Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/34/PBI/2005
- Nomor
- 7/34/PBI/2005
- Tahun
- 2005
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 24
menetapkan BPR dalam status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagai berikut:
Selama jangka waktu pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), BPR dapat dikeluarkan dari status pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria:
Pada saat berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), BPR dapat dikeluarkan dari status pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria:
BAB III PEMBERITAHUAN KEPADA LPS DAN PENCABUTAN IZIN USAHA
BAB III
BAB V … BAB IV SANKSI
BAB IV
Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa larangan menjadi pengurus BPR dan/atau pemegang saham BPR apabila tidak melaksanakan kewajiban sesuai perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). KETENTUAN PERALIHAN
Tindak lanjut terhadap BPR yang telah ditetapkan dalam status pengawasan khusus sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. KETENTUAN PENUTUP
Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia No.3/15/PBI/2001 tentang Penetapan Status BPR dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan … Pembekuan Kegiatan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.3/24/PBI/2001, beserta ketentuan pelaksanaanya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan