DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 Tahun 2016

Nomor: 56/POJK.03/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan ketahanan perbankan dilakukan melalui peningkatan penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola;
c.bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola, diperlukan penataan struktur kepemilikan saham bank;
d.bahwa penataan struktur kepemilikan saham bank dilakukan melalui penerapan batas maksimum kepemilikan saham sehingga dapat mengurangi dominasi kepemilikan yang dapat berdampak negatif terhadap operasional bank;
e.bahwa penerapan batas maksimum kepemilikan saham juga akan berdampak positif untuk mendorong konsolidasi perbankan dalam rangka memperkuat ketahanan industri perbankan nasional; OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kepemilikan Saham Bank Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tidak termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2.Tata Kelola adalah tata kelola sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
3.Tingkat Kesehatan Bank adalah tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
4.Modal adalah modal disetor Bank.

BAB II

BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 2

(1)Dalam rangka penataan struktur kepemilikan, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan batas maksimum kepemilikan saham pada Bank berdasarkan:
1. a.kategori pemegang saham; dan
2. b.keterkaitan antar pemegang saham.
(2)Batas maksimum kepemilikan saham pada Bank bagi setiap kategori pemegang saham ditetapkan:
1. a.40% (empat puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
2. b.30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan; dan
3. c.20% (dua puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham perorangan.
(3)Batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pada bank umum syariah adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Bank.
(4)Lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah lembaga keuangan bukan bank yang memenuhi kriteria:
1. a.dalam pendiriannya sesuai peraturan perundang- undangan dimungkinkan melakukan kegiatan penyertaan dalam jangka panjang; dan
2. b.diawasi dan diatur oleh otoritas lembaga keuangan.
(5)Lembaga keuangan bukan bank yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperlakukan sebagai badan hukum bukan lembaga keuangan yang hanya dapat memiliki saham dengan batas maksimum kepemilikan saham pada Bank sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank.

Pasal 3

Batas maksimum kepemilikan saham tidak berlaku bagi:

a.Pemerintah Pusat; dan
b.lembaga yang memiliki fungsi melakukan penanganan dan/atau penyelamatan Bank.

Pasal 4

(1)Keterkaitan antar pemegang saham Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b didasarkan pada:
1. a.adanya hubungan kepemilikan;
2. b.adanya hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua; dan/atau
3. c.adanya kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham Bank.
(2)Pemegang saham yang memiliki keterkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai 1 (satu) pihak.
(3)Batas maksimum kepemilikan saham bagi pemegang saham yang ditetapkan sebagai 1 (satu) pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
1. a.jumlah keseluruhan kepemilikan saham dalam 1 (satu) pihak sebesar batas kepemilikan yang tertinggi dari kategori pemegang saham dalam satu pihak; dan
2. b.komposisi kepemilikan masing-masing pemegang saham dalam 1 (satu) pihak paling tinggi sebesar batas maksimum kepemilikan sesuai kategori pemegang saham.

Pasal 5

(1)Pemegang saham Bank yang memenuhi kriteria sebagai pemegang saham pengendali selain tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, juga tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai pemegang saham pengendali.
(2)Calon pemegang saham pengendali yang merupakan warga negara asing dan/atau badan hukum yang berkedudukan di luar negeri, di samping tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui Bank yang dimiliki;
2. b.memperoleh rekomendasi dari otoritas pengawasan dari negara asal bagi badan hukum lembaga keuangan; dan
3. c.memiliki peringkat paling rendah:
  1. 1.1 (satu) tingkat (notch) di atas peringkat investasi terendah bagi badan hukum lembaga keuangan bank;
  2. 2.2 (dua) tingkat (notch) di atas peringkat investasi terendah bagi badan hukum lembaga keuangan bukan bank; atau
  3. 3.3 (tiga) tingkat (notch) di atas peringkat investasi terendah bagi badan hukum bukan lembaga keuangan.

Pasal 6

(1)Badan hukum lembaga keuangan bank dapat memiliki saham Bank lebih dari 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank sepanjang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Badan hukum lembaga keuangan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Peringkat Komposit 1 atau Peringkat Komposit 2 atau peringkat Tingkat Kesehatan Bank yang setara bagi lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar negeri;
2. b.memenuhi ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai profil risiko;
3. c.memiliki modal inti (tier 1) paling sedikit sebesar 6% (enam persen);
4. d.mendapatkan rekomendasi dari otoritas pengawasan lembaga keuangan bank, bagi lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar negeri;
5. e.merupakan lembaga keuangan bank yang telah berbentuk perseroan terbuka (go public);
6. f.berkomitmen untuk memenuhi kewajiban membeli surat utang bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Bank yang akan dimiliki;
7. g.berkomitmen untuk memiliki Bank paling kurang dalam jangka waktu tertentu; dan
8. h.berkomitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui Bank yang dimiliki.

Pasal 7

Bank yang dapat dimiliki oleh badan hukum lembaga keuangan bank dengan jumlah lebih dari 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memenuhi kriteria:

a.harus melakukan go public untuk mencapai kepemilikan publik paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal Bank, yang dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak badan hukum lembaga keuangan bank memiliki saham sesuai persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
b.harus memiliki persetujuan untuk menerbitkan surat utang yang bersifat ekuitas.

Pasal 8

(1)Badan hukum lembaga keuangan bank yang akan menjadi pemegang saham Bank dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat melakukan pembelian saham Bank dengan tahapan:
1. a.melakukan pembelian saham sampai dengan batas maksimum kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4; dan
2. b.dapat meningkatkan saham Bank sesuai dengan batas kepemilikan yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Bank yang dimiliki memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan penilaian Tata Kelola peringkat 1 (satu) atau 2 (dua) selama 3 (tiga) periode penilaian berturut- berturut dalam periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2)Selama Bank yang dimiliki tidak dapat memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan penilaian Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, badan hukum lembaga keuangan bank hanya dapat memiliki saham sampai dengan batas maksimum sebesar 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank.

Pasal 9

Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku bagi badan hukum lembaga keuangan bank yang telah memiliki saham Bank sebelum tanggal 13 Juli 2012 dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB III

KEWAJIBAN PENERAPAN BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 10

(1)Pemegang saham yang memiliki saham Bank lebih dari batas maksimum kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham apabila:
1. a.Bank mengalami penurunan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola menjadi Peringkat 3, Peringkat 4 atau Peringkat 5 selama 3 (tiga) periode penilaian berturut- berturut; atau
2. b.pemegang saham atas inisiatif sendiri melakukan penjualan saham yang dimiliki.
(2)Pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah periode penilaian terakhir atau penjualan saham yang dimiliki.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan ketahanan perbankan dilakukan melalui peningkatan penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola;
c.bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola, diperlukan penataan struktur kepemilikan saham bank;
d.bahwa penataan struktur kepemilikan saham bank dilakukan melalui penerapan batas maksimum kepemilikan saham sehingga dapat mengurangi dominasi kepemilikan yang dapat berdampak negatif terhadap operasional bank;
e.bahwa penerapan batas maksimum kepemilikan saham juga akan berdampak positif untuk mendorong konsolidasi perbankan dalam rangka memperkuat ketahanan industri perbankan nasional; OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tidak termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2.Tata Kelola adalah tata kelola sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
3.Tingkat Kesehatan Bank adalah tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
4.Modal adalah modal disetor Bank.

BAB II

BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 2

(1)Dalam rangka penataan struktur kepemilikan, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan batas maksimum kepemilikan saham pada Bank berdasarkan:
1. a.kategori pemegang saham; dan
2. b.keterkaitan antar pemegang saham.
(2)Batas maksimum kepemilikan saham pada Bank bagi setiap kategori pemegang saham ditetapkan:
1. a.40% (empat puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
2. b.30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan; dan
3. c.20% (dua puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham perorangan.
(3)Batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pada bank umum syariah adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Bank.
(4)Lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah lembaga keuangan bukan bank yang memenuhi kriteria:
1. a.dalam pendiriannya sesuai peraturan perundang- undangan dimungkinkan melakukan kegiatan penyertaan dalam jangka panjang; dan
2. b.diawasi dan diatur oleh otoritas lembaga keuangan.
(5)Lembaga keuangan bukan bank yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperlakukan sebagai badan hukum bukan lembaga keuangan yang hanya dapat memiliki saham dengan batas maksimum kepemilikan saham pada Bank sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank.

Pasal 3

Batas maksimum kepemilikan saham tidak berlaku bagi:

a.Pemerintah Pusat; dan
b.lembaga yang memiliki fungsi melakukan penanganan dan/atau penyelamatan Bank.

