DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati Badung Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untW{ menjamin kepastian hukum yang berkeadilan atas pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial serta berdasarkan ketentuan Lampiran Bab II huruf D.2.e angka 9) dan Bab II huruf D.2.f angka 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa tata cara penganggaran, pela.ksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungajwaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daera.h;
c.bahwa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor .R 1'~li11n 'J{)I)') tPntang 'l'atn f"nrn P<=>ngnnBBnrnn , Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sudah tidak scsuai dcngan kondisi dan perkembangan hukurn saat ini, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial; t Mengingat:

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terak:hir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terak:hir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik: Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 10.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 14); t MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Badung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3.Bupati adalah Bupati Badung.
4.Satuan Kerja Perangk:at Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
7.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingk:at BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
8.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
9.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10.Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dan partai politik yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. t 11.Sistem Hibah Elektronik yang selanjutnya disebut e-Hibah adalah sistem yang berbasis website yang mencakup proses register lembaga, pengajuan proposal Hibah, verifikasi dan evaluasi, penetapan penerima Hibah, pencairan dana dan pelaporan hasil Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. 12.Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah. 13.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. 14.Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
15.Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal atau objek yang berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan untuk menentukan tujuan tertentu.
16.Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kelengkapan dokumen persyaratan, kebenaran laporan, pemyataan, perhitungan uang dan mengetahui keabsahan data.
17.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
19.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
20.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD, atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
21.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/ atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung. 1
22.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari uang persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
23.Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja yang diajukan oleh SKPD yang memiliki tugas dan. fungsi serta membantu dalam penanganan darurat bencana.
24.Upakara Pujawali adalah wujud seni, tradisi dan budaya dari penuangan rasa suj'ud bhakti berupa rangkaian janur dan bahan lainnya menjadi sesajen yang dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
25.Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) desa adat di tingkat Daerah dan kecamatan di Daerah secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius,. kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.
26.Parisada Hindu Dharma Indonesia yang selanjutnya disingkat PHDI adalah Majelis Tertinggi Agama Hindu Indonesia yang anggotanya ditentukan atas dasar keyakinan beragama berasaskan Panca Sradha dengan tiga kerangka dasar Agama Hindu yaitu Tatwa, Susila, dan Upacara.
27.Wanita Hindu Dharma Indonesia yang selanjutnya disingkat WHDI adalah organisasi sosial kemasyarakatan bagi wanita yang beragama Hindu, yang bersifat mandiri, tidak bemaung di bawah salah satu organisasi politik dan menghormati Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai majelis tertinggi umatHindu.
28.Widyasabha adalah organisasi perkumpulan seniman sastra daerah Bali yang berlandaskan ajaran agama Hindu yang bertujuan melakukan pembinaan sastra daerah dan sastra agama kepada masyarakat.
29.Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Listibiya adalah perkumpulan seniman yang dibentuk dengan tujuan untuk menyampaikan pertimbangan kepada Bupati tentang upaya pembinaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan baik diminta ataupun tidak dalam upaya penyusunan dan pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah dalam bidang adat, seni, tradisi, dan budaya.
30.Majelis Subak adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh para pekaseh dalam usaha memfasilitasi persoalan dan pemberdayaan subak.
31.Bendega adalah lembaga tradisional di bidang kelautan dan perikanan pada masyarakat adat di Bali, yang bersifat ekonomi, sosial, budaya dan religius. 1
32.Sekaa Taruna/Yowana Desa Adat atau Daa Taruna Desa Adat adalah organisasi Daa Taruna/pemudi-pemuda di Desa Adat dan/ atau Banjar Adat yang masuk dalam wilayah Desa Adat di Daerah.
33.Subak adalah organisasi tradisional dibidang tata guna air dan/atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh di wilayah pasedahan di Daerah.
34.Yayasan Pendidikan adalah yayasan yang menyelenggarakan pendidikan baik formal maupun non formal di Daerah.
35.Koperasi adalah Koperasi yang ada di Daerah.
36.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
37.Masyarakat Rentan Miskin adalah masyarakat yang memiliki kapasitas terbatas sehingga ketika mengalami tekanan dan guncangan ekonomi berpotensi menjadi masyarakat miskin dan mengalami Risiko Sosial.
38.Hari Raya Keagamaan adalah hari raya galungan, idul fitri, natal, waisak, atau imlek.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

BAB II

HIBAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
1. a.pemerintah pusat;
2. b.pemerintah daerah lainnya;
3. c.badan usaha mi1ik negara;
4. d.badan usaha milik Daerah;
5. e.badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/ atau
6. f.partai politik.
(2)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 1
(3)Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
1. a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. b.bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
3. c.tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali kepada:
  1. 1.pemerintah pusat;
  2. 2.palang merah Indonesia Daerah;
  3. 3.pramuka Daerah;
  4. 4.komite olahraga nasional Indonesia Daerah;
  5. 5.korps pegawai Republik Indonesia Daerah;
  6. 6.badan narkotika nasional Daerah;
  7. 7.partai politik;
  8. 8.pura sad kahyangan/pura kahyangan jagat/pura dang kahyangan, pura kahyangan tiga, pura kahyangan desa, pura melanting banjar, pura swagina (pura pangulun subak, pura subak, pura melanting, pura segara) dan pura swawandu (pura dadia, pura panti, pura paibon) di Daerah;
  9. 9.MDA;
  10. 10.PHDI di Daerah;
  11. 11.WHDI di Daerah;
  12. 12.Widyasabha di Daerah;
  13. 13.Listibiya di Daerah;
  14. 14.Subak;
  15. 15.Majelis Subak di Daerah;
  16. 16.Sekaa Taruna/Yowana Desa Adat atau Daa Taruna DesaAdat;
  17. 17.Bendega di Daerah;
  18. 18.yayasan pendidikan sesuai kewenangannya; dan/atau
  19. 19.ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
4. d.memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
5. e.memenuhi persyaratan penerima Hibah.
(4)Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 8 sampai dengan angka 17 digunakan untuk kegiatan non fisik seperti Upakara Pujawali, pelestarian adat, seni budaya dan/atau operasional dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dari badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan.
(5)Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format tata naskah pemberian Hibah.
(6)Ketentuan mengenai tata naskah pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. t

Pasal 4

(1)Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat berupa:
1. a.uang;
2. b.barang; atau
3. c.jasa.
(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui e-Hibah.
(3)Dikecualikan dari pelaksanaan e-Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.Hibah yang dilaksanakan secara terus-menerus;dan
2. b.Hibah yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat yang secara spesifik sudah ditentukan penggunaannya.

Pasal 5

(1)Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
(2)Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Hibah kepada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)Hibah kepada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
(6)Hibah kepada badan dan lembaga serta organisasi kernasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e diberikan kepada badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan:
1. a.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
2. b.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar atau tanda daftar rumah ibadah yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati; t
3. c.yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/ atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
4. d.Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(7)Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berkenaan.
(2)Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan kepada unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
(3)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
1. a.memiliki kepengurusan di daerah domisili;
2. b.memiliki keterangan domisili dari lurah/ perbekel setempat; dan
3. c.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/ a tau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untul{ menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
(5)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) yang berbadan hukum Indonesia dapat diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan a tau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. t
(6)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
1. a.telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum;
2. b.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
3. c.memiliki sekretariat tetap di Daerah.
(7)Pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf c, terdiri atas:
1. a.kelompok masyarakat atau kesatuan masyarakat hukum adat yang pembentukannya berdasarkan keputusan, disahkan oleh instansi vertikal atau SKPD terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
2. b.kelompok masyarakat atau kesatuan masyarakat hukum adat yang pembentukannya tidak berdasarkan keputusan, ditetapkan dengan keputusan dari instansi vertikal atau SKPD terkait yaitu susunan pengurus yang bersangkutan dengan diketahui oleh perbekel/Iurah.

Pasal 7

(1)Penganggaran belanja Hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.
(2)Belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)merupakan belanja Hibah yang sudah dituangkan dalam RKPD dan menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
(4)Belanja Hibah diuraikan dalam klasifikasi belanja operasi, jenis belanja Hibah, objek dan rincian objek belanja Hibah.

