(1)Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diajukan paling kurang oleh salah satu calon pemilik kepada Gubernur Bank Indonesia, disertai dengan:
a.rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan Anggaran Dasar yang paling kurang memuat:
1.nama dan tempat kedudukan;
2.kegiatan usaha sebagai Bank;
3.permodalan;
4.kepemilikan;
5.wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris serta anggota Direksi; dan
6.persyaratan bahwa pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;
b.data kepemilikan berupa:
1.daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah;
2.daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi;
c.daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi disertai dengan:
1.pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
2.fotokopi…
2.fotokopi tanda pengenal dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia);
3.daftar riwayat hidup;
surat keterangan/bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang perbankan, bagi calon yang telah berpengalaman;
4.surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
a) bersedia mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan; b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan; c) tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris Bank (bagi calon anggota Dewan Komisaris) atau anggota Direksi Bank (bagi calon anggota Direksi); d) tidak memiliki kredit macet; e) tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi komisaris atau direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan … ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan; f) merupakan pihak yang independen terhadap pemilik Bank atau PSP (khusus bagi Komisaris Independen); g) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain (bagi calon anggota Direksi Bank); h) merupakan pihak yang independen terhadap PSP bank (khusus bagi calon Direktur Utama Bank); dan i) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.
5.bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum.
d.rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia;
e.rencana bisnis (business plan) untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling kurang memuat:
1.studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
2.rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah- langkah … langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
3.proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank melakukan kegiatan operasional;
f.rencana strategis jangka menengah dan panjang (corporate plan);
g.pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance;
h.sistem dan prosedur kerja;
i.bukti setoran modal paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia dan atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu calon pemilik untuk pendirian Bank yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
j.surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf i:
1.tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan … pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau
2.tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering).
(2)Daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
a.dalam hal perorangan wajib disertai dengan:
1.dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5;
2.dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia;
b.dalam hal badan hukum wajib disertai dengan:
1.akta pendirian badan hukum, yang memuat Anggaran Dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;
2.dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5;
3.rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing;
4.daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi;
5.laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh … oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip;
6.seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank dan badan hukum pemilik Bank sampai dengan pemilik terakhir; dan
7.dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia;
c.dalam hal pemerintah, baik pusat atau daerah, wajib disertai dengan:
1.fotokopi dokumen yang menyatakan keputusan pembentukan Pemerintah Daerah bagi Pemerintah Daerah;
2.dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5 dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah;
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja; dan
4.dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
4.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: