DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2024

Nomor: 12
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip dasar kebijakan data dan informasi, kerangka kerja kebijakan data dan informasi, perumusan kebijakan data dan informasi, pelaksanaan kebijakan data dan informasi, pelaporan dan pengawasan, koordinasi dan pengawasan, akuntabilitas dan transparasi dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan kebijakan Bank Indonesia yang efektif, kredibel, dan akuntabel yang didukung dengan kewenangan untuk memperoleh, memproses, dan mendiseminasikan data dan informasi guna memenuhi ketersediaan data dan informasi yang berkualitas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Bauran Kebijakan Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83/BI); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN DATA DAN INFORMASI BANK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
2.Informasi adalah Data dasar atau kumpulan Data yang telah diolah, diorganisasikan, dan diinterpretasikan sehingga memiliki makna dan relevansi yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format.
3.Perolehan Data dan Informasi adalah pengumpulan Data dan Informasi untuk diproses dan/atau digunakan lebih lanjut.
4.Pemrosesan Data dan Informasi adalah pengolahan suatu Data dan Informasi yang diperoleh menjadi Data dan Informasi baru.
5.Diseminasi Data dan Informasi adalah penyediaan Data dan Informasi yang diperoleh dan/atau telah diproses untuk dapat diakses oleh pihak eksternal Bank Indonesia.

Pasal 2

Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia didasarkan pada prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia yang baik, yang dilakukan melalui elemen sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 3

Tujuan pengaturan kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia ini untuk:

a.memastikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang;
b.menjadi acuan bagi pembentukan ketentuan pelaksanaan terkait Data dan Informasi Bank Indonesia; dan
c.menjadi acuan bagi pihak eksternal mengenai pelaksanaan kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia.

BAB II

PRINSIP DASAR KEBIJAKAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 4

Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pasal 5

(1)Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia mencakup:
1. a.Perolehan Data dan Informasi;
2. b.Pemrosesan Data dan Informasi; dan
3. c.Diseminasi Data dan Informasi.
(2)Kebijakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan yang mendukung bauran kebijakan Bank Indonesia dalam mencapai tujuan Bank Indonesia.

Pasal 6

Kebijakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip dasar:

a.relevansi;
b.mengacu pada standar profesional dan praktik yang terbaik;
c.berbasis teknologi yang tepat;
d.pelindungan; dan
e.koordinasi dan sinergi.

BAB III

KERANGKA KERJA KEBIJAKAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 7

Bank Indonesia melaksanakan kebijakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk mencapai sasaran ketersediaan Data dan Informasi yang berkualitas guna memenuhi:

a.kebutuhan perumusan dan pelaksanaan bauran kebijakan Bank Indonesia;
b.komitmen nasional dan internasional; dan
c.penyediaan Data dan Informasi bagi publik.

Pasal 8

Untuk mencapai sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia menggunakan instrumen kebijakan Data dan Informasi yang terdiri atas:

a.penyelenggaraan survei;
b.pemerolehan Data dan Informasi dari pihak terkait; dan
c.pemerolehan Data dan Informasi dari dan/atau pertukaran Data dan Informasi dengan otoritas dan/atau kementerian atau lembaga terkait.

Pasal 9

(1)Kebijakan prinsipil dan strategis dalam kebijakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Dewan Gubernur.
(2)Penetapan kebijakan prinsipil dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Dewan Gubernur.

Pasal 10

Ruang lingkup proses kebijakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a.perumusan;
b.pelaksanaan;
c.pelaporan dan pengawasan;
d.koordinasi dan sinergi; dan
e.akuntabilitas dan transparansi.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023