DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/48/PBI/2005 Tahun 2005

Nomor: 7/48/PBI/2005
Tahun: 2005
Ditetapkan: 16 November 2005
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/16/PBI/2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4391); Mengingat … Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/24/PBI/2000 TENTANG HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN. Pasal … Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bank Indonesia:

a.Nomor 3/11/PBI/2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4108);
b.Nomor 6/16/PBI/2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4391); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 15 diubah dan ditambah menjadi 5 (lima) ayat sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Penarikan Rekening Giro Rupiah yang dimiliki oleh instansi pemerintah dilakukan dengan menggunakan sarana sebagai berikut:
1. a.Cek BI;
2. b.BG BI;
3. c.sarana elektronik; dan
4. d.sarana penarikan lain.
(2)Sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
1. a.sarana penarikan lain yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Pemegang Rekening Giro atau oleh instansi pemerintah yang berwenang; atau
2. b.sarana …
3. b.sarana penarikan lain yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia.
(3)Sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
1. a.perintah bayar;
2. b.nomor Rekening Giro Rupiah dan nama Rekening Giro Rupiah yang didebet di Bank Indonesia;
3. c.nomor rekening dan nama rekening yang dikredit di Bank Indonesia atau di Bank Umum;
4. d.nilai nominal dalam angka dan huruf; dan
5. e.tempat dan tanggal penarikan.
(4)Sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi spesifikasi sebagai berikut:
1. a.kertas standar sesuai ketentuan intern Pemegang Rekening Giro atau instansi pemerintah yang berwenang; dan
2. b.terdapat logo atau identitas dari Pemegang Rekening Giro atau instansi pemerintah yang berwenang.
(5)Ketentuan mengenai prosedur pemberian persetujuan atas sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta sarana penarikan lain yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

2.Ketentuan Pasal 16 diubah dan ditambah menjadi 2 (dua) ayat sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Penarikan Rekening Giro Valas oleh instansi pemerintah tidak boleh melebihi Saldo Efektif kecuali apabila terdapat kesepakatan lain diantara … diantara instansi pemerintah dan Bank Indonesia dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004.
(2)Rekening Giro Valas yang dimiliki oleh instansi pemerintah tidak dapat ditarik secara tunai.

3.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Penarikan Rekening Giro Valas yang dimiliki oleh instansi pemerintah dilakukan dengan menggunakan sarana sebagai berikut:
1. a.sarana penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Pemegang Rekening Giro atau oleh instansi pemerintah yang berwenang; atau
2. b.sarana penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia.
(2)Sarana penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
1. a.perintah bayar;
2. b.nomor Rekening Giro Valas dan nama Rekening Giro Valas yang didebet di Bank Indonesia;
3. c.nomor rekening dan nama rekening yang dikredit di Bank Indonesia atau di Bank Umum;
4. d.nilai nominal dalam angka dan huruf; dan
5. e.tempat dan tanggal penarikan.
(3)Sarana penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi spesifikasi sebagai berikut:
1. a.kertas …
2. a.kertas standar sesuai ketentuan intern Pemegang Rekening Giro atau instansi pemerintah yang berwenang; dan
3. b.terdapat logo atau identitas dari Pemegang Rekening Giro atau instansi pemerintah yang berwenang.
(4)Ketentuan mengenai prosedur pemberian persetujuan atas sarana penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta sarana penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

4.Ketentuan Pasal 19 diubah dan ditambah menjadi 2 (dua) ayat sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Penarikan atas Rekening Giro Rupiah yang dimiliki oleh bukan instansi pemerintah dilakukan dengan menggunakan sarana sebagai berikut:
1. a.Cek BI;
2. b.BG BI;
3. c.sarana elektronik; dan
4. d.sarana penarikan lain.
(2)Ketentuan mengenai sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

5.Ketentuan Pasal 20 diubah dan ditambah menjadi 2 (dua) ayat sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Pemegang Rekening Giro Valas bukan instansi pemerintah dapat melakukan pendebetan dengan jumlah paling banyak sebesar jumlah Saldo Efektif.
(2)Rekening …
(2)Rekening Giro Valas yang dimiliki oleh bukan instansi pemerintah tidak dapat ditarik secara tunai.

