Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/7/PBI/2011 Tahun 2011
- Nomor
- 13/7/PBI/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
Mengingat … Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
MEMUTUSKAN … M E M U T U S K A N: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/1/PBI/2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4467) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/20/PBI/2008 (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905) diubah sebagai berikut:
A Bank wajib membatasi posisi saldo harian PLN Jangka Pendek paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Modal Bank.
B
A
Pasal II … Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Januari 2011 GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 28 Januari 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 14 DInt/ DPNP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 13/ 7 /PBI/2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/1/PBI/2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK I. UMUM Dinamika perekonomian global terkini telah berdampak terhadap perkembangan dan kondisi pasar keuangan domestik, sehingga perlu disikapi secara tepat agar stabilitas pasar keuangan domestik dan ketahanan ekonomi tetap terjaga. Oleh karena itu, diperlukan normalisasi kebijakan dalam bentuk penyesuaian ketentuan Pinjaman Luar Negeri Bank dengan perkembangan perbankan dan pasar keuangan domestik yang mengedepankan prinsip kehati-hatian. Dalam hal ini, penyesuaian dilakukan dengan menerapkan kembali batasan posisi saldo harian PLN Jangka Pendek terhadap Modal Bank, yang tetap memberikan ruang untuk mendorong kegiatan perekonomian. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas Angka 2 … Angka 2 Pasal 3 A PLN Jangka Pendek yang diperpanjang sampai dengan 1 (satu) tahun tetap diperlakukan sebagai PLN Jangka Pendek. PLN Jangka Pendek yang diperpanjang lebih dari 1 (satu) tahun diperlakukan sebagai PLN Jangka Panjang baru dan harus mengikuti prosedur pengajuan masuk pasar PLN Jangka Panjang. Penarikan dan pelunasan PLN Jangka Panjang dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dikategorikan sebagai PLN Jangka Pendek.
B Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “pemegang saham pengendali” adalah pemegang saham pengendali sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan “kesulitan likuiditas” adalah kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek karena arus dana masuk lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (mismatch) baik valuta asing maupun rupiah. Yang dimaksud dengan “penyaluran kredit ke sektor riil” adalah pemberian pinjaman kepada debitur entitas Indonesia dalam rangka mendukung … mendukung/mengembangkan usaha di Indonesia. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Giro, tabungan dan deposito milik perwakilan negara asing digunakan untuk pembiayaan operasional, bersifat sementara, jumlahnya tidak signifikan dan penempatan dana tidak untuk memperoleh keuntungan. Perwakilan pemerintah daerah negara asing yang mewakili secara resmi pemerintah daerah negara asing tersebut dalam melakukan tugasnya dianggap sebagai perwakilan negara asing. Yang dimaksud dengan “lembaga internasional” adalah lembaga internasional yang kegiatannya bersifat nirlaba, seperti IMF dan IDB. Huruf d Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan “bukti pendukung yang memadai” adalah:
Angka 3
Cukup jelas. Angka 4 Pasal 17 A Yang dimaksud dengan “perjanjian/perikatan PLN Jangka Pendek berakhir” tidak termasuk perpanjangan (roll over) atas perjanjian/perikatan dimaksud Pasal II … Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5193
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan