DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/50/PBI/2005

Nomor: 7/50/PBI/2005
Tahun: 2005
Ditetapkan: 29 November 2005
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia … Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:pass Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/22/PBI/2001 TENTANG TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK Pasal I Passa Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4159) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank wajib :
1. a.melakukan …
2. a.melakukan audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ;
3. b.memberitahukan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya : 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan ; dan 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank ;
4. c.menyampaikan laporan hasil audit dan Management letter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f angka 1) dan angka 2) kepada Bank Indonesia ; dan
5. d.memenuhi ketentuan rahasia Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
(2)Bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib memperoleh pendapat dari Dewan Pengawas Syariah mengenai ketaatan Bank terhadap pelaksanaan prinsip syariah sebelum menerbitkan Laporan Audit atas Laporan Keuangan Bank.
(3)Dewan Pengawas Syariah harus memberikan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Akuntan Publik.

2.Pasal 39 …
2.Pasal 39 ayat (2) diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

(1)Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang secara material melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 berupa :
1. a.penghapusan nama Akuntan Publik dari Daftar Akuntan Publik di Bank Indonesia ;
2. b.penghapusan Kantor Akuntan Publik dari daftar Kantor Akuntan Publik di Bank Indonesia, apabila pelanggaran dilakukan oleh 2 (dua) orang Akuntan Publik yang bertanggung jawab (partner in charge) dalam audit Bank dari Kantor Akuntan Publik yang sama, kecuali untuk instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ; dan
3. c.penyampaian usul kepada instansi yang berwenang untuk mencabut atau membatalkan izin usaha sebagai pemberi jasa bagi Bank sesuai dengan ketentuan atau kode etik yang berlaku.
(2)Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang tidak memenuhi ketentuan rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1)huruf d, selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana … sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal II pasal
(1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) mulai berlaku untuk laporan keuangan tahunan posisi akhir tahun 2006.
(2)Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : 29 November 2005 GUBERNUR BANK INDONESIA, BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 135 DPNP/DPbS PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 7/50/PBI/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/22/PBI/2001 TENTANG TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK UMUM Salah satu pilar penting dalam pencapaian Good Corporate Governance di perbankan Indonesia adalah aspek transparansi kondisi keuangan Bank kepada publik. Bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah terdapat aspek tanggung jawab untuk memberikan keyakinan kepada stakeholders bahwa produk dan kegiatan operasional usahanya telah dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan baik pemenuhan prinsip manajemen usaha perbankan umum maupun pemenuhan prinsip syariah, sehingga tidak ada keraguan bagi masyarakat untuk menyimpan dana dan menyerahkan pengelolaan dananya kepada bank. Oleh karena itu diperlukan adanya pihak yang dapat mengawasi dan memastikan kesesuaian kegiatan operasional bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan prinsip syariah Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan penyesuaian ketentuan yang mengatur tentang transparansi kondisi keuangan bank agar dapat mengakomodasi peran Dewan Pengawas Syariah dalam bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. PASAL … PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 19 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Angka 1) Cukup jelas Angka 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank termasuk namun tidak terbatas pada :

1.kekurangan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum;
2.kekurangan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang material;
3.pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit;
4.kekurangan Giro Wajib Minimum;
5.kecurangan (fraud) yang bernilai material. Huruf c … Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Pasal 19 Ayat (2) Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha Bank. Dalam mengeluarkan pendapat mengenai ketaatan Bank terhadap prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah harus mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia tentang tugas dan peran Dewan Pengawas Syariah. Pendapat dari Dewan Pengawas Syariah ini merupakan bukti audit dan tidak mempengaruhi pendapat Akuntan Publik dalam memberikan pendapat. Angka 2 Pasal 39 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b … Huruf b Perhitungan pelanggaran ketentuan oleh 2 (dua) orang Akuntan Publik yang bertanggung jawab (partner in charge) dapat dilakukan pada periode yang sama maupun pada periode yang berbeda Huruf c Instansi yang berwenang dalam ayat ini adalah Departemen Keuangan dan Ikatan Akuntan Indonesia Pasal 39 Ayat (2) Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4573

