DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/7/PBI/2014 Tahun 2014

Nomor: 16/7/PBI/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 April 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perekonomian membutuhkan aliran modal asing baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang;
c.bahwa dalam upaya menjaga kestabilan moneter dan pasar keuangan domestik perlu dilakukan upaya pendalaman pasar;
d.bahwa ketentuan mengenai pinjaman luar negeri bank perlu disesuaikan dengan perkembangan pasar keuangan domestik dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu melakukan perubahan keempat atas www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.68 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/1/PBI/2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK. Pasal I Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4467) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bank Indonesia: www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.68 3

a.Nomor 10/20/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
b.Nomor 13/7/PBI/2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5193);
c.Nomor 15/6/PBI/2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5442); diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 3B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3B

(1)Kewajiban Bank untuk membatasi posisi saldo harian PLN Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A, dikecualikan terhadap:
1. a.PLN Jangka Pendek dari pemegang saham pengendali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas Bank;
2. b.PLN Jangka Pendek dari pemegang saham pengendali dalam rangka penyaluran kredit ke sektor riil;
3. c.Dana Usaha kantor cabang Bank asing di Indonesia sampai dengan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Dana Usaha yang dinyatakan (declared Dana Usaha);
4. d.giro, tabungan, dan deposito milik perwakilan negara asing dan lembaga internasional, termasuk anggota staf perwakilan negara asing dan lembaga internasional;
5. e.giro milik Bukan Penduduk yang digunakan untuk kegiatan investasi di Indonesia yang meliputi penyertaan langsung, pembelian saham, pembelian obligasi korporasi Indonesia, dan/atau pembelian Surat Berharga Negara (SBN);
6. f.giro milik Bukan Penduduk yang menampung dana hasil penjualan kembali (divestasi) atas penyertaan langsung, pembelian saham, pembelian obligasi korporasi Indonesia, dan/atau pembelian Surat Berharga Negara (SBN);
7. g.giro milik Bukan Penduduk yang menampung dana untuk pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan hasil penjualan kembali Sertifikat Bank Indonesia (SBI); www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.68 4
8. h.kewajiban Bank kepada Bukan Penduduk yang timbul dari transaksi derivatif lindung nilai;
9. i.giro milik Bukan Penduduk non pemegang saham pengendali yang digunakan dalam rangka penyaluran kredit ke sektor riil dan proyek-proyek infrastruktur; dan/atau
10. j.giro milik Bukan Penduduk yang menampung dana hasil penerbitan obligasi berdenominasi Rupiah oleh lembaga supranasional dalam rangka pembiayaan sektor riil dan proyek- proyek infrastruktur.
(2)PLN Jangka Pendek yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang memadai dan ditatausahakan oleh Bank. Pasal II

1.Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, maka dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia ini beserta semua peraturan pelaksanaannya, semua penyebutan:

a.Direktorat Luar Negeri harus dibaca sebagai Departemen Surveillance Sistem Keuangan; dan
b.Direktorat Pengawasan Bank atau Kantor Bank Indonesia harus dibaca sebagai Otoritas Jasa Keuangan.
1. 2.Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2014 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perekonomian membutuhkan aliran modal asing baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang;
c.bahwa dalam upaya menjaga kestabilan moneter dan pasar keuangan domestik perlu dilakukan upaya pendalaman pasar;
d.bahwa ketentuan mengenai pinjaman luar negeri bank perlu disesuaikan dengan perkembangan pasar keuangan domestik dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu melakukan perubahan keempat atas www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.68 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

Menetapkan

a.Nomor 10/20/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
b.Nomor 13/7/PBI/2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5193);
c.Nomor 15/6/PBI/2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5442); diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 3B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3B

(1)Kewajiban Bank untuk membatasi posisi saldo harian PLN Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A, dikecualikan terhadap:
1. a.PLN Jangka Pendek dari pemegang saham pengendali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas Bank;
2. b.PLN Jangka Pendek dari pemegang saham pengendali dalam rangka penyaluran kredit ke sektor riil;
3. c.Dana Usaha kantor cabang Bank asing di Indonesia sampai dengan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Dana Usaha yang dinyatakan (declared Dana Usaha);
4. d.giro, tabungan, dan deposito milik perwakilan negara asing dan lembaga internasional, termasuk anggota staf perwakilan negara asing dan lembaga internasional;
5. e.giro milik Bukan Penduduk yang digunakan untuk kegiatan investasi di Indonesia yang meliputi penyertaan langsung, pembelian saham, pembelian obligasi korporasi Indonesia, dan/atau pembelian Surat Berharga Negara (SBN);
6. f.giro milik Bukan Penduduk yang menampung dana hasil penjualan kembali (divestasi) atas penyertaan langsung, pembelian saham, pembelian obligasi korporasi Indonesia, dan/atau pembelian Surat Berharga Negara (SBN);
7. g.giro milik Bukan Penduduk yang menampung dana untuk pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan hasil penjualan kembali Sertifikat Bank Indonesia (SBI); www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.68 4
8. h.kewajiban Bank kepada Bukan Penduduk yang timbul dari transaksi derivatif lindung nilai;
9. i.giro milik Bukan Penduduk non pemegang saham pengendali yang digunakan dalam rangka penyaluran kredit ke sektor riil dan proyek-proyek infrastruktur; dan/atau
10. j.giro milik Bukan Penduduk yang menampung dana hasil penerbitan obligasi berdenominasi Rupiah oleh lembaga supranasional dalam rangka pembiayaan sektor riil dan proyek- proyek infrastruktur.
(2)PLN Jangka Pendek yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang memadai dan ditatausahakan oleh Bank. Pasal II

1.Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, maka dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia ini beserta semua peraturan pelaksanaannya, semua penyebutan:

a.Direktorat Luar Negeri harus dibaca sebagai Departemen Surveillance Sistem Keuangan; dan
b.Direktorat Pengawasan Bank atau Kantor Bank Indonesia harus dibaca sebagai Otoritas Jasa Keuangan.
1. 2.Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2014 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/7/PBI/2014 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3B

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3B

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008