6.Ketentuan Pasal 21 diubah dan ditambah menjadi 2 (dua) ayat sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Penarikan atas Rekening Giro Valas oleh Pemegang Rekening Giro bukan instansi pemerintah dilakukan melalui pemindahbukuan dengan menggunakan sarana sebagai berikut:
1. a.SWIFT (Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication);
2. b.Teleks; dan
3. c.Sarana penarikan lain yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia.
(2)Ketentuan mengenai sarana penarikan lain yang distandardisasi dan diterbitkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal II
(1)Sarana penarikan Rekening Giro Valas dan/atau Rekening Giro Rupiah berupa surat masih dapat digunakan oleh Pemegang Rekening Giro sebagai sarana penarikan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
(2)Dalam hal sarana penarikan yang distandardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) huruf c telah diterbitkan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sarana penarikan berupa surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai sarana penarikan.
(3)Sepanjang …
(3)Sepanjang Surat Edaran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 17 ayat (4) belum diterbitkan, maka prosedur pemberian persetujuan penggunaan sarana penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/11/DASP tanggal 13 Agustus 2002 perihal Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 November 2005 GUBERNUR BANK INDONESIA, BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 131 DASP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 7/ 48 /PBI/2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/24/PBI/2000 TENTANG HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 15

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “sarana elektronik” adalah suatu fasilitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan memanfaatkan teknologi komputer guna melakukan penarikan dana secara tunai dari satu Rekening Giro atau pemindahan dana dari satu Rekening Giro ke Rekening Giro lainnya. Sarana elektronik tersebut antara lain adalah sistem transfer dana yang penyelesaiannya dilakukan secara … secara individual atau per transaksi (Sistem Real Time Gross Settlement). Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah yang berwenang” adalah instansi yang membawahi Pemegang Rekening Giro. Sarana penarikan lain tersebut antara lain Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Pembebanan SP2D (SPB SP2D). Sarana penarikan ini merupakan pengganti dari Surat Perintah Membayar Giro Bank (SPMGB) dan Surat Perintah Pembebanan (SPB-SPM). Huruf b Yang dimaksud dengan “sarana penarikan lain yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia” adalah sarana penarikan yang disediakan oleh Bank Indonesia untuk digunakan oleh Pemegang Rekening Giro dalam kondisi dimana Pemegang Rekening Giro atau instansi pemerintah yang berwenang tidak menetapkan sarana penarikan yang distandardisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau sarana penarikan yang telah distandardisasi oleh Pemegang Rekening Giro atau instansi pemerintah yang berwenang tersebut tidak tepat digunakan untuk transaksi penarikan tertentu. Dalam hal Bank … Bank Indonesia bertindak sebagai penerima kuasa dari Pemegang Rekening Giro atau menjalankan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku maka sarana penarikan Rekening Giro yang digunakan adalah sarana penarikan Rekening Giro yang ditetapkan Bank Indonesia secara internal. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1) Dalam hal terdapat kesepakatan antara instansi pemerintah dan Bank Indonesia maka instansi pemerintah tersebut dimungkinkan melakukan penarikan melebihi Saldo Efektifnya sepanjang pada akhir hari saldo negatif tersebut dapat diselesaikan baik dengan memindahkan saldo negatif tersebut kepada rekening instansi pemerintah lainnya yang ditunjuk atau dengan pengkreditan dari rekening instansi pemerintah lainnya. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1) Huruf a Yang … Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah yang berwenang” adalah instansi yang membawahi Pemegang Rekening Giro. Sarana penarikan dalam huruf ini antara lain Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Sarana penarikan ini merupakan pengganti dari Surat Perintah Membayar Giro Bank (SPMGB), Surat Perintah Pembebanan (SPB-SPM), Surat Perintah Membayar Rekening Khusus (SPMRK) dan Surat Kuasa membayar atas beban rekening khusus untuk Letter of Credit (SPMRK L/C). Huruf b Yang dimaksud dengan “sarana penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia” adalah sarana penarikan yang disediakan oleh Bank Indonesia untuk digunakan oleh Pemegang Rekening Giro dalam kondisi dimana Pemegang Rekening Giro atau instansi pemerintah yang berwenang tidak menetapkan sarana penarikan yang distandardisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau sarana penarikan yang telah distandardisasi oleh Pemegang Rekening Giro atau instansi pemerintah yang berwenang tersebut tidak tepat digunakan untuk transaksi penarikan tertentu. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat … Ayat (4) Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/16/PBI/2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4391); Mengingat … Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Menetapkan

a.Nomor 3/11/PBI/2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4108);
b.Nomor 6/16/PBI/2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4391); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 15 diubah dan ditambah menjadi 5 (lima) ayat sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Penarikan Rekening Giro Rupiah yang dimiliki oleh instansi pemerintah dilakukan dengan menggunakan sarana sebagai berikut:
1. a.Cek BI;
2. b.BG BI;
3. c.sarana elektronik; dan
4. d.sarana penarikan lain.
(2)Sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
1. a.sarana penarikan lain yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Pemegang Rekening Giro atau oleh instansi pemerintah yang berwenang; atau
2. b.sarana …
3. b.sarana penarikan lain yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia.
(3)Sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
1. a.perintah bayar;
2. b.nomor Rekening Giro Rupiah dan nama Rekening Giro Rupiah yang didebet di Bank Indonesia;
3. c.nomor rekening dan nama rekening yang dikredit di Bank Indonesia atau di Bank Umum;
4. d.nilai nominal dalam angka dan huruf; dan
5. e.tempat dan tanggal penarikan.
(4)Sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi spesifikasi sebagai berikut:
1. a.kertas standar sesuai ketentuan intern Pemegang Rekening Giro atau instansi pemerintah yang berwenang; dan
2. b.terdapat logo atau identitas dari Pemegang Rekening Giro atau instansi pemerintah yang berwenang.
(5)Ketentuan mengenai prosedur pemberian persetujuan atas sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta sarana penarikan lain yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

2.Ketentuan Pasal 16 diubah dan ditambah menjadi 2 (dua) ayat sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Penarikan Rekening Giro Valas oleh instansi pemerintah tidak boleh melebihi Saldo Efektif kecuali apabila terdapat kesepakatan lain diantara … diantara instansi pemerintah dan Bank Indonesia dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004.
(2)Rekening Giro Valas yang dimiliki oleh instansi pemerintah tidak dapat ditarik secara tunai.

3.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Penarikan Rekening Giro Valas yang dimiliki oleh instansi pemerintah dilakukan dengan menggunakan sarana sebagai berikut:
1. a.sarana penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Pemegang Rekening Giro atau oleh instansi pemerintah yang berwenang; atau
2. b.sarana penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia.
(2)Sarana penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
1. a.perintah bayar;
2. b.nomor Rekening Giro Valas dan nama Rekening Giro Valas yang didebet di Bank Indonesia;
3. c.nomor rekening dan nama rekening yang dikredit di Bank Indonesia atau di Bank Umum;
4. d.nilai nominal dalam angka dan huruf; dan
5. e.tempat dan tanggal penarikan.
(3)Sarana penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi spesifikasi sebagai berikut:
1. a.kertas …
2. a.kertas standar sesuai ketentuan intern Pemegang Rekening Giro atau instansi pemerintah yang berwenang; dan
3. b.terdapat logo atau identitas dari Pemegang Rekening Giro atau instansi pemerintah yang berwenang.
(4)Ketentuan mengenai prosedur pemberian persetujuan atas sarana penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta sarana penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

4.Ketentuan Pasal 19 diubah dan ditambah menjadi 2 (dua) ayat sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Penarikan atas Rekening Giro Rupiah yang dimiliki oleh bukan instansi pemerintah dilakukan dengan menggunakan sarana sebagai berikut:
1. a.Cek BI;
2. b.BG BI;
3. c.sarana elektronik; dan
4. d.sarana penarikan lain.
(2)Ketentuan mengenai sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

5.Ketentuan Pasal 20 diubah dan ditambah menjadi 2 (dua) ayat sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Pemegang Rekening Giro Valas bukan instansi pemerintah dapat melakukan pendebetan dengan jumlah paling banyak sebesar jumlah Saldo Efektif.
(2)Rekening …
(2)Rekening Giro Valas yang dimiliki oleh bukan instansi pemerintah tidak dapat ditarik secara tunai.

6.Ketentuan Pasal 21 diubah dan ditambah menjadi 2 (dua) ayat sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Penarikan atas Rekening Giro Valas oleh Pemegang Rekening Giro bukan instansi pemerintah dilakukan melalui pemindahbukuan dengan menggunakan sarana sebagai berikut:
1. a.SWIFT (Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication);
2. b.Teleks; dan
3. c.Sarana penarikan lain yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia.
(2)Ketentuan mengenai sarana penarikan lain yang distandardisasi dan diterbitkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal II
(1)Sarana penarikan Rekening Giro Valas dan/atau Rekening Giro Rupiah berupa surat masih dapat digunakan oleh Pemegang Rekening Giro sebagai sarana penarikan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
(2)Dalam hal sarana penarikan yang distandardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) huruf c telah diterbitkan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sarana penarikan berupa surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai sarana penarikan.
(3)Sepanjang …
(3)Sepanjang Surat Edaran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 17 ayat (4) belum diterbitkan, maka prosedur pemberian persetujuan penggunaan sarana penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/11/DASP tanggal 13 Agustus 2002 perihal Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 November 2005 GUBERNUR BANK INDONESIA, BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 131 DASP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 7/ 48 /PBI/2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/24/PBI/2000 TENTANG HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN PASAL DEMI PASAL Pasal I

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004