Pasal 8

(1)Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan partai politik yang memohon Hibah menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan rencana anggaran biaya.
(2)Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui e-Hibah, kecuali untuk usulan Hibah terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c. t
(3)Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setelah pemohon Hibah memperoleh akun e-Hibah.
(4)Pemohon Hibah mengajukan permohonan akun e-Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke sistem e-Hibah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan mengunggah persyaratan akun dalam bentuk Portable Document Format (PDF) sebagai berikut:
1. a.bukti pengesahan badan/lembaga/ organisasi kemasyarakatan lainnya dari pejabat yang berwenang;
2. b.fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pengurus (ketua, sekretaris clan benclahara) serta mencantumkan kontak person pemohon;
3. c.e-mail badan/lembaga/ organisasi kemasyarakatan lainnya; clan
4. d.surat pemyataan kebenaran clokumen bermeterai cukup.
(5)Pemohon Hibah sebagaimana climaksud pacla ayat (1) dan ayat (2) mengajukan permohonan/proposal Hibah dengan mengunggah surat permohonan dan seluruh persyaratan dalam bentuk Portable Document Format (PDF).
(6)Pemohon Hibah yang dilaksanakan secara terus menerus sebagaimana climaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
(7)Permohonan/proposal Hibah sebagaimana climaksud pada ayat (5) clan ayat (6) harus melampirkan persyaratan tercliri dari:
1. a.bukti pengesahan badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan lainnya dari pejabat yang berwenang;
2. b.susunan pengurus clengan ketentuan tidak boleh merangkap jabatan pengurus pada badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan lainnya;
3. c.surat keterangan domisili; cl. fotokopi kartu tancla penclucluk elektronik pengurus (ketua, sekretaris dan bendahara) serta mencantumkan kontak person pemohon;
4. e.rencana anggaran biaya;
5. f.berita acara rapat;
6. g.surat pernyataan tidak menerima Hibah terus menerus setiap tahun anggaran;
7. h.penggunaan dana Hibah untuk pembangunan fisik berupa bangunan harus memiliki tenaga teknis penclamping di bidang konstruksi yang clibuktikan dengan:
  1. 1.ijazah dan/ a tau sertifikat kompetensi; dan
  2. 2.surat pemyataan bersedia melakukan pendampingan terhadap penerima Hibah.
8. i.penggunaan dana Hibah untuk pembangunan fisik berupa bangunan harus dilengkapi gambar teknis rencana pembangunan dan foto objek lokasi yang akan dibangun atau yang akan clirenovasi; J. penggunaan dana Hibah untuk pembangunan fisik, rencana anggaran biaya ditandatangani oleh pengurus dan/ atau tenaga teknis pendamping dan gambar teknis rencana pembangunan ditandatangani oleh tenaga teknis pendamping; t
9. k.penggunaan dana Hibah untuk kegiatan upacara keagamaan harus dilengkapi dengan susunan rangkaian upacara; dan
10. l.penggunaan dana hibah untuk pengadaan barang harus dilengkapi dengan foto pengurus dan anggota.
(8)Dikecualikan dari pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g dan huruf 1 terhadap Penerima Hibah dari pemerintah pusat.
(9)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk Koperasi harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
1. a.berbadan hukum;
2. b.memiliki nomor induk Koperasi;
3. c.memiliki nomor pokok wajib pajak;
4. d.memiliki standar operasional prosedur dan standar operasional manajemen;
5. e.memiliki perizinan di setiap unit usaha;
6. f.memiliki sertifikat penilaian kesehatan koperasi minimal cukup sehat dalam 1 (satu) tahun terakhir pada saat pengajuan Hibah;
7. g.memiliki sertifikat pemeringkatan koperasi minimal cukup berkualitas dalam 2 (dua) tahun terakhir pada saat pengajuan Hibah;
8. h.menyampaikan laporan pelaksanaan rapat anggota tahunan tepat waktu paling sedikit 3 (tiga) kali berturut- turut yang disahkan oleh SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi;
  1. 1.surat keterangan domisili dari perbekeI/Iurah setempat;
9. j.pemanfaatan dana Hibah tidak diperuntukan untuk penguatan modal Koperasi;
10. k.pemanfaatan dana Hibah untuk pembangunan fisik harus melampirkan sertifikat hak milik atas nama Koperasi yang bersangkutan; dan
11. l.surat pernyataan tidak menerima Hibah terus menerus setiap tahun anggaran.
