Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/1/2PBI/2010
- Nomor
- 12/1/2PBI/2010
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 31
Mengingat ... Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI PERUSAHAAN BUKAN BANK.
BAB I
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :
bukan penduduk dalam valuta asing maupun rupiah, surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan oleh perusahaan, dan kewajiban lain kepada bukan penduduk dalam valuta asing maupun rupiah, termasuk juga yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
Perusahaan melakukan PLN Perusahaan Jangka Pendek maupun PLN Perusahaan Jangka Panjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Jenis PLN Perusahaan meliputi:
BAB III PRINSIP KEHATI-HATIAN PLN PERUSAHAAN
BAB III
Perusahaan yang akan melakukan PLN Perusahaan Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, harus menerapkan fungsi manajemen risiko yang antara lain meliputi:
BAB IV ... BAB IV KEWAJIBAN PELAPORAN
BAB IV
Desember atau hari kerja berikutnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur.
Perusahaan dianggap tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (1), dalam hal laporan tidak diterima oleh Bank Indonesia 30 (tiga puluh) hari setelah batas waktu yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (1) bersifat rahasia.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)