DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/8/PBI/2006

Nomor: 8/8/PBI/2006
Tahun: 2006
Ditetapkan: 9 Mei 2006
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pemanfaatan dana relending Proyek Kredit Mikro yang ada di Bank Indonesia dan pengelolaan baki debet pinjaman yang ada pada lembaga peserta atau debitur, Bank Indonesia dan Pemerintah telah sepakat mengalihkan pengelolaan Proyek Kredit Mikro kepada PT Bank Mandiri (persero) Tbk;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Bank Indonesia perlu mencabut ketentuan mengenai Proyek Kredit Mikro sebagaimana diatur ….. diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang Proyek Kredit Mikro sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/16/PBI/2003 tanggal 28 Agustus 2003 beserta peraturan pelaksanaannya; Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/1/PBI/2001 TANGGAL 4 JANUARI 2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/16/PBI/2003 TANGGAL 18 AGUSTUS 2003 BESERTA PERATURAN PELAKSANAANYA.

Pasal 1

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang Proyek Kredit Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071) sebagaimana telah ….. telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/16/PBI/2003 tanggal 28 Agustus 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4318) beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Surat Edaran Nomor 3/3/BKr tanggal 16 Januari 2001 tentang Proyek Kredit Mikro sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Edaran Nomor 3/22/BKr tanggal 16 Oktober 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 2006. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 9 Mei 2006 GUBERNUR BANK INDONESIA BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 40 BKr

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pemanfaatan dana relending Proyek Kredit Mikro yang ada di Bank Indonesia dan pengelolaan baki debet pinjaman yang ada pada lembaga peserta atau debitur, Bank Indonesia dan Pemerintah telah sepakat mengalihkan pengelolaan Proyek Kredit Mikro kepada PT Bank Mandiri (persero) Tbk;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Bank Indonesia perlu mencabut ketentuan mengenai Proyek Kredit Mikro sebagaimana diatur ….. diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang Proyek Kredit Mikro sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/16/PBI/2003 tanggal 28 Agustus 2003 beserta peraturan pelaksanaannya; Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/8/PBI/2006

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004