DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012

Nomor: 14/8/PBI/2012
Tahun: 2012
Ditetapkan: 13 Juli 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan ketahanan perbankan dilakukan melalui peningkatan penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola bank yang baik (good corporate governance);
c.bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola bank yang baik (good corporate governance), diperlukan penataan struktur kepemilikan saham bank;
d.bahwa penataan struktur kepemilikan saham bank dilakukan melalui penerapan batas maksimum kepemilikan saham sehingga dapat mengurangi dominasi kepemilikan yang dapat berdampak negatif terhadap operasional bank;
e.bahwa …
e.bahwa penerapan batas maksimum kepemilikan saham juga akan berdampak positif untuk mendorong konsolidasi perbankan dalam rangka memperkuat ketahanan industri perbankan nasional;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu diatur ketentuan tentang Kepemilikan Saham Bank Umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan … Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tidak termasuk kantor cabang bank asing.
2.Good Corporate Governance yang selanjutnya disebut dengan GCG adalah Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum, bank umum syariah dan unit usaha syariah.
3.Tingkat Kesehatan Bank adalah Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai … mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan bank umum syariah.
4.Modal adalah modal disetor Bank.

BAB II

BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 2

(1)Dalam rangka penataan struktur kepemilikan, Bank Indonesia menetapkan batas maksimum kepemilikan saham pada Bank berdasarkan:
1. a.kategori pemegang saham; dan
2. b.keterkaitan antar pemegang saham.
(2)Batas maksimum kepemilikan saham pada Bank bagi setiap kategori pemegang saham ditetapkan sebagai berikut:
1. a.40% (empat puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
2. b.30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan; dan
3. c.20% (dua puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham perorangan.
(3)Batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pada bank umum syariah adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Bank.
(4)Lembaga …
(4)Lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a, adalah lembaga keuangan bukan bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.dalam pendiriannya sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku dimungkinkan melakukan kegiatan penyertaan dalam jangka panjang; dan
2. b.diawasi dan diatur oleh otoritas lembaga keuangan.
(5)Lembaga keuangan bukan bank yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlakukan sebagai badan hukum bukan lembaga keuangan yang hanya dapat memiliki saham dengan batas maksimum kepemilikan saham pada Bank sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank.

Pasal 3

Batas maksimum kepemilikan saham tidak berlaku bagi:

a.Pemerintah Pusat; dan
b.lembaga yang memiliki fungsi melakukan penanganan dan/atau penyelamatan Bank.

Pasal 4

(1)Keterkaitan antar pemegang saham Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b didasarkan pada:
1. a.adanya hubungan kepemilikan;
2. b.adanya hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua; dan/atau
3. c.adanya kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (acting in concert … in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham Bank.
(2)Pemegang saham yang memiliki keterkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai satu pihak.
(3)Batas maksimum kepemilikan saham bagi pemegang saham yang ditetapkan sebagai satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)adalah sebagai berikut:
1. a.jumlah keseluruhan kepemilikan saham dalam satu pihak tersebut sebesar batas kepemilikan yang tertinggi dari kategori pemegang saham dalam satu pihak tersebut; dan
2. b.komposisi kepemilikan masing-masing pemegang saham dalam satu pihak tersebut paling tinggi sebesar batas maksimum kepemilikan sesuai kategori pemegang saham.

Pasal 5

(1)Pemegang saham bank yang memenuhi kriteria sebagai pemegang saham pengendali selain tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini, juga tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemegang saham pengendali.
(2)Calon pemegang saham pengendali yang merupakan warga negara asing dan/atau badan hukum yang berkedudukan di luar negeri, wajib pula memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui Bank yang dimiliki;
2. b.memperoleh rekomendasi dari otoritas pengawasan dari negara asal, bagi badan hukum lembaga keuangan; dan
3. c.memiliki …
4. c.memiliki peringkat paling kurang sebagai berikut : (i) 1 (satu) tingkat (notch) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan hukum lembaga keuangan bank; (ii) 2 (dua) tingkat (notch) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan hukum lembaga keuangan bukan bank; atau (iii) 3 (tiga) tingkat (notch) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan hukum bukan lembaga keuangan.

Pasal 6

(1)Badan hukum lembaga keuangan bank dapat memiliki saham Bank lebih dari 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank sepanjang memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
(2)Badan hukum lembaga keuangan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan peringkat komposit 1 (satu) atau 2 (dua) atau peringkat tingkat kesehatan bank yang setara bagi lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar negeri;
2. b.memenuhi ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai profil risiko;
3. c.modal inti (tier 1) paling kurang sebesar 6% (enam persen);
4. d.mendapatkan rekomendasi dari otoritas pengawasan lembaga keuangan bank tersebut, bagi lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar negeri;
5. e.merupakan lembaga keuangan bank yang telah go public;
6. f.komitmen untuk memenuhi kewajiban membeli surat utang bersifat … bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Bank yang akan dimiliki;
7. g.komitmen untuk memiliki Bank paling kurang dalam jangka waktu tertentu; dan
8. h.komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui Bank yang dimiliki.

Pasal 7

Bank yang dapat dimiliki oleh badan hukum lembaga keuangan bank dengan jumlah lebih dari 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling kurang memenuhi kriteria:

a.wajib melakukan go public untuk mencapai kepemilikan publik paling kurang sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal bank, yang dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak badan hukum lembaga keuangan bank memiliki saham sesuai persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
b.wajib memiliki persetujuan untuk menerbitkan surat utang yang bersifat ekuitas.

Pasal 8

(1)Badan hukum lembaga keuangan bank yang akan menjadi pemegang saham Bank dan telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat melakukan pembelian saham Bank dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.melak ukan…
2. a.melakukan pembelian saham sampai dengan batas maksimum kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4; dan
3. b.dapat meningkatkan saham Bank sesuai dengan batas kepemilikan yang telah disetujui Bank Indonesia apabila Bank yang dimiliki memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan penilaian GCG peringkat 1 (satu) atau 2 (dua) selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-berturut dalam periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2)Selama Bank yang dimiliki tidak dapat memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan penilaian GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, badan hukum lembaga keuangan bank hanya dapat memiliki saham sampai dengan batas maksimum sebesar 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank.

Pasal 9

Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku bagi badan hukum lembaga keuangan bank yang telah memiliki saham Bank sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dan telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan ketahanan perbankan dilakukan melalui peningkatan penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola bank yang baik (good corporate governance);
c.bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola bank yang baik (good corporate governance), diperlukan penataan struktur kepemilikan saham bank;
d.bahwa penataan struktur kepemilikan saham bank dilakukan melalui penerapan batas maksimum kepemilikan saham sehingga dapat mengurangi dominasi kepemilikan yang dapat berdampak negatif terhadap operasional bank;
e.bahwa …
e.bahwa penerapan batas maksimum kepemilikan saham juga akan berdampak positif untuk mendorong konsolidasi perbankan dalam rangka memperkuat ketahanan industri perbankan nasional;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu diatur ketentuan tentang Kepemilikan Saham Bank Umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan … Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tidak termasuk kantor cabang bank asing.
2.Good Corporate Governance yang selanjutnya disebut dengan GCG adalah Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum, bank umum syariah dan unit usaha syariah.
3.Tingkat Kesehatan Bank adalah Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai … mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan bank umum syariah.
4.Modal adalah modal disetor Bank.

BAB II

BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 2

(1)Dalam rangka penataan struktur kepemilikan, Bank Indonesia menetapkan batas maksimum kepemilikan saham pada Bank berdasarkan:
1. a.kategori pemegang saham; dan
2. b.keterkaitan antar pemegang saham.
(2)Batas maksimum kepemilikan saham pada Bank bagi setiap kategori pemegang saham ditetapkan sebagai berikut:
1. a.40% (empat puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
2. b.30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan; dan
3. c.20% (dua puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham perorangan.
(3)Batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pada bank umum syariah adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Bank.
(4)Lembaga …
(4)Lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a, adalah lembaga keuangan bukan bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.dalam pendiriannya sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku dimungkinkan melakukan kegiatan penyertaan dalam jangka panjang; dan
2. b.diawasi dan diatur oleh otoritas lembaga keuangan.
(5)Lembaga keuangan bukan bank yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlakukan sebagai badan hukum bukan lembaga keuangan yang hanya dapat memiliki saham dengan batas maksimum kepemilikan saham pada Bank sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank.

