DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/10/PBI/2011

Nomor: 13/10/PBI/2011
Tahun: 2011
Ditetapkan: 9 Februari 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa arus masuk modal asing sebagaimana dimaksud pada huruf a lebih bersifat jangka pendek dan berdampak pada kondisi ekses likuiditas valuta asing yang dapat menyebabkan instabilitas nilai tukar dan gangguan pada stabilitas ekonomi makro;
c.bahwa untuk mengurangi risiko instabilitas nilai tukar yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi makro, diperlukan penguatan manajemen likuiditas valuta asing oleh bank dan pengelolaan arus modal asing oleh Bank Indonesia;
d.bahwa untuk penguatan manajemen likuiditas valuta asing oleh bank dan pengelolaan arus modal asing oleh Bank Indonesia . . . Indonesia, perlu kebijakan peningkatan giro wajib minimum dalam valuta asing;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu untuk mengubah ketentuan mengenai giro wajib minimum bank umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Menetapkan

MEMUTUSKAN . . . M E M U T U S K A N: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/19/PBI/2010 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam valuta asing.
(2)Ketentuan pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
1. a.sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari DPK dalam valuta asing.
2. b.sejak tanggal 1 Juni 2011, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam valuta asing.
  1. 2.Penjelasan . . .
  2. 2.Penjelasan Pasal 18 ayat (2) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, dan ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari overnight dari JIBOR dalam rupiah pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari kerja pelanggaran.
(2)Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) per hari kerja, yang dihitung dari selisih antara saldo harian Rekening Giro Valas Bank pada Bank Indonesia yang wajib dipenuhi dengan saldo harian Rekening Giro Valas Bank yang dicatat pada sistem akunting Bank Indonesia.
(3)Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dalam valuta rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran.
(4)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Bank yang mendapatkan insentif kelonggaran pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Insentif dalam rangka Konsolidasi Perbankan, sepanjang kekurangan GWM Primer dalam rupiah tidak lebih dari 1% (satu persen) dari DPK dalam rupiah. Pasal II . . . Pasal II Peraturan Bank Indonesia mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 Februari 2011 GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 9 Februari 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 21 DPNP/DKM PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 13/10/PBI/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/19/PBI/2010 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING I. UMUM Seiring dengan meningkatnya arus modal masuk, kondisi likuiditas valuta asing perbankan mengalami peningkatan menjadi lebih tinggi dibandingkan pada saat periode terjadinya gejolak ekonomi global tahun 2008. Hal ini tercermin pada posisi aset Bank dalam valuta asing yang jauh melebihi posisi di tahun

2008.Selain itu, aktivitas transaksi di pasar valuta asing juga meningkat menuju level sebelum periode gejolak ekonomi global tahun 2008. Arus modal masuk tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan permintaannya yang relatif stabil sehingga menyebabkan nilai tukar rupiah cenderung terapresiasi. Kondisi ini dapat mengurangi daya saing ekspor non migas Indonesia. Terlebih lagi, arus modal masuk yang besar tersebut lebih bersifat jangka pendek di instrumen pasar keuangan Indonesia. Hal ini sejalan dengan membaiknya kinerja ekonomi makro Indonesia dan tingginya imbal hasil instrumen keuangan dibandingkan dengan negara emerging market lainnya. Arus modal jangka pendek tersebut bersifat fluktuatif dan berpotensi menimbulkan arus modal keluar dalam jumlah besar di kemudian hari apabila investor asing mengubah . . . mengubah minatnya dan menarik kembali investasinya di instrumen keuangan domestik. Kondisi ini dapat menyebabkan gejolak nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, peningkatan likuiditas valuta asing harus disertai dengan penguatan manajemen likuiditas valuta asing oleh Bank untuk memenuhi kebutuhan penarikan Dana Pihak Ketiga dalam valuta asing dan untuk mengantisipasi permintaan valuta asing lainnya yang tinggi khususnya dalam periode krisis. Selain itu, Bank Indonesia juga perlu memperkuat pengelolaan arus modal asing mengingat karakteristik modal asing terutama dalam bentuk investasi portofolio yang cenderung fluktuatif. Hal ini sejalan dengan upaya Bank Indonesia dalam meminimalkan volatilitas nilai tukar rupiah. Pada saat krisis finansial global tahun 2008 Bank Indonesia menurunkan kewajiban GWM dalam valuta asing untuk mengurangi keketatan likuiditas valuta asing. Kebijakan tersebut menjadikan GWM dalam valuta asing di Indonesia dipandang terlalu rendah bahkan terendah dalam sejarah maupun dibandingkan dengan negara kawasan serta negara dalam peringkat investasi yang sama (peer group-nya). Kewajiban GWM dalam valuta asing yang rendah ini tidak dapat menjadi sumber pasokan ketika terjadi gejolak nilai tukar yang tajam khususnya di masa krisis. Oleh karena itu, Bank Indonesia perlu meningkatkan kewajiban GWM dalam valuta asing untuk mendukung upaya pengelolaan arus modal asing oleh Bank Indonesia dan penguatan manajemen likuiditas valuta asing oleh Bank. Sejalan dengan hal tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, kondisi likuiditas perbankan dewasa ini, dan arah kebijakan Bank Indonesia, dipandang perlu untuk mengubah ketentuan mengenai giro wajib minimum. II. PASAL . . . II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 4

