Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/22/PBI/2011
- Nomor
- 13/22/PBI/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam rangka implementasi kebijakan moneter tersebut, Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter melalui berbagai cara yang dianggap efektif. Untuk merumuskan kebijakan moneter tersebut, perlu didukung dengan ketersediaan data yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah volatilitas nilai tukar yang terjadi akibat ketidakstabilan pasokan valuta asing di pasar domestik. Kepemilikan asing yang dominan dalam investasi portfolio berpotensi meningkatkan kerentanan perekonomian Indonesia terhadap risiko pembalikan modal seketika (sudden capital reversal). Sebagai langkah antisipasi dan upaya meminimalisir risiko tersebut, diperlukan kontinuitas pasokan dana valuta asing yang relatif stabil. Dana valuta asing yang berasal dari penarikan devisa utang luar negeri diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk memasok sumber dana yang relatif stabil, dibandingkan dana yang berasal dari investasi portfolio pihak asing. Mempertimbangkan… Mempertimbangkan hal tersebut, Bank Indonesia memandang perlu mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan penarikan devisa utang luar negeri dilakukan melalui Bank Devisa. Untuk memastikan bahwa kebijakan penarikan devisa utang luar negeri tersebut berjalan efektif, maka Debitur ULN diwajibkan melaporkan penarikan devisa utang luar negeri kepada Bank Indonesia. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dokumen pendukung antara lain berupa SWIFT message. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Yang dimaksud dengan penyampaian laporan penarikan DULN melalui media on line (web technology) dan offline adalah media penyampaian… penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan ULN. Ayat (2) Penyampaian dokumen pendukung bukti penarikan DULN agar disampaikan ke alamat:
Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) … Ayat (2) Yang dimaksud dengan “penjelasan” adalah pemberian keterangan secara tertulis dengan dilengkapi bukti pembukuan, catatan, dan dokumen lain yang diperlukan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Perusahaan A melakukan realisasi penarikan Perjanjian Kredit (Loan Agreement) pada tanggal 15 Oktober 2012. Batas waktu penyampaian laporan penarikan DULN tersebut seharusnya pada tanggal 10 November 2012, namun karena tanggal 10 dan 11 November 2012 jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian laporan penarikan DULN menjadi tanggal 12 November 2012. Perusahaan A baru menyampaikan laporan penarikan DULN kepada Bank Indonesia pada tanggal 14 November 2012. Dengan demikian, maka perusahaan A terlambat selama 2 (dua) hari. Ayat (2) Perusahaan B melakukan realisasi penarikan Perjanjian Kredit (Loan Agreement) pada tanggal 15 Juni 2012. Batas waktu penyampaian laporan penarikan DULN tersebut adalah tanggal 10 Juli 2012. Perusahaan B baru menyampaikan laporan penarikan DULN kepada Bank Indonesia pada tanggal 5 Februari 2013. Dengan demikian, maka Perusahaan B terlambat lebih dari 6 (enam) bulan sehingga dianggap tidak menyampaikan laporan. Ayat (3) … Ayat (3) Cukup jelas.
Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Yang dimaksud “laporan penarikan DULN” adalah laporan realisasi penarikan ULN. Contoh 1: Perusahaan C melakukan realisasi penarikan Perjanjian Kredit (Loan Agreement) pada tanggal 15 Oktober 2012. Batas waktu penyampaian laporan penarikan DULN tersebut seharusnya pada tanggal 10 November 2012, namun karena tanggal 10 dan 11 November 2012 jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian laporan penarikan DULN menjadi tanggal 12 November 2012. Perusahaan C baru menyampaikan laporan penarikan DULN kepada Bank Indonesia pada tanggal 19 November 2012. Dengan demikian, maka perusahaan C terlambat selama 3 (tiga) hari (tanggal 15 dan 16 November 2012 tidak dihitung karena hari libur nasional sementara tanggal 17 dan 18 November 2012 bukan merupakan hari kerja). Atas keterlambatan tersebut, Perusahaan C dikenakan sanksi denda sebesar 3 (tiga) hari x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Contoh 2: Perusahaan D melakukan realisasi penarikan Perjanjian Kredit (Loan Agreement) pada tanggal 15 Juni 2012. Batas waktu penyampaian laporan … laporan penarikan DULN tersebut adalah tanggal 10 Juli 2012. Perusahaan D baru menyampaikan laporan penarikan DULN kepada Bank Indonesia pada tanggal 26 Desember 2012. Dengan demikian, maka perusahaan D terlambat selama 112 (seratus dua belas) hari. Atas keterlambatan tersebut, Perusahaan D seharusnya dikenakan sanksi denda sebesar 112 (seratus dua belas) hari x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah). Namun berhubung denda paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per pelapor, maka perusahaan D hanya dikenakan denda maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Contoh 1: Perusahaan F melakukan realisasi penarikan Perjanjian Kredit (Loan Agreement) pada tanggal 15 Oktober 2012. Batas waktu penyampaian dokumen pendukung penarikan DULN tersebut seharusnya pada tanggal 10 November 2012, namun karena tanggal 10 dan 11 November 2012 jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian dokumen pendukung penarikan DULN menjadi tanggal 12 November 2012. Perusahaan F baru menyampaikan dokumen pendukung penarikan DULN kepada Bank Indonesia pada tanggal 19 November 2012. Dengan demikian, maka perusahaan F terlambat selama 3 (tiga) hari (tanggal 15 dan 16 November 2012 tidak dihitung karena hari libur nasional, sementara tanggal 17 dan 18 November 2012 bukan merupakan hari kerja). Atas keterlambatan tersebut, Perusahaan F dikenakan sanksi denda sebesar … sebesar 3 (tiga) hari x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Contoh 2: Perusahaan G melakukan realisasi penarikan Perjanjian Kredit (Loan Agreement) pada tanggal 15 Juni 2012. Batas waktu penyampaian dokumen pendukung penarikan DULN tersebut adalah tanggal 10 Juli 2012. Perusahaan G baru menyampaikan dokumen pendukung penarikan DULN kepada Bank Indonesia pada tanggal 26 Desember 2012. Dengan demikian, maka perusahaan G terlambat selama 112 (seratus dua belas) hari. Atas keterlambatan tersebut, Perusahaan G seharusnya dikenakan sanksi denda sebesar 112 (seratus dua belas) hari x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah). Namun berhubung denda paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per pelapor, maka perusahaan G hanya dikenakan denda maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Ayat (2) Contoh: Perusahaan H melakukan realisasi penarikan Perjanjian Kredit (Loan Agreement) pada tanggal 15 Juni 2012. Batas waktu penyampaian dokumen pendukung penarikan DULN tersebut adalah tanggal 10 Juli 2012. Perusahaan H baru menyampaikan dokumen pendukung penarikan DULN kepada Bank Indonesia pada tanggal 5 Februari 2013. Dengan demikian, maka Perusahaan H terlambat lebih dari 6 (enam) bulan sehingga dianggap tidak menyampaikan dokumen pendukung. Dengan demikian, maka perusahaan H dikenakan denda maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pasal 12…
Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Contoh: Perusahaan I memperoleh ULN dalam bentuk Loan Agreement sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta US Dollar) yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2010 dengan jatuh tempo 26 Agustus 2015. Pada tanggal 25 September 2012, perjanjian tersebut diubah dengan menaikkan plafon ULN tersebut menjadi sebesar USD150.000.000,00 (seratus lima puluh juta US Dollar). Penarikan DULN atas penambahan plafon ULN tersebut sebesar USD50.000.000,00 (lima puluh juta US Dollar) wajib dilakukan melalui Bank Devisa dan dilaporkan ke Bank Indonesia.
Cukup jelas.
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5243
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan