DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005

Nomor: 7/13/PBI/2005
Tahun: 2005
Ditetapkan: 10 Juni 2005
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang telah ada belum sepenuhnya sejalan dengan karakteristik kegiatan usaha bank umum berdasarkan prinsip Syariah;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum berdasarkan prinsip Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun … Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.
2.Unit …
2.Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor pusat bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah, atau unit kerja di Kantor Cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Pembantu Syariah dan atau Unit Syariah.
3.Risiko Penyaluran Dana (credit risk) adalah risiko kerugian yang diderita bank akibat tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang dilakukan Bank.
4.Risiko Pasar (market risk) adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
5.Risiko Nilai Tukar (foreign exchange risk) adalah risiko kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang termasuk perubahan harga emas dari posisi Bank dalam Banking Book.
6.Banking Book adalah semua elemen/posisi lainnya yang dinilai dari harga perolehan dan ditujukan untuk investasi atau dicairkan pada saat jatuh tempo (held to maturity).

Pasal 2

(1)Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko.
(2)UUS wajib menyediakan modal minimum dari aktiva tertimbang menurut risiko dari kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.
(3)Dalam …
(3)Dalam hal modal minimum UUS kurang dari 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko maka kantor pusat bank umum konvensional dari UUS wajib menambah kekurangan modal minimum sehingga mencapai 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah Risiko Penyaluran Dana dan Risiko Pasar (market risk).
(5)Risiko Pasar yang diperhitungkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah Risiko Nilai Tukar (foreign exchange risk).

BAB II

ASPEK PERMODALAN

Pasal 3

(1)Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bagi Bank terdiri dari:
1. a.modal inti (tier 1);
2. b.modal pelengkap (tier 2); dan
3. c.modal pelengkap tambahan (tier 3).
(2)Modal pelengkap (tier 2) dan modal pelengkap tambahan (tier 3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c hanya dapat diperhitungkan setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti.
(3)Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperhitungkan dengan faktor pengurang yang berupa seluruh penyertaan yang dilakukan Bank.
(4)Modal …
(4)Modal bagi UUS dari bank yang berkantor pusat di dalam negeri dan di luar negeri adalah dana yang disisihkan oleh kantor pusat bank untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

Pasal 4

(1)Modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.modal disetor, dan
2. b.cadangan tambahan modal (disclosed reserve).
(2)Modal inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa pos goodwill.
(3)Cadangan tambahan modal (disclosed reserve) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Faktor Penambah, yaitu:
  1. 1.Agio saham;
  2. 2.Modal Sumbangan;
  3. 3.Cadangan Umum;
  4. 4.Cadangan Tujuan;
  5. 5.Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak;
  6. 6.Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak sebesar 50% (lima puluh perseratus);
  7. 7.Selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri;
  8. 8.Dana setoran modal;
2. b.Faktor Pengurang, yaitu:
  1. 1.Disagio;
  2. 2.Rugi tahun-tahun lalu;
  3. 3.Rugi …
  4. 3.Rugi tahun berjalan;
  5. 4.Selisih kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri; dan
  6. 5.Penurunan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual.
(4)Dalam perhitungan laba atau rugi tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikeluarkan pengaruh perhitungan pajak tangguhan (deferred tax).
(5)Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Selisih penilaian kembali aktiva tetap;
2. b.Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif setinggi- tingginya 1,25% (seratus dua puluh lima per sepuluhribu) dari aktiva tertimbang menurut risiko;
3. c.Modal pinjaman yang memenuhi kriteria Bank Indonesia yaitu pinjaman yang didukung oleh instrumen atau warkat yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
  1. 1.berdasarkan prinsip Qardh;
  2. 2.tidak dijamin oleh bank penerbit (issuer) dan sifatnya dipersamakan dengan modal serta telah dibayar penuh;
  3. 3.tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia; dan
  4. 4.mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi saldo laba dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi.
4. d.Investasi …
5. d.Investasi Subordinasi setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal inti dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
  1. 1.berdasarkan prinsip mudharabah atau musyarakah;
  2. 2.ada perjanjian tertulis antara bank dengan investor;
  3. 3.mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia, dalam hubungan ini pada saat Bank mengajukan permohonan persetujuan, Bank harus menyampaikan program pembayaran kembali investasi subordinasi tersebut;
  4. 4.tidak dijamin oleh Bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
  5. 5.minimal berjangka waktu 5 (lima) tahun;
  6. 6.pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan Bank tetap sehat; dan
  7. 7.dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).
6. e.Peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual setinggi-tingginya sebesar 45% (empat puluh lima perseratus).

