Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 Tahun 2013
- Nomor
- 15/14/PBI/2013
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 89
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti … Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/10/PBI/2009 TENTANG UNIT USAHA SYARIAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4992) diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
Bagian Ketiga… Bagian Ketiga Pejabat Eksekutif
BUK yang memiliki UUS wajib melakukan penelitian terhadap calon Pejabat Eksekutif sebelum melakukan pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif.
Bank Indonesia berwenang meminta dokumen pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (7).
BAB IVA RENCANA PEMBUKAAN, PERUBAHAN STATUS, PEMINDAHAN ALAMAT, DAN/ATAU PENUTUPAN KANTOR UNIT USAHA SYARIAH
dan
Bank Indonesia berwenang memerintahkan BUK yang memiliki UUS untuk menunda rencana pembukaan, perubahan status, dan/atau pemindahan alamat kantor UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A… 18A ayat (1) apabila menurut penilaian Bank Indonesia antara lain terdapat penurunan tingkat kesehatan, penurunan kondisi keuangan, dan/atau peningkatan profil risiko UUS, serta mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan dan/atau kepentingan perekonomian nasional.
BAB V PEMBUKAAN KANTOR UNIT USAHA SYARIAH Bagian Kesatu Pembukaan Kantor di Dalam Negeri Paragraf 1 Pembukaan Kantor Cabang Syariah
BAB V
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan