Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 Tahun 2013
- Nomor
- 15/7/PBI/2013
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
Mengingat ... Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/19/PBI/2010 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING. Pasal ... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/10/PBI/2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5200) diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern.
Pemenuhan GWM dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
1) sebesar 100% (seratus persen) sampai dengan tanggal 1 Desember 2013; dan 2) sebesar 92% (sembilan puluh dua persen) sejak tanggal 2 Desember 2013.
Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 26 September 2013 GUBERNUR BANK INDONESIA AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 26 September 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 153 DKMP
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)