Ayat (1) Contoh perhitungan GWM dalam valuta asing: Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Juni sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta US dollar). GWM dalam valuta asing harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Juni adalah sebesar : 8% x USD100.000.000,00 = USD8.000.000,00 (delapan juta US dollar). Ayat (2) Huruf a Contoh perhitungan: Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan Februari sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta US dollar). GWM dalam valuta asing harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Maret adalah sebesar : 5% x USD100.000.000,00 = USD5.000.000,00 (lima juta US dollar). Huruf b . . . Huruf b Contoh perhitungan: Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan Mei sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta US dollar). GWM dalam valuta asing harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Juni adalah sebesar : 8% x USD100.000.000,00 = USD8.000.000,00 (delapan juta US dollar). Angka 2

Pasal 18

Ayat (1) Contoh perhitungan sanksi: Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan November sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah), LDR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 November sebesar 105% (seratus lima persen) dan KPMM Bank posisi akhir bulan Juni sebesar 12% (dua belas persen). GWM dalam rupiah harian Bank A yang wajib dipenuhi untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November adalah sebesar:

a.GWM . . .
a.GWM Primer dalam rupiah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam rupiah, yaitu sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah);
b.GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah); dan
c.GWM LDR dalam rupiah sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam rupiah, yaitu sebesar Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah), sesuai contoh perhitungan penjelasan Pasal 11 huruf c. GWM Primer dalam rupiah dan GWM LDR dalam rupiah sebesar 9% (sembilan persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp4.950.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus lima puluh miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia. Sedangkan GWM Sekunder sebesar 2,5% dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk SBI, SUN, SBSN, dan/atau Excess Reserve. Contoh 1: Pada tanggal 24 November, saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) dan Bank A memiliki SBI, SUN, dan SBSN sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan . . . pemenuhan GWM Primer dan GWM LDR sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah). Kekurangan GWM Primer dan GWM LDR tidak dapat dipenuhi dari kelebihan GWM Sekunder. Suku Bunga JIBOR dalam rupiah pada tanggal 24 November adalah sebesar 6% (enam persen). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 November adalah sebagai berikut: Kekurangan GWM dalam rupiah x 125% x suku bunga JIBOR dalam rupiah x hari kerja 360 yaitu Rp450.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1 360 Selain itu pada tanggal 24 November Bank A tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah (kekurangan saldo Rekening Giro Rupiah untuk pemenuhan GWM Primer dan GWM LDR). Contoh 2: Pada tanggal 24 November, saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp5.100.000.000.000,00 (lima triliun seratus miliar rupiah) dan Bank A memiliki SBI, SUN, dan SBSN sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah sebesar Rp375.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah). Bank A . . . Bank A memiliki Excess Reserve sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) yang dapat digunakan untuk pemenuhan kekurangan GWM Sekunder dalam rupiah, sehingga Bank masih kekurangan untuk pemenuhan GWM Sekunder sebesar : Rp375.000.000.000,00 – Rp150.000.000.000,00 = Rp225.000.000.000,00 Suku Bunga JIBOR dalam rupiah pada tanggal 24 November adalah sebesar 6% (enam persen). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 November adalah sebagai berikut: Kekurangan GWM dalam rupiah x 125% x suku bunga JIBOR dalam rupiah x hari kerja 360 yaitu Rp225.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1 360 Selain itu pada tanggal 24 November Bank A tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah (kekurangan SBI, SUN, SBSN dan/atau Excess Reserve untuk memenuhi kewajiban GWM Sekunder). Contoh 3: Pada tanggal 24 November, saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) dan Bank A memiliki SBI . . . SBI, SUN, dan SBSN sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM dalam rupiah sebesar Rp825.000.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima miliar rupiah) yaitu terdiri dari kekurangan pemenuhan GWM Primer dalam rupiah dan GWM LDR dalam rupiah sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah) dan kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah sebesar Rp375.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah). Suku Bunga JIBOR dalam rupiah pada tanggal 24 November adalah sebesar 6% (enam persen). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 November adalah sebagai berikut: Kekurangan GWM dalam rupiah x 125% x suku bunga JIBOR dalam rupiah x hari kerja 360 yaitu Rp825.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1 360 Selain itu pada tanggal 24 November Bank A tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah (kekurangan saldo Rekening Giro Rupiah untuk pemenuhan kewajiban GWM Primer dan GWM LDR serta kekurangan SBI, SUN, SBSN dan/atau Excess Reserve untuk memenuhi kewajiban GWM Sekunder). Ayat (2) . . . Ayat (2) Contoh perhitungan: Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Juni sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta US dollar). GWM dalam valuta asing harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Juni adalah sebesar: 8% x USD100.000.000,00 = USD8.000.000,00 (delapan juta US dollar). Saldo Rekening Giro Valuta asing Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Juni adalah sebesar USD7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu US dollar) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM sebesar USD100.000,00 (seratus ribu US dollar). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam valuta asing untuk Bank A pada tanggal 24 Juni adalah sebagai berikut: 0,04% x (USD8.000.000,00 – USD7.900.000,00) = USD40,00 (empat puluh US dollar). Ayat (3) Yang dimaksud dengan kurs tengah adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi dua. Dengan sanksi kewajiban membayar sebesar USD40,00 (empat puluh US dollar) sebagaimana contoh perhitungan pada penjelasan . . . penjelasan ayat (2) dan asumsi kurs tengah Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran adalah Rp9.000,00/USD (sembilan ribu rupiah per US dollar), maka sanksi kewajiban membayar yang harus dibayarkan adalah sebesar: 40 x Rp9.000,00 = Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Ayat (4) Kelonggaran pemenuhan GWM dalam rupiah bagi Bank yang mendapatkan insentif dalam rangka konsolidasi perbankan diperuntukkan bagi pemenuhan GWM Primer dalam rupiah yang sesuai ketentuan saat ini menjadi paling kurang sebesar 7% (tujuh persen) dari DPK dalam rupiah. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5200

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa arus masuk modal asing sebagaimana dimaksud pada huruf a lebih bersifat jangka pendek dan berdampak pada kondisi ekses likuiditas valuta asing yang dapat menyebabkan instabilitas nilai tukar dan gangguan pada stabilitas ekonomi makro;
c.bahwa untuk mengurangi risiko instabilitas nilai tukar yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi makro, diperlukan penguatan manajemen likuiditas valuta asing oleh bank dan pengelolaan arus modal asing oleh Bank Indonesia;
d.bahwa untuk penguatan manajemen likuiditas valuta asing oleh bank dan pengelolaan arus modal asing oleh Bank Indonesia . . . Indonesia, perlu kebijakan peningkatan giro wajib minimum dalam valuta asing;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu untuk mengubah ketentuan mengenai giro wajib minimum bank umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam valuta asing.
(2)Ketentuan pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
1. a.sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari DPK dalam valuta asing.
2. b.sejak tanggal 1 Juni 2011, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam valuta asing.
  1. 2.Penjelasan . . .
  2. 2.Penjelasan Pasal 18 ayat (2) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, dan ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari overnight dari JIBOR dalam rupiah pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari kerja pelanggaran.
(2)Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) per hari kerja, yang dihitung dari selisih antara saldo harian Rekening Giro Valas Bank pada Bank Indonesia yang wajib dipenuhi dengan saldo harian Rekening Giro Valas Bank yang dicatat pada sistem akunting Bank Indonesia.
(3)Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dalam valuta rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran.
(4)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Bank yang mendapatkan insentif kelonggaran pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Insentif dalam rangka Konsolidasi Perbankan, sepanjang kekurangan GWM Primer dalam rupiah tidak lebih dari 1% (satu persen) dari DPK dalam rupiah. Pasal II . . . Pasal II Peraturan Bank Indonesia mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 Februari 2011 GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 9 Februari 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 21 DPNP/DKM PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 13/10/PBI/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/19/PBI/2010 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING I. UMUM Seiring dengan meningkatnya arus modal masuk, kondisi likuiditas valuta asing perbankan mengalami peningkatan menjadi lebih tinggi dibandingkan pada saat periode terjadinya gejolak ekonomi global tahun 2008. Hal ini tercermin pada posisi aset Bank dalam valuta asing yang jauh melebihi posisi di tahun

2008.Selain itu, aktivitas transaksi di pasar valuta asing juga meningkat menuju level sebelum periode gejolak ekonomi global tahun 2008. Arus modal masuk tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan permintaannya yang relatif stabil sehingga menyebabkan nilai tukar rupiah cenderung terapresiasi. Kondisi ini dapat mengurangi daya saing ekspor non migas Indonesia. Terlebih lagi, arus modal masuk yang besar tersebut lebih bersifat jangka pendek di instrumen pasar keuangan Indonesia. Hal ini sejalan dengan membaiknya kinerja ekonomi makro Indonesia dan tingginya imbal hasil instrumen keuangan dibandingkan dengan negara emerging market lainnya. Arus modal jangka pendek tersebut bersifat fluktuatif dan berpotensi menimbulkan arus modal keluar dalam jumlah besar di kemudian hari apabila investor asing mengubah . . . mengubah minatnya dan menarik kembali investasinya di instrumen keuangan domestik. Kondisi ini dapat menyebabkan gejolak nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, peningkatan likuiditas valuta asing harus disertai dengan penguatan manajemen likuiditas valuta asing oleh Bank untuk memenuhi kebutuhan penarikan Dana Pihak Ketiga dalam valuta asing dan untuk mengantisipasi permintaan valuta asing lainnya yang tinggi khususnya dalam periode krisis. Selain itu, Bank Indonesia juga perlu memperkuat pengelolaan arus modal asing mengingat karakteristik modal asing terutama dalam bentuk investasi portofolio yang cenderung fluktuatif. Hal ini sejalan dengan upaya Bank Indonesia dalam meminimalkan volatilitas nilai tukar rupiah. Pada saat krisis finansial global tahun 2008 Bank Indonesia menurunkan kewajiban GWM dalam valuta asing untuk mengurangi keketatan likuiditas valuta asing. Kebijakan tersebut menjadikan GWM dalam valuta asing di Indonesia dipandang terlalu rendah bahkan terendah dalam sejarah maupun dibandingkan dengan negara kawasan serta negara dalam peringkat investasi yang sama (peer group-nya). Kewajiban GWM dalam valuta asing yang rendah ini tidak dapat menjadi sumber pasokan ketika terjadi gejolak nilai tukar yang tajam khususnya di masa krisis. Oleh karena itu, Bank Indonesia perlu meningkatkan kewajiban GWM dalam valuta asing untuk mendukung upaya pengelolaan arus modal asing oleh Bank Indonesia dan penguatan manajemen likuiditas valuta asing oleh Bank. Sejalan dengan hal tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, kondisi likuiditas perbankan dewasa ini, dan arah kebijakan Bank Indonesia, dipandang perlu untuk mengubah ketentuan mengenai giro wajib minimum. II. PASAL . . . II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 4

