Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/6/PBI/2013 Tahun 2013
- Nomor
- 15/6/PBI/2013
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 2
Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar… Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Agustus 2013 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 Agustus 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 147 DKEM PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/ /PBI/2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/1/PBI/2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK I. UMUM Dinamika perekonomian global terkini telah berdampak terhadap perkembangan dan kondisi pasar keuangan domestik, sehingga perlu disikapi secara tepat agar stabilitas pasar keuangan domestik dan ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai PLN Jangka Pendek berupa penambahan pengecualian atas PLN Jangka Pendek tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian Bank dalam mengelola PLN. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I
Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “pemegang saham pengendali” adalah pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Umum dan Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan “kesulitan likuiditas” adalah kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek karena arus dana masuk lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (mismatch) baik valuta asing maupun rupiah. Huruf b… Huruf b Yang dimaksud dengan “penyaluran kredit ke sektor riil” adalah pemberian pinjaman kepada debitur entitas Indonesia dalam rangka mendukung atau mengembangkan usaha di Indonesia. Huruf c Cukup jelas Huruf d Giro, tabungan, dan deposito milik perwakilan negara asing digunakan untuk pembiayaan operasional, bersifat sementara, jumlahnya tidak signifikan, dan penempatan dana tidak untuk memperoleh keuntungan. Perwakilan pemerintah daerah negara asing yang mewakili secara resmi pemerintah daerah negara asing tersebut dalam melakukan tugasnya dianggap sebagai perwakilan negara asing. Yang dimaksud dengan “lembaga internasional” adalah lembaga internasional yang kegiatannya bersifat nirlaba, seperti IMF dan IDB. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Hasil penjualan kembali (divestasi) meliputi pokok dan imbal hasil. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “bukti pendukung yang memadai” adalah:
Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5442
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan