Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/50/PBI/2005
- Nomor
- 7/50/PBI/2005
- Tahun
- 2005
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia … Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
MEMUTUSKAN:pass Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/22/PBI/2001 TENTANG TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK Pasal I Passa Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4159) diubah sebagai berikut :
1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan ; dan 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank ;
Pasal II pasal
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : 29 November 2005 GUBERNUR BANK INDONESIA, BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 135 DPNP/DPbS PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 7/50/PBI/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/22/PBI/2001 TENTANG TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK UMUM Salah satu pilar penting dalam pencapaian Good Corporate Governance di perbankan Indonesia adalah aspek transparansi kondisi keuangan Bank kepada publik. Bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah terdapat aspek tanggung jawab untuk memberikan keyakinan kepada stakeholders bahwa produk dan kegiatan operasional usahanya telah dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan baik pemenuhan prinsip manajemen usaha perbankan umum maupun pemenuhan prinsip syariah, sehingga tidak ada keraguan bagi masyarakat untuk menyimpan dana dan menyerahkan pengelolaan dananya kepada bank. Oleh karena itu diperlukan adanya pihak yang dapat mengawasi dan memastikan kesesuaian kegiatan operasional bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan prinsip syariah Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan penyesuaian ketentuan yang mengatur tentang transparansi kondisi keuangan bank agar dapat mengakomodasi peran Dewan Pengawas Syariah dalam bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. PASAL … PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 19 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Angka 1) Cukup jelas Angka 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank termasuk namun tidak terbatas pada :
Huruf c … Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Pasal 19 Ayat (2) Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha Bank. Dalam mengeluarkan pendapat mengenai ketaatan Bank terhadap prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah harus mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia tentang tugas dan peran Dewan Pengawas Syariah. Pendapat dari Dewan Pengawas Syariah ini merupakan bukti audit dan tidak mempengaruhi pendapat Akuntan Publik dalam memberikan pendapat. Angka 2 Pasal 39 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b … Huruf b Perhitungan pelanggaran ketentuan oleh 2 (dua) orang Akuntan Publik yang bertanggung jawab (partner in charge) dapat dilakukan pada periode yang sama maupun pada periode yang berbeda Huruf c Instansi yang berwenang dalam ayat ini adalah Departemen Keuangan dan Ikatan Akuntan Indonesia Pasal 39 Ayat (2) Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4573
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan