DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 Tahun 2013

Nomor: 15/14/PBI/2013
Tahun: 2013
Ditetapkan: 24 Desember 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setiap pemenuhan sumber daya manusia, pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor unit usaha syariah perlu menerapkan tata kelola yang baik (good corporate governance);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti … Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/10/PBI/2009 TENTANG UNIT USAHA SYARIAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4992) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank Umum Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.Bank…
2.Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
5.Kantor Cabang Syariah yang selanjutnya disingkat KCS adalah kantor cabang UUS yang bertanggung jawab kepada UUS pada BUK, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KCS tersebut melakukan usahanya, termasuk kantor cabang pembantu syariah dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri.
6.Kantor Cabang Pembantu Syariah yang selanjutnya disingkat KCPS adalah kantor UUS yang kegiatan usahanya membantu KCS induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KCPS tersebut melakukan usahanya, termasuk kantor di bawah kantor cabang pembantu syariah atau kantor kas dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri.
7.Kantor Kas Syariah yang selanjutnya disingkat KKS adalah kantor UUS yang kegiatan usahanya membantu KCS atau KCPS induknya, kecuali melakukan penyaluran dana, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KKS tersebut melakukan usahanya.
8.Kantor Fungsional Syariah yang selanjutnya disingkat KFS adalah kantor UUS yang melakukan kegiatan operasional atau non operasional secara terbatas dalam 1 (satu) kegiatan fungsional.
9.Layanan Syariah yang selanjutnya disingkat LS adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan di kantor cabang… cabang konvensional atau kantor cabang pembantu konvensional untuk dan atas nama KCS pada bank yang sama.
10.Kegiatan Pelayanan Kas Syariah yang selanjutnya disingkat KPKS adalah kegiatan kas dalam rangka melayani pihak yang telah menjadi nasabah UUS meliputi antara lain:

a.Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas secara berpindah- pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung, atau counter bank non permanen;
b.Payment Point yaitu kegiatan dalam bentuk penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara BUK yang memiliki UUS dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk penerimaan pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga;
c.Perangkat Perbankan Elektronis yang selanjutnya disingkat PPE yaitu kegiatan pelayanan kas atau non kas yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronis yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor UUS, yang dapat melakukan pelayanan antara lain penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah, baik menggunakan jaringan dan/atau mesin milik BUK yang memiliki UUS sendiri maupun melalui kerja sama BUK yang memiliki UUS dengan pihak lain, antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM) termasuk dalam hal ini adalah Automatic Deposit Machine (ADM), dan Electronic Data Capture (EDC).
1. 11.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
2. 12.Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur UUS dan/atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan… kebijakan dan operasional UUS, antara lain kepala divisi, kepala KCS, kepala KFS yang kedudukannya paling kurang setara dengan kepala KCS, dan/atau pejabat lainnya yang setara.
3. 13.Pemisahan (spin-off) adalah pemisahan usaha dari satu BUK menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. 2.Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
(2)Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk izin usaha.
(3)Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain:
1. a.penilaian terhadap komitmen BUK dalam pendirian UUS;
2. b.analisis terhadap studi kelayakan pendirian UUS;
3. c.analisis yang mencakup antara lain tingkat kejenuhan jumlah BUS dan UUS;
4. d.wawancara terhadap calon Direktur UUS dan calon anggota DPS;
5. e.analisis terhadap kemampuan permodalan BUK; dan
6. f.analisis terhadap pemenuhan aspek hukum pemisahan UUS menjadi BUS.
  1. 3.Ketentuan BAB III Bagian Ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

BUK yang memiliki UUS wajib melakukan penelitian terhadap calon Pejabat Eksekutif sebelum melakukan pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif.

Pasal 15A

(1)Pejabat UUS harus memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
(2)BUK yang memiliki UUS harus mengangkat paling kurang 1 (satu) Pejabat Eksekutif UUS yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur UUS dan memiliki tingkat jabatan sama dengan Pejabat Eksekutif BUK yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur BUK.
(3)Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif wajib dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.
(4)Bank Indonesia berwenang memerintahkan BUK yang memiliki UUS untuk membatalkan pengangkatan Pejabat Eksekutif apabila berdasarkan penelitian dan penilaian Bank Indonesia, Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki rekam jejak negatif.
(5)BUK yang memiliki UUS wajib membatalkan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang memiliki rekam jejak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat penegasan Bank Indonesia.
(6)Rekam jejak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi sebagai berikut:
1. a.termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test);
2. b.memiliki …
3. b.memiliki kredit atau pembiayaan macet; dan/atau
4. c.tercatat pada data dan informasi negatif yang dimiliki oleh Bank Indonesia yang berasal dari hasil pengawasan Bank Indonesia atau sumber lainnya.
(7)BUK yang memiliki UUS wajib menatausahakan dokumen pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 15B

Bank Indonesia berwenang meminta dokumen pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (7).

4.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)UUS hanya dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing apabila memperoleh izin Bank Indonesia.
(2)UUS dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi persyaratan paling kurang:
1. a.BUK yang memiliki UUS telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
2. b.memiliki sistem informasi teknologi yang memadai;
3. c.memiliki sumber daya manusia yang memahami aspek syariah terkait kegiatan usaha dalam valuta asing; dan
4. d.memiliki daftar calon nasabah yang akan melakukan transaksi dalam valuta asing.
  1. 5.Di…
  2. 5.Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

(1)BUK yang memiliki UUS wajib mencantumkan rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor UUS setahun ke depan dalam rencana bisnis UUS.
(2)Rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan kajian yang paling kurang memuat:
1. a.analisis kondisi keuangan, kesesuaian dengan strategi bisnis dan dampak terhadap proyeksi keuangan;
2. b.mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja kantor UUS;
3. c.analisis secara menyeluruh mencakup antara lain kondisi perekonomian nasional, analisis risiko, dan analisis keuangan; dan
4. d.rencana persiapan operasional antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sarana penunjang lainnya.
(3)Dalam rangka pembukaan, perubahan status, dan/atau pemindahan alamat kantor, UUS wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 18B

Bank Indonesia berwenang memerintahkan BUK yang memiliki UUS untuk menunda rencana pembukaan, perubahan status, dan/atau pemindahan alamat kantor UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A… 18A ayat (1) apabila menurut penilaian Bank Indonesia antara lain terdapat penurunan tingkat kesehatan, penurunan kondisi keuangan, dan/atau peningkatan profil risiko UUS, serta mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan dan/atau kepentingan perekonomian nasional.

6.Ketentuan BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PEMBUKAAN KANTOR UNIT USAHA SYARIAH

Pasal 19

(1)Pembukaan KCS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
(2)KCS dapat beralamat yang sama dengan kantor cabang atau kantor cabang pembantu BUK yang memiliki UUS, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.terdapat pemisahan kantor antara KCS dengan kantor cabang atau kantor cabang pembantu BUK yang memiliki UUS;
2. b.tidak menimbulkan risiko operasional dan risiko reputasi bagi UUS; dan
3. c.terdapat pengaturan yang jelas dalam pemanfaatan sarana dan prasarana kerja serta penggunaan fasilitas gedung kantor, yang memungkinkan adanya pembebanan biaya masing- masing kantor dapat dilakukan dengan tepat.
(3)Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
(4)Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain:
1. a.kelengkapan…
2. a.kelengkapan dan kebenaran dokumen;
3. b.analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS;
4. c.analisis atas kemampuan BUK yang memiliki UUS termasuk tingkat kesehatan dan kecukupan permodalan, serta profil risiko UUS; dan
5. d.analisis atas kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (2).
(5)Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran dokumen yang disampaikan dan persiapan pembukaan kantor.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setiap pemenuhan sumber daya manusia, pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor unit usaha syariah perlu menerapkan tata kelola yang baik (good corporate governance);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti … Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank Umum Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.Bank…
2.Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
5.Kantor Cabang Syariah yang selanjutnya disingkat KCS adalah kantor cabang UUS yang bertanggung jawab kepada UUS pada BUK, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KCS tersebut melakukan usahanya, termasuk kantor cabang pembantu syariah dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri.
6.Kantor Cabang Pembantu Syariah yang selanjutnya disingkat KCPS adalah kantor UUS yang kegiatan usahanya membantu KCS induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KCPS tersebut melakukan usahanya, termasuk kantor di bawah kantor cabang pembantu syariah atau kantor kas dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri.
7.Kantor Kas Syariah yang selanjutnya disingkat KKS adalah kantor UUS yang kegiatan usahanya membantu KCS atau KCPS induknya, kecuali melakukan penyaluran dana, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KKS tersebut melakukan usahanya.
8.Kantor Fungsional Syariah yang selanjutnya disingkat KFS adalah kantor UUS yang melakukan kegiatan operasional atau non operasional secara terbatas dalam 1 (satu) kegiatan fungsional.
9.Layanan Syariah yang selanjutnya disingkat LS adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan di kantor cabang… cabang konvensional atau kantor cabang pembantu konvensional untuk dan atas nama KCS pada bank yang sama.
10.Kegiatan Pelayanan Kas Syariah yang selanjutnya disingkat KPKS adalah kegiatan kas dalam rangka melayani pihak yang telah menjadi nasabah UUS meliputi antara lain:

a.Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas secara berpindah- pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung, atau counter bank non permanen;
b.Payment Point yaitu kegiatan dalam bentuk penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara BUK yang memiliki UUS dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk penerimaan pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga;
c.Perangkat Perbankan Elektronis yang selanjutnya disingkat PPE yaitu kegiatan pelayanan kas atau non kas yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronis yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor UUS, yang dapat melakukan pelayanan antara lain penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah, baik menggunakan jaringan dan/atau mesin milik BUK yang memiliki UUS sendiri maupun melalui kerja sama BUK yang memiliki UUS dengan pihak lain, antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM) termasuk dalam hal ini adalah Automatic Deposit Machine (ADM), dan Electronic Data Capture (EDC).
1. 11.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
2. 12.Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur UUS dan/atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan… kebijakan dan operasional UUS, antara lain kepala divisi, kepala KCS, kepala KFS yang kedudukannya paling kurang setara dengan kepala KCS, dan/atau pejabat lainnya yang setara.
3. 13.Pemisahan (spin-off) adalah pemisahan usaha dari satu BUK menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. 2.Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
(2)Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk izin usaha.
(3)Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain:
1. a.penilaian terhadap komitmen BUK dalam pendirian UUS;
2. b.analisis terhadap studi kelayakan pendirian UUS;
3. c.analisis yang mencakup antara lain tingkat kejenuhan jumlah BUS dan UUS;
4. d.wawancara terhadap calon Direktur UUS dan calon anggota DPS;
5. e.analisis terhadap kemampuan permodalan BUK; dan
6. f.analisis terhadap pemenuhan aspek hukum pemisahan UUS menjadi BUS.
  1. 3.Ketentuan BAB III Bagian Ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

BUK yang memiliki UUS wajib melakukan penelitian terhadap calon Pejabat Eksekutif sebelum melakukan pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif.

Pasal 15A

(1)Pejabat UUS harus memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
(2)BUK yang memiliki UUS harus mengangkat paling kurang 1 (satu) Pejabat Eksekutif UUS yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur UUS dan memiliki tingkat jabatan sama dengan Pejabat Eksekutif BUK yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur BUK.
(3)Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif wajib dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.
(4)Bank Indonesia berwenang memerintahkan BUK yang memiliki UUS untuk membatalkan pengangkatan Pejabat Eksekutif apabila berdasarkan penelitian dan penilaian Bank Indonesia, Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki rekam jejak negatif.
(5)BUK yang memiliki UUS wajib membatalkan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang memiliki rekam jejak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat penegasan Bank Indonesia.
(6)Rekam jejak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi sebagai berikut:
1. a.termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test);
2. b.memiliki …
3. b.memiliki kredit atau pembiayaan macet; dan/atau
4. c.tercatat pada data dan informasi negatif yang dimiliki oleh Bank Indonesia yang berasal dari hasil pengawasan Bank Indonesia atau sumber lainnya.
(7)BUK yang memiliki UUS wajib menatausahakan dokumen pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 15B

Bank Indonesia berwenang meminta dokumen pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (7).

4.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)UUS hanya dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing apabila memperoleh izin Bank Indonesia.
(2)UUS dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi persyaratan paling kurang:
1. a.BUK yang memiliki UUS telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
2. b.memiliki sistem informasi teknologi yang memadai;
3. c.memiliki sumber daya manusia yang memahami aspek syariah terkait kegiatan usaha dalam valuta asing; dan
4. d.memiliki daftar calon nasabah yang akan melakukan transaksi dalam valuta asing.
  1. 5.Di…
  2. 5.Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

(1)BUK yang memiliki UUS wajib mencantumkan rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor UUS setahun ke depan dalam rencana bisnis UUS.
(2)Rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan kajian yang paling kurang memuat:
1. a.analisis kondisi keuangan, kesesuaian dengan strategi bisnis dan dampak terhadap proyeksi keuangan;
2. b.mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja kantor UUS;
3. c.analisis secara menyeluruh mencakup antara lain kondisi perekonomian nasional, analisis risiko, dan analisis keuangan; dan
4. d.rencana persiapan operasional antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sarana penunjang lainnya.
(3)Dalam rangka pembukaan, perubahan status, dan/atau pemindahan alamat kantor, UUS wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 18B

6.Ketentuan BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PEMBUKAAN KANTOR UNIT USAHA SYARIAH

Pasal 19

(1)Pembukaan KCS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
(2)KCS dapat beralamat yang sama dengan kantor cabang atau kantor cabang pembantu BUK yang memiliki UUS, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.terdapat pemisahan kantor antara KCS dengan kantor cabang atau kantor cabang pembantu BUK yang memiliki UUS;
2. b.tidak menimbulkan risiko operasional dan risiko reputasi bagi UUS; dan
3. c.terdapat pengaturan yang jelas dalam pemanfaatan sarana dan prasarana kerja serta penggunaan fasilitas gedung kantor, yang memungkinkan adanya pembebanan biaya masing- masing kantor dapat dilakukan dengan tepat.
(3)Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
(4)Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain:
1. a.kelengkapan…
2. a.kelengkapan dan kebenaran dokumen;
3. b.analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS;
4. c.analisis atas kemampuan BUK yang memiliki UUS termasuk tingkat kesehatan dan kecukupan permodalan, serta profil risiko UUS; dan
5. d.analisis atas kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (2).
(5)Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran dokumen yang disampaikan dan persiapan pembukaan kantor.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 Tahun 2013

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 15

Pasal 15A

Pasal 15B

Pasal 18

Pasal 18A

Pasal 18B

PEMBUKAAN KANTOR UNIT USAHA SYARIAH

Pasal 19

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 15

Pasal 15A

Pasal 15B

Pasal 18

Pasal 18A

Pasal 18B

PEMBUKAAN KANTOR UNIT USAHA SYARIAH

Pasal 19

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2009