DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/15/PBI/2001

Nomor: 3/15/PBI/2001
Tahun: 2001
Ditetapkan: 21 September 2001
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terhadap Bank Perkreditan Rakyat dimaksud di atas dipandang perlu dilakukan langkah-langkah penyehatan industri Bank Perkreditan Rakyat melalui pengawasan khusus atau pembekuan kegiatan usaha tertentu;
c.bahwa berhubung dengan itu perlu diatur ketentuan mengenai Penetapan Status Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang… 2
2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENETAPAN STATUS BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM PENGAWASAN KHUSUS DAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah;
2.BPR dalam pengawasan khusus adalah BPR yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini;
3.BPR Beku Kegiatan Usaha yang untuk selanjutnya disebut dengan BBKU adalah BPR yang dibekukan kegiatan usaha tertentu oleh Bank Indonesia;
4.Program… 3
4.Program Penjaminan Pemerintah adalah jaminan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran BPR sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 193 tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat dan peraturan pelaksanaannya;
5.Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disebut dengan Rasio KPMM adalah perbandingan antara modal bank terhadap aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya;
6.Cash Ratio yang selanjutnya disebut dengan CR adalah perbandingan antara alat likuid terhadap hutang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya.

Pasal 2

(1)Dalam hal Bank Indonesia menilai suatu BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya maka BPR tersebut ditetapkan dalam pengawasan khusus Bank Indonesia.
(2)Bank Indonesia menetapkan BPR dalam status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila memenuhi kriteria:
1. a.Rasio KPMM kurang dari 4% (empat perseratus); dan atau
2. b.CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga perseratus).
(3)Dalam…. 4
(3)Dalam rangka pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
1. a.Bank Indonesia dapat memerintahkan antara lain agar :
  1. 1.Pemegang saham menambah modal;
  2. 2.Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi BPR;
  3. 3.BPR menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian BPR dengan modalnya;
  4. 4.BPR melakukan merger atau konsolidasi dengan BPR lain;
  5. 5.BPR dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
  6. 6.BPR menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPR kepada pihak lain; dan atau
  7. 7.BPR menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban BPR kepada pihak lain; dan atau
2. b.Bank Indonesia dapat memerintahkan agar BPR menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 3

(1)Dalam rangka pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank Indonesia dapat menempatkan petugas Bank Indonesia untuk melakukan pemantauan secara langsung terhadap kegiatan operasional BPR.
(2)Dengan… 5
(2)Dengan penempatan petugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), seluruh tanggungjawab atas kegiatan operasional dan kewajiban BPR tetap berada pada pengurus dan atau pemegang saham BPR.

Pasal 4

(1)Jangka waktu pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberitahuan penetapan status BPR dalam pengawasan khusus dari Bank Indonesia.
(2)Dalam hal selama jangka waktu pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemegang saham dan atau BPR melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, maka jangka waktu dimaksud tidak termasuk jangka waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan dalam proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Selama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPR dapat dikeluarkan dari pengawasan khusus apabila Rasio KPMM mencapai 4% (empat perseratus) atau lebih dan rata-rata CR selama 6 (enam) bulan terakhir mencapai 3% (tiga perseratus) atau lebih. Pasal 6… 6

Pasal 6

Bank Indonesia menetapkan BPR dengan status BBKU apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

a.Selama dalam masa pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPR memiliki Rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol perseratus) dan atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 1% (satu perseratus); atau
b.Setelah jangka waktu masa pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berakhir, BPR memiliki Rasio KPMM kurang dari 4% (empat perseratus) dan atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga perseratus); atau
c.BPR melakukan pelanggaran peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang diancam dengan sanksi pembekuan kegiatan usaha.

Pasal 7

(1)Bank Indonesia menetapkan status BBKU dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia dan memberitahukan kepada BPR yang bersangkutan.
(2)Bank Indonesia mengumumkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia kepada masyarakat.

Pasal 8

(1)Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha BPR paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal BBKU.

2.Undang-undang…(2) Bank … 7

(2)Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha BPR yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dan bukan merupakan peserta Program Penjaminan Pemerintah.
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat calon investor yang akan mengambil alih seluruh hak dan kewajiban BBKU, maka pengambilalihan tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4)Jangka waktu pengambilalihan oleh calon investor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak termasuk jangka waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan dalam proses hukum sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Pada saat ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini, terhadap :
1. a.BPR yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha dan pengurus serta pemiliknya sudah tidak diketahui keberadaannya, atau
2. b.BPR yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha tetapi masih ada pengurus dan pemiliknya serta merupakan peserta Program Penjaminan Pemerintah, atau
3. c.BPR yang memiliki Rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol perseratus), dan atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 1 % (satu perseratus), serta merupakan peserta Program Penjaminan Pemerintah, ditetapkan status BBKU.
(2)Penetapan… 8
(2)Penetapan status BBKU terhadap BPR sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila BPR sedang dalam proses merger, konsolidasi, akuisisi yang diikuti dengan penambahan modal disetor, penambahan modal disetor oleh pemilik atau masuknya investor baru.
(3)BPR yang sedang dalam proses sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan waktu penyelesaian selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini.
(4)Dalam hal BPR tidak dapat menyelesaikan proses sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka Bank Indonesia menetapkan BPR tersebut dalam status BBKU
(5)BPR yang memenuhi kriteria ayat (1) huruf b dan huruf c tetapi tidak merupakan peserta Program Penjaminan Pemerintah, maka Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha BPR yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terhadap Bank Perkreditan Rakyat dimaksud di atas dipandang perlu dilakukan langkah-langkah penyehatan industri Bank Perkreditan Rakyat melalui pengawasan khusus atau pembekuan kegiatan usaha tertentu;
c.bahwa berhubung dengan itu perlu diatur ketentuan mengenai Penetapan Status Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang… 2
2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENETAPAN STATUS BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM PENGAWASAN KHUSUS DAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah;
2.BPR dalam pengawasan khusus adalah BPR yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini;
3.BPR Beku Kegiatan Usaha yang untuk selanjutnya disebut dengan BBKU adalah BPR yang dibekukan kegiatan usaha tertentu oleh Bank Indonesia;
4.Program… 3
4.Program Penjaminan Pemerintah adalah jaminan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran BPR sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 193 tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat dan peraturan pelaksanaannya;
5.Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disebut dengan Rasio KPMM adalah perbandingan antara modal bank terhadap aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya;
6.Cash Ratio yang selanjutnya disebut dengan CR adalah perbandingan antara alat likuid terhadap hutang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya.