Pasal 5

(1)Modal pelengkap tambahan (tier 3) dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan Risiko Pasar.
(2)Modal pelengkap tambahan (tier 3) dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum adalah investasi subordinasi jangka pendek yang memenuhi kriteria Bank Indonesia sebagai berikut :
1. a.berdasarkan …
2. a.berdasarkan prinsip mudharabah atau musyarakah;
3. b.tidak dijamin oleh Bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
4. c.memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
5. d.tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman dengan persetujuan Bank Indonesia;
6. e.terdapat klausula yang mengikat (lock-in clausule) yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan penarikan angsuran pokok, termasuk pembayaran saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan kewajiban penyediaan modal minimum Bank tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
7. f.terdapat perjanjian penempatan investasi subordinasi yang jelas termasuk jadwal pelunasannya; dan
8. g.memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
(3)Modal pelengkap tambahan (tier 3) untuk memperhitungkan Risiko Pasar hanya dapat digunakan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh perseratus) dari bagian modal inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan Risiko Pasar;
2. b.jumlah modal pelengkap (tier 2) dan modal pelengkap tambahan (tier 3) setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti.
(4)Modal pelengkap (tier 2) yang tidak digunakan dapat ditambahkan untuk modal pelengkap tambahan (tier 3) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
(5)Investasi subordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d yang melebihi 50% (lima puluh perseratus) modal inti, dapat digunakan sebagai komponen … komponen modal pelengkap tambahan (tier 3) dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III

ASPEK RISIKO PENYALURAN DANA

Pasal 6

Aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a.aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko penyaluran dana yang melekat pada setiap pos aktiva, yaitu :
1. 1.kas, emas, penempatan pada Bank Indonesia dan commemorative coins diberi bobot 0% (nol perseratus);
2. 2.penempatan pada bank lain diberi bobot 20% (dua puluh perseratus);
3. 3.persediaan, aktiva ijarah, nilai bersih aktiva tetap dan inventaris, antar kantor aktiva, dan rupa-rupa aktiva diberi bobot 100% (seratus persen).
b.beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen dan kontinjensi (off- balancesheet account) yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar risiko penyaluran dana yang melekat pada setiap pos setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi yaitu :
1. 1.L/C yang masih berlaku (tidak termasuk standby L/C) diberi bobot 20% (dua puluh perseratus);.
2. 2.jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian pembiayaan dan atau piutang, dan fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan kepada nasabah sampai dengan akhir tahun untuk … untuk tahun takwim yang berjalan diberi bobot 50% (lima puluh perseratus);
3. 3.jaminan (termasuk standby L/C) dan risk sharing dalam rangka pemberian pembiayaan, serta endosemen atau aval surat-surat berharga berdasarkan prinsip syariah diberi bobot 100% (seratus perseratus).

Pasal 7

(1)Aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk aktiva produktif dibedakan sebagai berikut :
1. a.penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga dengan prinsip mudharabah muthlaqah berdasarkan sistem bagi untung atau rugi (profit and loss sharing method) diberikan bobot sebesar 1% (satu perseratus);
2. b.penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang beragunan yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip wadiah, qardh dan mudharabah muthlaqah berdasarkan sistem bagi pendapatan (revenue sharing) yang dibedakan sebagai berikut:
  1. 1.diberikan atau dijamin oleh pemerintah atau bank sentral diberikan bobot sebesar 0% (nol perseratus);
  2. 2.diberikan atau dijamin oleh bank lain diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus);
  3. 3.diberikan atau dijamin oleh swasta penetapan bobot berdasarkan peringkat (rating) yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan.
3. c.penyaluran …
4. c.penyaluran dana dalam bentuk piutang untuk kepemilikan rumah yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dan bertujuan untuk dihuni yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip wadiah, qardh dan mudharabah muthlaqah berdasarkan sistem bagi pendapatan (revenue sharing) diberikan bobot sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
5. d.penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang tidak beragunan (venture capital) yang sumber dananya dari wadiah, modal sendiri, qardh dan mudharabah muthlaqah diberikan bobot sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus);
(2)Peringkat (rating) yang menjadi dasar pemberian bobot risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 atau setara diklasifikasikan sebagai berikut:
1. a.perusahaan dengan peringkat AAA sampai dengan AA- diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus);
2. b.perusahaan dengan peringkat A+ sampai dengan A- diberikan bobot sebesar 50% (lima puluh perseratus);
3. c.perusahaan dengan peringkat BBB+ sampai dengan BBB- diberikan bobot sebesar 100% (seratus perseratus);
4. d.perusahaan dengan peringkat BB+ sampai dengan B- diberikan bobot sebesar 100% (seratus perseratus);
5. e.perusahaan dengan peringkat dibawah B- diberikan bobot sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus);
6. f.perusahaan yang tidak memiliki peringkat (unrated) diberikan bobot sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 8

…

Pasal 8

Peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh lembaga pemeringkat (rating agency) yang diakui oleh Bank Indonesia.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang telah ada belum sepenuhnya sejalan dengan karakteristik kegiatan usaha bank umum berdasarkan prinsip Syariah;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum berdasarkan prinsip Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun … Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.
2.Unit …
2.Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor pusat bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah, atau unit kerja di Kantor Cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Pembantu Syariah dan atau Unit Syariah.
3.Risiko Penyaluran Dana (credit risk) adalah risiko kerugian yang diderita bank akibat tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang dilakukan Bank.
4.Risiko Pasar (market risk) adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
5.Risiko Nilai Tukar (foreign exchange risk) adalah risiko kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang termasuk perubahan harga emas dari posisi Bank dalam Banking Book.
6.Banking Book adalah semua elemen/posisi lainnya yang dinilai dari harga perolehan dan ditujukan untuk investasi atau dicairkan pada saat jatuh tempo (held to maturity).

Pasal 2

(1)Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko.
(2)UUS wajib menyediakan modal minimum dari aktiva tertimbang menurut risiko dari kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.
(3)Dalam …
(3)Dalam hal modal minimum UUS kurang dari 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko maka kantor pusat bank umum konvensional dari UUS wajib menambah kekurangan modal minimum sehingga mencapai 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah Risiko Penyaluran Dana dan Risiko Pasar (market risk).
(5)Risiko Pasar yang diperhitungkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah Risiko Nilai Tukar (foreign exchange risk).

BAB II

ASPEK PERMODALAN

Pasal 3

(1)Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bagi Bank terdiri dari:
1. a.modal inti (tier 1);
2. b.modal pelengkap (tier 2); dan
3. c.modal pelengkap tambahan (tier 3).
(2)Modal pelengkap (tier 2) dan modal pelengkap tambahan (tier 3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c hanya dapat diperhitungkan setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti.
(3)Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperhitungkan dengan faktor pengurang yang berupa seluruh penyertaan yang dilakukan Bank.
(4)Modal …
(4)Modal bagi UUS dari bank yang berkantor pusat di dalam negeri dan di luar negeri adalah dana yang disisihkan oleh kantor pusat bank untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

Pasal 4

(1)Modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.modal disetor, dan
2. b.cadangan tambahan modal (disclosed reserve).
(2)Modal inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa pos goodwill.
(3)Cadangan tambahan modal (disclosed reserve) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Faktor Penambah, yaitu:
  1. 1.Agio saham;
  2. 2.Modal Sumbangan;
  3. 3.Cadangan Umum;
  4. 4.Cadangan Tujuan;
  5. 5.Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak;
  6. 6.Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak sebesar 50% (lima puluh perseratus);
  7. 7.Selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri;
  8. 8.Dana setoran modal;
2. b.Faktor Pengurang, yaitu:
  1. 1.Disagio;
  2. 2.Rugi tahun-tahun lalu;
  3. 3.Rugi …
  4. 3.Rugi tahun berjalan;
  5. 4.Selisih kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri; dan
  6. 5.Penurunan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual.
(4)Dalam perhitungan laba atau rugi tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikeluarkan pengaruh perhitungan pajak tangguhan (deferred tax).
(5)Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Selisih penilaian kembali aktiva tetap;
2. b.Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif setinggi- tingginya 1,25% (seratus dua puluh lima per sepuluhribu) dari aktiva tertimbang menurut risiko;
3. c.Modal pinjaman yang memenuhi kriteria Bank Indonesia yaitu pinjaman yang didukung oleh instrumen atau warkat yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
  1. 1.berdasarkan prinsip Qardh;
  2. 2.tidak dijamin oleh bank penerbit (issuer) dan sifatnya dipersamakan dengan modal serta telah dibayar penuh;
  3. 3.tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia; dan
  4. 4.mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi saldo laba dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi.
4. d.Investasi …
5. d.Investasi Subordinasi setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal inti dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
  1. 1.berdasarkan prinsip mudharabah atau musyarakah;
  2. 2.ada perjanjian tertulis antara bank dengan investor;
  3. 3.mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia, dalam hubungan ini pada saat Bank mengajukan permohonan persetujuan, Bank harus menyampaikan program pembayaran kembali investasi subordinasi tersebut;
  4. 4.tidak dijamin oleh Bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
  5. 5.minimal berjangka waktu 5 (lima) tahun;
  6. 6.pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan Bank tetap sehat; dan
  7. 7.dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).
6. e.Peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual setinggi-tingginya sebesar 45% (empat puluh lima perseratus).

