DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006

Nomor: 8/26/PBI/2006
Tahun: 2006
Ditetapkan: 8 November 2006
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 124

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai bagian dari perbankan nasional, kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat perlu diperkuat untuk mewujudkan industri yang sehat, kuat, produktif dan berdaya saing agar mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya usaha mikro dan kecil;
c.bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: … Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2.Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut BPRS, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3.Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah;
4.Kantor Cabang adalah kantor BPR yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat BPR yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
5.Kantor …
5.Kantor Kas adalah kantor BPR yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit, dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
6.Kegiatan Kas di Luar Kantor adalah kegiatan pelayanan kas kepada masyarakat, antara lain:

a.Kas Mobil atau Kas Terapung yaitu kegiatan kas dengan menggunakan alat transportasi darat atau air;
b.Payment Point yaitu kegiatan pelayanan pembayaran melalui kerjasama antara BPR dan pihak lain;
c.Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu kegiatan kas yang dilakukan dengan menggunakan peralatan elektronik untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi perbankan antara lain penarikan tunai, pemindahbukuan, dan memperoleh informasi mengenai saldo atau mutasi rekening nasabah.
1. 7.Direksi:
a.bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas, adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah, adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
c.bagi ….
c.bagi BPR berbentuk hukum Koperasi, adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
1. 8.Komisaris:
a.bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas, adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah, adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
c.bagi BPR berbentuk hukum Koperasi, adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
1. 9.Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR atau perusahaan, dan/atau bertanggung jawab langsung kepada Direksi, antara lain pemimpin Kantor Cabang.
2. 10.Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, perorangan dan/atau kelompok usaha yang:
a.memiliki saham perusahaan atau BPR sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
b.memiliki….
b.memiliki saham perusahaan atau BPR kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian BPR, baik secara langsung maupun tidak langsung.
1. 11.Lembaga Sertifikasi Profesi, yang selanjutnya disebut Lembaga Sertifikasi, adalah lembaga yang mengatur dan menetapkan sistem sertifikasi bagi anggota dan calon anggota Direksi BPR, telah memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan memiliki akreditasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 2

Bentuk badan hukum BPR dapat berupa :

a.Perseroan Terbatas;
b.Koperasi; atau
c.Perusahaan Daerah.

BAB II

PENDIRIAN BPR

Pasal 3

(1)BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Bank Indonesia.
(2)BPR….
(2)BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
3. c.Pemerintah Daerah; atau
4. d.dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 4

(1)Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit sebesar:
1. a.Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. b.Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di ibukota Provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
3. c.Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di ibukota Provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a dan huruf b;
4. d.Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bagi BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c.
(2)Modal….
(2)Modal disetor bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang tentang Perkoperasian.
(3)Paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor BPR wajib digunakan untuk modal kerja.

BAB III

PERIZINAN BPR

Pasal 5

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:

a.persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR;
b.izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPR setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan. Bagian….

Pasal 6

(1)Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diajukan paling sedikit oleh seorang calon pemilik kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan dilampiri:
1. a.rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang paling sedikit memuat:
  1. 1.nama dan tempat kedudukan;
  2. 2.kegiatan usaha sebagai BPR;
  3. 3.permodalan;
  4. 4.kepemilikan; dan
  5. 5.wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi serta dewan Komisaris;
2. b.data kepemilikan berupa:
  1. 1.daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing- masing kepemilikan saham, bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah;
  2. 2.daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah, bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi;
3. c.daftar….
4. c.daftar calon anggota Direksi dan dewan Komisaris, disertai dengan:
  1. 1.pasfoto terakhir ukuran 4x6 cm;
  2. 2.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  3. 3.riwayat hidup;
  4. 4.surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan/atau tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus BPR, BPRS dan/atau Bank Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR;
  5. 5.surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi atau dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
  6. 6.contoh tandatangan dan paraf;
  7. 7.fotokopi ijazah D-3 atau Sarjana Muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S-1 yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang, bagi calon anggota Direksi;
  8. 8.surat….
  9. 8.surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan, bagi calon anggota Direksi yang telah berpengalaman;
  10. 9.surat keterangan telah mengikuti magang paling singkat selama 3 (tiga) bulan di BPR, bagi calon anggota Direksi yang belum berpengalaman, yang ditandatangani oleh anggota Direksi BPR dimana calon anggota Direksi dimaksud mengikuti magang;
  11. 10.sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi, bagi calon anggota Direksi;
  12. 11.surat keterangan atau bukti tertulis mengenai pengalaman di bidang perbankan dari bank tempat bekerja sebelumnya, bagi calon anggota dewan Komisaris yang telah berpengalaman;
  13. 12.surat keterangan atau bukti tertulis dari instansi yang berwenang dan/atau lembaga pendidikan mengenai pendidikan di bidang perbankan yang pernah diikuti, bagi calon anggota dewan Komisaris yang belum berpengalaman;
  14. 13.surat pernyataan dari calon anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
  15. 14.surat pernyataan dari calon anggota Direksi mengenai kesediaan untuk tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
  16. 15.surat….
  17. 15.surat pernyataan dari calon anggota dewan Komisaris mengenai kesediaan untuk tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4); dan
  18. 16.surat pernyataan dari calon anggota dewan Komisaris mengenai kesediaan untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR kepada Bank Indonesia;
5. d.rencana struktur organisasi dan jumlah personalia;
6. e.analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR, yang meliputi penilaian terhadap:
  1. 1.aspek demografi dan ekonomi wilayah;
  2. 2.jumlah dan pertumbuhan lembaga perbankan, termasuk lembaga keuangan mikro;
  3. 3.rencana kegiatan usaha yang mencakup sumber dana dan penyaluran dana serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud;
  4. 4.proyeksi keuangan setiap bulan untuk tahun pertama dan secara tahunan untuk dua tahun berikutnya, sejak BPR melakukan kegiatan operasional; dan
  5. 5.perencanaan sumber daya manusia;
7. f.rencana sistem dan prosedur kerja;
8. g.bukti….
9. g.bukti setoran modal paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Umum di Indonesia, atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. salah seorang calon pemilik untuk pendirian BPR yang bersangkutan” dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
10. h.surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf g:
  1. 1.tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain, dan
  2. 2.tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
(2)Daftar calon pemegang saham atau calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
1. a.dalam hal perorangan wajib dilampiri dengan:
  1. 1.dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5; dan
  2. 2.surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas…. likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya;
2. b.dalam hal badan hukum wajib dilampiri dengan:
  1. 1.akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, kecuali bagi Pemerintah Daerah;
  2. 2.dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5, dari seluruh anggota Direksi dan dewan Komisaris badan hukum yang bersangkutan, kecuali bagi Pemerintah Daerah;
  3. 3.daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau susunan pengurus dan rekapitulasi simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah, bagi badan hukum Koperasi;
  4. 4.laporan keuangan posisi akhir bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip;
  5. 5.laporan keuangan badan hukum yang diaudit oleh Akuntan Publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip, bagi badan hukum yang melakukan penyertaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih, kecuali bagi Pemerintah Daerah;
  6. 6.surat….
  7. 6.surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam hal badan hukum tersebut merupakan calon Pemegang Saham Pengendali BPR;
  8. 7.surat pernyataan dari Pemegang Saham Pengendali dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya, kecuali bagi Pemerintah Daerah;
  9. 8.seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPR dan badan hukum pengendali BPR sampai dengan pemilik terakhir (ultimate shareholder), kecuali bagi Pemerintah Daerah; dan
  10. 9.surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan informasi secara benar dan lengkap mengenai struktur kelompok usaha BPR sampai dengan pemilik terakhir, dalam hal badan hukum tersebut merupakan calon Pemegang Saham Pengendali BPR.

Pasal 7

(1)Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
(2)Dalam….
(2)Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
1. a.penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
2. b.penilaian kemampuan dan kepatutan melalui penelitian administratif dan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi dan dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR; dan
3. c.penilaian terhadap analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e.
(3)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian BPR wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR.

Pasal 8

(1)Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan, dan tidak dapat diperpanjang.
(2)Pihak yang mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum mendapat izin usaha.
(3)Apabila….
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon pemilik BPR belum mengajukan permohonan izin usaha kepada Bank Indonesia maka persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diajukan oleh Direksi BPR kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan:

a.akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
b.data kepemilikan berupa:
1. 1.daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah; atau
2. 2.daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi, yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan;
c.daftar….
c.daftar susunan calon anggota Direksi dan dewan Komisaris disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dalam hal terjadi perubahan;
d.susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk susunan personalia;
e.bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1), dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Umum di Indonesia atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. salah seorang pemilik untuk pendirian BPR yang bersangkutan” dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia;
1. f.surat pernyataan dari pemegang saham bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf e:
  1. 1.tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan
  2. 2.tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang; dan
2. g.bukti kesiapan operasional, yang paling sedikit mencakup:
  1. 1.daftar aktiva tetap dan inventaris;
  2. 2.bukti penguasaan gedung kantor berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor yang didukung oleh bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan;
  3. 3.foto….
  4. 3.foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
  5. 4.contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR;
  6. 5.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Isi peraturan

Teks124PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai bagian dari perbankan nasional, kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat perlu diperkuat untuk mewujudkan industri yang sehat, kuat, produktif dan berdaya saing agar mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya usaha mikro dan kecil;
c.bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: … Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2.Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut BPRS, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3.Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah;
4.Kantor Cabang adalah kantor BPR yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat BPR yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
5.Kantor …
5.Kantor Kas adalah kantor BPR yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit, dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
6.Kegiatan Kas di Luar Kantor adalah kegiatan pelayanan kas kepada masyarakat, antara lain:

a.Kas Mobil atau Kas Terapung yaitu kegiatan kas dengan menggunakan alat transportasi darat atau air;
b.Payment Point yaitu kegiatan pelayanan pembayaran melalui kerjasama antara BPR dan pihak lain;
c.Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu kegiatan kas yang dilakukan dengan menggunakan peralatan elektronik untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi perbankan antara lain penarikan tunai, pemindahbukuan, dan memperoleh informasi mengenai saldo atau mutasi rekening nasabah.
1. 7.Direksi:
a.bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas, adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah, adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
c.bagi ….
c.bagi BPR berbentuk hukum Koperasi, adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
1. 8.Komisaris:
a.bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas, adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah, adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
c.bagi BPR berbentuk hukum Koperasi, adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
1. 9.Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR atau perusahaan, dan/atau bertanggung jawab langsung kepada Direksi, antara lain pemimpin Kantor Cabang.
2. 10.Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, perorangan dan/atau kelompok usaha yang:
a.memiliki saham perusahaan atau BPR sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
b.memiliki….
b.memiliki saham perusahaan atau BPR kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian BPR, baik secara langsung maupun tidak langsung.
1. 11.Lembaga Sertifikasi Profesi, yang selanjutnya disebut Lembaga Sertifikasi, adalah lembaga yang mengatur dan menetapkan sistem sertifikasi bagi anggota dan calon anggota Direksi BPR, telah memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan memiliki akreditasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 2

Bentuk badan hukum BPR dapat berupa :

a.Perseroan Terbatas;
b.Koperasi; atau
c.Perusahaan Daerah.

BAB II

PENDIRIAN BPR

Pasal 3

(1)BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Bank Indonesia.
(2)BPR….
(2)BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
3. c.Pemerintah Daerah; atau
4. d.dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 4

(1)Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit sebesar:
1. a.Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. b.Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di ibukota Provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
3. c.Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di ibukota Provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a dan huruf b;
4. d.Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bagi BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c.
(2)Modal….
(2)Modal disetor bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang tentang Perkoperasian.
(3)Paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor BPR wajib digunakan untuk modal kerja.

BAB III

PERIZINAN BPR

Pasal 5

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:

a.persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR;
b.izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPR setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan. Bagian….

