Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006
- Nomor
- 8/26/PBI/2006
- Tahun
- 2006
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 124
Mengingat: … Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT.
BAB I
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
Bentuk badan hukum BPR dapat berupa :
BAB II PENDIRIAN BPR
BAB II
BAB III PERIZINAN BPR
BAB III
Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:
Bagian…. Bagian Kedua Persetujuan Prinsip
likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya;
Bagian Ketiga Izin Usaha
Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diajukan oleh Direksi BPR kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan:
(1), dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Umum di Indonesia atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. salah seorang pemilik untuk pendirian BPR yang bersangkutan” dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia;
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan