Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tahun 2021
- Nomor
- 12/POJK.03/2021
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 162
menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BANK UMUM.
BAB I
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan: www.peraturan.go.id 2021, No.163
www.peraturan.go.id 2021, No.163
Bentuk badan hukum Bank BHI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kantor dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri yang beroperasi di Indonesia terdiri atas:
Bank BHI dan KCBLN didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin OJK.
www.peraturan.go.id 2021, No.163 BAB II RENCANA KORPORASI
BAB II
(2), Pasal 8 ayat (3), dan/atau Pasal 9 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(3), dan/atau Pasal 9 ayat (2), Bank BHI atau KCBLN dikenai sanksi administratif berupa:
dan/atau
(2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), dan/atau ayat (2), PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank BHI atau KCBLN dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. BAB III PENDIRIAN BANK BERBADAN HUKUM INDONESIA
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Daerah (Perda)