DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002

Nomor: 4/9/PBI/2002
Tahun: 2002
Ditetapkan: 18 November 2002
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi perkembangan ekonomi, keuangan dan moneter, efektivitas Operasi Pasar Terbuka perlu ditingkatkan;
c.bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu untuk menyempurnakan pengaturan tentang Operasi Pasar Terbuka dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan …. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG OPERASI PASAR TERBUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
2.Operasi ….
2.Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter.
3.Kontraksi Moneter adalah pengurangan likuiditas perbankan melalui kegiatan OPT.
4.Ekspansi Moneter adalah penambahan likuiditas perbankan melalui kegiatan OPT.
5.Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
6.Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku.

BAB II

TUJUAN OPT

Pasal 2

(1)OPT bertujuan mencapai target operasional kebijakan moneter dalam rangka mendukung pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia.
(2)Target .…
(2)Target operasional kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa target kuantitas uang primer atau komponennya, atau target suku bunga pasar jangka pendek.

Pasal 3

Pencapaian target operasional kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan cara mempengaruhi likuiditas perbankan melalui Kontraksi Moneter atau Ekspansi Moneter.

BAB III

JENIS KEGIATAN OPT

Pasal 4

OPT dilakukan melalui kegiatan:

a.penerbitan SBI;
b.jual beli surat berharga dalam Rupiah yang meliputi SBI, Surat Utang Negara dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan;
c.penyediaan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia dalam Rupiah (FASBI);
d.jual beli valuta asing terhadap Rupiah.

Pasal 5

.…

Pasal 5

Penerbitan SBI dan jual beli SBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 6

Jual beli Surat Utang Negara dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat dilakukan melalui berbagai jenis transaksi yang meliputi namun tidak terbatas pada:

a.pembelian secara lepas (Outright buying);
b.penjualan secara lepas (Outright selling);
c.penjualan secara bersyarat (Repurchase Agreement/Repo);
d.pembelian secara bersyarat (Reverse Repo).

Pasal 7

Penyediaan FASBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Jangka waktu FASBI maksimum 7 (tujuh) hari dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu.
b.Tingkat diskonto FASBI ditetapkan oleh Bank Indonesia.
c.Nilai Diskonto dan Nilai Tunai transaksi dihitung berdasarkan rumus diskonto murni (true discount) sebagai berikut: Nilai …. Nilai Nominal x 360 Nilai Tunai = ---------------------------------------------------------------- 360 + {(Tingkat Diskonto) x (Jangka Waktu)} Nilai Diskonto = Nilai Nominal – Nilai Tunai
d.Pengajuan FASBI bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.
e.FASBI tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat diagunkan, dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh waktu.
f.Bank Indonesia dapat menyediakan FASBI setiap saat apabila dianggap perlu.

BAB IV

PESERTA OPT

Pasal 8

(1)Peserta OPT terdiri dari Bank, lembaga perantara dan pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(2)Peserta OPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan menjadi peserta langsung dan peserta tidak langsung.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi perkembangan ekonomi, keuangan dan moneter, efektivitas Operasi Pasar Terbuka perlu ditingkatkan;
c.bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu untuk menyempurnakan pengaturan tentang Operasi Pasar Terbuka dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan …. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG OPERASI PASAR TERBUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
2.Operasi ….
2.Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter.
3.Kontraksi Moneter adalah pengurangan likuiditas perbankan melalui kegiatan OPT.
4.Ekspansi Moneter adalah penambahan likuiditas perbankan melalui kegiatan OPT.
5.Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
6.Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku.

BAB II

TUJUAN OPT

Pasal 2

(1)OPT bertujuan mencapai target operasional kebijakan moneter dalam rangka mendukung pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia.
(2)Target .…
(2)Target operasional kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa target kuantitas uang primer atau komponennya, atau target suku bunga pasar jangka pendek.

Pasal 3

Pencapaian target operasional kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan cara mempengaruhi likuiditas perbankan melalui Kontraksi Moneter atau Ekspansi Moneter.

BAB III

JENIS KEGIATAN OPT

Pasal 4

OPT dilakukan melalui kegiatan:

a.penerbitan SBI;
b.jual beli surat berharga dalam Rupiah yang meliputi SBI, Surat Utang Negara dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan;
c.penyediaan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia dalam Rupiah (FASBI);
d.jual beli valuta asing terhadap Rupiah.

Pasal 5

.…

Pasal 5

Penerbitan SBI dan jual beli SBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 6

a.pembelian secara lepas (Outright buying);
b.penjualan secara lepas (Outright selling);
c.penjualan secara bersyarat (Repurchase Agreement/Repo);
d.pembelian secara bersyarat (Reverse Repo).

Pasal 7

Penyediaan FASBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Jangka waktu FASBI maksimum 7 (tujuh) hari dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu.
b.Tingkat diskonto FASBI ditetapkan oleh Bank Indonesia.
c.Nilai Diskonto dan Nilai Tunai transaksi dihitung berdasarkan rumus diskonto murni (true discount) sebagai berikut: Nilai …. Nilai Nominal x 360 Nilai Tunai = ---------------------------------------------------------------- 360 + {(Tingkat Diskonto) x (Jangka Waktu)} Nilai Diskonto = Nilai Nominal – Nilai Tunai
d.Pengajuan FASBI bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.
e.FASBI tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat diagunkan, dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh waktu.
f.Bank Indonesia dapat menyediakan FASBI setiap saat apabila dianggap perlu.

BAB IV

PESERTA OPT

Pasal 8

(1)Peserta OPT terdiri dari Bank, lembaga perantara dan pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(2)Peserta OPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan menjadi peserta langsung dan peserta tidak langsung.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999