DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/36/PBI/2005

Nomor: 7/36/PBI/2005
Tahun: 2005
Ditetapkan: 30 September 2005
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan investasi di Indonesia berdampak pada kegiatan pasar valuta asing domestik yang dapat mempengaruhi gejolak nilai tukar rupiah;
c.bahwa fluktuasi nilai tukar Rupiah juga dapat menyebabkan ketidakpastian dalam kegiatan investasi, sehingga lindung nilai merupakan kebutuhan bagi kegiatan investasi;
d.bahwa dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan sebagai langkah kehati-hatian dalam menjamin integritas dan stabilitas sistem keuangan Indonesia diperlukan langkah- langkah untuk mengurangi tekanan terhadap nilai tukar Rupiah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipandang perlu untuk mengatur kembali transaksi swap antara bank dengan ... dengan Bank Indonesia dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1.Bank adalah Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, namun tidak termasuk kantor bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
2.Transaksi Swap adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian/ penjualan tunai (spot) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan bank yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
3.Transaksi Swap Beli Bank adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui penjualan tunai (spot) dengan pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan Bank Indonesia dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs pada tanggal transaksi dilakukan.
4.Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.
5.Transaksi Swap Lindung Nilai adalah transaksi swap beli Bank dalam valuta asing terhadap rupiah, dalam rangka lindung nilai yang dilakukan antara Bank dengan Bank Indonesia.
6.Underlying ...
6.Underlying Transaksi Swap Lindung Nilai yang selanjutnya disebut Underlying Transaksi adalah transaksi swap yang dilakukan antara Bank dengan nasabahnya yang selanjutnya akan ditransaksikan ke Bank Indonesia melalui Transaksi Swap Lindung Nilai.
7.Pinjaman Luar Negeri adalah kewajiban penduduk kepada bukan penduduk dalam valuta asing yang berdasarkan perjanjian kredit (loan agreement).
8.Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

BAB II

TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI

Pasal 2

(1)Bank dapat melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai dengan Bank Indonesia.
(2)Transaksi Swap Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan Underlying Transaksi .
(3)Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. a.mempunyai sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan; dan
2. b.didasarkan atas investasi nasabah Bank pada sektor riil di Indonesia dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan yang sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk tunai (cash).
(4)Nilai ...
(4)Nilai nominal Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib paling banyak sama dengan nilai nominal Pinjaman Luar Negeri.
(5)Nilai nominal Transaksi Swap Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling banyak sebesar nilai nominal Underlying Transaksi.

Pasal 3

Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus termasuk dalam klasifikasi Bank devisa dengan Peringkat Komposit paling rendah 3 (tiga).

Pasal 4

(1)Jangka waktu Transaksi Swap Lindung Nilai paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.
(2)Dalam hal sisa jangka waktu Underlying Transaksi kurang dari 6 (enam) bulan maka jangka waktu Transaksi Swap Lindung Nilai ditetapkan wajib paling lama sama dengan sisa jangka waktu Underlying Transaksi.
(3)Sisa jangka waktu Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)wajib paling lama sama dengan sisa jangka waktu Pinjaman Luar Negeri.

Pasal 5

Transaksi Swap Lindung Nilai ditetapkan paling sedikit sebesar ekivalen US Dollar 500.000,00 (lima ratus ribu US Dollar) dan paling banyak sebesar nilai Underlying Transaksi.

Pasal 6

(1)Transaksi Swap Lindung Nilai dapat diperbaharui dengan menggunakan Underlying Transaksi yang sama.
(2)Pembaharuan Transaksi Swap Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Transaksi Swap Lindung Nilai yang sebelumnya telah jatuh tempo;
2. b.Underlying Transaksi masih memiliki sisa jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan;
(3)Transaksi Swap Lindung Nilai yang diperbaharui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai Transaksi Swap Lindung Nilai baru.

Pasal 7

Bank dilarang menggunakan Underlying Transaksi lebih dari satu kali sebagai dasar untuk melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai sebelum Transaksi Swap Lindung Nilai yang pertama jatuh tempo.

Pasal 8

(1)Bank Indonesia mengumumkan tingkat premi atau diskon dari Transaksi Swap Lindung Nilai.
(2)Tingkat premi atau diskon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan premi yang berlaku di pasar.
(3)Tingkat premi atau diskon dari Underlying Transaksi ditetapkan wajib paling besar 12,5 (dua belas koma lima) basis point di atas premi atau diskon Transaksi Swap Lindung Nilai.

