DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/23/PBI/2000

Nomor: 2/23/PBI/2000
Tahun: 2000
Ditetapkan: 6 November 2000
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menegakkan kompetensi dan integritas sumber daya manusia perbankan, perlu dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak yang memiliki peranan penting dalam usaha perbankan;
c.bahwa penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap pihak-pihak yang telah aktif di lembaga perbankan;
d.bahwa penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan proses yang dinamis dan harus dapat memenuhi tuntutan kebutuhan dunia perbankan;
e.bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kembali penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dalam suatu Peraturan Bank Indonesia Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST).

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing;
2.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
3.Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang memiliki 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara, atau memiliki kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung;
4.Pengurus adalah pengurus Bank yang terdiri dari komisaris dan direksi;
5.Komisaris:

a.bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
c.bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
1. 6.Direksi:
a.bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
c.bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
1. 7.Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank serta bertanggungjawab langsung kepada Direksi.

Pasal 2

(1)Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap integritas Pemegang Saham Pengendali, dan terhadap kompetensi serta integritas Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berkala atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Bank Indonesia.
(3)Penilaian kemampuan dan kepatutan dilaksanakan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali dalam kurun waktu sejak yang bersangkutan menjadi pemilik Bank, atau Pengurus dan atau Pejabat Eksekutif Bank dalam kurun waktu sejak yang bersangkutan memangku jabatan sebagai Pengurus dan atau Pejabat Eksekutif Bank.

Pasal 3

(1)Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pemegang Saham Pengendali yang mempunyai hubungan keluarga dan atau kelompok usaha dilakukan untuk keseluruhan anggota Pemegang Saham Pengendali.
(2)Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan satu kesatuan dan berlaku bagi semua anggota Pemegang Saham Pengendali, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Pasal 4

(1)Faktor kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :
1. a.pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
2. b.pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan atau lembaga keuangan; dan
3. c.kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
(2)Faktor integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yaitu :
1. a.perbuatan rekayasa atau praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan;
2. b.perbuatan yang tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan atau Pemerintah;
3. c.perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemilik, Pengurus, pegawai, dan atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
4. d.perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan; dan
5. e.perbuatan dari Pengurus dan atau Pejabat Eksekutif yang tidak independen.

Pasal 5

(1)Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. a.pengumpulan informasi;
2. b.pelaksanaan pemeriksaan;
3. c.konfirmasi hasil pemeriksaan dengan Bank dan pihak-pihak yang dinilai setelah berakhirnya pemeriksaan;
4. d.penyampaian tanggapan/keberatan oleh Bank dan atau pihak-pihak yang dinilai terhadap hasil pemeriksaan;
5. e.penentuan hasil sementara penilaian kemampuan dan kepatutan;
6. f.pembahasan hasil sementara penilaian kemampuan dan kepatutan dalam Komite Evaluasi Perbankan;
7. g.penyampaian hasil pembahasan Komite Evaluasi Perbankan kepada Bank dan pihak-pihak yang dinilai;
8. h.penyampaian tanggapan oleh pihak-pihak yang dinilai terhadap hasil pembahasan Komite Evaluasi Perbankan;
9. i.pembahasan ulang dalam Komite Evaluasi Perbankan dan pimpinan lainnya terhadap tanggapan/keberatan pihak-pihak yang dinilai;
10. j.pembahasan dan penetapan hasil penilaian oleh Rapat Dewan Gubernur;
11. k.pemberitahuan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia.
(2)Penyampaian tanggapan/keberatan oleh Bank dan atau pihak-pihak yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, sejak tanggal konfirmasi hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c.
(3)Penyampaian tanggapan/keberatan oleh pihak-pihak yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, sejak tanggal penyampaian hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g.

Pasal 6

(1)Hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) predikat yaitu :
1. a.lulus;
2. b.lulus bersyarat; atau
3. c.tidak lulus.
(2)Penetapan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan nilai dan bobot terhadap faktor kompetensi dan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

(1)Dalam hal pihak-pihak yang diberikan predikat lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diketahui memiliki kredit macet pada Bank dan atau BPR, maka predikat yang diberikan akan diturunkan menjadi lulus bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
(2)Ketentuan penurunan predikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula dalam hal pihak-pihak yang dinilai merupakan pengurus dari suatu badan hukum yang memiliki kredit macet.

Pasal 8

Pihak-pihak yang diberikan predikat lulus bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang memiliki kredit macet pada Bank dan atau BPR serta pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib menyelesaikan kredit macet yang dimiliki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Pihak-pihak yang diberikan predikat lulus bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diwajibkan untuk:

a.membuat pernyataan tertulis yang berisi pernyataan untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang serupa;
b.membuat pernyataan tertulis yang berisi pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan penyimpangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan atau
c.melakukan perbaikan faktor-faktor kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menegakkan kompetensi dan integritas sumber daya manusia perbankan, perlu dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak yang memiliki peranan penting dalam usaha perbankan;
c.bahwa penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap pihak-pihak yang telah aktif di lembaga perbankan;
d.bahwa penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan proses yang dinamis dan harus dapat memenuhi tuntutan kebutuhan dunia perbankan;
e.bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kembali penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dalam suatu Peraturan Bank Indonesia Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST).

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing;
2.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
3.Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang memiliki 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara, atau memiliki kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung;
4.Pengurus adalah pengurus Bank yang terdiri dari komisaris dan direksi;
5.Komisaris:

a.bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
c.bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
1. 6.Direksi:
a.bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
c.bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
1. 7.Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank serta bertanggungjawab langsung kepada Direksi.

Pasal 2

(1)Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap integritas Pemegang Saham Pengendali, dan terhadap kompetensi serta integritas Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berkala atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Bank Indonesia.
(3)Penilaian kemampuan dan kepatutan dilaksanakan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali dalam kurun waktu sejak yang bersangkutan menjadi pemilik Bank, atau Pengurus dan atau Pejabat Eksekutif Bank dalam kurun waktu sejak yang bersangkutan memangku jabatan sebagai Pengurus dan atau Pejabat Eksekutif Bank.

Pasal 3

(1)Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pemegang Saham Pengendali yang mempunyai hubungan keluarga dan atau kelompok usaha dilakukan untuk keseluruhan anggota Pemegang Saham Pengendali.
(2)Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan satu kesatuan dan berlaku bagi semua anggota Pemegang Saham Pengendali, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Pasal 4

(1)Faktor kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :
1. a.pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
2. b.pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan atau lembaga keuangan; dan
3. c.kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
(2)Faktor integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yaitu :
1. a.perbuatan rekayasa atau praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan;
2. b.perbuatan yang tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan atau Pemerintah;
3. c.perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemilik, Pengurus, pegawai, dan atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
4. d.perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan; dan
5. e.perbuatan dari Pengurus dan atau Pejabat Eksekutif yang tidak independen.

Pasal 5

(1)Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. a.pengumpulan informasi;
2. b.pelaksanaan pemeriksaan;
3. c.konfirmasi hasil pemeriksaan dengan Bank dan pihak-pihak yang dinilai setelah berakhirnya pemeriksaan;
4. d.penyampaian tanggapan/keberatan oleh Bank dan atau pihak-pihak yang dinilai terhadap hasil pemeriksaan;
5. e.penentuan hasil sementara penilaian kemampuan dan kepatutan;
6. f.pembahasan hasil sementara penilaian kemampuan dan kepatutan dalam Komite Evaluasi Perbankan;
7. g.penyampaian hasil pembahasan Komite Evaluasi Perbankan kepada Bank dan pihak-pihak yang dinilai;
8. h.penyampaian tanggapan oleh pihak-pihak yang dinilai terhadap hasil pembahasan Komite Evaluasi Perbankan;
9. i.pembahasan ulang dalam Komite Evaluasi Perbankan dan pimpinan lainnya terhadap tanggapan/keberatan pihak-pihak yang dinilai;
10. j.pembahasan dan penetapan hasil penilaian oleh Rapat Dewan Gubernur;
11. k.pemberitahuan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia.
(2)Penyampaian tanggapan/keberatan oleh Bank dan atau pihak-pihak yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, sejak tanggal konfirmasi hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c.
(3)Penyampaian tanggapan/keberatan oleh pihak-pihak yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, sejak tanggal penyampaian hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g.

Pasal 6

(1)Hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) predikat yaitu :
1. a.lulus;
2. b.lulus bersyarat; atau
3. c.tidak lulus.
(2)Penetapan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan nilai dan bobot terhadap faktor kompetensi dan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

(1)Dalam hal pihak-pihak yang diberikan predikat lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diketahui memiliki kredit macet pada Bank dan atau BPR, maka predikat yang diberikan akan diturunkan menjadi lulus bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
(2)Ketentuan penurunan predikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula dalam hal pihak-pihak yang dinilai merupakan pengurus dari suatu badan hukum yang memiliki kredit macet.

Pasal 8

Pasal 9

Pihak-pihak yang diberikan predikat lulus bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diwajibkan untuk:

a.membuat pernyataan tertulis yang berisi pernyataan untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang serupa;
b.membuat pernyataan tertulis yang berisi pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan penyimpangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan atau
c.melakukan perbaikan faktor-faktor kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/23/PBI/2000

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999