Pasal 6

(1)Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diajukan paling sedikit oleh seorang calon pemilik kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan dilampiri:
1. a.rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang paling sedikit memuat:
  1. 1.nama dan tempat kedudukan;
  2. 2.kegiatan usaha sebagai BPR;
  3. 3.permodalan;
  4. 4.kepemilikan; dan
  5. 5.wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi serta dewan Komisaris;
2. b.data kepemilikan berupa:
  1. 1.daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing- masing kepemilikan saham, bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah;
  2. 2.daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah, bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi;
3. c.daftar….
4. c.daftar calon anggota Direksi dan dewan Komisaris, disertai dengan:
  1. 1.pasfoto terakhir ukuran 4x6 cm;
  2. 2.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  3. 3.riwayat hidup;
  4. 4.surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan/atau tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus BPR, BPRS dan/atau Bank Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR;
  5. 5.surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi atau dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
  6. 6.contoh tandatangan dan paraf;
  7. 7.fotokopi ijazah D-3 atau Sarjana Muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S-1 yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang, bagi calon anggota Direksi;
  8. 8.surat….
  9. 8.surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan, bagi calon anggota Direksi yang telah berpengalaman;
  10. 9.surat keterangan telah mengikuti magang paling singkat selama 3 (tiga) bulan di BPR, bagi calon anggota Direksi yang belum berpengalaman, yang ditandatangani oleh anggota Direksi BPR dimana calon anggota Direksi dimaksud mengikuti magang;
  11. 10.sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi, bagi calon anggota Direksi;
  12. 11.surat keterangan atau bukti tertulis mengenai pengalaman di bidang perbankan dari bank tempat bekerja sebelumnya, bagi calon anggota dewan Komisaris yang telah berpengalaman;
  13. 12.surat keterangan atau bukti tertulis dari instansi yang berwenang dan/atau lembaga pendidikan mengenai pendidikan di bidang perbankan yang pernah diikuti, bagi calon anggota dewan Komisaris yang belum berpengalaman;
  14. 13.surat pernyataan dari calon anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
  15. 14.surat pernyataan dari calon anggota Direksi mengenai kesediaan untuk tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
  16. 15.surat….
  17. 15.surat pernyataan dari calon anggota dewan Komisaris mengenai kesediaan untuk tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4); dan
  18. 16.surat pernyataan dari calon anggota dewan Komisaris mengenai kesediaan untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR kepada Bank Indonesia;
5. d.rencana struktur organisasi dan jumlah personalia;
6. e.analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR, yang meliputi penilaian terhadap:
  1. 1.aspek demografi dan ekonomi wilayah;
  2. 2.jumlah dan pertumbuhan lembaga perbankan, termasuk lembaga keuangan mikro;
  3. 3.rencana kegiatan usaha yang mencakup sumber dana dan penyaluran dana serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud;
  4. 4.proyeksi keuangan setiap bulan untuk tahun pertama dan secara tahunan untuk dua tahun berikutnya, sejak BPR melakukan kegiatan operasional; dan
  5. 5.perencanaan sumber daya manusia;
7. f.rencana sistem dan prosedur kerja;
8. g.bukti….
9. g.bukti setoran modal paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Umum di Indonesia, atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. salah seorang calon pemilik untuk pendirian BPR yang bersangkutan” dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
10. h.surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf g:
  1. 1.tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain, dan
  2. 2.tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
(2)Daftar calon pemegang saham atau calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
1. a.dalam hal perorangan wajib dilampiri dengan:
  1. 1.dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5; dan
  2. 2.surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas…. likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya;
2. b.dalam hal badan hukum wajib dilampiri dengan:
  1. 1.akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, kecuali bagi Pemerintah Daerah;
  2. 2.dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5, dari seluruh anggota Direksi dan dewan Komisaris badan hukum yang bersangkutan, kecuali bagi Pemerintah Daerah;
  3. 3.daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau susunan pengurus dan rekapitulasi simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah, bagi badan hukum Koperasi;
  4. 4.laporan keuangan posisi akhir bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip;
  5. 5.laporan keuangan badan hukum yang diaudit oleh Akuntan Publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip, bagi badan hukum yang melakukan penyertaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih, kecuali bagi Pemerintah Daerah;
  6. 6.surat….
  7. 6.surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam hal badan hukum tersebut merupakan calon Pemegang Saham Pengendali BPR;
  8. 7.surat pernyataan dari Pemegang Saham Pengendali dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya, kecuali bagi Pemerintah Daerah;
  9. 8.seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPR dan badan hukum pengendali BPR sampai dengan pemilik terakhir (ultimate shareholder), kecuali bagi Pemerintah Daerah; dan
  10. 9.surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan informasi secara benar dan lengkap mengenai struktur kelompok usaha BPR sampai dengan pemilik terakhir, dalam hal badan hukum tersebut merupakan calon Pemegang Saham Pengendali BPR.

Pasal 7

(1)Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
(2)Dalam….
(2)Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
1. a.penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
2. b.penilaian kemampuan dan kepatutan melalui penelitian administratif dan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi dan dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR; dan
3. c.penilaian terhadap analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e.
(3)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian BPR wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR.

Pasal 8

(1)Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan, dan tidak dapat diperpanjang.
(2)Pihak yang mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum mendapat izin usaha.
(3)Apabila….
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon pemilik BPR belum mengajukan permohonan izin usaha kepada Bank Indonesia maka persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diajukan oleh Direksi BPR kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan:

a.akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
b.data kepemilikan berupa:
1. 1.daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah; atau
2. 2.daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi, yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan;
c.daftar….
c.daftar susunan calon anggota Direksi dan dewan Komisaris disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dalam hal terjadi perubahan;
d.susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk susunan personalia;
e.bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1), dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Umum di Indonesia atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. salah seorang pemilik untuk pendirian BPR yang bersangkutan” dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia;
1. f.surat pernyataan dari pemegang saham bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf e:
  1. 1.tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan
  2. 2.tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang; dan
2. g.bukti kesiapan operasional, yang paling sedikit mencakup:
  1. 1.daftar aktiva tetap dan inventaris;
  2. 2.bukti penguasaan gedung kantor berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor yang didukung oleh bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan;
  3. 3.foto….
  4. 3.foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
  5. 4.contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR;
  6. 5.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004