DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/24/PBI/2005

Nomor: 7/24/PBI/2005
Tahun: 2005
Ditetapkan: 3 Agustus 2005
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menghindari terjadinya kemacetan pembayaran (gridlock) dalam Sistem BI-RTGS, yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia perlu menyediakan Fasilitas Likuiditas Intrahari kepada Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai peserta Sistem BI-RTGS;
c.bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalan Bank dalam memenuhi kewajibannya sebagai peserta dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, Bank Indonesia juga memandang perlu untuk menyediakan Fasilitas Likuiditas Intrahari khusus untuk penyelesaian akhir kliring debet kepada Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah selain untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu untuk menyusun ketentuan mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat … 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3.Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4261) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/23/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4520);
4.Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516);
5.Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/2/PBI/2004 tentang Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4363);
6.Peraturan … 3
6.Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 tentang Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement System (BI-RTGS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah secara bersamaan.
2.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional, yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.
3.Sistem … 4
3.Sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement.
4.Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia dan penatausahaan surat berharga secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System.
5.Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SKNBI adalah suatu sistem kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturanan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
6.Kliring Debet adalah kegiatan SKNBI untuk transfer debet sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
7.Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut FLIS adalah fasilitas pendanaan yang disediakan Bank Indonesia kepada Bank dalam kedudukan sebagai peserta Sistem BI-RTGS dan SKNBI, yang harus dilunasi pada hari yang sama dengan hari penggunaan.
8.FLIS dalam rangka RTGS bagi Bank yang selanjutnya disebut FLIS-RTGS adalah FLIS untuk mengatasi kesulitan pendanaan Bank yang terjadi selama jam operasional Sistem BI-RTGS.
9.FLIS dalam rangka Kliring bagi Bank yang selanjutnya disebut FLIS-Kliring adalah FLIS untuk mengatasi kesulitan pendanaan Bank yang terjadi pada saat penyelesaian akhir atas hasil Kliring Debet.
10.Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah yang selanjutnya disebut FPJPS adalah fasilitas pembiayaan dari Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan … 5 Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah.
11.Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SWBI adalah bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai SWBI.
12.Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah pasar uang antarbank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai PUAS.
13.Mudharabah adalah perjanjian antara pemilik dana dan pengelola dana untuk suatu kegiatan usaha, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Pasal 2

(1)Bank dapat memperoleh FLIS baik dalam bentuk FLIS-RTGS maupun FLIS- Kliring setelah menandatangani Perjanjian Penggunaan dan Pengagunan FLIS dan menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada Bank Indonesia.
(2)FLIS yang diterima oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan prinsip Mudharabah.

Pasal 3

Bank dapat menggunakan FLIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a.memiliki SWBI, surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah yang dapat diagunkan;
b.tidak sedang dikenakan sanksi penangguhan sebagai peserta BI-RTGS, dan atau Peserta BI-SSSS, dan atau penghentian sebagai peserta SKNBI; dan
c.tidak…. 6
c.tidak sedang dikenakan sanksi tidak dapat memperoleh FPJPS.

Pasal 4

Bank Indonesia berwenang untuk menolak atau menghentikan penggunaan FLIS dalam hal Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1)Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan, atau dipertanggungkan secara apapun juga baik kepada orang atau pihak lain maupun kepada Bank Indonesia, serta tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa.
(2)Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak dapat diperjualbelikan dan atau dijaminkan kembali oleh Bank.
(3)Perhitungan nilai SWBI, surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah yang dapat diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) tunduk pada ketentuan tentang agunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah yang berlaku.
(4)Nilai maksimum FLIS yang dapat digunakan Bank adalah sebesar nilai agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah dipindahkan Bank ke rekening agunan surat berharga pada sarana BI-SSSS.

