DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001

Nomor: 3/2/PBI/2001
Tahun: 2001
Ditetapkan: 4 Januari 2001
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejalan dengan perkembangan yang terjadi di bidang sosial dan ekonomi, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK) yang didasarkan pada kemampuan masing- masing bank;
c.bahwa dalam rangka pemantauan dan keterbukaan (transparansi) dalam penyaluran KUK, bank mengumumkan jumlah KUK yang disalurkan tersebut secara periodik kepada masyarakat;
d.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, penyesuaian kebijakan KUK dimaksud perlu ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat … Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3472); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1998);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3611);
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
2.Kredit …
2.Kredit Usaha Kecil adalah kredit atau pembiayaan dari Bank untuk investasi dan atau modal kerja, yang diberikan dalam Rupiah dan atau Valuta Asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk membiayai usaha yang produktif, selanjutnya disebut KUK.
3.Usaha kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
4.Usaha Produktif adalah usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan atau jasa.

Pasal 2

Bank dianjurkan menyalurkan sebagian dananya melalui pemberian KUK.

Pasal 3

Bank yang melaksanakan pemberian KUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib :

a.mencantumkan rencana pemberian KUK dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan Bank;.
b.melaporkan pelaksanaan pemberian KUK dalam Laporan Bulanan Bank Umum;
c.mengumumkan pencapaian pemberian KUK kepada masyarakat melalui Laporan Keuangan Publikasi.

Pasal 4

Bank yang menyalurkan KUK dapat meminta bantuan teknis dari Bank Indonesia.

Pasal 5

Ketentuan pelaksanaan dalam Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 6

(1)Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka :
1. a.Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/4/KEP/DIR tanggal 4 April 1997 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil; dan
2. b.Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/55/KEP/DIR tanggal 8 Agustus 1997 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil untuk Mendukung Program Kemitraan Terpadu dan Pengembangan Koperasi; dinyatakan tidak berlaku.
(2)Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini untuk pertama kali diberlakukan terhadap pengajuan RKAT tahun 2001.
(3)Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 4 Januari 2001 GUBERNUR BANK INDONESIA SYAHRIL SABIRIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 3 PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 3/2/PBI/2001 TENTANG PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan bank, kepada Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetapkan peraturan dan perizinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha Bank serta mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan perubahan tugas dan fungsi Bank Indonesia, yang hanya bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah, dipandang perlu untuk menyesuaikan pengaturan kredit kepada usaha kecil yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Paket Januari 1990 dengan mewajibkan kepada perbankan untuk menyediakan 20% dari total kreditnya kepada usaha kecil dan diubah dengan ketentuan terakhir pada bulan April 1997 menjadi sebesar 22,5% atau 25% dari ekspansi kredit netto. Perubahan kebijakan tersebut selain dengan memperhatikan tugas dan fungsi Bank Indonesia saat ini, dalam pelaksanaannya juga dengan mempertimbangkan adanya perbedaan kemampuan dan kebijakan pemberian Kredit Usaha Kecil masing-masing Bank dan kebijakan perekonomian yang diarahkan kepada mekanisme pasar. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, besarnya pemberian KUK tiap bank diserahkan kepada kebijakan dan kemampuan masing-masing Bank. Dalam hal ini Bank hanya diwajibkan untuk mencantumkan rencana pemberian KUK dalam RKAT serta melaporkan realisasi KUK tersebut melalui mekanisme Laporan Bulanan Bank Umum. Selain... Selain itu, sejalan dengan era keterbukaan dan dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemberian KUK oleh Bank, Bank diwajibkan mencantumkan rencana pemberian KUK dalam RKAT dan mengumumkan pencapaian pemberian KUK kepada masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Dalam rangka membantu program Pemerintah Bank dianjurkan tetap menyediakan sebagian kredit untuk disalurkan kepada usaha kecil.

Pasal 3

Butir a. Yang dimaksud dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan adalah rencana kegiatan dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/117/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Penyampaian Rencana Kerja Bank dan Laporan Pelaksanaannya. Mengingat kemampuan dan kebijakan bank dalam pemberian KUK berbeda maka besarnya rencana pemberian KUK yang dicantumkan dalam RKAT disesuaikan dengan kondisi masing-masing bank. Dalam hal terjadi perubahan rencana pemberian KUK dalam RKAT, perubahan tersebut hendaknya disertai alasannya dan wajib disampaikan kepada Bank Indonesia. Butir b ... Butir b Tata cara penyampaian laporan pelaksanaan pemberian dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/21/PBI/2000 tanggal 19 September 2000 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum. Butir c Dalam rangka keterbukaan kepada masyarakat Bank diwajibkan mengumumkan pencapaian pemberian KUK dalam media massa bersamaan dengan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/40/KEP/DIR tanggal 9 Januari 1998 tentang Laporan Keuangan Publikasi.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejalan dengan perkembangan yang terjadi di bidang sosial dan ekonomi, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK) yang didasarkan pada kemampuan masing- masing bank;
c.bahwa dalam rangka pemantauan dan keterbukaan (transparansi) dalam penyaluran KUK, bank mengumumkan jumlah KUK yang disalurkan tersebut secara periodik kepada masyarakat;
d.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, penyesuaian kebijakan KUK dimaksud perlu ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat … Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3472); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1998);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3611);
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
2.Kredit …
2.Kredit Usaha Kecil adalah kredit atau pembiayaan dari Bank untuk investasi dan atau modal kerja, yang diberikan dalam Rupiah dan atau Valuta Asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk membiayai usaha yang produktif, selanjutnya disebut KUK.
3.Usaha kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
4.Usaha Produktif adalah usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan atau jasa.

Pasal 2

Bank dianjurkan menyalurkan sebagian dananya melalui pemberian KUK.

Pasal 3

Bank yang melaksanakan pemberian KUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib :

a.mencantumkan rencana pemberian KUK dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan Bank;.
b.melaporkan pelaksanaan pemberian KUK dalam Laporan Bulanan Bank Umum;
c.mengumumkan pencapaian pemberian KUK kepada masyarakat melalui Laporan Keuangan Publikasi.

Pasal 4

Bank yang menyalurkan KUK dapat meminta bantuan teknis dari Bank Indonesia.

Pasal 5

Ketentuan pelaksanaan dalam Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 6

(1)Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka :
1. a.Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/4/KEP/DIR tanggal 4 April 1997 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil; dan
2. b.Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/55/KEP/DIR tanggal 8 Agustus 1997 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil untuk Mendukung Program Kemitraan Terpadu dan Pengembangan Koperasi; dinyatakan tidak berlaku.
(2)Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini untuk pertama kali diberlakukan terhadap pengajuan RKAT tahun 2001.
(3)Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 4 Januari 2001 GUBERNUR BANK INDONESIA SYAHRIL SABIRIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 3 PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 3/2/PBI/2001 TENTANG PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan bank, kepada Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetapkan peraturan dan perizinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha Bank serta mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan perubahan tugas dan fungsi Bank Indonesia, yang hanya bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah, dipandang perlu untuk menyesuaikan pengaturan kredit kepada usaha kecil yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Paket Januari 1990 dengan mewajibkan kepada perbankan untuk menyediakan 20% dari total kreditnya kepada usaha kecil dan diubah dengan ketentuan terakhir pada bulan April 1997 menjadi sebesar 22,5% atau 25% dari ekspansi kredit netto. Perubahan kebijakan tersebut selain dengan memperhatikan tugas dan fungsi Bank Indonesia saat ini, dalam pelaksanaannya juga dengan mempertimbangkan adanya perbedaan kemampuan dan kebijakan pemberian Kredit Usaha Kecil masing-masing Bank dan kebijakan perekonomian yang diarahkan kepada mekanisme pasar. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, besarnya pemberian KUK tiap bank diserahkan kepada kebijakan dan kemampuan masing-masing Bank. Dalam hal ini Bank hanya diwajibkan untuk mencantumkan rencana pemberian KUK dalam RKAT serta melaporkan realisasi KUK tersebut melalui mekanisme Laporan Bulanan Bank Umum. Selain... Selain itu, sejalan dengan era keterbukaan dan dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemberian KUK oleh Bank, Bank diwajibkan mencantumkan rencana pemberian KUK dalam RKAT dan mengumumkan pencapaian pemberian KUK kepada masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Dalam rangka membantu program Pemerintah Bank dianjurkan tetap menyediakan sebagian kredit untuk disalurkan kepada usaha kecil.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999