(1)Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diajukan sekurang-kurangnya oleh salah satu calon pemilik kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan:
a.rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat:
1.nama dan tempat kedudukan;
2.kegiatan usaha sebagai BPRS;
3.permodalan;
4.kepemilikan;
5.wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan dewan Komisaris dan Direksi;
6.tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
b.data kepemilikan berupa:
1.daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi BPRS yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah;
2.daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi BPRS yang berbentuk hukum Koperasi;
c.daftar …
c.daftar calon anggota Direksi, dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah disertai dengan:
1.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2.riwayat hidup;
3.surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya dan atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
4.surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroaan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
5.surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon anggota Direksi yang telah berpengalaman;
6.surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai pendidikan perbankan syariah yang pernah diikuti bagi calon Direksi yang belum berpengalaman di bidang perbankan syariah;
7.surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah lebih dari 2 (dua) lembaga perbankan dan 2 (dua) lembaga keuangan syariah bukan bank, bagi anggota Dewan Pengawas Syariah;
8.surat …
8.surat keterangan atau bukti tertulis lainnya dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang perbankan bagi calon anggota dewan Komisaris yang telah berpengalaman;
9.surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai pendidikan perbankan yang pernah diikuti bagi calon anggota dewan Komisaris yang belum berpengalaman;
10.surat pernyataan dari anggota dewan Komisaris dan Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan: (a) anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orangtua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; (b) dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orangtua, anak dan suami/istri;
d.rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia;
e.rencana kerja 3 (tiga) tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:
1.rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud;
2.rencana kebutuhan pegawai;
3.proyeksi arus kas bulanan selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang dimulai sejak BPRS melakukan kegiatan operasionalnya serta proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi;
f.studi kelayakan pendirian BPRS yang antara lain memuat hasil penelaahan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi di wilayah Kabupaten/Kota tempat kedudukan dan wilayah operasional BPRS;
g.bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam bentuk fotokopi … fotokopi bilyet deposito mudharabah atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. salah seorang calon pemilik untuk pendirian BPRS yang bersangkutan”, pada bank umum berdasarkan prinsip syariah di Indonesia yang wajib legalisir oleh bank penerbit, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
h.surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi BPRS yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi BPRS yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf g:
1.tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain;
2.tidak berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah;
3.tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering).
(2)Daftar calon pemegang saham atau calon anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b:
a.dalam hal perorangan wajib dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4;
b.dalam hal badan hukum wajib dilampiri dengan:
1.akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
2.dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 dari seluruh anggota dewan Komisaris dan Direksi badan hukum yang bersangkutan;
3.daftar …
3.daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi;
4.laporan keuangan posisi akhir bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip;
5.laporan keuangan badan hukum yang diaudit oleh Akuntan Publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip, bagi badan hukum yang melakukan penyertaan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih;
6.dalam hal kepemilikan BPRS oleh Pemerintah Daerah, laporan keuangan yang disampaikan berupa APBD tahun berjalan yang disahkan oleh DPRD;
7.seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPRS dan badan hukum pemilik BPRS sampai dengan pemilik dan pengendali terakhir badan hukum (ultimate share holder);
8.i. kewajiban menyampaikan data mengenai struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 7, dikecualikan dalam hal pemilik BPRS adalah Pemerintah Daerah;
ii. apabila terdapat pemilik selain Pemerintah Daerah, maka kewajiban menyampaikan struktur kelompok usaha diberlakukan bagi pemilik lain tersebut;
9.surat pernyataan dari calon pemegang saham bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan informasi secara benar dan lengkap mengenai struktur kelompok usaha BPRS sampai dengan pemilik terakhir;
10.surat …
10.surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi BPRS dalam melakukan kegiatan usahanya.