DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2008

Nomor: 2
Tahun: 2008
Ditetapkan: 4 Januari 2008
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK 3. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI POLITIK 4. ASAS DAN CIRI 5. TUJUAN DAN FUNGSI 6. HAK DAN KEWAJIBAN 7. KEANGGOTAAN DAN KEDAULATAN ANGGOTA 8. ORGANISASI DAN TEMPAT KEDUDUKAN 9. KEPENGURUSAN 10. PENGAMBILAN KEPUTUSAN 11. REKRUTMEN POLITIK 12. PERATURAN DAN KEPUTUSAN PARTAI POLITIK 13. PENDIDIKAN POLITIK 14. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK 15. KEUANGAN 16. LARANGAN 17. PEMBUBARAN DAN PENGGABUNGAN PARTAI POLITIK 18. PENGAWASAN 19. SANKSI 20. KETENTUAN PERALIHAN 21. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperkukuh kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum;
c.bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum;
d.bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab;
e.bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik perlu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Partai Politik. Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 20, Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan . . . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik.
3.Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
4.Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5.Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.
6.Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
7.Departemen adalah Departemen yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK

Pasal 2

(1)Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.
(2)Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
(3)Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
(4)AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
1. a.asas dan ciri Partai Politik;
2. b.visi dan misi Partai Politik;
3. c.nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
4. d.tujuan dan fungsi Partai Politik;
5. e.organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
6. f.kepengurusan Partai Politik;
7. g.peraturan dan keputusan Partai Politik;
8. h.pendidikan politik; dan
9. i.keuangan Partai Politik.
(5)Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Pasal 3

(1)Partai Politik harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadi badan hukum.
(2)Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Partai Politik harus mempunyai:
1. a.akta notaris pendirian Partai Politik;
2. b.nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. c.kantor tetap;
4. d.kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan; dan
5. d.kepengurusan . . .
6. e.memiliki rekening atas nama Partai Politik.

Pasal 4

(1)Departemen menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2).
(2)Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.
(3)Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi.
(4)Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB III

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI POLITIK

Pasal 5

(1)Perubahan AD dan ART harus didaftarkan ke Departemen paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut.
(2)Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART.

Pasal 6

Perubahan yang tidak menyangkut hal pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diberitahukan kepada Menteri tanpa menyertakan akta notaris.

Pasal 7

(1)Menteri mengesahkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.
(2)Pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Pengesahan . . .
(3)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik, pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh Menteri.

BAB IV

ASAS DAN CIRI

Pasal 9

(1)Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2)Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(3)Asas dan ciri Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2002

Peraturan turunan (23)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2012

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 Tahun 2013

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/6/PBI/2014 Tahun 2014

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 17 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 17 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 8 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 64 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2002

Peraturan turunan (23)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2012

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 Tahun 2013

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/6/PBI/2014 Tahun 2014

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 17 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 17 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 8 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 64 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2015