DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/28/PBI/2005

Nomor: 7/28/PBI/2005
Tahun: 2005
Ditetapkan: 1 September 2005
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penetapan suku bunga penjaminan merupakan kebijakan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan moneter;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan moneter, diperlukan penyesuaian terhadap perhitungan penetapan maksimum suku bunga penjaminan simpanan pihak ketiga dalam Rupiah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan atas ketentuan maksimum suku bunga penjaminan simpanan pihak ketiga dalam Rupiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/11/PBI tanggal 12 April 2004 Tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga Dan Pasar Uang Antar Bank; Mengingat …. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/11/PBI/2004 TENTANG SUKU BUNGA PENJAMINAN SIMPANAN PIHAK KETIGA DAN PASAR UANG ANTAR BANK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/11/PBI/2004 Tahun 2004 tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar …. Antar Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4383) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

4.Bank Indonesia Rate yang selanjutnya disebut BI Rate adalah tingkat suku bunga dengan tenor 1 (satu) bulan yang ditetapkan secara periodik untuk jangka waktu tertentu oleh Bank Indonesia serta diumumkan kepada publik sebagai sinyal (stance) kebijakan moneter.
2.Ketentuan Pasal 2 Ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(3)Maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam Rupiah yang dijamin Pemerintah ditetapkan sebesar BI Rate terakhir ditambah atau dikurangi Marjin tertentu. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 September 2005 25 GUBERNUR BANK INDONESIA, BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 77 DPM PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 7/28/PBI/2005 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/11/PBI/2004 TENTANG SUKU BUNGA PENJAMINAN SIMPANAN PIHAK KETIGA DAN PASAR UANG ANTAR BANK I. UMUM Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, Bank Indonesia melakukan salah satu tugas yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Sejak bulan Juli 2005, Bank Indonesia secara resmi menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional pengendalian moneter menggantikan base money. Suku bunga tersebut adalah BI Rate yang merupakan suku bunga dengan tenor satu bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik yang berfungsi sebagai sinyal (stance) kebijakan moneter. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan moneter khususnya kebijakan suku bunga maka Bank Indonesia memandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap dasar perhitungan penetapan maksimum suku bunga penjaminan pihak ketiga dalam Rupiah. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan …. dengan pertimbangan agar maksimum suku bunga penjaminan bergerak searah dengan BI Rate. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4526 DPM

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penetapan suku bunga penjaminan merupakan kebijakan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan moneter;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan moneter, diperlukan penyesuaian terhadap perhitungan penetapan maksimum suku bunga penjaminan simpanan pihak ketiga dalam Rupiah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan atas ketentuan maksimum suku bunga penjaminan simpanan pihak ketiga dalam Rupiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/11/PBI tanggal 12 April 2004 Tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga Dan Pasar Uang Antar Bank; Mengingat …. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

4.Bank Indonesia Rate yang selanjutnya disebut BI Rate adalah tingkat suku bunga dengan tenor 1 (satu) bulan yang ditetapkan secara periodik untuk jangka waktu tertentu oleh Bank Indonesia serta diumumkan kepada publik sebagai sinyal (stance) kebijakan moneter.
2.Ketentuan Pasal 2 Ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(3)Maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam Rupiah yang dijamin Pemerintah ditetapkan sebesar BI Rate terakhir ditambah atau dikurangi Marjin tertentu. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 September 2005 25 GUBERNUR BANK INDONESIA, BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 77 DPM PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 7/28/PBI/2005 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/11/PBI/2004 TENTANG SUKU BUNGA PENJAMINAN SIMPANAN PIHAK KETIGA DAN PASAR UANG ANTAR BANK I. UMUM Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, Bank Indonesia melakukan salah satu tugas yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Sejak bulan Juli 2005, Bank Indonesia secara resmi menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional pengendalian moneter menggantikan base money. Suku bunga tersebut adalah BI Rate yang merupakan suku bunga dengan tenor satu bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik yang berfungsi sebagai sinyal (stance) kebijakan moneter. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan moneter khususnya kebijakan suku bunga maka Bank Indonesia memandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap dasar perhitungan penetapan maksimum suku bunga penjaminan pihak ketiga dalam Rupiah. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan …. dengan pertimbangan agar maksimum suku bunga penjaminan bergerak searah dengan BI Rate. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4526 DPM

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/28/PBI/2005

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004