Pasal 5

(1)Modal pelengkap tambahan (tier 3) dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan Risiko Pasar.
(2)Modal pelengkap tambahan (tier 3) dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum adalah investasi subordinasi jangka pendek yang memenuhi kriteria Bank Indonesia sebagai berikut :
1. a.berdasarkan …
2. a.berdasarkan prinsip mudharabah atau musyarakah;
3. b.tidak dijamin oleh Bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
4. c.memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
5. d.tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman dengan persetujuan Bank Indonesia;
6. e.terdapat klausula yang mengikat (lock-in clausule) yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan penarikan angsuran pokok, termasuk pembayaran saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan kewajiban penyediaan modal minimum Bank tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
7. f.terdapat perjanjian penempatan investasi subordinasi yang jelas termasuk jadwal pelunasannya; dan
8. g.memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
(3)Modal pelengkap tambahan (tier 3) untuk memperhitungkan Risiko Pasar hanya dapat digunakan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh perseratus) dari bagian modal inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan Risiko Pasar;
2. b.jumlah modal pelengkap (tier 2) dan modal pelengkap tambahan (tier 3) setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti.
(4)Modal pelengkap (tier 2) yang tidak digunakan dapat ditambahkan untuk modal pelengkap tambahan (tier 3) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
(5)Investasi subordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d yang melebihi 50% (lima puluh perseratus) modal inti, dapat digunakan sebagai komponen … komponen modal pelengkap tambahan (tier 3) dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III

ASPEK RISIKO PENYALURAN DANA

Pasal 6

Aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a.aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko penyaluran dana yang melekat pada setiap pos aktiva, yaitu :
1. 1.kas, emas, penempatan pada Bank Indonesia dan commemorative coins diberi bobot 0% (nol perseratus);
2. 2.penempatan pada bank lain diberi bobot 20% (dua puluh perseratus);
3. 3.persediaan, aktiva ijarah, nilai bersih aktiva tetap dan inventaris, antar kantor aktiva, dan rupa-rupa aktiva diberi bobot 100% (seratus persen).
b.beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen dan kontinjensi (off- balancesheet account) yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar risiko penyaluran dana yang melekat pada setiap pos setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi yaitu :
1. 1.L/C yang masih berlaku (tidak termasuk standby L/C) diberi bobot 20% (dua puluh perseratus);.
2. 2.jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian pembiayaan dan atau piutang, dan fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan kepada nasabah sampai dengan akhir tahun untuk … untuk tahun takwim yang berjalan diberi bobot 50% (lima puluh perseratus);
3. 3.jaminan (termasuk standby L/C) dan risk sharing dalam rangka pemberian pembiayaan, serta endosemen atau aval surat-surat berharga berdasarkan prinsip syariah diberi bobot 100% (seratus perseratus).

Pasal 7

(1)Aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk aktiva produktif dibedakan sebagai berikut :
1. a.penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga dengan prinsip mudharabah muthlaqah berdasarkan sistem bagi untung atau rugi (profit and loss sharing method) diberikan bobot sebesar 1% (satu perseratus);
2. b.penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang beragunan yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip wadiah, qardh dan mudharabah muthlaqah berdasarkan sistem bagi pendapatan (revenue sharing) yang dibedakan sebagai berikut:
  1. 1.diberikan atau dijamin oleh pemerintah atau bank sentral diberikan bobot sebesar 0% (nol perseratus);
  2. 2.diberikan atau dijamin oleh bank lain diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus);
  3. 3.diberikan atau dijamin oleh swasta penetapan bobot berdasarkan peringkat (rating) yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan.
3. c.penyaluran …
4. c.penyaluran dana dalam bentuk piutang untuk kepemilikan rumah yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dan bertujuan untuk dihuni yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip wadiah, qardh dan mudharabah muthlaqah berdasarkan sistem bagi pendapatan (revenue sharing) diberikan bobot sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
5. d.penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang tidak beragunan (venture capital) yang sumber dananya dari wadiah, modal sendiri, qardh dan mudharabah muthlaqah diberikan bobot sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus);
(2)Peringkat (rating) yang menjadi dasar pemberian bobot risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 atau setara diklasifikasikan sebagai berikut:
1. a.perusahaan dengan peringkat AAA sampai dengan AA- diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus);
2. b.perusahaan dengan peringkat A+ sampai dengan A- diberikan bobot sebesar 50% (lima puluh perseratus);
3. c.perusahaan dengan peringkat BBB+ sampai dengan BBB- diberikan bobot sebesar 100% (seratus perseratus);
4. d.perusahaan dengan peringkat BB+ sampai dengan B- diberikan bobot sebesar 100% (seratus perseratus);
5. e.perusahaan dengan peringkat dibawah B- diberikan bobot sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus);
6. f.perusahaan yang tidak memiliki peringkat (unrated) diberikan bobot sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 8

…

Pasal 8

Peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh lembaga pemeringkat (rating agency) yang diakui oleh Bank Indonesia.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004