DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai Pedoman dalam menghitung besaran pembagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak Daerah setiap kampung secara merata. Pengalokasian Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 bertujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan kewenangan kampung dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan belanja tidak terduga.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (3) Peratu ran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 1 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Kampung ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b.bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025; 1 . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 4 1 , T am b ah anLembaran Negara Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623):
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6 1 1 ) ;
9.Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintah Kampung Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245);
10.Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285); 1 1. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
12.Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 447) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 763);
13.Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Serita Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2025 Nomor 778);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENT ANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3.Supati adalah Bupati Aceh Singkil.
4.Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung
5.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
6.Pemerintahan Kampung adalah Keuchik dan Sadan Permusyawaratan Kampung yang memiliki tugas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
7.Pemerintah Kampung adalah Keuchik, Sekretaris Kampung beserta perangkat kampung yan memiliki tugas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
8.Sadan Permusyawaratan Kampung, yang selanjutnya disingkat BPKam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Kepala Kampung atau yang selanjutnya disebut keuchik adalah pimpinan suatu kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
10.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. 1 1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
12.Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelapporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. - 4

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai Pedoman dalam menghitung besaran pembagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak Daerah setiap kampung secara merata.
(2)Pengalokasian Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 bertujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan kewenangan kampung dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan belanja tidak terduga.

Pasal 3

(1)Total Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Kampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 masing masing
1. a.Dana bagi hasil pajak Daerah Rpl.205.500.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Juta Lima Ratus Ribu rupiah).
2. b.Dana Retribusi Daerah Rpl.081.472.020,00 (Satu Milyar Delapan Puluh Satu Juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh rupiah).
(2)Besaran Rincian Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dihitung berdasarkan pembagian secara merata 60% (Enam Puluh Persen) setiap kampung dan secara proporsional 40% (Empat Puluh Persen) berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah terhadap total realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 4

Rincian Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Penyaluran Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.
(2)Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap sesuai dengan Penerimaan Kas Daerah, dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.Tahap I sebesar 20% {dua Puluh Perseratus) dari Target Penerimaan Pajak, paling cepat bulan Januari paling lambat minggu ketiga bulan Juni;
2. a.Tahap I sebesar 20% (dua Puluh Perseratus) dari Target Penerimaan Pajak, paling cepat bulan Januari paling lambat minggu ketiga bulan Juni;
3. b.Tahap II sebesar 40% (empat Puluh Perseratus) dari realisasi tahun berjalan paling cepat bulan Maret paling lambat minggu IV bulan Juni; dan
4. c.Tahap III sebesar 40% (empat Puluh Perseratus) dari realisasi tahun berjalan paling cepat bulan Juli.
(3)Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung sebagaimana diatur dalam ayat
(2)dapat dilakukan setelah adanya Penetapan pagu definitif yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(4)Penyaluran Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
1. a.Qanun Kampung tentang APBKam tahun berjalan; dan
2. b.Laporan Realisasi Penggunaan Dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun sebelumnya.

Pasal 6

(1)Penyaluran Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah tahun anggaran berkenaan digunakan untuk membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan bidang tidak terduga.
(2)Dalam hal Penyaluran Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang dimaksud dalam Pasal 2 tidak sepenuhnya diterima oleh Pemerintah Kampung, selanjutnya pemerintah kampung dapat melakukan penyesuaian dan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Musyawarah Kampung dan dituangkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tahun berjalan.
(3)Keputusan Bupati tentang Pagu Definitif tahap ketiga dapat dijadikan dasar perubahan kegiatan yang dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambat ditetapkan pada minggu Kedua bulan Oktober tahun berjalan.
(4)Penggunaan Dana sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) di atas mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam) dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPKam) yang didanai dalam APBKam dan ditetapkan dalam Musyawarah Kampung.

Pasal 7

(1)Setiap pengeluaran belanja atas beban APBKam harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
(2)Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Kampung melalui Kepala Seksi sesuai bidangnya atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
(3)Pengeluaran Kas Kampung yang mengakibatkan beban APBKam tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan APBKam ditetapkan menjadi Qanun Kampung tentang APBKam.
(4)Bendahara kampung wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara dan Rekening Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Keuchik menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Penyaluran Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahap I, Tahap II, dan tahap III kepada Bupati Aceh Singkil c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung setelah dievaluasi dan diverifikasi oleh Camat.
(2)Penyampaian laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.penyaluran tahap I dilakukan setelah keuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya;
2. b.penyaluran tahap II dilakukan setelah keuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahap I;
3. c.penyaluran tahap III dilakukan setelah keuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahap II.

Pasal 9

(1)Dalam ha! keuchik tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat ( 1 ) Bupati dapat menunda penyaluran Penyaluran Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sampai dengan disampaikannya Laporan Penggunaan Penyaluran Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
(2)Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berkenaan, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tidak disampaikan, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah menjadi sisa dana di RKUD.
(3)Sisa dana di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggran berikutnya.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014