Pasal 3

Batas maksimum kepemilikan saham tidak berlaku bagi:

a.Pemerintah Pusat; dan
b.lembaga yang memiliki fungsi melakukan penanganan dan/atau penyelamatan Bank.

Pasal 4

(1)Keterkaitan antar pemegang saham Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b didasarkan pada:
1. a.adanya hubungan kepemilikan;
2. b.adanya hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua; dan/atau
3. c.adanya kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (acting in concert … in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham Bank.
(2)Pemegang saham yang memiliki keterkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai satu pihak.
(3)Batas maksimum kepemilikan saham bagi pemegang saham yang ditetapkan sebagai satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)adalah sebagai berikut:
1. a.jumlah keseluruhan kepemilikan saham dalam satu pihak tersebut sebesar batas kepemilikan yang tertinggi dari kategori pemegang saham dalam satu pihak tersebut; dan
2. b.komposisi kepemilikan masing-masing pemegang saham dalam satu pihak tersebut paling tinggi sebesar batas maksimum kepemilikan sesuai kategori pemegang saham.

Pasal 5

(1)Pemegang saham bank yang memenuhi kriteria sebagai pemegang saham pengendali selain tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini, juga tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemegang saham pengendali.
(2)Calon pemegang saham pengendali yang merupakan warga negara asing dan/atau badan hukum yang berkedudukan di luar negeri, wajib pula memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui Bank yang dimiliki;
2. b.memperoleh rekomendasi dari otoritas pengawasan dari negara asal, bagi badan hukum lembaga keuangan; dan
3. c.memiliki …
4. c.memiliki peringkat paling kurang sebagai berikut : (i) 1 (satu) tingkat (notch) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan hukum lembaga keuangan bank; (ii) 2 (dua) tingkat (notch) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan hukum lembaga keuangan bukan bank; atau (iii) 3 (tiga) tingkat (notch) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan hukum bukan lembaga keuangan.

Pasal 6

(1)Badan hukum lembaga keuangan bank dapat memiliki saham Bank lebih dari 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank sepanjang memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
(2)Badan hukum lembaga keuangan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan peringkat komposit 1 (satu) atau 2 (dua) atau peringkat tingkat kesehatan bank yang setara bagi lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar negeri;
2. b.memenuhi ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai profil risiko;
3. c.modal inti (tier 1) paling kurang sebesar 6% (enam persen);
4. d.mendapatkan rekomendasi dari otoritas pengawasan lembaga keuangan bank tersebut, bagi lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar negeri;
5. e.merupakan lembaga keuangan bank yang telah go public;
6. f.komitmen untuk memenuhi kewajiban membeli surat utang bersifat … bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Bank yang akan dimiliki;
7. g.komitmen untuk memiliki Bank paling kurang dalam jangka waktu tertentu; dan
8. h.komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui Bank yang dimiliki.

Pasal 7

Bank yang dapat dimiliki oleh badan hukum lembaga keuangan bank dengan jumlah lebih dari 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling kurang memenuhi kriteria:

a.wajib melakukan go public untuk mencapai kepemilikan publik paling kurang sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal bank, yang dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak badan hukum lembaga keuangan bank memiliki saham sesuai persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
b.wajib memiliki persetujuan untuk menerbitkan surat utang yang bersifat ekuitas.

Pasal 8

(1)Badan hukum lembaga keuangan bank yang akan menjadi pemegang saham Bank dan telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat melakukan pembelian saham Bank dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.melak ukan…
2. a.melakukan pembelian saham sampai dengan batas maksimum kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4; dan
3. b.dapat meningkatkan saham Bank sesuai dengan batas kepemilikan yang telah disetujui Bank Indonesia apabila Bank yang dimiliki memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan penilaian GCG peringkat 1 (satu) atau 2 (dua) selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-berturut dalam periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2)Selama Bank yang dimiliki tidak dapat memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan penilaian GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, badan hukum lembaga keuangan bank hanya dapat memiliki saham sampai dengan batas maksimum sebesar 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998