Pasal 6

(1)Pengagunan SWBI, surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah yang dapat diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dalam rangka penggunaan FLIS-RTGS dan atau FLIS-Kliring dilakukan melalui sarana BI-SSSS yang diatur sebagai berikut:
1. a.untuk … 7
2. a.Untuk FLIS-RTGS, Bank harus memindahkan surat berharga ke rekening agunan FLIS-RTGS pada sarana BI-SSSS selama jam operasional Sistem BI- RTGS pada saat Bank menilai adanya kebutuhan FLIS untuk kelancaran transaksi di Sistem BI-RTGS (self asessment); dan
3. b.Untuk FLIS-Kliring, Bank harus memindahkan surat berharga ke rekening agunan FLIS-Kliring pada sarana BI-SSSS dalam rangka penyediaan pendanaan awal (prefund) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
(2)SWBI, surat berharga dan atau tagihan lainnya yang telah dipindahkan ke rekening agunan FLIS-Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat digunakan sebagai agunan FLIS-RTGS.

Pasal 7

(1)Penggunaan FLIS RTGS dilakukan secara otomatis pada saat saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk melakukan transaksi keluar (outgoing transaction) sepanjang nilai agunan FLIS yang tersedia di rekening agunan FLIS-RTGS dan FLIS-Kliring mencukupi.
(2)Penggunaan FLIS Kliring dilakukan secara otomatis pada saat saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban Bank atas penyelesaian akhir kliring debet sepanjang nilai agunan FLIS yang tersedia di rekening agunan FLIS-RTGS dan FLIS-Kliring mencukupi.
(3)Dalam hal nilai agunan FLIS-Kliring tidak cukup untuk menutup kewajiban penyelesaian akhir Kliring Debet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka nilai agunan FLIS-RTGS yang tersedia di rekening agunan FLIS-RTGS secara otomatis digunakan untuk menutup kewajiban penyelesaian akhir Kliring Debet. Pasal … 8

Pasal 8

Bank Indonesia dapat membatasi jenis-jenis transaksi yang diperkenankan untuk menggunakan FLIS.

Pasal 9

Bank Indonesia memperoleh imbalan atas setiap FLIS yang digunakan oleh Bank Syariah.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menghindari terjadinya kemacetan pembayaran (gridlock) dalam Sistem BI-RTGS, yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia perlu menyediakan Fasilitas Likuiditas Intrahari kepada Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai peserta Sistem BI-RTGS;
c.bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalan Bank dalam memenuhi kewajibannya sebagai peserta dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, Bank Indonesia juga memandang perlu untuk menyediakan Fasilitas Likuiditas Intrahari khusus untuk penyelesaian akhir kliring debet kepada Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah selain untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu untuk menyusun ketentuan mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat … 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3.Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4261) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/23/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4520);
4.Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516);
5.Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/2/PBI/2004 tentang Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4363);
6.Peraturan … 3
6.Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 tentang Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement System (BI-RTGS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah secara bersamaan.
2.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional, yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.
3.Sistem … 4
3.Sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement.
4.Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia dan penatausahaan surat berharga secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System.
5.Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SKNBI adalah suatu sistem kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturanan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
6.Kliring Debet adalah kegiatan SKNBI untuk transfer debet sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
7.Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut FLIS adalah fasilitas pendanaan yang disediakan Bank Indonesia kepada Bank dalam kedudukan sebagai peserta Sistem BI-RTGS dan SKNBI, yang harus dilunasi pada hari yang sama dengan hari penggunaan.
8.FLIS dalam rangka RTGS bagi Bank yang selanjutnya disebut FLIS-RTGS adalah FLIS untuk mengatasi kesulitan pendanaan Bank yang terjadi selama jam operasional Sistem BI-RTGS.
9.FLIS dalam rangka Kliring bagi Bank yang selanjutnya disebut FLIS-Kliring adalah FLIS untuk mengatasi kesulitan pendanaan Bank yang terjadi pada saat penyelesaian akhir atas hasil Kliring Debet.
10.Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah yang selanjutnya disebut FPJPS adalah fasilitas pembiayaan dari Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan … 5 Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah.
11.Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SWBI adalah bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai SWBI.
12.Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah pasar uang antarbank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai PUAS.
13.Mudharabah adalah perjanjian antara pemilik dana dan pengelola dana untuk suatu kegiatan usaha, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Pasal 2

(1)Bank dapat memperoleh FLIS baik dalam bentuk FLIS-RTGS maupun FLIS- Kliring setelah menandatangani Perjanjian Penggunaan dan Pengagunan FLIS dan menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada Bank Indonesia.
(2)FLIS yang diterima oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan prinsip Mudharabah.

Pasal 3

Bank dapat menggunakan FLIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a.memiliki SWBI, surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah yang dapat diagunkan;
b.tidak sedang dikenakan sanksi penangguhan sebagai peserta BI-RTGS, dan atau Peserta BI-SSSS, dan atau penghentian sebagai peserta SKNBI; dan
c.tidak…. 6
c.tidak sedang dikenakan sanksi tidak dapat memperoleh FPJPS.

Pasal 4

Bank Indonesia berwenang untuk menolak atau menghentikan penggunaan FLIS dalam hal Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1)Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan, atau dipertanggungkan secara apapun juga baik kepada orang atau pihak lain maupun kepada Bank Indonesia, serta tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa.
(2)Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak dapat diperjualbelikan dan atau dijaminkan kembali oleh Bank.
(3)Perhitungan nilai SWBI, surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah yang dapat diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) tunduk pada ketentuan tentang agunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah yang berlaku.
(4)Nilai maksimum FLIS yang dapat digunakan Bank adalah sebesar nilai agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah dipindahkan Bank ke rekening agunan surat berharga pada sarana BI-SSSS.

Pasal 6

(1)Pengagunan SWBI, surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah yang dapat diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dalam rangka penggunaan FLIS-RTGS dan atau FLIS-Kliring dilakukan melalui sarana BI-SSSS yang diatur sebagai berikut:
1. a.untuk … 7
2. a.Untuk FLIS-RTGS, Bank harus memindahkan surat berharga ke rekening agunan FLIS-RTGS pada sarana BI-SSSS selama jam operasional Sistem BI- RTGS pada saat Bank menilai adanya kebutuhan FLIS untuk kelancaran transaksi di Sistem BI-RTGS (self asessment); dan
3. b.Untuk FLIS-Kliring, Bank harus memindahkan surat berharga ke rekening agunan FLIS-Kliring pada sarana BI-SSSS dalam rangka penyediaan pendanaan awal (prefund) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
(2)SWBI, surat berharga dan atau tagihan lainnya yang telah dipindahkan ke rekening agunan FLIS-Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat digunakan sebagai agunan FLIS-RTGS.

Pasal 7

(1)Penggunaan FLIS RTGS dilakukan secara otomatis pada saat saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk melakukan transaksi keluar (outgoing transaction) sepanjang nilai agunan FLIS yang tersedia di rekening agunan FLIS-RTGS dan FLIS-Kliring mencukupi.
(2)Penggunaan FLIS Kliring dilakukan secara otomatis pada saat saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban Bank atas penyelesaian akhir kliring debet sepanjang nilai agunan FLIS yang tersedia di rekening agunan FLIS-RTGS dan FLIS-Kliring mencukupi.
(3)Dalam hal nilai agunan FLIS-Kliring tidak cukup untuk menutup kewajiban penyelesaian akhir Kliring Debet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka nilai agunan FLIS-RTGS yang tersedia di rekening agunan FLIS-RTGS secara otomatis digunakan untuk menutup kewajiban penyelesaian akhir Kliring Debet. Pasal … 8

Pasal 8

Bank Indonesia dapat membatasi jenis-jenis transaksi yang diperkenankan untuk menggunakan FLIS.

Pasal 9

Bank Indonesia memperoleh imbalan atas setiap FLIS yang digunakan oleh Bank Syariah.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004