Pasal 18

a.GWM . . .
a.GWM Primer dalam rupiah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam rupiah, yaitu sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah);
b.GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah); dan
c.GWM LDR dalam rupiah sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam rupiah, yaitu sebesar Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah), sesuai contoh perhitungan penjelasan Pasal 11 huruf c. GWM Primer dalam rupiah dan GWM LDR dalam rupiah sebesar 9% (sembilan persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp4.950.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus lima puluh miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia. Sedangkan GWM Sekunder sebesar 2,5% dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk SBI, SUN, SBSN, dan/atau Excess Reserve. Contoh 1: Pada tanggal 24 November, saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) dan Bank A memiliki SBI, SUN, dan SBSN sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan . . . pemenuhan GWM Primer dan GWM LDR sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah). Kekurangan GWM Primer dan GWM LDR tidak dapat dipenuhi dari kelebihan GWM Sekunder. Suku Bunga JIBOR dalam rupiah pada tanggal 24 November adalah sebesar 6% (enam persen). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 November adalah sebagai berikut: Kekurangan GWM dalam rupiah x 125% x suku bunga JIBOR dalam rupiah x hari kerja 360 yaitu Rp450.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1 360 Selain itu pada tanggal 24 November Bank A tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah (kekurangan saldo Rekening Giro Rupiah untuk pemenuhan GWM Primer dan GWM LDR). Contoh 2: Pada tanggal 24 November, saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp5.100.000.000.000,00 (lima triliun seratus miliar rupiah) dan Bank A memiliki SBI, SUN, dan SBSN sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah sebesar Rp375.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah). Bank A . . . Bank A memiliki Excess Reserve sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) yang dapat digunakan untuk pemenuhan kekurangan GWM Sekunder dalam rupiah, sehingga Bank masih kekurangan untuk pemenuhan GWM Sekunder sebesar : Rp375.000.000.000,00 – Rp150.000.000.000,00 = Rp225.000.000.000,00 Suku Bunga JIBOR dalam rupiah pada tanggal 24 November adalah sebesar 6% (enam persen). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 November adalah sebagai berikut: Kekurangan GWM dalam rupiah x 125% x suku bunga JIBOR dalam rupiah x hari kerja 360 yaitu Rp225.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1 360 Selain itu pada tanggal 24 November Bank A tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah (kekurangan SBI, SUN, SBSN dan/atau Excess Reserve untuk memenuhi kewajiban GWM Sekunder). Contoh 3: Pada tanggal 24 November, saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) dan Bank A memiliki SBI . . . SBI, SUN, dan SBSN sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM dalam rupiah sebesar Rp825.000.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima miliar rupiah) yaitu terdiri dari kekurangan pemenuhan GWM Primer dalam rupiah dan GWM LDR dalam rupiah sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah) dan kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah sebesar Rp375.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah). Suku Bunga JIBOR dalam rupiah pada tanggal 24 November adalah sebesar 6% (enam persen). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 November adalah sebagai berikut: Kekurangan GWM dalam rupiah x 125% x suku bunga JIBOR dalam rupiah x hari kerja 360 yaitu Rp825.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1 360 Selain itu pada tanggal 24 November Bank A tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah (kekurangan saldo Rekening Giro Rupiah untuk pemenuhan kewajiban GWM Primer dan GWM LDR serta kekurangan SBI, SUN, SBSN dan/atau Excess Reserve untuk memenuhi kewajiban GWM Sekunder). Ayat (2) . . . Ayat (2) Contoh perhitungan: Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Juni sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta US dollar). GWM dalam valuta asing harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Juni adalah sebesar: 8% x USD100.000.000,00 = USD8.000.000,00 (delapan juta US dollar). Saldo Rekening Giro Valuta asing Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Juni adalah sebesar USD7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu US dollar) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM sebesar USD100.000,00 (seratus ribu US dollar). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam valuta asing untuk Bank A pada tanggal 24 Juni adalah sebagai berikut: 0,04% x (USD8.000.000,00 – USD7.900.000,00) = USD40,00 (empat puluh US dollar). Ayat (3) Yang dimaksud dengan kurs tengah adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi dua. Dengan sanksi kewajiban membayar sebesar USD40,00 (empat puluh US dollar) sebagaimana contoh perhitungan pada penjelasan . . . penjelasan ayat (2) dan asumsi kurs tengah Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran adalah Rp9.000,00/USD (sembilan ribu rupiah per US dollar), maka sanksi kewajiban membayar yang harus dibayarkan adalah sebesar: 40 x Rp9.000,00 = Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Ayat (4) Kelonggaran pemenuhan GWM dalam rupiah bagi Bank yang mendapatkan insentif dalam rangka konsolidasi perbankan diperuntukkan bagi pemenuhan GWM Primer dalam rupiah yang sesuai ketentuan saat ini menjadi paling kurang sebesar 7% (tujuh persen) dari DPK dalam rupiah. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5200

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/10/PBI/2011

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 18

Pasal 4

Pasal 18

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 18

Pasal 4

Pasal 18

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009