Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001
- Nomor
- 3/2/PBI/2001
- Tahun
- 2001
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 15
Mengingat … Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3472); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1998);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL.
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :
Bank dianjurkan menyalurkan sebagian dananya melalui pemberian KUK.
Bank yang melaksanakan pemberian KUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib :
Bank yang menyalurkan KUK dapat meminta bantuan teknis dari Bank Indonesia. Pasal 5 ...
Ketentuan pelaksanaan dalam Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
dinyatakan tidak berlaku.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 4 Januari 2001 GUBERNUR BANK INDONESIA SYAHRIL SABIRIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 3 PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 3/2/PBI/2001 TENTANG PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan bank, kepada Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetapkan peraturan dan perizinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha Bank serta mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan perubahan tugas dan fungsi Bank Indonesia, yang hanya bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah, dipandang perlu untuk menyesuaikan pengaturan kredit kepada usaha kecil yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Paket Januari 1990 dengan mewajibkan kepada perbankan untuk menyediakan 20% dari total kreditnya kepada usaha kecil dan diubah dengan ketentuan terakhir pada bulan April 1997 menjadi sebesar 22,5% atau 25% dari ekspansi kredit netto. Perubahan kebijakan tersebut selain dengan memperhatikan tugas dan fungsi Bank Indonesia saat ini, dalam pelaksanaannya juga dengan mempertimbangkan adanya perbedaan kemampuan dan kebijakan pemberian Kredit Usaha Kecil masing-masing Bank dan kebijakan perekonomian yang diarahkan kepada mekanisme pasar. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, besarnya pemberian KUK tiap bank diserahkan kepada kebijakan dan kemampuan masing-masing Bank. Dalam hal ini Bank hanya diwajibkan untuk mencantumkan rencana pemberian KUK dalam RKAT serta melaporkan realisasi KUK tersebut melalui mekanisme Laporan Bulanan Bank Umum. Selain... Selain itu, sejalan dengan era keterbukaan dan dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemberian KUK oleh Bank, Bank diwajibkan mencantumkan rencana pemberian KUK dalam RKAT dan mengumumkan pencapaian pemberian KUK kepada masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas
Dalam rangka membantu program Pemerintah Bank dianjurkan tetap menyediakan sebagian kredit untuk disalurkan kepada usaha kecil.
Butir a. Yang dimaksud dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan adalah rencana kegiatan dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/117/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Penyampaian Rencana Kerja Bank dan Laporan Pelaksanaannya. Mengingat kemampuan dan kebijakan bank dalam pemberian KUK berbeda maka besarnya rencana pemberian KUK yang dicantumkan dalam RKAT disesuaikan dengan kondisi masing-masing bank. Dalam hal terjadi perubahan rencana pemberian KUK dalam RKAT, perubahan tersebut hendaknya disertai alasannya dan wajib disampaikan kepada Bank Indonesia. Butir b ... Butir b Tata cara penyampaian laporan pelaksanaan pemberian dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/21/PBI/2000 tanggal 19 September 2000 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum. Butir c Dalam rangka keterbukaan kepada masyarakat Bank diwajibkan mengumumkan pencapaian pemberian KUK dalam media massa bersamaan dengan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/40/KEP/DIR tanggal 9 Januari 1998 tentang Laporan Keuangan Publikasi.
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan