MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO. Pasal ….. Pasal I Mengubah ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 6
(1)Jangka waktu pelaksanaan kegiatan PKM adalah tanggal 21 Juli 1995 sampai dengan tanggal 31 Desember 2001.
(2)Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dapat ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan ADB.”
2.Ketentuan Pasal 19 diubah dan ditambah 1 ayat, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 19
(1)Realisasi penyaluran kredit dari BPR kepada nasabah pengusaha mikro setiap bulannya minimum 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah pinjaman untuk nasabah pengusaha mikro yang telah ditarik dari BI, dan harus direalisasikan seluruhnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal pelimpahan dari BI kepada BPR.
(2)Dalam hal pada bulan tertentu realisasi penyaluran kredit dari BPR kepada nasabah pengusaha mikro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih besar dari 10% (sepuluh per seratus), maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan … diperhitungkan untuk menutup kekurangan pencapaian realisasi penyaluran kredit pada bulan-bulan berikutnya dengan ketentuan rata-rata realisasi penyaluran kredit setiap bulan sejak pelimpahan dana dari BI sampai dengan bulan berjalan minimal 10% (sepuluh per seratus) dari dana yang dilimpahkan.
(3)Realisasi pembelian komputer dan atau sepeda motor oleh BPR dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pelimpahan dari BI kepada BPR.
(4)Realisasi pembelian komputer dan atau sepeda motor oleh LPSM dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pelimpahan dari BI kepada BPD.”
3.Ketentuan Pasal 23 diubah dan ditambah 1 ayat, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 23
(1)Dalam hal pada tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran pokok dan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 saldo rekening BPD atau BPR tidak mencukupi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.Untuk BPD akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rata- rata suku bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) bulan terakhir yang berlaku di bank yang bersangkutan, terhitung 1 (satu) hari setelah batas akhir pembayaran angsuran pokok dan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan tanggal pembayaran tersebut, yang dihitung dari jumlah angsuran pokok dan bunga yang seharusnya dibayar;
b.Untuk …
b.Untuk BPR akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rata- rata suku bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) bulan terakhir yang berlaku di Bank Umum, terhitung 1 (satu) hari setelah batas akhir pembayaran angsuran pokok dan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan tanggal pembayaran tersebut, yang dihitung dari jumlah angsuran pokok dan bunga yang seharusnya dibayar.
(2)Dalam hal selama 3 (tiga) kali berturut-turut BPD atau BPR tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, maka keikutsertaan BPD atau BPR dihentikan terhitung 1 (satu) hari setelah batas akhir pembayaran angsuran pokok dan bunga.
(3)Dalam hal keikutsertaan BPD atau BPR dihentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka paling lambat 1 (satu) bulan sejak dinyatakan berhenti bank yang bersangkutan wajib untuk mengembalikan pokok kredit dan bunga yang terhutang.
(4)Dalam hal terjadi keterlambatan penyaluran kredit oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), maka kepada BPD akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rata-rata suku bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) bulan terakhir yang berlaku di BPD, yang dihitung dari jumlah dana yang tertahan, terhitung 1 (satu) hari setelah batas akhir penyaluran kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sampai dengan tanggal penyaluran kredit tersebut.
(5)Dalam …..
(5)Dalam hal penyaluran kredit oleh BPR dalam setiap bulan tidak mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari kategori pinjaman yang harus diteruskan kepada nasabah mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), maka kepada BPR akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rata-rata suku bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) bulan terakhir yang berlaku di Bank Umum, yang dihitung dari jumlah kekurangan penyaluran kredit pada bulan yang bersangkutan.
(6)Dalam hal pelimpahan dana pinjaman dari BI dilakukan setelah tanggal 1 (satu), maka apabila pada bulan pelimpahan tersebut penyaluran kredit ke nasabah kurang dari 10% (sepuluh per seratus) BPR tidak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
(7)Dalam hal BPR tidak dapat menyalurkan seluruh kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), maka kepada BPR diwajibkan mengembalikan sisa pinjaman yang belum disalurkan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
(8)Dalam hal BPR tidak mengembalikan sisa pinjaman yang belum disalurkan dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam ayat (7), BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rata-rata suku bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) bulan terakhir yang berlaku di Bank Umum, yang dihitung dari jumlah sisa pinjaman yang belum disalurkan, terhitung 1 (satu) hari setelah batas akhir penyaluran kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan tanggal pengembalian sisa pinjaman tersebut.
(9)Dalam …..
(9)Dalam hal terjadi keterlambatan realisasi pembelian komputer dan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rata-rata suku bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) bulan terakhir yang berlaku di Bank Umum, yang dihitung dari jumlah dana yang belum direalisasikan, terhitung 1 (satu) hari setelah batas akhir realisasi pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) sampai dengan tanggal realisasi pembelian tersebut.
(10)Kewajiban pengembalian kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (7) serta pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana diatur dalam Pasal ini, dilakukan dengan cara mendebet rekening giro dan atau rekening tabungan BPR yang bersangkutan pada Bank Umum atau rekening giro BPD pada BI setempat.” Pasal II
1.Pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (1), yang terjadi sampai dengan tanggal 31 Agustus 2001 dikenakan sanksi sesuai Pasal 23 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia No.3/1/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang Proyek Kredit Mikro.
2.Pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (1) yang terjadi selama bulan September 2001 tidak dikenakan sanksi.
3.Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bank Indonesia ini berlaku untuk realisasi penyaluran kredit dari BPR kepada nasabah pengusaha mikro sejak tanggal 1 Oktober 2001.
4.Peraturan …..
4.Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Juli 2001, kecuali pengaturan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 Pasal ini.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 3 Oktober 2001 GUBERNUR BANK INDONESIA SYAHRIL SABIRIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 123 BKr/TPP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 3/16/PBI/2001 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO UMUM Sesuai perjanjian antara Pemerintah dan Asian Development Bank, batas waktu pelaksanaan Proyek Kredit Mikro berakhir pada tanggal 30 Juni 2001. Sementara itu, sebagai akibat depresiasi nilai Rupiah, dana Proyek yang tersedia mengalami peningkatan, sehingga pada akhir batas waktu Proyek dana yang belum terserap masih cukup signifikan untuk dimanfaatkan. Di sisi lain, kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Sektor perbankan masih mengalami kesulitan menghimpun dana yang berakibat pada keterbatasan dana yang akan disalurkan ke pengusaha mikro, sementara sektor usaha mikro yang merupakan bagian terbesar dari usaha masyarakat masih memerlukan bantuan permodalan dari perbankan. Dengan melihat perkembangan kondisi ekonomi di atas dan tujuan dari Proyek untuk meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja serta untuk mengembangkan usaha mikro maka dirasakan perlu untuk memperpanjang pelaksanaan proyek agar dana yang tersisa dapat disalurkan kepada pengusaha mikro. PASAL ….. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1.