DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001

Nomor: 3/1/PBI/2001
Tahun: 2001
Ditetapkan: 4 Januari 2001
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Asian Development Bank dan Pemerintah belum mencapai kesepakatan mengenai waktu pengalihan pengelolaan Proyek Kredit Mikro dari Bank Indonesia, namun telah sepakat bahwa Bank Indonesia tetap mengelola Proyek Kredit Mikro sampai akhir bulan Juni 2001;
c.bahwa berdasarkan Memorandum of Understanding antara Asian Development Bank dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 21 Desember 1998, terdapat perubahan antara lain perluasan wilayah pelaksanaan proyek dan perubahan suku bunga acuan;
d.bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang Proyek Kredit Mikro dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat ….. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Proyek Kredit Mikro, yang selanjutnya disebut PKM adalah proyek pengembangan usaha mikro di perdesaan melalui penguatan Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan dan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat serta penyaluran kredit kepada nasabah pengusaha mikro, baik perorangan maupun yang tergabung dalam kelompok;
2.Usaha …..
2.Usaha Mikro adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin yang mempunyai ciri-ciri:

a.Dimiliki oleh keluarga;
b.Mempergunakan teknologi sederhana;
c.Memanfaatkan sumber daya lokal; serta
d.Lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan.
1. 3.Kelompok Pengusaha Mikro yang selanjutnya disebut KPM adalah sekelompok pengusaha yang masing-masing atau secara bersama memiliki usaha mikro dan beranggotakan minimal 8 (delapan) orang dan maksimal 10 (sepuluh) orang.
2. 4.Unit Pelaksana Proyek, yang selanjutnya disebut UPP adalah Tim Penelitian dan Pengembangan – Biro Kredit, Bank Indonesia;
3. 5.Kantor Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut KBI adalah Kantor Bank Indonesia yang melaksanakan PKM;
4. 6.Bank Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BPD adalah Bank Pembangunan Daerah peserta PKM;
5. 7.Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat peserta PKM, tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah;
6. 8.Bank Umum adalah bank umum tempat BPR membuka rekening giro atau tabungan dalam rangka Proyek Kredit Mikro;
7. 9.Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPSM adalah organisasi / lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai peserta PKM;
8. 10.Lembaga …..
9. 10.Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan yang selanjutnya disebut LDKP adalah lembaga yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan / atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang bergerak di bidang pelayanan keuangan kepada masyarakat, yang telah menjadi peserta PKM sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini;
10. 11.Suku bunga acuan adalah suku bunga yang merupakan dasar bagi penentuan suku bunga kredit kepada peserta PKM yang dihitung atas dasar suku bunga rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir dari Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu 3 (tiga) bulan atau berdasarkan kesepakatan antara Bank Indonesia, Pemerintah c.q. Departemen Keuangan dan Asian Development Bank (ADB);

BAB II

TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 2

Tujuan PKM adalah :

1.Meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja di perdesaan termasuk meningkatkan peranan wanita dalam aktivitas pembangunan serta menanggulangi kemiskinan;
2.Mengembangkan usaha mikro di perdesaan melalui penguatan BPR dan LPSM serta penyaluran kredit ke nasabah pengusaha mikro, baik secara perorangan maupun yang tergabung di dalam kelompok.

Pasal 3

Kegiatan PKM mencakup :

1.Penyaluran kredit melalui BPR kepada pengusaha mikro baik secara individu maupun kelompok guna mengembangkan usahanya;
2.Penguatan …..
2.Penguatan BPR melalui penyediaan kredit dan pelatihan untuk memperluas jasa pelayanan keuangan yang layak untuk pengembangan dan kesinambungan usaha mikro;
3.Penguatan LPSM melalui penyediaan kredit dan pelatihan agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengorganisasikan kelompok rakyat miskin dan mendekati miskin, menyediakan pelatihan keterampilan yang sesuai, serta kegiatan lainnya yang dapat membantu meningkatkan pendapatan.

BAB III

PELAKSANAAN PKM

Pasal 4

(1)Untuk mencapai tujuan PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
1. a.di kantor pusat dilaksanakan oleh UPP dengan tugas utama melaksanakan PKM, membantu serta mengkoordinasikan kegiatan peserta dan pihak- pihak yang terkait;
2. b.di daerah pelaksanaan PKM dilaksanakan oleh KBI setempat.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1.a), UPP bekerja berdasarkan arahan dari Tim Pengarah dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/19/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1995 tentang Pembentukan Tim Pengarah Proyek Kredit Mikro dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/75/KEP/DIR tanggal 21 September 1995 tentang Pembentukan Tim Teknis Proyek Kredit Mikro. Pasal …..

