DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2015

Nomor: 60
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang . . .
2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA. Pasal I Ketentuan Pasal 26 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

. . .

Pasal 26

(1)Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada Peserta apabila:
1. a.Peserta mencapai usia pensiun;
2. b.Peserta mengalami cacat total tetap; atau
3. c.Peserta meninggal dunia.
(2)Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Peserta.
(3)Manfaat JHT bagi Peserta yang mengalami cacat total tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Manfaat JHT bagi Peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum mencapai usia pensiun diberikan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 187

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 26

Pasal 26

Peraturan turunan (7)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 64 Tahun 2023

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 26

Pasal 26

Peraturan turunan (7)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 64 Tahun 2023

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2026