DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 Tahun 2012

Nomor: 14/12/PBI/2012
Tahun: 2012
Ditetapkan: 15 Oktober 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperoleh informasi yang tepat waktu dan lengkap, diperlukan penyesuaian batas waktu penyampaian laporan, penyesuaian periode laporan, dan penambahan beberapa laporan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menyempurnakan kembali ketentuan mengenai laporan kantor pusat bank umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . . . Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LAPORAN KANTOR PUSAT BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah UUS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3.Bank Pelapor adalah kantor Bank yang meliputi kantor pusat Bank, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan UUS.
4.Laporan Kantor Pusat Bank Umum, yang selanjutnya disebut Laporan, adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank Pelapor secara mingguan, bulanan, triwulanan, dan/atau tahunan kepada Bank Indonesia melalui sistem laporan kantor pusat bank umum.
5.Sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum, yang selanjutnya disebut Sistem LKPBU, adalah sistem penerimaan Laporan (capturing) yang berbasis web melalui jaringan ekstranet.
6.Penyampaian Laporan secara On-Line, yang selanjutnya disebut On-Line, adalah penyampaian data secara langsung melalui jaringan komunikasi data ke Bank Indonesia.
7.Penyampaian . . .
7.Penyampaian Laporan secara Off-Line, yang selanjutnya disebut Off-Line, adalah penyampaian rekaman data dalam media perekaman data elektronik kepada Bank Indonesia.
8.Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia yang mewilayahi Bank Pelapor.

Pasal 2

Bank Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia secara tepat waktu, benar, dan lengkap.

Pasal 3

(1)Bank Pelapor harus menunjuk Person In-Charge (PIC) Laporan.
(2)PIC yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Bank Indonesia secara On-Line.
(3)Penunjukan PIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab Direksi Bank atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri atau Kepala UUS.
(4)Dalam hal terjadi perubahan PIC, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pelapor harus melaporkan perubahan dimaksud secara On-Line.

Pasal 4

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.proyeksi arus kas;
b.kegiatan kustodian;
c.Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
d.penyelenggaraan . . .
d.penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik, yang terdiri dari:
1. 1.laporan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik bulanan;
2. 2.laporan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik triwulanan;
e.remittance Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia;
f.mutasi rekening pemerintah;
g.aktivitas Bank sebagai agen penjual produk non Bank, yang terdiri dari:
1. 1.bancassurance;
2. 2.reksadana;
3. 3.produk keuangan luar negeri;
h.transaksi perbankan melalui delivery channel e-banking;
i.structured products;
j.pejabat eksekutif;
k.jaringan kantor;
l.laporan keuangan publikasi bank, yang terdiri dari:
1. 1.laporan keuangan publikasi bulanan;
2. 2.laporan keuangan publikasi triwulanan;
m.penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah;
n.tenaga kerja perbankan.

BAB II

PENYUSUNAN LAPORAN

Pasal 5

Penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara:

a.mingguan . . .
a.mingguan;
b.bulanan;
c.triwulanan;
d.tahunan.

Pasal 6

Laporan yang disusun secara mingguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah laporan proyeksi arus kas.

Pasal 7

Laporan yang disusun secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari laporan:

a.kegiatan kustodian;
b.Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
c.penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 1;
d.remittance Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia;
e.mutasi rekening pemerintah;
f.aktivitas Bank sebagai agen penjual produk non Bank berupa produk keuangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 3;
g.transaksi perbankan melalui delivery channel e-banking;
h.structured products berupa data: 1) outstanding transaksi structured products; 2) transaksi structured products yang bermasalah;
i.pejabat eksekutif;
j.jaringan . . .
j.jaringan kantor; dan
k.laporan keuangan publikasi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l angka 1.

Pasal 8

Laporan yang disusun secara triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari laporan:

a.penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2;
b.aktivitas Bank sebagai agen penjual produk non Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 1 dan angka 2;
c.laporan keuangan publikasi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l angka 2; dan
d.penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah.

Pasal 9

Laporan yang disusun secara tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah laporan tenaga kerja perbankan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperoleh informasi yang tepat waktu dan lengkap, diperlukan penyesuaian batas waktu penyampaian laporan, penyesuaian periode laporan, dan penambahan beberapa laporan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menyempurnakan kembali ketentuan mengenai laporan kantor pusat bank umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . . . Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LAPORAN KANTOR PUSAT BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah UUS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3.Bank Pelapor adalah kantor Bank yang meliputi kantor pusat Bank, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan UUS.
4.Laporan Kantor Pusat Bank Umum, yang selanjutnya disebut Laporan, adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank Pelapor secara mingguan, bulanan, triwulanan, dan/atau tahunan kepada Bank Indonesia melalui sistem laporan kantor pusat bank umum.
5.Sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum, yang selanjutnya disebut Sistem LKPBU, adalah sistem penerimaan Laporan (capturing) yang berbasis web melalui jaringan ekstranet.
6.Penyampaian Laporan secara On-Line, yang selanjutnya disebut On-Line, adalah penyampaian data secara langsung melalui jaringan komunikasi data ke Bank Indonesia.
7.Penyampaian . . .
7.Penyampaian Laporan secara Off-Line, yang selanjutnya disebut Off-Line, adalah penyampaian rekaman data dalam media perekaman data elektronik kepada Bank Indonesia.
8.Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia yang mewilayahi Bank Pelapor.

Pasal 2

Bank Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia secara tepat waktu, benar, dan lengkap.

Pasal 3

(1)Bank Pelapor harus menunjuk Person In-Charge (PIC) Laporan.
(2)PIC yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Bank Indonesia secara On-Line.
(3)Penunjukan PIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab Direksi Bank atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri atau Kepala UUS.
(4)Dalam hal terjadi perubahan PIC, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pelapor harus melaporkan perubahan dimaksud secara On-Line.

Pasal 4

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.proyeksi arus kas;
b.kegiatan kustodian;
c.Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
d.penyelenggaraan . . .
d.penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik, yang terdiri dari:
1. 1.laporan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik bulanan;
2. 2.laporan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik triwulanan;
e.remittance Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia;
f.mutasi rekening pemerintah;
g.aktivitas Bank sebagai agen penjual produk non Bank, yang terdiri dari:
1. 1.bancassurance;
2. 2.reksadana;
3. 3.produk keuangan luar negeri;
h.transaksi perbankan melalui delivery channel e-banking;
i.structured products;
j.pejabat eksekutif;
k.jaringan kantor;
l.laporan keuangan publikasi bank, yang terdiri dari:
1. 1.laporan keuangan publikasi bulanan;
2. 2.laporan keuangan publikasi triwulanan;
m.penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah;
n.tenaga kerja perbankan.

BAB II

PENYUSUNAN LAPORAN

Pasal 5

Penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara:

a.mingguan . . .
a.mingguan;
b.bulanan;
c.triwulanan;
d.tahunan.

Pasal 6

Laporan yang disusun secara mingguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah laporan proyeksi arus kas.

Pasal 7

Laporan yang disusun secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari laporan:

a.kegiatan kustodian;
b.Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
c.penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 1;
d.remittance Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia;
e.mutasi rekening pemerintah;
f.aktivitas Bank sebagai agen penjual produk non Bank berupa produk keuangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 3;
g.transaksi perbankan melalui delivery channel e-banking;
h.structured products berupa data: 1) outstanding transaksi structured products; 2) transaksi structured products yang bermasalah;
i.pejabat eksekutif;
j.jaringan . . .
j.jaringan kantor; dan
k.laporan keuangan publikasi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l angka 1.

Pasal 8

Laporan yang disusun secara triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari laporan:

a.penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2;
b.aktivitas Bank sebagai agen penjual produk non Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 1 dan angka 2;
c.laporan keuangan publikasi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l angka 2; dan
d.penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah.

Pasal 9

Laporan yang disusun secara tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah laporan tenaga kerja perbankan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008