupun PLN Perusahaan Jangka Panjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Jenis PLN Perusahaan meliputi:

1.Pinjaman dalam rupiah maupun valuta asing yang dilakukan berdasarkan perjanjian pinjaman (loan agreement) dengan Bukan Penduduk.
2.Surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar keuangan internasional melalui penawaran umum.
3.Surat utang dalam rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan melalui private placement kepada Bukan Penduduk.
4.Surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar keuangan dalam negeri melalui penawaran umum.
5.Surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan melalui private placement kepada Penduduk.
6.Kewajiban lainnya kepada Bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah selain PLN Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5.
7.Bentuk kewajiban dan surat utang sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan angka 6 yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB III

PRINSIP KEHATI-HATIAN PLN PERUSAHAAN

Pasal 4

Perusahaan yang akan melakukan PLN Perusahaan Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, harus menerapkan fungsi manajemen risiko yang antara lain meliputi:

a.risiko pasar;
b.risiko likuiditas; dan
c.risiko operasional.

BAB IV

KEWAJIBAN PELAPORAN

Pasal 5

(1)Perusahaan yang berencana memperoleh PLN Perusahaan Jangka Panjang wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara benar dan lengkap yang meliputi:
1. a.laporan rencana PLN Perusahaan untuk 1 (satu) tahun;
2. b.hasil analisis manajemen risiko perusahaan;
3. c.penilaian peringkat;
4. d.rasio keuangan; dan
5. e.laporan keuangan.
(2)Kewajiban menyampaikan laporan penilaian peringkat kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya berlaku bagi Perusahaan yang memiliki penilaian peringkat.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 Maret pada tahun yang bersangkutan atau hari kerja berikutnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur.

Pasal 6

(1)Perusahaan yang memiliki posisi PLN Perusahaan Jangka Pendek dan/atau PLN Perusahaan Jangka Panjang wajib menyampaikan laporan secara benar dan lengkap kepada Bank Indonesia mengenai:
1. a.rasio keuangan; dan
2. b.laporan keuangan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan (per semester), yaitu paling lambat tanggal 10 Juni dan tanggal 10 Desember .... Desember atau hari kerja berikutnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur.

Pasal 7

(1)Dalam hal terjadi perubahan rencana PLN Perusahaan Jangka Panjang dan/atau perubahan hasil analisis manajemen risiko perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dan/atau Perusahaan baru merencanakan PLN Perusahaan Jangka Panjang setelah tanggal 10 Maret, maka Perusahaan wajib melaporkan perubahan dimaksud kepada Bank Indonesia.
(2)Laporan perubahan rencana PLN Perusahaan Jangka Panjang dan/atau perubahan hasil analisis manajemen risiko perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada tanggal 1 Juli tahun yang bersangkutan atau hari kerja berikutnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur dengan menjelaskan penyebab perubahan.

Pasal 8

(2)dan Pasal 7 ayat (2) dan/atau laporan diterima oleh Bank Indonesia sesuai jangka waktu yang ditetapkan namun tidak lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 9

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (1) bersifat rahasia.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008