DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 26 Agustus 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Penetapan Tingkat Pengembangan JHT berupa Dana Jaminan Sosial Hari Tua yaitu dana amanat milik peserta JHT yang merupakan himpunan dana JHT beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat pada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program JHT

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Pasal 10 huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bahwa BPJS bertugas membayarkan manfaat sesuai ketentuan Program Jaminan Sosial;
c.bahwa sesuai Pasal 13 huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS berkewajiban untuk memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
d.bahwa sesuai Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, bahwa ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penetapan dan distribusi hasil pengembangan program jaminan hari tua diatur dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan;
e.bahwa sehubungan huruf a, b, c, dan d, perlu ditetapkanMekanisme Penetapan dan Distribusi Hasil Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua; www.peraturan.go.id 2015, No. 1329 2
f.bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan PeraturanBPJS Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);

Mengingat

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5486 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 179 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5724);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
5.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TENTANG MEKANISME PENETAPAN DAN DISTRIBUSI HASIL PENGEMBANGAN DANA JAMINAN HARI TUA. www.peraturan.go.id 2015, No. 1329 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) ini, yang dimaksud dengan:

(1)Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus atau dibayarkan sampai batas tertentu sesuai Peraturan Perundangan.
(2)Dana Jaminan Sosial Hari Tua yang selanjutnya disingkat DJS Hari Tua adalah dana amanat milik peserta JHT yang merupakan himpunan dana JHT beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat pada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program JHT.
(3)Hasil pengembangan adalah bagian dari hasil investasi JHT dan pendapatan dari sumber lainnya yang dapat didistribusikan kepada peserta setelah dikurangi dana operasional dan biaya lainnya.
(4)Tingkat pengembangan adalah besar persentase yang digunakan untuk menghitung hasil pengembangan yang didistribusikan kepada peserta.
(5)Saldo awal adalah saldo yang terbentuk pada awal tahun yang terdiri dari akumulasi iuran program JHT ditambah hasil pengembangan tahun – tahun sebelumnya.

BAB II

PENETAPAN TINGKAT PENGEMBANGAN

Pasal 2

(1)Manfaat JHT dibayarkan secara sekaligus apabila Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
(2)Manfaat JHT dapat diambil sampai batas tertentu paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pension setelah memenuhi masa kepesertaan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
(3)Besarnya manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebesar nilai akumulasi seluruh Iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta.
(4)Hasil pengembangan program JHT diberikan setiap tahun berdasarkan tingkat hasil pengembangan tahunan sesuai laporan keuangan tahunan.
(5)Hasil pengembangan program JHT yang diberikan kepada Peserta yang mengajukan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan berdasarkan tingkat hasil pengembangan bulanan sesuai laporan keuangan bulanan pada periode bulan sebelumnya.
(6)Tingkat pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar rata-rata bunga deposito (counter rate) Bank Pemerintah jangka waktu satu tahun.

Pasal 3

(1)BPJS Ketenagakerjaan menghitung tingkat pengembangan program JHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berdasarkan hasil pengembangan dibagi dengan penjumlahan dari saldo awal tertimbang ditambah total iuran tertimbang dikurangi total klaim sebagian tertimbang. www.peraturan.go.id 2015, No. 1329 4
(2)Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan hasil investasi bersih JHT yang direalisasikan ditambah pendapatan dari sumber lainnya dikurangi dana operasional dan biaya lainnya.
(3)Saldo awal tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saldo awal yang nilainya sudah disesuaikan berdasarkan porsi kontribusinya pada pembentukan hasil pengembangan.
(4)Iuran tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah iuran yang nilainya sudah disesuaikan berdasarkan porsi kontribusinya pada pembentukan hasil pengembangan.
(5)Klaim sebagian tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah klaim sebagian yang nilainya sudah disesuaikan berdasarkan porsi kontribusinya pada pembentukan hasil pengembangan.
(6)Hasil investasi bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah hasil investasi yang direalisasikan dikurangi beban investasi dan biaya lainnya yang terkait dengan pengelolaan investasi.
(7)Hasil perhitungan tingkat pengembangan JHT sebagaimana dimaksud ayat
(1)ditetapkan sebagai tingkat pengembangan program JHT dengan pembulatan 2 (dua) angka di belakang koma.

Pasal 4

(1)Penetapan tingkat pengembangan JHT secara tahunan dilakukan setiap tanggal 31 Desember untuk membentuk saldo awal tahun berikutnya.
(2)Penetapan tingkat pengembangan JHT secara bulanan berlaku sejak tanggal 20 pada bulan berjalan sampai dengan tanggal 19 bulan berikutnya.
(3)Penetapan tingkat pengembangan JHT untuk bulan November berlaku sejak tanggal 20 sampai dengan tanggal 30 Desember.
(4)Penetapan tingkat pengembangan JHT bulan Januari berlaku sejak 1 Januari sampai dengan 19 Februari, menggunakan rata-rata bunga deposito (counter rate) Bank Pemerintah jangka waktu satu tahun periode Desember.

BAB III

DISTRIBUSI HASIL PENGEMBANGAN

Pasal 5

(1)Distribusi hasil pengembangan terhadap peserta yang belum mengajukan klaim dilakukan secara proporsional setiap tanggal 31 Desember berdasarkan tingkat pengembangan JHT secara tahunan.
(2)Distribusi hasil pengembangan terhadap peserta yang mengajukan klaim sesuai pasal 1 ayat (1) pada bulan berjalan dilakukan secara proporsional berdasarkan tingkat pengembangan JHT secara bulanan dengan periodesasi tingkat pengembangan sesuai pasal 4 ayat (3).
(3)Distribusi hasil pengembangan terhadap peserta yang mengajukan klaim sesuai pasal 1 ayat (2) pada bulan berjalan dilakukan secara proporsional berdasarkan tingkat pengembangan JHT secarabulanan dengan periodesasi tingkat pengembangan sesuai pasal 4 ayat (3) dan digunakan sebagai dasar perhitungan batas manfaat yang dapat diambil. www.peraturan.go.id 2015, No. 1329 5

Pasal 6

Ketentuan mengenai penetapan dan perhitungan tingkat pengembangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan 3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 7

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus2015 DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN, ELVYN G.MASASSYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2015