(10)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diperuntukan untuk kegiatan pada 1 (satu) SKPD.
(11)Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat tanggal 31 Maret tahun anggaran sebelumnya untuk APBD induk dan tanggal 31 Mei tahun anggaran berkenaan untuk Perubahan APBD.
(12)Dalam hal usulan Hibah untuk APBD induk sebagaimana dimaksud pada ayat (11) masih perlu perbaikan maka batas waktu perbaikan harus sudah diterima paling lambat minggu ketiga bulan April tahun anggaran sebelumnya.
(13)Dalam hal usulan Hibah untuk perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) masih perlu perbaikan maka batas waktu perbaikan harus sudah diterima paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berkenaan. t
(14)Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan registrasi usulan Hibah secara elektronik dan verifi.kasi administrasi pada e-Hibah.
(15)Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan rekapitulasi usulan Hibah untuk APBD induk sebagaimana dimaksud pada ayat (11) untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui ketua TAPD sebagai dasar penentuan alokasi anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah paling lambat minggu keempat bulan April tahun anggaran se belumnya.
(16)Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan rekapitulasi usulan Hibah untuk perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui ketua TAPD sebagai dasar penentuan alokasi anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah paling lambat minggu keempat bulan Juni tahun anggaran berkenaan.
(17)Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah mendistribusikan usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (14) kepada SKPD terkait untuk dimohonkan Evaluasi.
(18)Berdasarkan penentuan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dan ayat (16) SKPD terkait melakukan Evaluasi usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (17) .
(19)Ketentuan lebih lanjut mengenai SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (18) sesuai dengan tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(20)SKPD terkait menyusun petunjuk teknis Verifikasi atau petunjuk teknis Evaluasi SKPD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)SKPD terkait melakukan Evaluasi usulan Hibah yang meliputi:
1. a.kelengkapan dokumen permohonan Hibah beserta persyaratannya;
2. b.pengecekan ke lapangan; dan
3. c.nilai dan harga.
(2)Evaluasi usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan waktu penyelesaian.
(3)Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (18) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD dan mengunggah hasil Evaluasi berupa rekomendasi pada e-Hibah.
(4)Perangkat Daerah yang melakukan tugas dan fungsi pengawasan melakukan review atas RKA-SKPD yang mencantumkan belanja Hibah, dan hasil review disampaikan kepada Bupati melalui ketua TAPD.
(5)TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah. t
(6)Rekornendasi kepala SKPD terkait dan pertirnbangan TAPD sebagairnana dirnaksud pada ayat (5) rnenjadi dasar pencanturnan alokasi anggaran Hibah dalarn rancangan KUA dan PPAS berpedornan pada RKPD.
(7)Pencanturnan alokasi anggaran sebagairnana dirnaksud pada ayat (6) rneliputi anggaran Hibah berupa uang, barang, dan/ atau jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Bupati rnenetapkan daftar penerirna Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan di hibahkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Keputusan Bupati sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD yang rnerniliki alokasi anggaran Hibah dan diunggah oleh SKPD pada e-Hibah.
(3)Dalarn hal penerirna Hibah uang tidak rnelaksanakan Keputusan Bupati sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dianggap sudah rnenerirna Hibah dan tidak diperbolehkan untuk rnengajukan Hibah di tahun berikutnya.
(4)Dalarn hal terjadi perbedaan rencana anggaran biaya yang diajukan pernohon Hibah dengan Keputusan Bupati tentang penetapan Hibah dan besaran uang, penerirna Hibah harus rnelakukan rasionalisasi rencana anggaran biaya dengan berkoordinasi pada SKPD yang rnelaksanakan Verifikasi dan Evaluasi sebelurn proses NPHD dilaksanakan.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

HIBAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

HIBAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024