Pasal 9

(1)Transaksi Swap Lindung Nilai dilakukan dalam valuta US Dollar terhadap Rupiah.
(2)Dalam hal dianggap perlu, Bank Indonesia dapat melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai dalam valuta asing lainnya terhadap Rupiah.
(3)Kurs valuta asing terhadap rupiah yang digunakan dalam Transaksi Swap Lindung Nilai adalah kurs beli Kurs Transaksi Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan investasi di Indonesia berdampak pada kegiatan pasar valuta asing domestik yang dapat mempengaruhi gejolak nilai tukar rupiah;
c.bahwa fluktuasi nilai tukar Rupiah juga dapat menyebabkan ketidakpastian dalam kegiatan investasi, sehingga lindung nilai merupakan kebutuhan bagi kegiatan investasi;
d.bahwa dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan sebagai langkah kehati-hatian dalam menjamin integritas dan stabilitas sistem keuangan Indonesia diperlukan langkah- langkah untuk mengurangi tekanan terhadap nilai tukar Rupiah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipandang perlu untuk mengatur kembali transaksi swap antara bank dengan ... dengan Bank Indonesia dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1.Bank adalah Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, namun tidak termasuk kantor bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
2.Transaksi Swap adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian/ penjualan tunai (spot) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan bank yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
3.Transaksi Swap Beli Bank adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui penjualan tunai (spot) dengan pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan Bank Indonesia dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs pada tanggal transaksi dilakukan.
4.Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.
5.Transaksi Swap Lindung Nilai adalah transaksi swap beli Bank dalam valuta asing terhadap rupiah, dalam rangka lindung nilai yang dilakukan antara Bank dengan Bank Indonesia.
6.Underlying ...
6.Underlying Transaksi Swap Lindung Nilai yang selanjutnya disebut Underlying Transaksi adalah transaksi swap yang dilakukan antara Bank dengan nasabahnya yang selanjutnya akan ditransaksikan ke Bank Indonesia melalui Transaksi Swap Lindung Nilai.
7.Pinjaman Luar Negeri adalah kewajiban penduduk kepada bukan penduduk dalam valuta asing yang berdasarkan perjanjian kredit (loan agreement).
8.Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

BAB II

TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI

Pasal 2

(1)Bank dapat melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai dengan Bank Indonesia.
(2)Transaksi Swap Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan Underlying Transaksi .
(3)Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. a.mempunyai sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan; dan
2. b.didasarkan atas investasi nasabah Bank pada sektor riil di Indonesia dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan yang sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk tunai (cash).
(4)Nilai ...
(4)Nilai nominal Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib paling banyak sama dengan nilai nominal Pinjaman Luar Negeri.
(5)Nilai nominal Transaksi Swap Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling banyak sebesar nilai nominal Underlying Transaksi.

Pasal 3

Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus termasuk dalam klasifikasi Bank devisa dengan Peringkat Komposit paling rendah 3 (tiga).

Pasal 4

(1)Jangka waktu Transaksi Swap Lindung Nilai paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.
(2)Dalam hal sisa jangka waktu Underlying Transaksi kurang dari 6 (enam) bulan maka jangka waktu Transaksi Swap Lindung Nilai ditetapkan wajib paling lama sama dengan sisa jangka waktu Underlying Transaksi.
(3)Sisa jangka waktu Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)wajib paling lama sama dengan sisa jangka waktu Pinjaman Luar Negeri.

Pasal 5

Transaksi Swap Lindung Nilai ditetapkan paling sedikit sebesar ekivalen US Dollar 500.000,00 (lima ratus ribu US Dollar) dan paling banyak sebesar nilai Underlying Transaksi.

Pasal 6

(1)Transaksi Swap Lindung Nilai dapat diperbaharui dengan menggunakan Underlying Transaksi yang sama.
(2)Pembaharuan Transaksi Swap Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Transaksi Swap Lindung Nilai yang sebelumnya telah jatuh tempo;
2. b.Underlying Transaksi masih memiliki sisa jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan;
(3)Transaksi Swap Lindung Nilai yang diperbaharui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai Transaksi Swap Lindung Nilai baru.

Pasal 7

Bank dilarang menggunakan Underlying Transaksi lebih dari satu kali sebagai dasar untuk melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai sebelum Transaksi Swap Lindung Nilai yang pertama jatuh tempo.

Pasal 8

(1)Bank Indonesia mengumumkan tingkat premi atau diskon dari Transaksi Swap Lindung Nilai.
(2)Tingkat premi atau diskon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan premi yang berlaku di pasar.
(3)Tingkat premi atau diskon dari Underlying Transaksi ditetapkan wajib paling besar 12,5 (dua belas koma lima) basis point di atas premi atau diskon Transaksi Swap Lindung Nilai.

Pasal 9

(1)Transaksi Swap Lindung Nilai dilakukan dalam valuta US Dollar terhadap Rupiah.
(2)Dalam hal dianggap perlu, Bank Indonesia dapat melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai dalam valuta asing lainnya terhadap Rupiah.
(3)Kurs valuta asing terhadap rupiah yang digunakan dalam Transaksi Swap Lindung Nilai adalah kurs beli Kurs Transaksi Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004