Pasal 4

(1)Keterkaitan antar pemegang saham Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b didasarkan pada:
1. a.adanya hubungan kepemilikan;
2. b.adanya hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua; dan/atau
3. c.adanya kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham Bank.
(2)Pemegang saham yang memiliki keterkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai 1 (satu) pihak.
(3)Batas maksimum kepemilikan saham bagi pemegang saham yang ditetapkan sebagai 1 (satu) pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
1. a.jumlah keseluruhan kepemilikan saham dalam 1 (satu) pihak sebesar batas kepemilikan yang tertinggi dari kategori pemegang saham dalam satu pihak; dan
2. b.komposisi kepemilikan masing-masing pemegang saham dalam 1 (satu) pihak paling tinggi sebesar batas maksimum kepemilikan sesuai kategori pemegang saham.

Pasal 5

(1)Pemegang saham Bank yang memenuhi kriteria sebagai pemegang saham pengendali selain tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, juga tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai pemegang saham pengendali.
(2)Calon pemegang saham pengendali yang merupakan warga negara asing dan/atau badan hukum yang berkedudukan di luar negeri, di samping tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui Bank yang dimiliki;
2. b.memperoleh rekomendasi dari otoritas pengawasan dari negara asal bagi badan hukum lembaga keuangan; dan
3. c.memiliki peringkat paling rendah:
  1. 1.1 (satu) tingkat (notch) di atas peringkat investasi terendah bagi badan hukum lembaga keuangan bank;
  2. 2.2 (dua) tingkat (notch) di atas peringkat investasi terendah bagi badan hukum lembaga keuangan bukan bank; atau
  3. 3.3 (tiga) tingkat (notch) di atas peringkat investasi terendah bagi badan hukum bukan lembaga keuangan.

Pasal 6

(1)Badan hukum lembaga keuangan bank dapat memiliki saham Bank lebih dari 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank sepanjang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Badan hukum lembaga keuangan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Peringkat Komposit 1 atau Peringkat Komposit 2 atau peringkat Tingkat Kesehatan Bank yang setara bagi lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar negeri;
2. b.memenuhi ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai profil risiko;
3. c.memiliki modal inti (tier 1) paling sedikit sebesar 6% (enam persen);
4. d.mendapatkan rekomendasi dari otoritas pengawasan lembaga keuangan bank, bagi lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar negeri;
5. e.merupakan lembaga keuangan bank yang telah berbentuk perseroan terbuka (go public);
6. f.berkomitmen untuk memenuhi kewajiban membeli surat utang bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Bank yang akan dimiliki;
7. g.berkomitmen untuk memiliki Bank paling kurang dalam jangka waktu tertentu; dan
8. h.berkomitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui Bank yang dimiliki.

Pasal 7

Bank yang dapat dimiliki oleh badan hukum lembaga keuangan bank dengan jumlah lebih dari 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memenuhi kriteria:

a.harus melakukan go public untuk mencapai kepemilikan publik paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal Bank, yang dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak badan hukum lembaga keuangan bank memiliki saham sesuai persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
b.harus memiliki persetujuan untuk menerbitkan surat utang yang bersifat ekuitas.

Pasal 8

(1)Badan hukum lembaga keuangan bank yang akan menjadi pemegang saham Bank dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat melakukan pembelian saham Bank dengan tahapan:
1. a.melakukan pembelian saham sampai dengan batas maksimum kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4; dan
2. b.dapat meningkatkan saham Bank sesuai dengan batas kepemilikan yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Bank yang dimiliki memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan penilaian Tata Kelola peringkat 1 (satu) atau 2 (dua) selama 3 (tiga) periode penilaian berturut- berturut dalam periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2)Selama Bank yang dimiliki tidak dapat memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan penilaian Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, badan hukum lembaga keuangan bank hanya dapat memiliki saham sampai dengan batas maksimum sebesar 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank.

Pasal 9

BAB III

KEWAJIBAN PENERAPAN BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 10

(1)Pemegang saham yang memiliki saham Bank lebih dari batas maksimum kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham apabila:
1. a.Bank mengalami penurunan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola menjadi Peringkat 3, Peringkat 4 atau Peringkat 5 selama 3 (tiga) periode penilaian berturut- berturut; atau
2. b.pemegang saham atas inisiatif sendiri melakukan penjualan saham yang dimiliki.
(2)Pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah periode penilaian terakhir atau penjualan saham yang dimiliki.