Pasal 5

Daerah pelaksanaan PKM meliputi propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bali, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bengkulu dan Lampung.

Pasal 6

(1)Jangka waktu pelaksanaan kegiatan PKM adalah tanggal 21 Juli 1995 sampai dengan tanggal 30 Juni 2001.
(2)Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan ADB.

BAB IV

SUMBER DANA DAN JENIS BANTUAN

Pasal 7

Sumber dana PKM berasal dari :

1.ADB dan Pemerintah Norwegia, dan Bank Indonesia (BI) sampai dengan tanggal 16 November 1999.
2.ADB dan Pemerintah Norwegia sejak tanggal 17 November 1999.

Pasal 8

(1)Jenis bantuan yang diberikan kepada peserta PKM, rakyat miskin dan mendekati miskin terdiri terdiri dari bantuan teknis dan bantuan keuangan.
(2)Bantuan …..
(2)Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pembinaan dan pelatihan kepada peserta PKM serta rakyat miskin dan mendekati miskin.
(3)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
1. a.Pinjaman kepada BPD yang diteruskan ke LPSM untuk pembelian komputer dan sepeda motor;
2. b.Pinjaman kepada BPR untuk pembelian komputer dan sepeda motor yang akan digunakan oleh BPR yang bersangkutan, dan pinjaman untuk dipinjamkan ke nasabah mikro.

BAB V

FUNGSI, TANGGUNGJAWAB DAN PERSYARATAN PESERTA

Pasal 9

(1)Peserta PKM adalah BPD, BPR, dan LPSM;
(2)BPD wajib menyalurkan kredit yang diterima dari BI kepada LPSM sebesar seluruh plafon yang ditetapkan oleh BI, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pelimpahan kredit dari Bank Indonesia kepada BPD yang bersangkutan.
(3)BPD bertanggung jawab atas pengembalian kredit yang diterima dalam rangka PKM.
(4)BPR bertanggung jawab atas pengembalian kredit yang diterima dalam rangka PKM.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Asian Development Bank dan Pemerintah belum mencapai kesepakatan mengenai waktu pengalihan pengelolaan Proyek Kredit Mikro dari Bank Indonesia, namun telah sepakat bahwa Bank Indonesia tetap mengelola Proyek Kredit Mikro sampai akhir bulan Juni 2001;
c.bahwa berdasarkan Memorandum of Understanding antara Asian Development Bank dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 21 Desember 1998, terdapat perubahan antara lain perluasan wilayah pelaksanaan proyek dan perubahan suku bunga acuan;
d.bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang Proyek Kredit Mikro dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat ….. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Proyek Kredit Mikro, yang selanjutnya disebut PKM adalah proyek pengembangan usaha mikro di perdesaan melalui penguatan Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan dan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat serta penyaluran kredit kepada nasabah pengusaha mikro, baik perorangan maupun yang tergabung dalam kelompok;
2.Usaha …..
2.Usaha Mikro adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin yang mempunyai ciri-ciri:

a.Dimiliki oleh keluarga;
b.Mempergunakan teknologi sederhana;
c.Memanfaatkan sumber daya lokal; serta
d.Lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan.
1. 3.Kelompok Pengusaha Mikro yang selanjutnya disebut KPM adalah sekelompok pengusaha yang masing-masing atau secara bersama memiliki usaha mikro dan beranggotakan minimal 8 (delapan) orang dan maksimal 10 (sepuluh) orang.
2. 4.Unit Pelaksana Proyek, yang selanjutnya disebut UPP adalah Tim Penelitian dan Pengembangan – Biro Kredit, Bank Indonesia;
3. 5.Kantor Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut KBI adalah Kantor Bank Indonesia yang melaksanakan PKM;
4. 6.Bank Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BPD adalah Bank Pembangunan Daerah peserta PKM;
5. 7.Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat peserta PKM, tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah;
6. 8.Bank Umum adalah bank umum tempat BPR membuka rekening giro atau tabungan dalam rangka Proyek Kredit Mikro;
7. 9.Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPSM adalah organisasi / lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai peserta PKM;
8. 10.Lembaga …..
9. 10.Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan yang selanjutnya disebut LDKP adalah lembaga yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan / atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang bergerak di bidang pelayanan keuangan kepada masyarakat, yang telah menjadi peserta PKM sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini;
10. 11.Suku bunga acuan adalah suku bunga yang merupakan dasar bagi penentuan suku bunga kredit kepada peserta PKM yang dihitung atas dasar suku bunga rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir dari Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu 3 (tiga) bulan atau berdasarkan kesepakatan antara Bank Indonesia, Pemerintah c.q. Departemen Keuangan dan Asian Development Bank (ADB);