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia … Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank wajib :
1. a.melakukan …
2. a.melakukan audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ;
3. b.memberitahukan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya : 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan ; dan 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank ;
4. c.menyampaikan laporan hasil audit dan Management letter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f angka 1) dan angka 2) kepada Bank Indonesia ; dan
5. d.memenuhi ketentuan rahasia Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
(2)Bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib memperoleh pendapat dari Dewan Pengawas Syariah mengenai ketaatan Bank terhadap pelaksanaan prinsip syariah sebelum menerbitkan Laporan Audit atas Laporan Keuangan Bank.
(3)Dewan Pengawas Syariah harus memberikan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Akuntan Publik.

2.Pasal 39 …
2.Pasal 39 ayat (2) diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

(1)Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang secara material melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 berupa :
1. a.penghapusan nama Akuntan Publik dari Daftar Akuntan Publik di Bank Indonesia ;
2. b.penghapusan Kantor Akuntan Publik dari daftar Kantor Akuntan Publik di Bank Indonesia, apabila pelanggaran dilakukan oleh 2 (dua) orang Akuntan Publik yang bertanggung jawab (partner in charge) dalam audit Bank dari Kantor Akuntan Publik yang sama, kecuali untuk instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ; dan
3. c.penyampaian usul kepada instansi yang berwenang untuk mencabut atau membatalkan izin usaha sebagai pemberi jasa bagi Bank sesuai dengan ketentuan atau kode etik yang berlaku.
(2)Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang tidak memenuhi ketentuan rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1)huruf d, selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana … sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal II pasal
(1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) mulai berlaku untuk laporan keuangan tahunan posisi akhir tahun 2006.
(2)Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : 29 November 2005 GUBERNUR BANK INDONESIA, BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 135 DPNP/DPbS PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 7/50/PBI/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/22/PBI/2001 TENTANG TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK UMUM Salah satu pilar penting dalam pencapaian Good Corporate Governance di perbankan Indonesia adalah aspek transparansi kondisi keuangan Bank kepada publik. Bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah terdapat aspek tanggung jawab untuk memberikan keyakinan kepada stakeholders bahwa produk dan kegiatan operasional usahanya telah dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan baik pemenuhan prinsip manajemen usaha perbankan umum maupun pemenuhan prinsip syariah, sehingga tidak ada keraguan bagi masyarakat untuk menyimpan dana dan menyerahkan pengelolaan dananya kepada bank. Oleh karena itu diperlukan adanya pihak yang dapat mengawasi dan memastikan kesesuaian kegiatan operasional bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan prinsip syariah Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan penyesuaian ketentuan yang mengatur tentang transparansi kondisi keuangan bank agar dapat mengakomodasi peran Dewan Pengawas Syariah dalam bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. PASAL … PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 19 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Angka 1) Cukup jelas Angka 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank termasuk namun tidak terbatas pada :

1.kekurangan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum;
2.kekurangan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang material;
3.pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit;
4.kekurangan Giro Wajib Minimum;
5.kecurangan (fraud) yang bernilai material. Huruf c … Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Pasal 19 Ayat (2) Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha Bank. Dalam mengeluarkan pendapat mengenai ketaatan Bank terhadap prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah harus mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia tentang tugas dan peran Dewan Pengawas Syariah. Pendapat dari Dewan Pengawas Syariah ini merupakan bukti audit dan tidak mempengaruhi pendapat Akuntan Publik dalam memberikan pendapat. Angka 2 Pasal 39 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b … Huruf b Perhitungan pelanggaran ketentuan oleh 2 (dua) orang Akuntan Publik yang bertanggung jawab (partner in charge) dapat dilakukan pada periode yang sama maupun pada periode yang berbeda Huruf c Instansi yang berwenang dalam ayat ini adalah Departemen Keuangan dan Ikatan Akuntan Indonesia Pasal 39 Ayat (2) Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4573

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/50/PBI/2005

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 19

Pasal 39

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 19

Pasal 39

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004