Pasal 2

(1)Dalam hal Bank Indonesia menilai suatu BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya maka BPR tersebut ditetapkan dalam pengawasan khusus Bank Indonesia.
(2)Bank Indonesia menetapkan BPR dalam status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila memenuhi kriteria:
1. a.Rasio KPMM kurang dari 4% (empat perseratus); dan atau
2. b.CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga perseratus).
(3)Dalam…. 4
(3)Dalam rangka pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
1. a.Bank Indonesia dapat memerintahkan antara lain agar :
  1. 1.Pemegang saham menambah modal;
  2. 2.Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi BPR;
  3. 3.BPR menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian BPR dengan modalnya;
  4. 4.BPR melakukan merger atau konsolidasi dengan BPR lain;
  5. 5.BPR dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
  6. 6.BPR menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPR kepada pihak lain; dan atau
  7. 7.BPR menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban BPR kepada pihak lain; dan atau
2. b.Bank Indonesia dapat memerintahkan agar BPR menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 3

(1)Dalam rangka pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank Indonesia dapat menempatkan petugas Bank Indonesia untuk melakukan pemantauan secara langsung terhadap kegiatan operasional BPR.
(2)Dengan… 5
(2)Dengan penempatan petugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), seluruh tanggungjawab atas kegiatan operasional dan kewajiban BPR tetap berada pada pengurus dan atau pemegang saham BPR.

Pasal 4

(1)Jangka waktu pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberitahuan penetapan status BPR dalam pengawasan khusus dari Bank Indonesia.
(2)Dalam hal selama jangka waktu pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemegang saham dan atau BPR melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, maka jangka waktu dimaksud tidak termasuk jangka waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan dalam proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pasal 6

Bank Indonesia menetapkan BPR dengan status BBKU apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

a.Selama dalam masa pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPR memiliki Rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol perseratus) dan atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 1% (satu perseratus); atau
b.Setelah jangka waktu masa pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berakhir, BPR memiliki Rasio KPMM kurang dari 4% (empat perseratus) dan atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga perseratus); atau
c.BPR melakukan pelanggaran peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang diancam dengan sanksi pembekuan kegiatan usaha.

Pasal 7

(1)Bank Indonesia menetapkan status BBKU dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia dan memberitahukan kepada BPR yang bersangkutan.
(2)Bank Indonesia mengumumkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia kepada masyarakat.

Pasal 8

(1)Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha BPR paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal BBKU.

2.Undang-undang…(2) Bank … 7

(2)Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha BPR yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dan bukan merupakan peserta Program Penjaminan Pemerintah.
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat calon investor yang akan mengambil alih seluruh hak dan kewajiban BBKU, maka pengambilalihan tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4)Jangka waktu pengambilalihan oleh calon investor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak termasuk jangka waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan dalam proses hukum sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Pada saat ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini, terhadap :
1. a.BPR yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha dan pengurus serta pemiliknya sudah tidak diketahui keberadaannya, atau
2. b.BPR yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha tetapi masih ada pengurus dan pemiliknya serta merupakan peserta Program Penjaminan Pemerintah, atau
3. c.BPR yang memiliki Rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol perseratus), dan atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 1 % (satu perseratus), serta merupakan peserta Program Penjaminan Pemerintah, ditetapkan status BBKU.
(2)Penetapan… 8
(2)Penetapan status BBKU terhadap BPR sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila BPR sedang dalam proses merger, konsolidasi, akuisisi yang diikuti dengan penambahan modal disetor, penambahan modal disetor oleh pemilik atau masuknya investor baru.
(3)BPR yang sedang dalam proses sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan waktu penyelesaian selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini.
(4)Dalam hal BPR tidak dapat menyelesaikan proses sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka Bank Indonesia menetapkan BPR tersebut dalam status BBKU
(5)BPR yang memenuhi kriteria ayat (1) huruf b dan huruf c tetapi tidak merupakan peserta Program Penjaminan Pemerintah, maka Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha BPR yang bersangkutan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/15/PBI/2001

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1999