BAB II

TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 2

Tujuan PKM adalah :

1.Meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja di perdesaan termasuk meningkatkan peranan wanita dalam aktivitas pembangunan serta menanggulangi kemiskinan;
2.Mengembangkan usaha mikro di perdesaan melalui penguatan BPR dan LPSM serta penyaluran kredit ke nasabah pengusaha mikro, baik secara perorangan maupun yang tergabung di dalam kelompok.

Pasal 3

Kegiatan PKM mencakup :

1.Penyaluran kredit melalui BPR kepada pengusaha mikro baik secara individu maupun kelompok guna mengembangkan usahanya;
2.Penguatan …..
2.Penguatan BPR melalui penyediaan kredit dan pelatihan untuk memperluas jasa pelayanan keuangan yang layak untuk pengembangan dan kesinambungan usaha mikro;
3.Penguatan LPSM melalui penyediaan kredit dan pelatihan agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengorganisasikan kelompok rakyat miskin dan mendekati miskin, menyediakan pelatihan keterampilan yang sesuai, serta kegiatan lainnya yang dapat membantu meningkatkan pendapatan.

BAB III

PELAKSANAAN PKM

Pasal 4

(1)Untuk mencapai tujuan PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
1. a.di kantor pusat dilaksanakan oleh UPP dengan tugas utama melaksanakan PKM, membantu serta mengkoordinasikan kegiatan peserta dan pihak- pihak yang terkait;
2. b.di daerah pelaksanaan PKM dilaksanakan oleh KBI setempat.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1.a), UPP bekerja berdasarkan arahan dari Tim Pengarah dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/19/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1995 tentang Pembentukan Tim Pengarah Proyek Kredit Mikro dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/75/KEP/DIR tanggal 21 September 1995 tentang Pembentukan Tim Teknis Proyek Kredit Mikro. Pasal …..

Pasal 5

Pasal 6

(1)Jangka waktu pelaksanaan kegiatan PKM adalah tanggal 21 Juli 1995 sampai dengan tanggal 30 Juni 2001.
(2)Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan ADB.

BAB IV

SUMBER DANA DAN JENIS BANTUAN

Pasal 7

Sumber dana PKM berasal dari :

1.ADB dan Pemerintah Norwegia, dan Bank Indonesia (BI) sampai dengan tanggal 16 November 1999.
2.ADB dan Pemerintah Norwegia sejak tanggal 17 November 1999.

Pasal 8

(1)Jenis bantuan yang diberikan kepada peserta PKM, rakyat miskin dan mendekati miskin terdiri terdiri dari bantuan teknis dan bantuan keuangan.
(2)Bantuan …..
(2)Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pembinaan dan pelatihan kepada peserta PKM serta rakyat miskin dan mendekati miskin.
(3)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
1. a.Pinjaman kepada BPD yang diteruskan ke LPSM untuk pembelian komputer dan sepeda motor;
2. b.Pinjaman kepada BPR untuk pembelian komputer dan sepeda motor yang akan digunakan oleh BPR yang bersangkutan, dan pinjaman untuk dipinjamkan ke nasabah mikro.

BAB V

FUNGSI, TANGGUNGJAWAB DAN PERSYARATAN PESERTA

Pasal 9

(1)Peserta PKM adalah BPD, BPR, dan LPSM;
(2)BPD wajib menyalurkan kredit yang diterima dari BI kepada LPSM sebesar seluruh plafon yang ditetapkan oleh BI, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pelimpahan kredit dari Bank Indonesia kepada BPD yang bersangkutan.
(3)BPD bertanggung jawab atas pengembalian kredit yang diterima dalam rangka PKM.
(4)BPR bertanggung jawab atas pengembalian kredit yang diterima dalam rangka PKM.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999